12 November 2026

Yusri Usman

Janggal, PT KPI Harus Lewat Tender untuk Beli Minyak Mentah dari Asset 72,65% Saham Pertamina di Maurel & Prom Prancis Ilustrasi Pertamina

Janggal, PT KPI Harus Lewat Tender untuk Beli Minyak Mentah dari Asset 72,65% Saham Pertamina di Maurel & Prom Prancis

Hedi Batubara 7 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta –  Untuk menjaga ketahanan energi nasional akibat rendahnya lifting minyak nasional, maka PT Pertamina (Persero) sudah sejak 20 tahun terakhir telah banyak mengakuisisi Participating Interest (PI) blok Migas di luar negeri setidaknya di 25 wilayah kerja dari 13 negara dengan pinjaman global bond puluhan miliar Dollar Amerika.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman, faktanya hari ini produksi minyak dari PI Pertamina di 13 negara itu hanya berkisar 156.000 barel perhari, Ironisnya Pertamina sudah seperti lembaga intelijen sangat tertutup memberikan informasi berapa volume dari produksi tersebut bisa dipasok untuk kilangnya sendiri.

“Padahal jika kita bandingkan ketika PHE mengambil alih Blok Rokan dari PT Chevron Pasifik Indonesis yang produksinya sekitar 165.000 barel perhari lewat mekanisme tender pada tahun 2018, Pertamina hanya mengeluarkan dana sekitar USD 725 juta untuk signature bonus yang itupun disetorkan bagi negara dengan Komitmen Kerja Pasti USD 500 juta selama 5 tahun,” beber Yusri.

Sementara, lanjut Yusri, Pertamina pada sekitar tahun 2015 hingga tahun 2019 entah apa pertimbangannya telah mengakusisi saham perusahaan Maurel & Prom di Perancis sebanyak 72,65% dengan nilai transaksi 700 Juta Euro yang memiliki aset produksi migas di tiga negara yaitu Gabon, Tanzania dan Nigeria.

“CERI sejak Agustus 2016 hingga tahun 2020 sudah berulang kali mempertanyakan kepada manajemen Pertamina apa alasan dan pertimbangannya harus mengakuisisi saham Maurel & Prom tetapi tidak menguasai aset potensi produksi Migasnya, namun faktanya tak pernah dijawab oleh Pertamina hingga hari ini,” timpal Yusri.

Terbaru, kata Yusri, CERI mendapatkan informasi yang mengejutkan bahwa untuk kebutuhan pasokan minyak mentah kilang Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) harus melalui tender untuk bisa membeli Rabi Light Crude setiap bulannya 600.000 barel yang diproduksi dari lapangan assetnya Maurel & Prom yang saham PI Pertamina Hulu Energi mencapai sekitar 72,65%.

“Namun sebelumnya berulang kali manajemen Pertamina selalu mengatakan melalui media bahwa untuk menjamin pasokan minyak mentah kilangnya, Pertamina harus mengakuisisi banyak PI blok Migas di luar negeri untuk menjaga ketahanan energi nasional, lantaran penyebabnya lifting minyak nasional saat ini hanya sekitar 585.000 barel perhari, sementara komsumsi BBM nasional sudah mencapai 1,5 juta barel perhari, menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadia defisitnya sekitar 1 juta barel perhari.

“Pertanyaanya, jika PT Kilang Pertamina Internasional harus lewat mekanisme tender untuk memperoleh Rabi Light Crude di aset yang telah diakuisisi sahamnya oleh Pertamina sebesar 72,65 % dan Pertamina hingga saat ini sudah menggelontorkan uangnya sekitar 1 Miliar Euro atau setara Rp 16,9 triliun, wajar timbul pertanyaan untuk kepentingan siapa Pertamina harus mengakuisisi saham Maurel & Prom tersebut?,” tanya Yusri.

Kemudian, Yusri juga mempertanyakan, berapa persen volume dari total produksi minyak mentah dari seluruh PI Migas dari 13 negara sekitar 156.000 BOPD yang bisa dipasok untuk kebutuhan kilang Pertamina setiap bulannya tanpa mekanisme tender?

Terkait hal ini, CERI telah melayangkan konfirmasi resmi kepada CEO PT Pertamina Internasional EP (PIEP) Jafee A Suardin pada Senin (3/2/2025) lalu melalui surat elektronik nomor 03/EX/CERI/II/2025. Akan tetapi, hingga Rabu (5/2/2025) petang, Jafee tak memberikan keterangan apa pun alias bungkam.

CERI juga telah mengirimkan tembusan surat konfirmasi tersebut ke Menteri BUMN, Menteri ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Pertamina (Persero) Holding, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Subholding PT Pertamina Hulu Energi serta Dewan Direksi Subholding PT Kilang Pertamina International.

KPK Telisik Dugaan Tipikor Akuisisi Saham Maurel & Prom

BPK-RI pada 15 Januari 2024 oleh Wakilnya Ketuanya Hendra Susanto resmi menyerahkan hasil LHP audit investigasi bersama antara KPK dengan BPK ke pimpinan KPK terkait dugaan penyimpangan pada akuisisi saham Maurel & Prom berpotensi merugikan negara 60 juta Euro atau sekitar Rp 1,014 triliun ( kurs 1 Euro Rp 16.900).

