9 November 2026

Zulhas

MoneyTalk id,Jakarta – Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai pertarungan politik menuju Pilpres 2029 mulai bergerak lebih dini. Sejumlah kekuatan politik yang saat ini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut mulai menghitung kemungkinan politik masing-masing apabila tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan terus mengalami penurunan.

Selamat menyebut setidaknya terdapat dua kekuatan atau poros politik yang menarik perhatian, yakni Poros Solo dan Poros Cikeas.

Menurutnya, kedua poros tersebut memiliki kesamaan karena sama-sama memiliki keterkaitan dengan pemerintahan Prabowo.

“Yang menarik, kedua poros itu sama-sama berada di dalam pemerintahan Prabowo,” ujar Selamat Ginting di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Rabu (9/9/2026).

Ia menilai munculnya sejumlah hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo dapat menjadi semacam alarm bagi partai-partai politik.

Jika tren tersebut terus berlanjut, menurut Selamat, bukan tidak mungkin sejumlah kekuatan politik mulai mempersiapkan “sekoci” politik untuk menghadapi perubahan peta kekuasaan.

“Alarm pagi-pagi sudah dibunyikan bahwa kalau ini terus menurun, mereka siap-siap lompat ke sekoci baru. Mereka tidak mau disalahkan,” katanya.

Selamat melihat fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada satu partai. Menurut dia, partai-partai politik yang berada di pemerintahan memiliki kepentingan dan agenda suksesi masing-masing.

Ia bahkan menyebut ada kecenderungan partai politik mencoba “membajak” pemerintahan Prabowo dengan agenda politik menuju Pemilu 2029.

“Semua partai juga mencoba, dalam tanda petik, membajak pemerintahan Prabowo Subianto itu dengan agenda suksesi masing-masing,” kata Selamat.

Ia mencontohkan sikap Partai Demokrat yang dinilainya relatif jarang berbicara mengenai program-program prioritas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dinilai masih banyak berbicara mengenai program pemerintahan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Selamat menyoroti pernyataan Zulhas yang sebelumnya menyebut program tersebut perlu diperbaiki karena memasuki masa hampir dua tahun pelaksanaan.

Bagi Selamat, penggunaan kata “gagal” terhadap program pemerintah juga dapat dibaca sebagai sinyal politik.

“Ini juga adalah sinyal bahwa dia enggak mau tanggung jawab sepenuhnya,” ujarnya.

Selamat menilai pertarungan politik menuju 2029 kini mulai memasuki fase yang lebih terbuka. Persaingan tidak hanya berlangsung dalam perebutan posisi politik nasional, tetapi juga merembet ke daerah.

Ia menyinggung dinamika politik terkait sejumlah kepala daerah, termasuk bupati dari Partai Gerindra yang menghadapi persoalan politik.

Menurutnya, partai politik mulai mencoba membaca siapa aktor atau kekuatan yang berada di balik berbagai gejolak politik tersebut.

“Partai Gerindra juga coba menganalisis kira-kira siapa otak di belakang jatuhnya bupati ini, dari partai mana?” katanya.

Selamat kemudian mengibaratkan dinamika tersebut seperti “berbalas pantun”, termasuk dalam konflik politik di Tapanuli Tengah.

Ia menyinggung adanya lima partai politik yang mengusulkan pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan.

Menurut Selamat, berbagai manuver tersebut memperlihatkan bahwa partai-partai politik sudah mulai menghitung posisi mereka untuk menghadapi pertarungan Pilpres 2029.

Selamat melihat salah satu arena pertarungan utama adalah posisi calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo jika kembali maju pada Pilpres 2029.

Namun, ia menilai partai-partai politik tidak hanya menyiapkan satu skenario.

“Mereka semuanya sedang bertarung ingin menjadi wakilnya Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh dong saya jalan sendiri,” ujar Selamat.

Karena itu, menurut dia, dinamika politik yang saat ini terlihat sebagai bagian dari pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi menuju 2029.

Bagi Selamat, jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan terus menurun, posisi partai-partai pendukung Prabowo juga berpotensi berubah.

Pertarungan politik, dengan demikian, bukan lagi sekadar soal mendukung atau tidak mendukung pemerintahan, melainkan tentang siapa yang paling siap mengambil posisi ketika peta kekuasaan mulai berubah.

Dengan kata lain, sekoci politik menuju 2029 dinilai sudah mulai disiapkan, bahkan ketika kapal pemerintahan Prabowo masih berlayar.

MoneyTalk, Jakarta -Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Tamrin Amal Tomagola, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang ia sebut sebagai “pendosa ekologis” di tengah bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Menurut Tamrin, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pemberian izin-izin eksploitasi hutan harus dipertanggungjawabkan oleh para pemegang kebijakan, termasuk Zulhas. Ia menilai banjir yang merendam rumah warga, merusak lahan pertanian, hingga memutus akses transportasi merupakan buah dari kebijakan yang mengabaikan faktor ekologi.

