22 November 2026

Zainal Arifin Mochtar

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, melontarkan kritik tajam terhadap arah kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai penguatan institusi militer, kepolisian, dan partai politik tidak dapat dilepaskan dari strategi konsolidasi kekuasaan pemerintah.

Zainal menyebut kondisi tersebut dengan istilah “O3”, yakni Otot, Otak, dan Ongkos.

Menurut dia, tentara dan polisi menjadi “otot”, partai politik menjadi “otak”, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai “ongkos” yang menopang konsolidasi tersebut.

“Karena Prabowo tidak percaya diri dengan kemenangannya, maka dia memperkuat tentara, polisi, dan partai. Tentara dan polisi adalah ototnya, partai adalah otaknya, dan MBG adalah ongkosnya,” ujar Zainal dalam pandangannya yang dikutip dalam diskursus politik nasional, Jumat (14/8/2026).

Zainal kemudian menyebut kombinasi tersebut sebagai O3: Otot, Otak, dan Ongkos.

Kritik itu menjadi semakin tajam ketika dikaitkan dengan tata kelola program MBG. Zainal menilai munculnya keterlibatan berbagai unsur, termasuk aparat dan jaringan politik, patut menjadi perhatian publik karena program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar seharusnya berorientasi terutama pada kepentingan penerima manfaat.

Dalam konstruksi kritik tersebut, MBG bukan hanya dilihat sebagai program sosial untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki konsekuensi politik dan fiskal.

Zainal juga menyoroti dampak kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Menurut pandangan yang disampaikannya, besarnya anggaran yang diarahkan untuk program nasional berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi itu kemudian dikaitkan dengan munculnya persoalan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah.

“Pemerintah daerah jadi korbannya. Banyak daerah nggak bisa bayar gaji ASN dan P3K,” demikian kritik tersebut.

Persoalan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara agenda prioritas pemerintah pusat dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat memiliki program strategis yang ingin dijalankan secara masif. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji pegawai dan pelayanan publik.

Jika ruang fiskal daerah semakin sempit, persoalannya bukan hanya menyangkut keterlambatan pembayaran gaji. Dampaknya dapat merembet kepada kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga kemampuan pemerintah daerah menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Karena skalanya besar dan melibatkan anggaran negara, implementasinya menjadi sorotan dari berbagai sisi, mulai dari efektivitas program, mekanisme pengadaan, distribusi, pengawasan hingga pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam perspektif Zainal, persoalannya bukan semata apakah MBG bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana program tersebut ditempatkan dalam arsitektur kekuasaan dan pengelolaan anggaran negara.

Istilah O3 yang disampaikan Zainal pada akhirnya menjadi kritik terhadap model konsolidasi kekuasaan: aparat sebagai kekuatan, partai sebagai mesin politik, dan program pemerintah sebagai sumber daya untuk mempertahankan serta memperluas dukungan.

Pandangan tersebut tentu merupakan kritik politik dan bukan kesimpulan hukum mengenai adanya penyalahgunaan anggaran atau keterlibatan institusi tertentu dalam kepentingan politik.

Namun, kritik itu tetap membuka pertanyaan penting: apakah kebijakan anggaran nasional sudah cukup memperhitungkan kemampuan fiskal pemerintah daerah?

Sebab, ketika pemerintah pusat menggelontorkan anggaran besar untuk program prioritas, sementara daerah mengalami tekanan untuk membiayai kebutuhan dasar pemerintahan, maka persoalan distribusi anggaran menjadi isu yang tidak bisa diabaikan.

Pada titik inilah istilah “Otot, Otak, dan Ongkos” yang dilontarkan Zainal Arifin Mochtar berubah menjadi metafora politik yang mengundang perdebatan lebih luas tentang arah kekuasaan Prabowo, posisi aparat negara, peran partai politik, serta konsekuensi fiskal dari program-program unggulan pemerintah.

