7 November 2026

Sri Mulyani

Dicari: Penunggang Krisis Fiskal 2025 dan Pemicu Kegaduhan Sosial Daerah 1755225344009

Dicari: Penunggang Krisis Fiskal 2025 dan Pemicu Kegaduhan Sosial Daerah

Hedi Batubara 20 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ekonomi Indonesia saat ini sedang memasuki masa kritis. Krisis fiskal sedang bertransformasi dengan cepat. Banyak pemerintah daerah, Kabupaten dan Kota, wecara serentak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini.

Kenaikan pajak daerah yang sangat tinggi dan tidak wajar ini tidak bisa dipandang sepele. Karena, ini bukan masalah daerah semata, atau bukan masalah Bupati arogan saja. Tetapi jauh lebih besar dan serius dari itu.

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di berbagai daerah secara serentan mencerminkan keuangan negara dalam kondisi kritis. Indonesia masuk krisis fiskal.

Yang memprihatinkan, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mencoba lepas tanggung jawab. Yang lebih bahaya, Kementerian Keuangan mengalihkan krisis fiskal yabg merupakan permasalahan nasional menjadi permasalahan daerah, yang berpotensi besar memicu ketidakstabilan politik dan sosial di daerah.

Akar masalah krisis fiskal ini akibat penarikan utang secara ugal-ugalan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Utang pemerintah melonjak dari Rp 2.609 triliun pada 2014 menjadi Rp 8.680,13 triliun pada akhir 2024, atau naik 232,7 persen.

Dengan jumlah utang yang sangat besar tersebut, dan suku bunga pinjaman yang sangat tinggi, sekitar rata-rata 7 persen per tahun, maka beban bunga pinjaman juga melonjak tajam, membuat fiskal (APBN) semakin tertekan.

Jumlah (beban) bunga utang melonjak dari Rp133,4 triliun pada 2014 menjadi Rp527,2 triliun pada 2024, atau naik menjadi 4 kali lipat dalam 10 tahun. Beban bunga utang yang sangat besar ini tentu saja sangat menekan APBN.

Di lain sisi, penerimaan pajak semakin melemah. Akibatnya sangat buruk. Penerimaan pajak terkuras untuk bayar bunga utang. Porsi penerimaan pajak untuk membayar bunga utang melonjak, dari hanya 11,6 persen pada 2014 menjadi 23,6 persen pada 2024. Artinya, hampir satu per empat dari penerimaan pajak pemerintah habis untuk membayar bunga utang. Kondisi ini mencerminkan kondisi fiskal Indonesia sangat tidak sehat.

Kondisi fiskal yang terus melemah dan tidak sehat tersebut sudah berlangsung lama, secara konsisten. Artinya, kondisi ini merupakan permasalahan struktural, permasalahan fundamental. Oleh karena itu, tanpa ada koreksi atau perbaikan secara struktural, maka krisis fiskal hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan saat ini waktunya sudah tiba, tahun 2025, Indonesia memasuki krisis fiskal.

Penerimaan pajak selama 6 bulan pertama tahun 2025 hanya mencapai Rp985,2 triliun, turun 4,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Jumlah ini sangat rendah, hanya 8,48 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).

Di lain sisi, pembayaran bunga utang naik cukup tajam, menjadi Rp247,2 triliun selama periode Januari-Juni 2025, atau mencapai 25,1 persen dari penerimaan pajak, atau 2,1 persen dari PDB.

Kondisi fiskal seperti ini sangat tidak sehat. Krisis fiskal tidak terhindarkan. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya 8,48 persen, sedangkan rasio pembayaran bunga utang mencapai 2,13 persen, sehingga penerimaan pajak (net bunga pinjaman) yang dapat digunakan untuk belanja negara tersisa 6,35 persen saja. Jumlah ini sangat rendah untuk bisa survived.

Sebagai perbandingan, rasio penerimaan pajak (net bunga pinjaman) tahun 2008 dan tahun 2014 masing-masing mencapai 11,5 persen dan 9,6 persen.

Krisis fiskal 2025 tidak dapat dihindarkan. Nampaknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencoba mengalihkan krisis fiskal dari pusat ke daerah. Pada awal Februari 2025, Sri Mulyani memotong dana ‘transfer ke daerah’ sebesar Rp50,5 triliun atau sekitar 5,5 persen dari pagu anggaran.

Di samping itu, Sri Mulyani juga minta daerah kreatif mencari duit sendiri, jangan tergantung dari APBN atau APBD.

Dana APBN yang diterima pemerintah daerah, melalui ‘transfer ke daerah’, sebagian besar digunakan untuk belanja rutin. Oleh karena itu, pemotongan anggaran ‘transfer ke daerah’ membuat fiskal daerah menjadi kritis dan masuk krisis. Sri Mulyani secara eksplisit minta daerah mencari sumber pendapatan sendiri.

Cara yang paling mudah menaikkan pendapatan daerah melalui kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah ini juga paling besar. Anehnya, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan ini seperti ada yang menggerakkan. Seperti ada konsensus di antara pemerintah daerah tersebut. Pertama, kenaikan Pajak dan Bumi Bangunan terjadi secara serentak di berbagai daerah. Kedua, jumlah kenaikan tersebut sangat fantastis dan tidak masuk akal, mencapai beberapa ratus persen.

Kenaikan pajak yang sangat tinggi ini dipastikan akan memicu protes keras dari penduduk setempat, yang bisa menjelma menjadi kerusuhan. Dan itu terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kemungkinan besar protes ala Pati akan diikuti oleh daerah-daerah lain yang juga menaikkan pajak dalam jumlah yang tidak wajar, apabila tidak segera dikoreksi atau dibatalkan.

Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan kenaikan pajak yang tidak wajar tersebut di berbagai daerah? Siapa yang menunggangi krisis fiskal untuk menciptakan kegaduhan politik?

Penulis : Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Serakahnomics, Pengamat: Presiden Prabowo Segera Ganti Sri Mulyani dan Tito Karnavian Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati 4

Serakahnomics, Pengamat: Presiden Prabowo Segera Ganti Sri Mulyani dan Tito Karnavian

Hedi Batubara 19 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Isu serakahnomics yang belakangan ramai diungkapkan Presiden Prabowo Subianto kembali memantik analisis tajam dari kalangan pengamat geopolitik dan intelijen. Amir Hamzah, salah satu pengamat yang kerap mengkritisi arah kebijakan pemerintah, menilai konsep tersebut tak sekadar kritik terhadap sistem ekonomi yang terlalu menekan rakyat, tetapi juga menjadi sinyal keras untuk melakukan perombakan kabinet.

Menurut Amir, ada dua menteri yang paling pantas segera diganti oleh Prabowo, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Amir menegaskan, Sri Mulyani selama ini menjadi simbol kebijakan ekonomi berhaluan neoliberalisme. Ideologi tersebut, kata dia, sangat bertentangan dengan visi ekonomi kerakyatan yang selalu dikedepankan Prabowo.

“Sri Mulyani adalah representasi neolib. Kebijakan fiskal dan perpajakan yang diterapkan selama ini membebani rakyat kecil. Pajak dinaikkan, subsidi dipangkas, tapi utang negara tetap membengkak. Ini membuat rakyat kehilangan kepercayaan, dan secara ideologis jelas bertolak belakang dengan Prabowo,” ujar Amir Hamzah dalam analisisnya, Selasa (19/8).

Amir menilai, jika Prabowo ingin membuktikan bahwa serakahnomics benar-benar diberantas, maka Sri Mulyani harus diganti dengan sosok yang lebih nasionalis, berorientasi pada kemandirian bangsa, serta berpihak pada ekonomi rakyat.

“Tidak mungkin Prabowo bisa melaksanakan program serakahnomics tanpa mengganti Menteri Keuangan. Selama neolib masih bercokol, arah kebijakan fiskal akan tetap menekan masyarakat, dan pada akhirnya mencoreng kredibilitas pemerintahan,” tambahnya.

Selain Sri Mulyani, Amir juga menyoroti posisi Tito Karnavian. Menurutnya, Tito lebih dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sering dipersepsikan sebagai bagian dari “Geng Solo” yang loyal kepada kepentingan politik Jokowi.

“Tito Karnavian ini terlalu dekat dengan Jokowi. Bahkan banyak kebijakan Kemendagri di masa Jokowi yang masih diteruskan, dan itu seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan Prabowo untuk menata ulang tata kelola politik dalam negeri. Prabowo butuh Mendagri yang benar-benar loyal, bukan yang masih punya bayangan ke belakang,” jelas Amir.

Ia menambahkan, posisi Mendagri sangat krusial bagi konsolidasi politik nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas hubungan pusat dan daerah, hingga mengawal Pilkada serentak. Jika Mendagri tidak sejalan dengan Presiden, hal ini dapat menjadi “bom waktu” bagi pemerintahan baru.

Amir mengakui, mengganti dua sosok besar seperti Sri Mulyani dan Tito Karnavian tentu bukan langkah mudah. Sri Mulyani memiliki reputasi internasional sebagai teknokrat, sementara Tito dikenal sebagai mantan Kapolri dengan jaringan kuat di kepolisian dan pemerintahan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa keberanian politik Prabowo sedang diuji.

“Kalau Prabowo tidak segera bertindak, rakyat akan melihat bahwa serakahnomics hanya jargon politik. Tapi kalau beliau berani mengganti Sri Mulyani dan Tito, itu sinyal tegas bahwa beliau ingin benar-benar membangun kemandirian ekonomi dan politik yang sesuai dengan ideologinya,” kata Amir.

Amir melihat, perombakan kabinet dalam waktu dekat akan menjadi ujian awal kepemimpinan Prabowo. Publik sedang menunggu apakah Prabowo akan tetap mempertahankan orang-orang warisan era Jokowi, atau berani menempatkan figur-figur baru yang sejalan dengan visi nasionalis kerakyatan.

“Prabowo harus segera menunjukkan diferensiasinya. Kalau tidak, pemerintahan ini akan dianggap sekadar kelanjutan Jokowi, bukan perubahan yang dijanjikan,” tegas Amir.

Banyak Setan Kelola Uang Negara Prabowo Pilih Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Singkirkan yang Berbeda Mazhab?

Banyak Setan Kelola Uang Negara

Hedi Batubara 16 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pidato panjang dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah yang menyinggung pentingnya tata kelola keuangan negara berbasis keadilan dan nilai syariah. Di hadapan peserta, ia menegaskan bahwa APBN adalah instrumen utama dalam mewujudkan program Presiden Prabowo melalui Asta Cita menuju Indonesia Emas.

Namun, di balik optimisme itu, Sri Mulyani juga melontarkan pernyataan keras:

“Kalau mengelola ekonomi tanpa transparansi, di situ banyak setan. Banyak banget setan irjim,” ujarnya yang disambut tawa dan tepuk tangan peserta.

APBN dan Asta Cita, Pilar Ekonomi Syariah

Menurut Sri Mulyani, APBN bukan sekadar angka, melainkan kendaraan untuk mengantarkan cita-cita keadilan sosial. Ia menjelaskan bahwa anggaran pemerintah pusat tahun ini sebesar Rp133 triliun langsung menyentuh kelompok bawah, terutama melalui perlindungan sosial, bantuan sembako untuk 18 juta keluarga, dan subsidi akses modal bagi UMKM.

“Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Cara menyalurkan bisa melalui zakat, wakaf, maupun pajak. Dan pajak kembali lagi untuk mereka yang membutuhkan,” katanya.

Selain perlindungan sosial, APBN juga diarahkan untuk memperkuat kesehatan, pendidikan, pangan, dan energi. Mulai dari pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, pendirian Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin, hingga subsidi pupuk dan bibit pertanian.

Ekonomi Syariah sebagai Instrumen Keadilan

Sri Mulyani menegaskan bahwa substansi keadilan dalam Asta Cita sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Indonesia, kata dia, sudah mencatat capaian penting: pangsa aset keuangan syariah mencapai 51,42%, terutama lewat instrumen sukuk negara.

Ia menambahkan bahwa program besar seperti Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden berpotensi menjadi wadah besar penerapan ekonomi syariah di level akar rumput. Dengan dana lebih dari Rp250 triliun yang disiapkan, koperasi ini diharapkan mampu mendorong literasi, inklusi, dan praktik ekonomi halal.

“Setan” dalam Tata Kelola

Pernyataan paling keras muncul saat Sri Mulyani mengaitkan empat karakter Rasulullah sidik, amanah, tablig, dan fatonah sebagai fondasi good governance.

Ia menekankan bahwa tanpa kejujuran (sidik) dan amanah, pengelolaan anggaran raksasa seperti APBN Rp3.800 triliun bisa berubah menjadi alat penzaliman terhadap rakyat miskin.

“Mau pegang duit Rp1 juta, Rp1 miliar, Rp10 triliun, Rp3.800 triliun kayak APBN kalau tidak sidik dan amanah, itu mencederai cita-cita Islam dan menzalimi yang harus kita bela. Dan kalau tidak transparan, pasti banyak setan di situ,” tegasnya.

Sri Mulyani menyebut “setan” dalam arti praktik korupsi, moral hazard, dan penyalahgunaan instrumen keuangan yang merugikan rakyat. Ia mengingatkan bahwa instrumen syariah sekalipun bisa menjadi alat kesengsaraan bila dijalankan tanpa etika.

Di tengah perkembangan teknologi, Menteri Keuangan juga mengingatkan pentingnya kecerdasan (fatonah). Dunia, katanya, bergerak cepat—dari perang konvensional menjadi perang drone, hingga persaingan teknologi ruang angkasa.

“Islam harus punya keresahan terhadap kecerdasan ini. Tanpa ilmu pengetahuan, kita hanya sibuk dengan kata-kata dan program kecil yang tak menyelesaikan persoalan besar bangsa,” ujar Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan Sita Harta Pribadi WNI Berdasarkan Salinan Putusan Kasasi Palsu IMG-20250414-WA0150

Kementerian Keuangan Sita Harta Pribadi WNI Berdasarkan Salinan Putusan Kasasi Palsu

Hedi Batubara 14 April 2025

MoneyTalk, Jakarta – Warga Negara Indonesia, Andri Tedjadharma, melalui kuasa hukumnya Japaris SH, hari ini mendatangi Komisi III DPR-RI untuk mengadukan dugaan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan RI.

Andri menjadi korban penyitaan harta pribadinya berdasarkan salinan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1688 K/Pdt/2003—yang berdasar surat resmi dari Mahkamah Agung tidak pernah terdaftar maupun diterima permohonannya.

“Tiga surat dari Mahkamah Agung kami terima. Pernyataannya tegas: tidak pernah terima permohonan kasasi BPPN melawan Bank Centris. Maka, dari mana datangnya putusan ini? Lebih parah, salinan inilah yang dipakai menyita aset pribadi klien kami,” ungkap Japaris SH.

Dikejar, Disita, Dilecehkan Hukum: Upaya Hukum Telah Ditempuh, Tapi Gagal Karena Sistem

Atas dasar salinan tersebut, PUPN dan KPKNL menyatakan Andri sebagai penanggung utang negara. Akibatnya, aset pribadi seperti lahan di Bali dan Bandung, villa di Bogor, kantor dan rumah di Jakarta disita. Bahkan istri dan anak Andri turut terancam pencekalan dan penyitaan aset pribadi.

Gugatan ke PTUN ditolak karena dianggap bukan kewenangan mereka. Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Perkara No. 171) juga ditolak tanpa mempertimbangkan fakta bahwa putusan kasasi tersebut tidak sah. Padahal dalam persidangan, bukti dan saksi ahli menyatakan jelas bahwa dasar hukum penyitaan tersebut cacat formil.

Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) pun melaporkan tiga hakim dalam perkara ini—yakni I Gusti Ngurah Bargawa, Marper Pandiangan, dan Teguh Santoso—ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik dan pengabaian fakta hukum yang terang-benderang.

Pemalsuan Salinan Putusan MA Sudah Dilaporkan ke Bareskrim—Namun Mandek

Andri juga telah melaporkan dugaan pemalsuan salinan putusan kasasi ke Bareskrim Polri (STTL/374/IX/2023). Sayangnya, sejak laporan dibuat 18 September 2023, tak ada perkembangan berarti. IPW (Indonesia Police Watch) menyatakan keprihatinan dan meminta Kabareskrim Komjen Wahyu Widada segera menuntaskan kasus ini.

“Ini bukan soal administrasi. Ini dugaan pemalsuan dokumen pengadilan tertinggi demi merampas hak warga negara. Kasus ini bisa mencoreng sistem peradilan nasional,” kata Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW.