Dilansir dari media Kabar24.bisnis.com tanggal 17 Januari 2024, Wakil Ketua KPK saat itu Alexander Marwata mengatakan ” akuisisi sumur minyak di salah satu negara afrika sudah lama diselidiki, KPK bekerja sama dengan BPK telah melakukan audit investigasi dan hasilnya sudah diperoleh “.

Sekarang publik bertanya kapan KPK akan mengumumkan para tersangkanya dan menjelaskan peristiwa pidana yang sudah terjadi merugikan negara.

Danantara: Kepala Dilepas, Ekor Dipegang Skandal Lagi! Diduga Uang Judi Online Dialirkan ke eks Komisaris BUMN

Danantara: Kepala Dilepas, Ekor Dipegang

Hedi Batubara 4 Februari 2025

MoneyTalk,Jakarta –  Alih-alih memiliki Badan Pengelola Investasi (Danantara) yang bisa menyaingi atau bahkan lebih besar dari Holding BUMN Singapura, Temasek, Government of Singapore Investment Corporation (GIC) dan Khazanah Nasional Berhad, namun indikasi yang muncul justru ‘dibonsai’ oleh kelompok tertentu yang selama ini menguasai BUMN.

“Hal ini dapat dilihat dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
RUU BUMN, ketentuan mengenai Badan Pengelola Investasi (BPI) diatur dalam BAB 1 C, pasal 3D sampai dengan 3Z. Pertama, Danantara menerima pelimpahan sebagian tugas dan kewenangannya melaksanakan pengelolaan BUMN dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun
dalam pelaksanaan Danantara ini diawasi oleh Menteri BUMN,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Selasa (4/1/2025).

Kedua, lanjut Yusri, Menteri BUMN dapat menempatkan perwakilannya di Danantara untuk memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi.

“Ketiga, mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi dan Holding Operasional kepada DPR RI. Keempat, pengaturan kewenangan Badan Pelaksana Danantara sebagai pelaksana operasional sangat adminitratif dan lebih layak disebut badan pengkajian investasi daripada badan pengelola investasi,” beber Yusri.

Diungkapkan Yusri, adapun kewenangan BPI antara lain; 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Badan; 2. Melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional Badan; 3. Menyusun dan mengusulkan remunerasi dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas; 4. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (key performance indicators) kepada Dewan Pengawas; serta 5. menyusun struktur organisasi Badan dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem, penggajian, remunerasi, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Badan; dan 6. Mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan.

“Kelima, Dewan Pengawas Danantara yang notabene akan diketuai Menteri BUMN diberikan kewenangan yang luar biasa, di antaranya menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (key performance indicator) yang diusulkan Badan Pelaksana Danantara, melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (key performance indicator) dan menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Badan Pelaksana,” beber Yusri.

Keenam, kata Yusri, pembinaan dan pengawasan Danantara dilaksanakan oleh Menteri. Ketujuh, Badan Pelaksana Danantara tidak akan mandiri dalam membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional karena peran Menteri BUMN masih akan sangat
besar.

“Kedelapan, Badan Pelaksana Danantara dibonsai peranannya dimana tugas bersifat investasi dan operasional akan dilaksanakan oleh Holding Investasi dan Holding Operasional,” ungkap Yusri.

Dalam desain RUU BUMN ini, kata Yusri, Holding Investasi bertugas melakukan pengelolaan investasi, pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan.

“Sementara Holding Operasional bertugas melakukan pengelolaan operasional BUMN dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan. Sementara Danantara hanya bertugas; 1. Mengelola dividen holding investasi, holding operasional dan BUMN; 2. Menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; 3. Menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, dan pemisahan; 4. Membentuk holding Investasi, holding operasional, dan BUMN; 5. Menyetujui usulan hapus buku dan atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; 6. Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding,” beber Yusri.

Kesembilan, kata Yusri, Komisaris Utama Holding Investasi dan Holding Operasional merupakan perwakilan dari Kementerian BUMN. Perwakilan Kementerian BUMN dimaksud adalah Wakil Menteri atau pegawai Eselon 1 yang tentu saja disetujui oleh Menteri
BUMN.

“Kesepuluh, seluruh saham Holding Operasional dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan. Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna pada Holding Operasional melalui Kementerian BUMN. Namun
kewenangannya sangat vital seperti hak untuk menetapkan pedoman atau kebijakan strategis, antara lain kebijakan Akuntansi atau Keuangan, Sumber Daya Manusia, Operasional dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa serta pengembangan Investasi,” beber Yusri.

Menurut Yusri, dari substansi pengaturan dalam Daftar Inventarisasi Masalah alias DIM RUU BUMN di atas, semakin menguatkan indikasi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN tidak rela melepaskan pengaruh dan kewenangan pada sejumlah BUMN besar berkinerja baik dan beraset besar seperti Bank Mandiri (Rp2.174 triliun), BRI (Rp1.965 triliun), PLN (Rp1.671 triliun), Pertamina (Rp1.412 triliun), BNI (Rp1.087 triliun), Telkom Indonesia (Rp318 triliun), MIND ID (Rp259 triliun) dan Indonesia Investment Authority
(Rp163 triliun).