MoneyTalk, Jakarta – Rencana debat terbuka antara Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, dan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, terus menjadi sorotan publik. Polemik ini semakin menghangat setelah muncul komentar keras dari warganet yang mempertanyakan keseriusan Pigai memenuhi tantangan debat terbuka.

Seorang pengguna platform X (Twitter) dengan akun @Mukidioon2 turut mengomentari dinamika tersebut. “Masak sih @NataliusPigai2 orangnya picik?, banci?, penakut?, gak berilmu?!, tapi kalau memang dia gak berani melayani tantangan, benar adanya, suruh pakai daster saja, jadi banci kaleng,” tulisnya, Sabtu (28/2/2026).

Ia mempertanyakan konsistensi Pigai setelah sebelumnya menyatakan siap berdebat secara terbuka dan disiarkan langsung di televisi nasional. Komentar tersebut bernada kritik tajam terhadap sikap Pigai yang hingga kini belum memberikan respons resmi atas tawaran konkret debat di televisi.

Babak baru polemik ini bermula ketika Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi jurnalis senior Rosianna Silalahi untuk memfasilitasi debat terbuka melalui program “Rosi” di Kompas TV.

“Baru aja dicolek Mbak Rosi, katanya dia sediakan tempat dan waktu di acara Rosi Kompas TV. Gimana Pak Natalius Pigai?” tulis Zainal dalam pernyataan publiknya, Jumat (27/2/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada permintaan Pigai sebelumnya yang menginginkan debat digelar di televisi nasional dan disiarkan secara langsung agar dapat disaksikan publik luas. Dalam pernyataan terdahulu, Pigai bahkan menyebut forum debat itu sebagai ruang ilmiah untuk membahas isu hak asasi manusia secara akademik.

“Saya setuju di TV nasional dan live. Anda yang undang maka saya minta Anda yang siapkan. Kita bicara dalam tataran ilmiah. Saya benar-benar mau ajari Anda soal HAM agar paham,” ujar Pigai dalam pernyataannya.

Pigai juga menegaskan bahwa ia ingin masyarakat melihat secara langsung kapasitas akademik dalam membahas isu HAM. Ia bahkan menyarankan agar materi tertentu dipelajari lebih dahulu sebelum debat digelar.

Namun, setelah tawaran konkret dari Kompas TV disampaikan secara terbuka, hingga berita ini diturunkan belum terlihat tanggapan resmi dari Natalius Pigai. Kondisi ini memicu berbagai respons publik di media sosial.

Sebagian warganet menilai momentum ini sebagai kesempatan ideal untuk menguji argumentasi kedua tokoh dalam forum terbuka dan akademik. Di sisi lain, ada pula yang mempertanyakan konsistensi pernyataan awal Pigai yang menyatakan kesediaan tampil secara live di televisi nasional.

Isu hak asasi manusia memang kerap menjadi perhatian publik, terlebih ketika melibatkan figur publik dengan latar belakang kuat di bidang hukum dan kebijakan. Debat terbuka semacam ini dinilai dapat menjadi ruang edukatif bagi masyarakat untuk memahami perbedaan perspektif secara argumentatif dan berbasis data.

Kini perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya dari Menteri HAM. Apakah ia akan memenuhi pernyataannya untuk tampil dalam debat ilmiah yang difasilitasi televisi nasional, atau memilih tidak menanggapi undangan tersebut, masih menjadi tanda tanya.

MoneyTalk, Jakarta – Rencana debat terbuka antara Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, dengan Menteri HAM Natalius Pigai, memasuki babak baru. Setelah sebelumnya saling lontar tantangan di ruang publik, kini stasiun televisi nasional Kompas TV disebut siap memfasilitasi pertemuan keduanya dalam forum debat terbuka dan disiarkan secara langsung.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Zainal Arifin Mochtar melalui pernyataan publiknya. Ia menyebut telah “dicolek” oleh jurnalis senior Kompas TV, Rosianna Silalahi, yang menawarkan tempat dan waktu dalam program Rosi untuk mempertemukan dirinya dengan Pigai.