Kejanggalan Fatal dalam Salinan Putusan

Tim kuasa hukum Andri menemukan lebih dari 20 kejanggalan fatal dalam salinan putusan kasasi palsu tersebut, antara lain:

Nomor Relaas Tidak Masuk Akal – Salinan No. 1688K/Pdt/2003 justru disertai relaas No. 1689K/Pdt/2022, sangat janggal secara prosedural.

Isi Sarat Kesalahan – Terdapat kesalahan tanggal, referensi UU tidak relevan, dan nama pihak yang keliru.

Amar Putusan Kontradiktif – Poin amar menyatakan akta sah dan berharga, namun menyebut Bank Centris berutang dalam jumlah besar, tanpa dasar jelas.

Bertentangan dengan Pernyataan Menteri Keuangan – Sri Mulyani pada 2008 di Gedung DPR menyatakan kasus Bank Centris masih menunggu kasasi.

Kontradiksi dengan Audit BPK – Laporan 2006 menyebut perkara Bank Centris belum inkrah, artinya tidak mungkin sudah ada putusan tahun 2006.

Konfirmasi Prof. Bagir Manan – Nama beliau tertera sebagai Ketua Majelis, namun saat dikonfirmasi, Prof. Bagir Manan menyatakan tegas: “Itu bukan putusan saya.”

Pernyataan Andri Tedjadharma “Yang dilakukan Kementerian Keuangan terhadap saya dan keluarga sungguh zalim. Menyita hak pribadi warga negara dengan dasar dokumen palsu, itu pelanggaran hukum dan HAM. Kalau ini dibiarkan, siapa pun bisa jadi korban.”

Andri menilai tindakan tersebut melanggar UUD 1945, UU Perseroan Terbatas, dan UU Waris. Dalam waktu dekat, ia juga akan melapor ke Komnas HAM untuk meminta perlindungan atas hak konstitusionalnya yang dilanggar.

“Hakim telah mengabaikan dalil kebenaran dan bukti otentik yang kami ajukan. Ini bukan lagi soal saya pribadi. Ini soal keadilan, tentang apakah negara benar-benar melindungi warganya dari kejahatan sistemik,” tegas Andri.

Pengurus Danantara Harus Tahu Apa Itu Danantara Danantara: Ketika Aset Menjadi Liability

Pengurus Danantara Harus Tahu Apa Itu Danantara

Hedi Batubara 26 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Apakah pengurus Danantara tahu? Danantara adalah dana-antara, antara negara dan rakyat, antara-perantara-amanah. Danantara adalah dana amanah. Karena uang adalah amanah. Negara pemegang amanah, Keuangan mengabdi pada rakyat, kepada kemanusiaan.

Danantara adalah manifestasi dari amanah rakyat, keuangan rakyat, lembaga negara, instrumen negara, alat negara dalam rangka menjadikan negara berdaulat atas keuangan. Negara adalah manifestasi dari rakyat. Berdaulat artinya berkuasa. Maka negara berkuasa atas keuangan. Artinya rakyat berkuasa atas keuangan.

Danantara jangan disalahartikan sebagai lembaga pembiayaan yang mencari untung, membungakan uang, yang menyandarkan operasinya pada mekanisme pasar keuangan. Jangan berpikir seperti itu. Karena Danantara adalah alat negara untuk menjadikan bank dan semua lembaga keuangan non bank, serta segenap potensi keuangan fiskal sebagai agen pembangunan, agent of development. Negara menggerakkan langsung pembangunan di segala bidang dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini.

Danantara adalah babonnya bank, induknya bank dan semua lembaga keuangan. Danantara akan menjadi sandaran fiskal di masa depan. Pemerintah membutuhkan uang untuk apa saja akan diberikan oleh Danantara. Inilah yang dimaksud Presiden Prabowo bahwa Danantara untuk anak cucu. Untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan di masa mendatang. Memastikan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

Bagaimana dengan menteri keuangan? Selama ini menkeu mencari pajak, memburu pajak sampai ke lubang-lubang terkecil. Memajaki hajat hidup orang banyak, memajaki listrik dan BBM, memajaki makan dan minum. Peran fiskal akan diambil alih Danantara. Namanya bukan lagi fiskal. Pajak mungkin akan ditiadakan. Danantara memiliki kekayaan alam yang besar, memiliki sumber daya ekonomi yang besar. Sehingga Danantara dapat menghilangkan sama sekali ketergantungan kepada pajak dan memajaki rakyat.

Bagaimana dengan Bank Indonesia (BI)? Selama ini mereka menciptakan uang, bersama bank-bank mereka menciptakan uang. Puluhan ribu triliun uang diciptakan melalui berbagai cara. BI telah mengambil otoritas atau kekuasaan negara atas uang.

Uang kertas punya negara tidak seberapa hanya 10 persen dari uang yang diciptakan oleh Bank Indonesia dan semua perbankan. Sekarang peran BI telah dikurangi atau diambil alih. Semua uang dalam peredaran adalah kekuasaan penuh negara.

Semua akan berpikir, ini adalah perubahan yang besar. Sri Mulyani mau mundur, karena dia merasa bahwa dunia sudah keluar sama sekali dari globalisasi, keluar dari multilateralisme, keluar dari pasar bebas. Sri Mulyani salah. Dunia tidak keluar dari globalisasi. Karena globalisasi telah mengubah tema. Tema globalisasi yang baru bukan neoliberalisme. Presiden Prabowo berada dalam tema globalisasi yang baru. Demikian juga Presiden Trump berada dalam tema globalisasi yang baru. Tema baru ini telah membubarkan neoliberalisme. Pengurus Danantara harus mengerti itu. Jangan mengarang cerita sendiri yang membuatmu tampak bodoh di hadapan agenda revolusi presiden Prabowo.