“Dengan demikian, Danantara diperkirakan memiliki aset kelolaan awal Rp9,4 ribu triliun atau sekitar US$600 miliar. Untuk itu, Erick Thohir menancapkan kuku pengaruhnya lebih dalam dengan peranan lebih besar revisi RUU BUMN ini. Struktur peran dan tugas Danantara sengaja didesain tidak independen bergantung kepada Menteri BUMN, keputusan bisnis strategis harus melewati berbagai level persetujuan yang panjang, sehingga tidak bisa bergerak lincah dan agresif dalam ekspansi global,” ulas Yusri.

Padahal, kata Yusri, jika Danantara ingin sukses dan menyaingi Temasek, Government of Singapore Investment Corporation (GIC) dan Khazanah Nasional Berhad, maka Danantara harus memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan investasi tanpa terlalu banyak campur tangan politik dan birokrasi. Jika tidak, Danantara hanya akan besar di atas kertas, tapi tidak kompetitif di arena global.

“Ibarat peribahasa, kepala dilepas, ekor dipegang, begitulah nasib Danantara. Kendali utama atas investasi dan operasional masih tetap berada di tangan kelompok yang
selama ini menguasai BUMN, sementara Danantara hanya memiliki peran terbatas,” ungkap Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar aset yang dikelola Danantara dapat berkembang hingga US$982 miliar dan menjadikannya sovereign wealth fund
terbesar di dunia, menyusul Norway Government Pension Fund Global (US$1,8 triliun), China Investment Corporation, China (US$1,33 triliun), SAFE Investment Company, China (US$1,09 triliun) dan Abu Dhabi Investment Authority, Uni Emirat
Arab (US$1,06 triliun).(*)

CERI : Danantara, Begal Politik dan Brutus di Lingkar Terdalam Presiden Mengkaji Ulang Peran BUMN dan Urgensi Pembentukan Super Holding

CERI : Danantara, Begal Politik dan Brutus di Lingkar Terdalam Presiden

Hedi Batubara 3 Februari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Pembentukan superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto tampaknya mendapat hambatan yang luar biasa. Superholding yang bertugas untuk pengelolaan investasi di luar APBN yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini diyakini bisa menjadi superholding yang lebih baik seperti Temasek milik Singapura atau Khazanah milik Malaysia.

BPI Danantara ini akan berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto, dimana kehadirannya diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Presiden Prabowo Subianto ingin pengelolaan investasi negara lebih profesional, terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri lagi.

Kehadiran BPI Danantara sendiri dirancang untuk mengelola investasi besar yang ditujukan mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Selain itu diharapkan kehadiran BPI Danantara kelak dapat menjadi solusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto, salah satu instrumen untuk mendukung visi tersebut adalah melalui pembentukan superholding ini.

Namun, tanpa ada kejelasan payung hukum, proses peluncuran dan operasional badan ini tidak dapat berjalan. Padahal jika sudah memiliki payung hukum, maka BPI Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam pengelolaan investasi di Indonesia.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Senin (3/1/2025) di Jakarta.

“Apalagi saat ini aset investasi BUMN tidak dimanfaatkan dengan baik. Di sinilah peran BPI Danantara, yakni mengelola investasi secara efektif dan profesional sehingga dapat meningkatkan perekonomian yang signifikan. Mengingat BPI Danantara diproyeksikan untuk mengelola aset-aset BUMN yang dimanfaatkan untuk pembangunan nasional melalui investasi,” ungkap Yusri.

Karena itu, lanjut Yusri, dengan kehadiran BPI Danantara nanti diharapkan pengelolaannya dapat  lebih profesional, terarah dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan.

“Namun dalam perjalanannya, pembentukan superholding ini malah mendapat batu sandungan dan pembegalan dari kelompok-kelompok yang merasa terganggu atas kehadiran BPI Danantara tersebut. Aksi-aksi pembegalan tampak jelas terlihat dalam pembentukan payung hukum BPI Danantara di parlemen yang tertunda berbulan-bulan,” beber Yusri.

Hal ini, kata Yusri, terlihat dari alotnya DPR RI dalam menggodok rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi landasan hukum berdirinya BPI Danantara nanti.  Disinyalir alotnya pembentukan payung hukum ini akibat campur tangan kelompok-kelompok yang terganggu atas terbentuknya BPI Danantara.

“Mereka diduga merupakan para korporasi, oligarki, yang erat dengan penguasa lama dimana selama ini menikmati ‘kue’ BUMN untuk sarana politisnya,” beber Yusri.

Menurut Yusri, kelompok ini menggunakan ‘proxy-proxy’ nya di parlemen untuk menggagalkan peluncuran BPI Danantara sebagai superholding BUMN nanti. Mereka juga bermain di balik layar dengan lingkar terdalam Presiden Prabowo Subianto di parlemen maupun di koalisi pemerintahannya.

“Atraksi ‘Pat Pat Gulipat’ para ‘Brutus’ ini jelas menciderai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi nasional. Bagaimana tidak, pasalnya parlemen didominasi oleh koalisi yang berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Seharusnya payung hukum untuk BPI Danantara bisa cepat selesai dan tidak tertunda sekian lama,” kata Yusri.