“Baru aja dicolek mbak @Rosianna766Hi katanya dia sediakan tempat dan waktu di acara Rosi @KompasTV … Gimana Pak @NataliusPigai2?” tulis Zainal, Jumat (27/2/2026).

Pernyataan itu merujuk pada kesiapan Kompas TV menghadirkan debat terbuka yang sebelumnya diminta Pigai agar digelar di televisi nasional dan disiarkan secara live.

Sebelumnya, Natalius Pigai secara terbuka menyatakan kesediaannya berdebat dengan Zainal Arifin Mochtar. Ia bahkan menekankan agar forum tersebut dilakukan di televisi nasional agar disaksikan publik luas.

“Saya setuju di TV Nasional dan Live. Anda yang undang maka saya minta anda yang siapkan. Kita bicara dalam tataran ilmiah. Saya benar-benar mau ajari anda soal HAM agar paham,” ujar Pigai dalam pernyataannya.

Pigai juga menambahkan bahwa ia ingin masyarakat Indonesia menyaksikan secara langsung kapasitas keilmuan seorang profesor dalam isu hak asasi manusia (HAM). Ia bahkan menyarankan Zainal untuk menonton materi tertentu terlebih dahulu sebelum debat digelar.

Namun, setelah tawaran konkret dari Kompas TV disampaikan secara terbuka oleh Zainal Arifin Mochtar, hingga berita ini diturunkan belum terlihat tanggapan resmi dari Natalius Pigai.

Situasi ini memunculkan beragam respons dari warganet. Sebagian menilai momentum tersebut sebagai kesempatan ideal untuk menguji argumen kedua tokoh dalam forum akademik terbuka. Sebagian lainnya mempertanyakan konsistensi pernyataan Pigai yang sebelumnya menyatakan siap tampil live di televisi nasional.

Debat mengenai isu hak asasi manusia memang kerap memantik perhatian publik, terutama ketika melibatkan figur publik dengan latar belakang kuat di bidang hukum dan kebijakan.

Kini publik menunggu, apakah Natalius Pigai akan memenuhi tantangannya sendiri untuk tampil dalam debat ilmiah yang difasilitasi televisi nasional, atau memilih tetap diam di tengah undangan yang telah terbuka disampaikan.

MoneyTalk, Jakarta – Proses penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menuai kecaman keras. Constitutional and Administrative Law Society (CALS) secara terbuka menilai mekanisme seleksi hakim konstitusi oleh DPR sarat cacat fundamental dan berpotensi menjadi upaya sistematis untuk melemahkan MK sebagai penjaga konstitusi.

Penilaian tajam itu mengemuka dalam Diskusi Publik dan Press Briefing bertajuk “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK” yang digelar CALS pada 30 Januari 2026 di Jakarta. Diskusi ini menyoroti penetapan Adies Kadir, mantan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, sebagai hakim konstitusi melalui proses yang dinilai tertutup, minim partisipasi publik, dan sarat konflik kepentingan.

CALS menilai, meskipun DPR mengklaim telah menjalankan prosedur formal, substansi proses seleksi justru bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Diskusi tersebut dimoderatori Denny Indrayana dan menghadirkan sejumlah akademisi hukum tata negara, antara lain Susi Dwi Harijanti, Iwan Satriawan, Titi Anggraini, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Charles Simabura, hingga Zainal Arifin Mochtar. Hadir pula tokoh penting perumus amandemen UUD 1945, Lukman Hakim Saefudin dan Dewa Gede Palguna, yang pernah menjabat sebagai hakim konstitusi.

Para pembicara menyoroti kuatnya indikasi politisasi MK, bukan hanya dari sisi figur yang ditunjuk, tetapi dari desain sistem seleksi yang membuka ruang besar bagi intervensi kekuasaan politik. Rekam jejak Adies Kadir sebagai pimpinan DPR dan politisi aktif dinilai menimbulkan benturan kepentingan serius dengan kewenangan MK, terutama dalam menguji produk undang-undang yang dibuat DPR.