Penulis : Salamuddin Daeng

Menyerahkan Pengelolaan Fiskal Kepada Sri Mulyani Lagi: Mengulang Kegagalan Selama 10 Tahun Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati 1

Menyerahkan Pengelolaan Fiskal Kepada Sri Mulyani Lagi: Mengulang Kegagalan Selama 10 Tahun

Hedi Batubara 22 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Rancangan APBN 2025 disusun dan diserahkan kepada DPR sekitar Mei 2024, ditetapkan menjadi RUU APBN pada Agustus 2024, dan disahkan menjadi UU APBN pada Oktober 2024.

Artinya, APBN tahun anggaran 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani.

Di dalam rancangan APBN 2025 dijelaskan mengenai *Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2025*, antara lain untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Serta mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi.

Pernyataan ini terlalu mengada-ada. Nilai strategis seperti apa: menjadi landasan “Indonesia Emas”? Pernyataan seperti ini hanya membodohi publik saja.

Selama sepuluh tahun, pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan fiskal terbukti tidak mampu menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan tidak berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Terus, kenapa sekarang, di masa tahun transisi ini, kebijakan fiskal yang disusun Sri Mulyani, tiba-tiba bisa menjadi super, seolah-olah bisa menjadi penentu masa depan Indonesia: sebagai landasan Indonesia Emas 2045?

Faktanya, selama 10 tahun periode 2014-2024, tingkat kemiskinan nasional menurut BPS hanya turun 2,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 8,57 persen (2024).

Kemudian, utang pemerintah naik Rp6.071 triliun, dari Rp2.609 triliun (2014) menjadi Rp8.680 triliun (2024), atau naik lebih dari 230 persen.

Angka stunting masih sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 2022.

Berdasarkan data-data di atas, pemerintahan Joko Widodo dan Sri Mulyani terbukti gagal total dalam mengelola fiskal indonesia.

Mengikuti arahan dan strategi kebijakan fiskal dari pihak yang sudah jelas-jelas gagal dalam mengelola fiskal, maka hampir dapat dipastikan akan mengulang kegagalan tersebut.

Artinya, menyerahkan pengelolaan fiskal 2024-2029 kepada Sri Mulyani lagi yang terbukti gagal selama 10 tahun terakhir, maka hampir dapat dipastikan akan gagal juga.

Kemungkinan gagal fiskal sudah nampak. Penerimaan pajak anjlok lebih dari 30 persen dalam dua bulan pertama ini. Kemungkinan besar akan terjadi shortfall cukup besar pada tahun ini, bisa mencapai setidak-tidaknya 0,5 persen dari PDB. Tax ratio akan turun menjadi sekitar 9,1 – 9,5 persen dari PDB.

Asumsi kurs rupiah juga akan meleset. Kurs rupiah ditetapkan terlalu tinggi. Kurs rupiah di APBN 2024 ditetapkan Rp15.000 per dolar AS. Faktanya jauh lebih rendah dari itu, mencapai Rp16.000 AS.

Tahun 2025 asumsi kurs rupiah nampaknya juga akan meleset jauh. Kurs rupiah di dalam APBN 2025 diperkirakan bergerak di rentang Rp15.300-Rp16.000 per dolar AS, atau rata-rata sekitar Rp15.650.

Faktanya, kurs rupiah saat ini sudah tembus Rp16.500 per dolar AS, dan cenderung masih melemah, meskipun Bank Indonesia sudah melakukan intervensi pasar terus-menerus, serta menerbitkan surat utang Bank Indonesia (SRBI, SVBI, SUVBI) secara agresif.

Utang Luar Negeri Bank Indonesia naik dari 3 miliar dolar AS pada 2019 menjadi sekitar 30 miliar dolar AS pada 2024.

Risiko APBN lainnya yang sangat serius adalah beban bunga utang yang semakin besar. Rasio beban bunga terhadap penerimaan perpajakan naik dari hanya 11,6 persen pada 2014 menjadi 23,6 persen pada 2024.

Rasio beban bunga utang tahun 2025 diperkirakan akan naik lagi, bisa mencapai lebih dari 25 persen terhadap penerimaan pajak.

Beban bunga utang yang tinggi membatasi kemampuan belanja pemerintah, dan berdampak negatif terhadap ekonomi.

Oleh karena itu, menyerahkan pengelolaan fiskal kepada Sri Mulyani yang terbukti gagal selama 10 tahun ini akan membahayakan masa depan ekonomi dan fiskal Indonesia.

Pertanyaannya, kenapa Sri Mulyani dipertahankan meskipun bukti kegagalannya sudah terpampang secara jelas?

Ada pihak yang berpendapat, sulit mencari pengganti Sri Mulyani. Pendapat seperti ini sangat menghina bangsa Indonesia.

Di lingkaran Prabowo atau Gerindra saja, ada sosok Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan, yang mempunyai pengetahun luas, dan pastinya jauh lebih baik dari Sri Mulyani.

Semoga Presiden Prabowo secepatnya menyelamatkan ekonomi dan fiskal Indonesia, dengan mengganti nakhoda di Kementerian Keuangan. Jangan sampai kerusakan fiskal semakin dalam dan semakin parah.

Penulis : Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies

 

Mantra Mantra Sri Mulyani dan Ambruknya Harga Saham Pasar Gocekan: Apa Langkah Nyata Prabowo? Prabowo Sadar Sri Mulyani Sangat Powerful

Mantra Mantra Sri Mulyani dan Ambruknya Harga Saham Pasar Gocekan: Apa Langkah Nyata Prabowo?

