MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai janji Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak menaikkan tarif pajak pada 2026 belum cukup meredam gelombang kemarahan kelas menengah yang kian terjepit.
Menurut Bhima, kelas menengah merupakan kelompok paling patuh membayar pajak. Namun, beban yang mereka tanggung justru lebih berat dibandingkan kelompok kaya. “Pajak regresif seperti PPN porsinya lebih besar terhadap pengeluaran kelas menengah. Sementara kelompok kaya punya banyak cara untuk menghindari pajak, dari tax avoidance hingga alih aset ke luar negeri,” tegas Bhima dalam program Kompas Bisnis (6/9/2025)
Ia menyebut, disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan masyarakat terus tergerus. Setelah dipotong PPh 21, PPN, dan beban lainnya, ruang konsumsi kelas menengah makin menyempit. “Maka wajar kalau mereka marah. Tidak cukup hanya janji tidak menaikkan pajak. Yang dibutuhkan adalah reformasi fiskal yang adil,” jelasnya.
Bhima juga mengkritik strategi pemerintah yang kerap mengejar pajak dari UMKM dan sektor informal. Menurutnya, langkah itu ibarat “berburu di kebun binatang”. “UMKM sudah dikenakan pajak berdasar omzet, sementara daya beli mereka sedang tertekan. Bahkan ada daerah pasang CCTV di warung makan untuk awasi pajak. Ini salah arah. Yang harus dikejar justru manipulasi di sektor SDA, misinvoicing ekspor, dan penyalahgunaan insentif pajak,” ujarnya.
Bhima mencontohkan, dari evaluasi insentif pajak saja, negara bisa memperoleh Rp137 triliun tanpa harus mengutak-atik PPN. Potensi lain datang dari reformasi pajak kekayaan (wealth tax), yang menurutnya bisa menghasilkan Rp81 triliun sekaligus menutup defisit tanpa menekan konsumsi masyarakat.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pelemahan industri manufaktur menjadi akar masalah rendahnya penerimaan pajak. “Sekitar sepertiga penerimaan pajak dulunya berasal dari industri. Tapi deindustrialisasi prematur membuat basis pajak makin rapuh. Hilirisasi tidak sama dengan industrialisasi. Kalau tidak ada dorongan industri formal, penerimaan pajak akan stagnan,” papar Bhima.
Ia juga menyinggung aksi protes besar-besaran kelas menengah beberapa waktu terakhir yang bahkan menjadikan rumah Menteri Keuangan sebagai sasaran massa. “Ini anomali. Rumah menteri jarang jadi target amarah publik. Artinya ada krisis kepercayaan serius. Pemerintah tak bisa lagi sekadar memoles angka ekonomi yang cantik tapi tak terasa di dapur rakyat,” tegasnya.
Bhima menutup dengan peringatan: janji tak ada kenaikan pajak hanyalah solusi jangka pendek. “Kalau reformasi perpajakan tidak segera dilakukan dengan adil dan transparan, gejolak kelas menengah akan terus berlanjut. Mereka bukan lagi silent majority, tapi angry middle class yang turun ke jalan,” pungkasnya.