Yusri menekankan, aksi busuk itu jelas harus segera diakhiri, Presiden Prabowo harus segera mengevaluasi lingkar terdalamnya yang ada di parlemen maupun pemerintahannya. Mereka harus disadarkan dan dijauhi dari para pembegal konstitusi yang ingin menyandera program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden Prabowo Subianto juga harus bertindak tegas terhadap para ‘Brutus’ di lingkar terdalamnya baik di parlemen atau pemerintahan. Mereka ini perlu diperiksa dan diberi hukuman setimpal atas manuver dan aksi pengkhianatan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, langkah ini perlu dilakukan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan program-program yang pro kerakyatan dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti. Tak hanya itu, sikap tegas tersebut juga sangat penting untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto supaya lebih ‘merdeka’ dan independen dari intervensi kelompok-kelompok politis lama yang masih ikut campur dan mempengaruhi kebijakan-kebijakannya.

“Untuk itu, ketegasan ini harus segera dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap para ‘Brutus’ yang ada di lingkar terdalamnya. Presiden Prabowo Subianto pun dapat lebih tenang menjalankan roda pemerintahannya tanpa adanya intervensi atau campur tangan kelompok-kelompok tersebut yang selama ini terus mengganggu,” tegas Yusri.

“Niscaya jika hal ini dilakukan, rasa optimis rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik di segala bidang akan terwujud  kelak. Saatnya bersikap tegas Mr President!,” pungkas Yusri.

Difasilitasi Kemenperin, CERI dan Pelaku Industri Migas Sepakat Aturan TKDN Harus Ditegakkan IMG-20250130-WA0119

Difasilitasi Kemenperin, CERI dan Pelaku Industri Migas Sepakat Aturan TKDN Harus Ditegakkan

Hedi Batubara 31 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar rapat koordinasi pada Kamis (30/1) membahas dugaan ketidaksesuaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2) dan proyek South Senoro.

Rapat ini bertujuan memastikan kepatuhan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mengurangi ketergantungan pada produk impor, memperkuat industri nasional, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Heru Kustanto, menegaskan bahwa Kemenperin berkomitmen memastikan setiap proyek strategis mematuhi regulasi TKDN.

“Kami ingin memastikan seluruh proyek energi dan migas mengikuti ketentuan TKDN. Ini bukan sekadar regulasi, tetapi strategi memperkuat daya saing industri nasional dan keberlanjutan industri penunjang dalam negeri,” ujar Heru.

Menurutnya, jika proyek strategis tidak mematuhi ketentuan TKDN, industri nasional akan tersisih oleh produk impor, yang berdampak pada ekonomi dan lapangan kerja. Kemenperin akan terus mengawasi proyek strategis guna memastikan pemenuhan kandungan lokal dalam rantai pasok industri energi dan migas.

“Kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi agar aturan TKDN benar-benar dijalankan. Ini bukan sekadar angka persentase, tetapi bagaimana industri dalam negeri berkembang dan berdaya saing,” tegas Heru.

Selain itu, Kemenperin akan melakukan sampling audit terhadap komitmen TKDN di semua proyek hulu dan hilir migas untuk menilai kepatuhan terhadap undang-undang.

Menanggapi inisiatif Kemenperin, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengungkapkan bahwa dirinya mendadak dipanggil oleh Kepala P3DN dalam forum tersebut dan diperkenalkan sebagai calon penggugat. Ia diberi kesempatan menyampaikan pendapat terkait dugaan pelanggaran TKDN.

“Saya diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dalam forum. Jika ada pelanggaran, CERI tetap akan menggugat. Namun, jika aturan TKDN dipenuhi untuk kedua proyek ini, CERI tidak akan menggugat,” ujar Yusri.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah Kemenperin dalam menjaga kepentingan industri jasa penunjang migas di Indonesia.

“Kami mendukung upaya Kemenperin memastikan industri jasa penunjang migas menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini bukan hanya menjaga keberlanjutan industri, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja,” tambahnya.

Menurut Yusri, pihak pemilik proyek, baik JOB Pertamina-Medco E&P Tomori maupun PT Pertamina Energi Terminal, tampaknya sepakat mengikuti aturan TKDN. Hal ini menjadi sinyal positif bagi industri nasional agar aturan tersebut benar-benar ditegakkan.

Ketua Himpunan Pengusaha Pipa, Tubular, dan Aksesoris (HIPPDA), Irvan Prasurya Widjaya, turut memberikan pandangannya mengenai kebijakan TKDN yang diterapkan selama ini.

“Selama ini TKDN jasa dan barang digabung secara total untuk persyaratan kontraktor EPC migas. Mungkin saran saya ke depan, TKDN barang dan jasa harus dipisahkan untuk menghindari perhitungan TKDN yang tidak transparan sehingga terlihat jelas berapa persen TKDN barang dan berapa persen TKDN jasa,” ujar Irvan.

Ia menambahkan bahwa pemisahan ini penting untuk mencegah kontraktor EPC melakukan impor barang dengan asumsi bahwa mereka telah memenuhi persyaratan minimum TKDN barang dan jasa yang digabungkan. Dengan demikian, diharapkan penerapan TKDN dapat lebih transparan dan berpihak pada industri dalam negeri.