“Seharusnya ada cooling off period untuk memastikan independensi hakim. Tapi ini sama sekali tidak diatur secara tegas dalam UU MK,” ujar Iwan Satriawan. Ia membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Korea Selatan yang memiliki standar ketat dan terbuka dalam pemilihan hakim konstitusi, termasuk mekanisme confirmation hearing yang partisipatif.

Masalah lain yang disorot adalah tafsir keliru terhadap frasa “diajukan oleh” dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Lukman Hakim Saefudin menegaskan, frasa tersebut tidak berarti hakim MK harus “mewakili” lembaga pengusul. “Hakim MK bukan perpanjangan tangan DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung. Mereka adalah penjaga konstitusi,” tegasnya.

Kekhawatiran CALS tidak berhenti pada satu kasus. Mereka menilai, preseden penggantian hakim di tengah masa jabatan—seperti kasus Aswanto yang digantikan Guntur Hamzah—serta wacana revisi UU MK yang memungkinkan evaluasi dan penggantian hakim kapan saja, merupakan sinyal berbahaya bagi demokrasi konstitusional.

“Ini pola klasik pelemahan demokrasi: lembaga pengawas kekuasaan dilemahkan agar tidak mengganggu agenda politik,” kata Charles Simabura. Ia menilai DPR justru berupaya melegitimasi praktik legislasi yang selama ini kerap dinilai ugal-ugalan, dengan cara menekan MK.

CALS menegaskan akan melanjutkan perlawanan melalui jalur akademik dan hukum. Selain membangun narasi tandingan di ruang publik, CALS bersama organisasi masyarakat sipil lainnya tengah menyiapkan gugatan dan permohonan ke berbagai lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK.

“Jika MK dilemahkan, maka demokrasi sedang dilucuti secara perlahan,” demikian kesimpulan keras yang mengemuka dalam diskusi tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Putusan MK yang bacakan pada 20 Agustus kemarin menciptakan semangat berdemikrasi makin tumbuh dan antusias masyarakat mendapatkan harapan yang seluas luasnya dalam kontestasi Pilkada 2024, sebagai mana yang menjadi konsen melalui press release tertulis sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Constitutional and Administrative Law Society (CALS) pada Rabu (21/08).

(lebih…)

JAKARTA, MoneyTalk – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) selaku komite non struktural yang bersifat independen dan berkedudukan langsung di bawah Menteri Keuangan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi yang bersifat strategis terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan.

Komwasjak sendiri mulai ditetapkan pertama kali pada tahun 2008 yang merupakan amanat dari UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal ini, Komwasjak hadir untuk memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak dengan menerima pengaduan perpajakan dari pihak eksternal Kemenkeu, dimana aduan tersebut terus dipantau tindak lanjut rekomendasi dan penyelesaiannya oleh pihak terkait.

Untuk itu, Komwasjak harus bersinergi dan melakukan kerjasama dengan instansi perpajakan dalam melakukan tugasnya untuk mewujudkan kebijakan dan administrasi perpajakan Indonesia yang semakin baik.

Melalui perannya yang sangat strategis tersebut, Komwasjak berkomitmen terus menjaga integritas dan kredibilitas. Pesan ini harus tertanam kuat pada Amien Sunaryadi dan Zainal Arifin Mochtar yang baru saja dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komwasjak masa kerja 2023-2026.

Kehadiran Amien dan Zainal yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi diharapkan memberikan warna dan energi baru bagi Komwasjak untuk memberikan pemikiran dan perspektif yang lebih konstruktif melalui ilmu, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.

Maka dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau agar dapat bersama-sama dalam menjaga dan mengawasi perpajakan Indonesia, terus bekerja dengan integritas dan profesionalitas untuk menjaga reputasi Kementerian Keuangan, melaksanakan seluruh langkah-langkah preventif dan korektif dengan akuntabel dan transparan, serta terus menjaga kepercayaan publik.[MT]