Hedi Batubara 21 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Tatapan Matanya Kosong, Perubahan Ini Dia Tidak Mengerti Sejarahnya. dia bahkan tidak tau kapan waktu perubahan itu dimulai. Dia juga tidak tau mengapa perubahan ini terjadi. apa.sebab, apa dasarnya? lalu menatap dengan tatapan mata kosong, ooo perubahan tengah terjadi.

Wah bahaya sekali! Jika pengambil kebijakan tidak memiliki memori sejarah maka pasti tidak tau bagaimana membangun rencana masa depan. Dia hanya akan sibuk menjelaskan ini ada tarif negara ini terhadap ini, ini ada tekanan negara ini terhadap ini. Bahaya itu, bahaya ini. Ayo ikut tuan sana, ayo ikut tuan ini. Wah bisa cilaka!

Pertama sekali mulai dengan pernyataan: Bagaimana anda mengerti keadaan hari ini kalau anda tidak punya pengetahuan tentang sejarahnya? Tidak tau sejarah perubahan sekarang ini, maka sudah pasti anda tidak tau cara menghadapinya ke depan. Jadi pelajarilah sejarah.

Coba lihat orang amnesia yang kehilangan ingatan, seperti itulah orang yang tidak tau sejarah. Maka orang yang hilang ingatan atau tidak punya pengetahuan tentang ingatanya maka sudah pasti dia tidak mengenal sekelilingnya. Jangankan mengenal keadaan, mengenal ibu, bapak, teman temannya saja dia lupa. Lalu bagaimana mungkin dapat membaca sebuah kejadian?

Mencermati Pidato Sri Mulyani tentang APBN 2025 kita sungguh kaget. Dia tidak tau kapan perubahan ini terjadi, tidak pernah mempelarinya, tidak punya ingatan tentang itu. Tahun berapa itu perubahan? Tanyanya. Wah itu berarti dia tidak tau sejarahnya. Tahun berapa? dia ragu, bingung, dan tidak tau kapan perubahan ini dimulai. Padahal yang harus dipahaminya bukan sekedar tahun berapa, tapi gerak sejarahnya, sejarah itu bergerak dan hampir pasti.

Orang yang tidak punya ingatan sejarah, lalu tidak dapat membaca keadaan sekarang dan sudah dapat dipastikan tidak dapat membaca keadaan sekarang, lalu bagaimana dia bisa punya jawaban atas keadaan sekarang? lebih parah lagi bagaimana dia akan punya jawaban atas masalah dimasa depan? Bagaimana dia bisa membuat rencana menghadapi masa depan?

Tentu saja ini masalah serius bagi kita. Menteri keuangan tidak dapat menjelaskan mengapa Amerika Serikat mengambil keputusan seperti sekarang ini, dan bagaimana sejarahnya? Wah..Masa depan negara tidak diserahkan kepada orang amnesia. Karena menghadapi masa depan yang lebih dinamis kita membutuhkan rencana yang kuat. Sebuah rencana yang menerjelahkan perubahan setiap detail masalah dari masa ke masa, sehingga sudah dapat diperkirakan masalah ekonomi yang akan datang kemudian hari.

Jika dia mengajak semua orang Indonesia meraba didalam gelap, kelihatannya akan seperti itu, maka sebab ketidak tahuan dia ini akan membuat ratusan juta orang cilaka dua belas ! Ingat Donald Trump bukan orang iseng yang mau buat ribut dunia, kebijakan ada sejarahnya, dalam sejarah itu ada sebab sebab, sejarah itu yang membuat kejadian sekarang ada, dan kejadian di masa depan.

Jadi secara keseluruhan saya menilai bahwa kemarin itu SMI bukan mengulas APBN, tapi membaca mantra mantra mistik, memanggil ruh ruh gentayangan pasar bebas yang menjadi tuannya selama 50 tahun.

Sri mulyani mengeluh dunia berubah, tapi dia tidak tau kapan mulai berubah, apa sebab berubah, bagaimana historinya. Rupanya dia tidak tau kapan dunia mulai berubah. jadi bagaimana dia tau cara menghadapinya sementara sejarahnya dia tidak tau.

Lalu dia bilang selamat tinggal pasar. ini jelas provokasi. Belum pernah kita degar menteri keuangan negara lain mengatakan selamat tinggal pasar. Pantas saja orang pada kabur dari bursa efek. Tapi tak apa. Bursa Efek Indonesia adalah pasar gocekan, bagus kalau dia terburu buru kabur. jadi tidak bisa banyak yang diangkutnya oleh para pelaku gocekan saham.

Hal yang perlu diantisipasi adalah sekarang mulai banyak orang memistikan Sri Mulyani, seolah ekonomi adalah Sri mulyani dan Sri mulyani adalah ekonomi. Hari ini mantranya mendatangkan bahaya. Hantunya muncul semua di pasar gocekan saham. Sri Mulyani ngeles dengan menebarkan isue dia mundur sebagai Menkeu. Lalu seolah isue ini yang memicu Ambruknya bursa saham. Padahal Ambruknya bursa kemarin akibat provokasi dia soal defisit APBN. Dia menyebarkan isue bahwa defisit APBN karena program presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis, Danantara dan pembatasan lalu lintas devisa.

Strategi Presiden Prabowo tepat. Kubangan diobok obok, hantu hantu keluar semua karena sesak nafas. Tinggal panggil Ghostbuster untuk tangkap mereka. Hantu hantu yang selama ini selalu menebarkan ancaman, provokosi, unruk mengancam pemerintah supaya pemerintah tunduk pada agenda neoliberal dan tunduk pada kehendak oligarki parasit.