Sebagai informasi, Kemenperin mengundang berbagai pihak dari unsur pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, serta asosiasi industri terkait dalam rapat koordinasi ini:

1. Direktur Industri Logam, Ditjen ILMATE, Kementerian Perindustrian

2. Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal

3. Project Manager LPG Tuban Tahap II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

4. VP Local Content Utilization Management PT Pertamina (Persero)

5. VP Procurement & Asset Management PT Pertamina International Shipping

6. General Manager JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi

7. Direktur PT Timas Suplindo

8. Direktur PT Pratiwi Putri Sulung

9. Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas

10. Direktur Pembinaan Program Migas, Kementerian ESDM

11. Direktur Gas Bumi BPH Migas, Kementerian ESDM

12. Direktur PT Trimitra Wahana Sukses

13. Kepala Bagian Fasilitasi Kandungan Lokal PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO)

14. Kepala Divisi Bisnis Industrial Service PT Surveyor Indonesia

15. Ketua Himpunan Pengusaha Pipa, Tubular, dan Aksesoris (HIPPDA)

16. Dewan Pengurus Pusat HAKINDO

17. Ketua Asosiasi Produsen Pipa OCTG dan Accessories (PROA)

18. Ketua Asosiasi Produsen Pipa Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (Apropipe)

CERI Akan Menggugat Aturan SKK Migas Beri Kuasa Jual Minyak Mentah & Kondensat Bagian Negara ke KKKS BABE RIDO Apresiasi Langkah Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono: Ajak Warga Tolak Money Politik

CERI Akan Menggugat Aturan SKK Migas Beri Kuasa Jual Minyak Mentah & Kondensat Bagian Negara ke KKKS

Hedi Batubara 28 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Akibat lifting atau produksi minyak nasional anjlok terus dan saat ini produksinya hanya di bawah 600.000 barel perhari, sementara untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional setiap harinya Pertamina harus menyiapkan sekitar 1,5 juta barel, sehingga Pertamina saat ini terpaksa harus mengimpor 1 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan BBM.

Impor ini tentu akan memberikan tekanan bagi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan neraca transaksi berjalan Pemerintah.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Selasa (28/1/2025) di Bandung.

“Apalagi, akan beroperasinya RDMP Balikpapan pertengahan tahun 2025 ini tentunya akan semakin meningkatkan kebutuhan impor minyak mentah daripada saat ini, hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah sejak dini” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, problem tersebut semakin diperparah oleh kebijakan SKK Migas yang telah memberikan kuasa jual Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan skema Election Not To Take in Kind, sebagaima diatur pada Pedoman Tata Kerja Nomor : PTK-065 SKKMA0000/2017/SO yang pada 1 November 2017 ditanda tangani oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala SKK Migas saat itu.

Dijelaskan Yusri, landasan hukum PTK 065/2017 tersebut lemah dan tak berakar terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017, terkesan digatok gatoke aja. Setelah terbitnya Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang telah direvisi menjadi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi dan Kondensat Untuk Kebutuhan Dalam Negeri, PTK 065/2017 itupun tak pernah direvisi untuk kepastian pasokan kilang Pertamina dari produksi minyak mentah dalam negeri.

“Sependek pemahaman dan temuan kami, PTK 065/2017 itu rawan disalahgunakan untuk kepentingan pemburu rente, bahkan ada KKKS tidak pernah melakukan tender dalam menjual kondensat bagian negara setidak tidaknya lima tahun terakhir berpotensi merugikan negara, dugaan kongkalikong ini sudah kami laporkan resmi ke KPK dan Kejaksaan Agung sejak Juni 2024,” ungkap Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, dari setiap barel produksi minyak mentah dan kondensat yang dikelola oleh KKKS asing, swasta nasional dan Pertamina Hulu Energi serta BUMD, baik dengan skema gross split atau skema cost recovery, terdapat minyak bagian negara yang dikenal dengan istilah Goverment Oil Intake (GOI).

Selain itu, tambah Yusri, jika merujuk UU Migas, ada kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) KKKS sebesar 25 persen dari total produksinya untuk kebutuhan kilang Pertamina.

“Sayangnya, akibat penerapan formula harga Indonesian Crude Price (ICP) + Premium yang ditawarkan oleh KKKS ke Pertamina menjadi tak ekonomis, mengakibatkan banyak minyak bagian negara dan DMO telah diekspor, ironisnya kembali diimpor oleh Pertamina Patra Niaga dalam bentuk BBM. Ini adalah fakta,” beber Yusri.

Harusnya, kata Yusri, Pemerintah hadir untuk menekan PT Kilang Pertamina Internasional untuk mengurangi impor minyak mentah, sehingga harus ada kebijakan Menteri Keuangan bahwa minyak mentah bagian negara dan DMO dijual ke KPI dengan formula ICP + flat, jika harga ICP discount tentu lebih.

“Pemerintah bisa memotong pendapatannya di hulu agar kebijakan harga ICP + flat tanpa merugikan KKKS, seperti yang sudah dilakukan Pemerintah terhadap harga jual gas HGBT pada 7 Industri dengan USD 6 per MMBTU. “Ironisnya soal kebijakan ini Kilang Pertamina malah belum mendapatkan HGBT”, heran Yusri.

Jadi, tidak ada alasan bagi KKKS terpaksa menjual minyak bagian negara DMO untuk diekspor hanya karena Pertamina menolak harga ICP + Premium,” ulas Yusri.

Menurut Yusri, pemerintah bisa meningkatkan penerimaan negara dari upaya serius meningkatkan lifting nasional bukan dari premium jual MMKBN, sebab harga MNKBN dan nilai tukar sebagai pembentuk harga BBM itu menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Oleh sebab itu, kata Yusri, CERI akan segera menunjuk tim hukum untuk mempersiapkan gugatan terhadap produk aturan SKK Migas soal Pedoman Tata Kerja 065 Tahun 2017 untuk kemandirian energi sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

CERI Layangkan Gugatan Terkait Pelanggaran TKDN di Sektor Hulu Migas Dua BUMN Diduga Kompak Melanggar Aturan Kewajiban TKDN dalam Proyeknya

CERI Layangkan Gugatan Terkait Pelanggaran TKDN di Sektor Hulu Migas

Hedi Batubara 25 Januari 2025

MoneyTalk, Jakarta –  Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) akan mengajukan gugatan hukum (Class Action) terhadap dugaan pelanggaran kewajiban penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek-proyek minyak dan gas bumi (migas).

Gugatan ini ditujukan kepada sejumlah instansi pemerintah, perusahaan BUMN, dan pihak-pihak terkait yang dianggap telah melanggar aturan penggunaan produk dalam negeri yang diwajibkan oleh regulasi nasional.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Direktur dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Sabtu (25/1) mengatakan gugatan ini berfokus pada dugaan pelanggaran proyek EPC South Sonoro milik JOB Pertamina Medco E&P Tomori di Sulawesi Tengah.

“Pengabaian terhadap ketentuan TKDN dalam proyek ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan industri lokal yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” terang Yusri.

Yusri menambahkan dalam gugatan ini CERI bersama tim hukum dari kantor HDS & Associates, didasarkan pada beberapa regulasi yang dijadikan acuan antara lain UU No.3/2014 tentang Perindustrian, PP No.29/2018 tentang Pemberdayaan Industri, Inpres No.2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Permen ESDM No.15/2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 007/SKK-IA00002023/S9 (Revisi ke-5) tentang kewajiban KKKS, Pertamina, dan BUMN untuk menggunakan produk-produk lokal.

“Gugatan ini diajukan kepada tujuh pihak utama yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran ini antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, SKK Migas), Pertamina Hulu Energi (PHE), JOB Pertamina Medco E&P Tomori, KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung, serta Instansi lain yang terkait pelaksanaan P3DN,” jelasnya.

Kuasa hukum yang dipimpin oleh Henry Dunant Simanjuntak, menyampaikan bahwa gugatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan regulasi TKDN secara konsisten. Pelanggaran yang terjadi dianggap tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melemahkan daya saing industri lokal.

“Kami berharap gugatan ini dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melanggar dan menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Ini adalah langkah penting untuk menegakkan keadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kedaulatan produk lokal,” ujar Henry Dunant.

Gugatan ini jelasnya telah diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Selatan. Proses hukum diharapkan dapat menjadi katalisator dalam memperbaiki tata kelola proyek di sektor migas, khususnya terkait implementasi penggunaan produk dalam negeri.

CERI: Ketegasan Pemerintah Terkait TKDN Dorong Industri Jasa Penunjang Migas, Pacu Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja Dua BUMN Diduga Kompak Melanggar Aturan Kewajiban TKDN dalam Proyeknya

CERI: Ketegasan Pemerintah Terkait TKDN Dorong Industri Jasa Penunjang Migas, Pacu Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja

Hedi Batubara 18 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk memberi sanksi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta kontraktor Engineering, Procurement, and Construction (EPC) yang melanggar ketentuan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi (migas).

Kebijakan ini ditempuh demi melindungi industri dalam negeri dari praktik impor yang seharusnya dapat digantikan oleh produksi lokal.

Apalagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah melantik Dirjen Migas Achmad Muchtasyar sosok yang tepat dan berintegritas serta dikenal tegas dan keras dalam menegakan aturan.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyatakan dukungannya terhadap upaya tegas pemerintah tersebut.

Menurutnya, penindakan ini krusial untuk memastikan industri jasa penunjang Migas bisa tumbuh, mendorong perekonomian, dan membuka lapangan pekerjaan.

Yusri menilai kerja sama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sangat penting untuk menyeleksi ketat Rencana Impor Barang (RIB) para importir.

“Belajar dari sektor lain, seperti tekstil yang sempat terpuruk akibat banjir impor, negara harus hadir melindungi industri kita,” kata Yusri saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

CERI juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih aktif dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), yang dinilai kurang tegas dalam memeriksa kepatuhan KKKS terhadap TKDN. Beberapa laporan yang diterima CERI mengindikasikan adanya pembiaran terhadap pelanggaran di lapangan.

Untuk memberikan advokasi kepada pelaku usaha sebagai wujud keseriusannya, CERI telah menunjuk Pengacara DR Henry Dunant Simanjuntak SE SH MH dari Law Office HDS & Associates untuk melakukan gugatan terhadap pelaku usaha dan stake holder yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran aturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan pemerintah siap menjatuhkan sanksi administratif terhadap perusahaan yang abai pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pernyataan itu merupakan respons atas sorotan publik terkait dugaan pelanggaran kewajiban TKDN di proyek EPC South Sonoro milik KKKS JOB Pertamina Medco E&P Tomori di Sulawesi Tengah yang dilaksanakan konsorsium PT Timas Suplindo–PT Pratiwi Putri Sulung.

Masalah serupa diduga juga terjadi pada proyek Refrigerated LPG Terminal Tuban, Jawa Timur milik PT Pertamina Energy Terminal, yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Selain di hulu migas, isu serupa muncul di sektor hilir yang mengolah gas menjadi pupuk. Proyek PUSRI-IIIB milik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang disorot karena diduga masih memakai barang impor seperti pipa carbon steel dan welded pipe, padahal industri dalam negeri diklaim mampu memproduksi barang serupa.