Program Prabowo soal pembatasan lalu lintas devisa, pembentukan Danantara dan efisiensi APBN adalah kebijakan yang tepat untuk rekonsentrasi sumber daya keuangan Indonesia, membubarkan neoliberalisme keuangan yang dijalankan selama ini melalui dekonsentrasi. Ingat liberalisasi keuangan dan dekonsentrasi adalah sumber masalah hancurnya fundamental ekonomi, ketergantungan terhadap utang dan perampokan sumber daya alam Indonesia secara masiv. Prabowo benar benar telah menghentikan ini!

Konsentrasi sumber daya keuangan nasional akan dikerahkan pada tiga program paling inclusive yakni pembangunan tiga juta rumah, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam Indonesia secara menyeluruh dan makan bergizi gratis yang akan memperkuat ekonomi Indonesia sampai lapisan terbawa yakni industri pertanian, peternakan, perikanan, indusri kecil, menengah dan industri makanan dan minuman.

Penulis: Salamuddin Daeng

Akan Ada Saingan Kementerian Keuangan Nih…. Apa Tuh ? Aspirasi Soal APBN, Ini Kata Sri Mulyani

Akan Ada Saingan Kementerian Keuangan Nih…. Apa Tuh ?

Hedi Batubara 2 Desember 2024

MoneyTalk, Jakarta – Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo memberikan sinyal Presiden Prabowo Subianto akan membentuk lembaga atau Kementerian Penerimaan Negara

Menurut Hashim pembentukan lembaga baru ini dilakukan Prabowo sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara.

Alasan pembentukan lembaga baru ini menurut Hashim untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran selama ini.

Dan lembaga baru penerimaan negara, Prabowo akan tunjuk Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara, Ujar Hashim.

Meskipun Anggito Abimanyu saat ini sedang menjabat Wakil Menteri Keuangan hanya sementara dan membantu Bendahara Negara Sri Mulyani, pungkasnya.

Terkait Kenaikan PPN 12 Persen, Ada Pertanyaan buat Sri Mulyani Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Langgar Wewenang Presiden dan DPR Periode 2024-2029: Wajib Batal

Terkait Kenaikan PPN 12 Persen, Ada Pertanyaan buat Sri Mulyani

Hedi Batubara 23 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan keteguhan tekadnya dengan dalih undang-undang untuk menaikkan PPN sebesar 12 persen (sebelumnya 10%, lalu April 2022 naik 11%) yang berlaku efektif 1 Januari 2025.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak. PPN bersifat tidak langsung dan dipungut oleh PKP, yang berkewajiban menyetorkan pajak ini ke kas negara berdasarkan UU HPP.

Pertanyaannya, apakah hanya pungutan pajak yang masuk ke kas negara? Lalu, bagaimana halnya dengan pungutan bea cukai dan dana hasil sitaan korupsi? Demikian disampaikan oleh Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi, diterima MoneyTalk pada Jumat, 22 November 2024.

“Adapun mekanisme PPN melibatkan perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan, di mana selisih antara keduanya menentukan apakah pengusaha harus menyetorkan pajak atau mendapatkan restitusi/mengkreditkan pajak,” jelas Defiyan Cori.

Peraturan terbaru tersebut menurut Defiyan Cori juga memperluas objek pajak dengan mengeluarkan beberapa barang/jasa dikenakan PPN. Namun, barang-barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial tetap bebas dari PPN bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Meskipun ketiga sektor tersebut tidak dikenakan PPN, tapi faktanya masyarakat telah membayar berbagai iuran yang tak sedikit bebannya. Seperti BPJS, SPP/UKT dan pungutan di tingkat RT/RW,” ujar Defiyan Cori.

Walaupun berdasarkan UU, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus menjelaskan kerangka rasional (logical framework) alasan kenaikan PPN ini selain kepatuhan dan tunduk kepada peraturan dan per-Undang-Undangan berlaku.

Sebab, di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan diangka 4-5 persen dan deflasi selama 4 bulan lebih sebesar 0,03-0,08 persen justru “memaksakan” penerapan UU ini tindakan kerusakan moral (moral hazard) luar biasa.

“Apalagi Menkeu juga representasi kelompok wanita dan Ibu Rumah Tangga yang lebih mengedepankan hati nurani. Wujud dari ketidakpahaman dalam mengatasi permasalahan regional, sektoral dan kultural serta hanya menggunakan pendekatan neo klasik dalam teori ekonomi!” Lanjut Defiyan Cori.

Bahkan, jika alasan untuk menggenjot penerimaan negara dari sumber pajak-pun juga tidak menemukan alasan logisnya. Sebaliknya, kenaikan PPN ini kontraproduktif dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan berbagai program sektoral krusial, khususnya pangan (food) dan energi (energy) dalam mencapai sasaran (target) pertumbuhan 8-10%.

Apalagi, lanjut Defiyan Cori, pada tahun 2023, penerimaan pajak sejumlah Rp1.869,2 triliun mengalami peningkatan, adapun PPN dan PPnBM mencapai Rp764,3 triliun.

“Jika, PPN naik menjadi 12%, maka tambahan untuk PPN hanya sekitar Rp20,26 triliun dan tidak signifikan. Pertanyaannya, lalu apa motif kenaikan PPN ini yang UU-nya disahkan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?” tegas Defiyan Cori.