Kepala P3DN Kementerian Perindustrian Heru Kustanto, menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan itu dengan memanggil BUMN yang terkait. Diharapkan langkah tegas ini dapat mendorong industri lokal tumbuh lebih kuat, selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing sektor migas dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Dua BUMN Ini Diduga Mengabaikan Aturan Presiden Dua BUMN Ini Diduga Mengabaikan Aturan Presiden

Dua BUMN Ini Diduga Mengabaikan Aturan Presiden

Hedi Batubara 11 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan CEO PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi, sebagaimana dilansir Pertamina.com pada 23 September 2023 lalu, bahwa pembangunan Terminal LPG Refrigerated Tuban Jawa Timur tahap dua katanya akan menyerap material Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 32,23%, sangat diragukan kebenarannya.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, Jumat (11/10/2024) di Jakarta.

“Proyek pembangunan terminal LPG Refrigerated Tuban Jatim ini bernilai sekitar Rp 3,5 triliun, dimulai akhir Febuari 2024 dengan KSO EPC PT Wijaya Karya Tbk dengan JGC, tetapi belakangan JGC mengundurkan diri,” ungkap Yusri.

Pasalnya, kata Yusri, CERI baru mendapat laporan dari beberapa vendor pabrikan dalam negeri yang telah menawarkan produknya kepada kontraktor EPC PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, ternyata ditolak dan akan membelinya dari sumber pasokan impor.

Hal tersebut menurut Yusri, merujuk pada ABL (Approved Brand List) dari PT Pertamina Energy Terminal, berasal dari pabrikan luar negeri.

“Jika informasi tersebut benar adanya, maka bisa cilaka dua belas. Lantaran kedua BUMN itu diduga dengan sengaja melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun tentang Percepatan Peningkatan Penggunan Produk Dalam Negeri dan Produk UKMK. Kedua aturan tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo,” beber Yusri.

Sementara itu, kata Yusri, adapun proyek terminal LPG tahap dua digagas oleh anak usaha PIS yaitu PT Pertamina Energy Terminal (PET) dengan kontraktor EPC PT Wijaya Karya Tbk.

“Oleh sebab itu, kami berharap Menteri BUMN, Erick Thohir, dan Dewan Direksi Pertamina (Persero), bisa mencegah upaya pelanggaran oleh kedua BUMN tersebut,” pungkas Yusri.(*)

Disinyalir Pelaksana EPC Proyek Gas Senoro Selatan Melanggar Komitmen TKDN, Kok SKK Migas Diam 1681646745179

Disinyalir Pelaksana EPC Proyek Gas Senoro Selatan Melanggar Komitmen TKDN, Kok SKK Migas Diam

Hedi Batubara 20 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Jakarta- Meskipun banyak aturan telah dibuat berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri dengan turunannya berupa Pedoman Tata Kerja (PTK) oleh SKK Migas untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri ( TKDN) untuk industri hulu Migas, ternyata lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap TKDN telah menyebabkan praktek impor matrial yang sudah mampu diproduksi didalam negeri tersebut masih subur terjadi hingga saat ini.

Keluhan pengusaha atas lemahnya peran maksimal SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM yang awalnya diharapkan sebagai garda terdepan dan benteng terakhir untuk memastikan komitmen TKDN pada infrastruktur hulu migas, ternyata lemah.

Diduga ada kekuatan besar yang membuat peran pejabat migas tersebut menjadi lemah, disinyalir pelanggaran terhadap TKDN di industri hulu migas bisa berlangsung terus.

Jadi kekagetan dan keluhan yang sering diucapkan Presiden Jokowi diberbagai forum bahwa mengapa negara kita impornya besar terus, ternyata akibat anak buahnya ikut membiarkan praktek yang merugikan kepentingan industri dalam negeri bisa terjadi terus.

Meskipun telah ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM untuk Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Demikian diutarakan Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Jum’at (20/9/2024) di Jakarta.

“Padahal, sejak tahun 2018 Kementerian Keuangan telah menertibkan rencana impor barang (RIB) untuk industri migas. Saat itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan kepada media bahwa penertiban RIB akan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yang akan berkerja sama dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM, tetapi kami pun tidak tau apa progresnya hingga saat ini,” lanjut Yusri.

Sebab, kata Yusri, ternyata ada siasat yang dilakukan oleh importir nakal untuk menghindari larangan impor tersebut dengan menggunakan pabrik yang punya workshop di Kawasan Berikat.

“Jadi importir nakal ini bisa mengeluarkan produk-produk impor yang masuk ke Kawasan Berikat lantaran mereka bisa impor langsung tanpa harus minta Pertimbangan Teknis (Pertek) ke Kementerian Perindustrian untuk bisa mendapat rekomendasi impor ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,” beber Yusri.

Yusri mengutarakan, harusnya semua pihak punya tanggungjawab bersama untuk mencegah banjirnya produk impor kebutuhan sektor migas yang sudah bisa diproduksi dengan kualitas yang bagus, khususnya untuk melindungi industri jasa penunjang migas dalam negeri bisa terus berproduksi.

“Sebab, berdasarkan informasi terbaru yang kami peroleh bahwa industri jasa penunjang hulu migas juga akan mengalami nasib yang sama dengan industri lainnya yang sudah duluan bangkrut,” kata Yusri.

Meskipun SKK Migas telah menetapkan aturan berupa Pedoman Tata Kerja untuk memastikan komitmen TKDN pada industri hulu migas yang dioperatori Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), khususnya kontrak dengan skema cost recovery, ternyata dugaan pelanggaran terhadap komitmen TKDN masih saja terjadi.

“Sebagai contoh kecil, diduga adanya upaya kontrakror EPC di Medco Tomori, yaitu konsorsium PT Timas Suplindo dengan PT Pratiwi Putri Sulung (KSO Timas-Pratiwi) dengan mengundang vendor yang akan melakukan impor komponen untuk memenuhi kebutuhan proyek tersebut, jika benar informasi tersebut seyogyanya langkah itu harus segera dicegah dan ditindak,” ungkap Yusri.

Yusri membeberkan, diketahui konsorsium Timas Suplindo dengan Pratiwi Putri Sulung telah menanda tangani kontrak EPC dengan JOB Pertamina-Medco E&P Sulawesi Tengah untuk pengembangan lapangan gas Senoro Selatan pada 26 Februari 2024. Rencananya proyek gas Senoro Selatan diperkirakan akan onstream pada akhir tahun 2025.

Padahal, kata Yusri, kegiatan impor itu jelas melanggar komitmen TKDN sesuai PTK 07 revisi ke 05 yang tegas menyatakan, “Dalam rangka memastikan penggunaan produk dalam negeri oleh Pelaksana kontrak KKKS Cost Recovery melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan kontrak dengan cara melakukan verifikasi untuk memenuhi kewajiban capaian TKDN dan penggunaan produk dalam negeri”.

“Termasuk sanksi ringan sampai sanksi daftar hitam alias black list terhadap rekanan tersebut. Namun jika tetap berani melanggarnya patut diduga ada backing kuat di belakangnya yang berani melawan negara,” pungkas Yusri.

Kok RI-1 Mau Menerima Boss Mac Mooran? 1681646745179

Kok RI-1 Mau Menerima Boss Mac Mooran?

Hedi Batubara 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – CERI menjelang buka puasa mendapat pesan penting dan serius dari senior pertambangan yang ikut merancang UU Minerba. Pesan penting itu di antaranya menyatakan PT Freeport Indonesia (PT FI) bukan Mac Mooran. Mac Moran hanya pemegang saham minoritas di PTFI.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Minggu (16/4/2023) di Jakarta.

“Selain itu, pesan penting itu juga menegaskan bahwa pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia adalah BUMN PT.MID serta Tony Wenas adalah Dirut PTFI. Harusnya, PTFI lah yang aktif bicara atau bertemu dengan Plh Dirjen Minerba atau Menteri ESDM, tidak ada urusan dengan Richard Adkinson. Sehingga, RI-1 menerima kedua person ini sangat memalukan dan ini merendahkan martabat bangsa,” ungkap Yusri mengutip pesan penting itu.

Pesan itu menurut Yusri juga mengungkapkan keheranannya atas sikap Presiden.

“RI -1 bisa galak ngomong menghadapi WTO, tetapi kenapa lemah kepada Mac Mooran? Rasa-rasanya tidak nyambung dan kok bisa ya? Harusnya RI -1 minta Menteri ESDM menyelesaikan hal ini, jangan terulang kedua kali seperti pengalaman Sudirman Said (SS) sewaktu dulu jadi Menteri ESDM, di by pass Moffet yang ketemu dahulu RI-1, barulah belakangan Sudirman Said datang tinggal didikte RI-1 apa yang harus dilakukan!,” ungkap Yusri meneruskan pesan itu.

Pakar pertambagan itu juga mengungkapkan bahwa ada pepatah mengatakan, keledai pun tidak akan mau terantuk kakinya dua kali di batu yang sama.

“Jika begini mengelola nagara, tidak menghormati pembantunya untuk melaksanakan tugasnya, yah sudah, kerja sendiri saja! Apa kesan publik? Ha…, sama Mac Mooran saja kagak bisa tegas dan konsisten, bagaimana bisa omong Kita adalah bangsa yang besar dan berdaulat,” sambung Yusri.

Menurut rekannya itu, kata Yusri, tidak ada alasan yang rasional dan konstitusional yang menyebabkan RI -1 mau menerima kedua ‘badut’ di atas, tanpa terlebih dahulu pembantunya yaitu MESDM dan Dirjen Minerba beserta Menkonya menyelesaikan masalah,

“RI -1 adalah benteng terakhir bukan prajurit depan yang langsung head to head! Apa karena Ditjen Minerba selama ini selalu dijabat Plh secara terus menerus? Apalagi ternyata saat ini Idris F Sihite lagi bergelut menepis memperoleh bocoran Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) KPK di Ditjen Minerba terkait Tukin, Penetapan Kuota RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya), rekomendasi ekspor dan pemenuhan dan pelanggaran DMO (Domestic Market Obligation). Semoga 2024 nanti kita dpt RI-1 yang Kesatria dalam segala hal!,” tutup Yusri membeberkan isi pesan penting tersebut.(MT)

Baca Juga Berita Ini

Mahkamah Agung

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Hedi Batubara 11 November 2026
Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026