Kebijakan Moneter dan Surat Utang Negara Kebijakan Moneter dan Surat Utang Negara

Kebijakan Moneter dan Surat Utang Negara

Hedi Batubara 17 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara mendalam di kanal YouTube milik ekonom Awalil Rizky pada Kamis (14/11), Yanuar Rizky memberikan analisis yang komprehensif terkait kebijakan moneter Indonesia. Diskusi yang berlangsung mencakup topik mulai dari reformasi kebijakan utang, dampak kebijakan moneter Amerika Serikat terhadap ekonomi global, hingga strategi yang diharapkan dari pemerintahan baru di Indonesia. Pandangannya membuka wawasan mengenai kompleksitas ekonomi Indonesia dalam konteks dinamika global.

Yanuar Rizky dalam pandangannya menyinggung era reformasi kebijakan utang pada 2008. Menurutnya, pada periode tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menginisiasi perubahan besar dengan memperkenalkan surat utang negara sebagai instrumen investasi yang diperdagangkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan memperluas basis pembiayaan negara melalui pasar keuangan.

Transformasi ini sejalan dengan harmonisasi kebijakan moneter di mana instrumen seperti surat utang negara (SUN) menjadi dominan. Langkah ini juga mendorong pergeseran dari SBI ke suku bunga BI Rate dan instrumen baru seperti repo 7 hari yang membantu mengatur likuiditas di pasar.

Lebih lanjut, Yanuar menjelaskan bahwa sejak 2008 hingga kini, pergerakan uang beredar di Indonesia sangat dipengaruhi oleh volatilitas surat utang negara. Kondisi ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat, terutama kebijakan Federal Reserve (The Fed).

Yanuar menyoroti dampak dari kebijakan “quantitative easing” The Fed yang menyebabkan aliran modal masuk ke Indonesia pasca krisis 2008, tetapi kemudian berbalik arah ketika kebijakan moneter AS mengetat.

Menurutnya, Indonesia harus sangat berhati-hati terhadap potensi kebijakan agresif dari Amerika, terutama jika Donald Trump kembali terpilih. Kebijakan Trump yang cenderung proteksionis dapat memicu volatilitas di pasar keuangan global, yang akan berpengaruh langsung terhadap nilai tukar dan stabilitas fiskal Indonesia.

Yanuar Rizky juga menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia baik pada Amerika Serikat maupun Cina. Jika dari sisi pasar uang Indonesia lebih terpengaruh oleh kebijakan moneter Amerika, maka dari sisi perdagangan Indonesia sangat tergantung pada Cina sebagai mitra dagang utama. Menurutnya, Indonesia adalah pemasok bahan baku utama bagi Cina.

Jika Cina mengalami perlambatan ekonomi, seperti yang terjadi baru-baru ini akibat kebijakan “zero COVID” dan penurunan di sektor properti, Indonesia juga akan terkena dampaknya.

Yanuar memberikan pandangannya terkait langkah diplomatik Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang mulai melakukan pendekatan ke Cina dan Amerika Serikat. Menurutnya, strategi Prabowo yang berfokus pada industri berbasis bahan baku dengan Cina dan pendekatan monetaris dengan Amerika dapat menjadi strategi “balancing act” yang penting di tengah ketegangan geopolitik global.

Namun, Yanuar mengingatkan bahwa pendekatan ini harus dilakukan dengan bijak untuk menghindari risiko ketergantungan yang terlalu besar pada salah satu kekuatan global. Indonesia perlu membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri, khususnya dalam sektor pertanian dan industri manufaktur, untuk mengurangi dampak dari fluktuasi global.

Yanuar juga membandingkan situasi ekonomi saat ini dengan periode 1920-1930 yang diwarnai oleh krisis besar. Menurutnya, krisis global saat itu terjadi karena peran negara yang terlalu kecil dalam mengatur pasar. Kini, dunia kembali menghadapi dilema antara liberalisasi pasar dan peran negara dalam ekonomi. Tren wealth management dan “rentier capitalism” menjadi tantangan baru di mana kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu tanpa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Yanuar Rizky menyampaikan harapan terhadap pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto. Ia menyarankan pendekatan “petani moneter” di mana kebijakan moneter tidak hanya fokus pada sektor finansial, tetapi juga pada sektor riil seperti pertanian. Hal ini dianggap penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang banyak terjadi di pedesaan.

Menurut Yanuar, Indonesia perlu memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan seperti sekuritisasi aset untuk mengumpulkan dana yang dapat diinvestasikan kembali ke sektor pertanian dan desa. Dengan demikian, redistribusi kekayaan dapat lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Yanuar Rizky dalam wawancara ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya responsif terhadap dinamika global, tetapi juga berakar pada kebutuhan domestik. Indonesia perlu lebih mandiri secara ekonomi dengan strategi yang mampu menyeimbangkan kepentingan internasional dan lokal. Pemerintah baru diharapkan bisa memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(c@kra)

Baca Juga Berita Ini

Bank Sahabat Sampoerna

‎Bank Sampoerna Lanjutkan Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Hedi Batubara 7 November 2026
Triumvirat Luhut-Tito-Listyo

Hendrajit Sebut Prabowo Berhadapan dengan Triumvirat Luhut-Tito-Listyo, Bukan Sekadar Perseteruan Prabowo vs Jokowi

Hedi Batubara 7 November 2026
Lokasi Pertemuan Rahasia Widya Chandra

Kabar Pertemuan Rahasia Widya Chandra 3 Jam Sebelum Penangkapan, Menjadi Misterius 

Hedi Batubara 7 November 2026
AXA Mandiri

Utang Klaim AXA Mandiri Tembus Rp413 Miliar, Nasabah Keluhkan Penolakan Klaim, OJK Diminta Turun Tangan

Hedi Batubara 7 November 2026