“Zulkifli Hasan adalah pendosa ekologis yang sedang memanggul setumpukan dosa-dosa kebijakan untuk dipertanggungjawabkan di mahkamah para korban banjir Sumatera,” ujar Tamrin dalam pernyataannya, Kamis (4/12/2025).

Ia menambahkan, deforestasi masif dan alih fungsi lahan yang longgar dalam pengawasan telah membuat banyak daerah kehilangan daya dukung ekologisnya. “Kita melihat pola yang sama berulang: hujan datang, daerah tidak lagi mampu menahan debit air, dan rakyat menjadi korban.”

Tamrin juga mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin-izin kehutanan yang terbit selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, transparansi dan pertanggungjawaban publik menjadi kunci untuk memutus rantai kerusakan ekologis.

Sementara itu, berbagai kelompok masyarakat sipil dan aktivis lingkungan juga ikut menyoroti peran pejabat yang dianggap lalai dalam menjaga kelestarian hutan. Mereka menuntut agar pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap temuan-temuan lapangan terkait pembukaan hutan yang diduga berkontribusi terhadap banjir di Sumatera.

Banjir besar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan kerugian material dan non-material yang sangat besar. Ribuan warga terpaksa mengungsi, puluhan desa terisolasi, dan infrastruktur rusak parah.

Tamrin menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola lingkungan nasional. “Jika negara terus abai, maka banjir berikutnya bukan hanya akan lebih besar, tetapi juga akan membawa beban moral yang semakin berat bagi para pemegang kebijakan.”

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut udang terkontaminasi radioaktif masih aman dikonsumsi menuai kecaman keras. Center for Budget Analysis (CBA) menilai pernyataan tersebut sangat membahayakan keselamatan publik dan mencerminkan sikap abai pemerintah dalam menjamin keamanan pangan nasional.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh dijadikan “kelinci percobaan” akibat kelalaian negara. “Pernyataan Zulhas bukan hanya menyesatkan publik, tapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan transparansi pemerintah dalam melindungi konsumen. Negara seharusnya memberi kepastian perlindungan, bukan malah melanggengkan narasi yang mengorbankan kesehatan masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

Menurut Jajang, kasus ini mengungkap tiga persoalan serius:

1. Lemahnya pengawasan distribusi pangan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

2. Rawannya inefisiensi dan pemborosan anggaran pengawasan pangan serta laboratorium uji mutu yang setiap tahun menyedot dana besar namun hasilnya tidak terlihat.

3. Kegagalan kepemimpinan politik, karena kementerian terkait tidak bekerja optimal sementara Presiden belum turun tangan tegas.

“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi politis. Presiden Prabowo Subianto harus segera turun tangan, melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan reshuffle jika perlu. Rakyat tidak butuh narasi menenangkan yang palsu, melainkan kebijakan nyata yang melindungi keselamatan publik,” tegas Jajang.

Jajang juga menuntut pemerintah menyampaikan data uji laboratorium secara terbuka, termasuk asal udang yang terkontaminasi serta langkah mitigasi yang jelas. “Informasi simpang siur tanpa klarifikasi resmi hanya memperburuk keresahan masyarakat. Apalagi menteri malah mengeluarkan pernyataan asal-asalan,” tambahnya.

Lebih jauh, Jajang mendesak Presiden segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas.

“Keselamatan rakyat harus jadi prioritas utama, di atas kepentingan kelompok manapun. Jangan main-main dengan isu keamanan pangan, karena dampaknya bisa merusak citra Indonesia di pasar global,” pungkas Jajang.

MoneyTalk,Jakarta – Ratusan petani singkong asal Lampung yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPKUI) bersama Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria (KNARA) menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Kamis siang. Mereka menuntut keadilan atas praktik pemotongan harga singkong yang disebut sudah merugikan petani kecil hingga separuh pendapatan mereka.

Dalam aksinya, massa menyoroti praktik pengusaha pabrik singkong di daerah yang tetap melakukan pemotongan harga hingga 50%, meski pemerintah melalui Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengeluarkan aturan resmi bahwa pemotongan maksimal hanya boleh 15%.

Namun, aturan tersebut dianggap hanya berhenti di atas kertas. “Faktanya di lapangan, petani tetap diperas oleh pengusaha. Edaran pemerintah tidak dipatuhi, dan dua menteri itu diam saja,” teriak salah satu orator dalam aksi.

Aktivis asal Lampung, Bunda Merry, dengan lantang menuntut sikap tegas dari pemerintah. Ia bahkan meminta dua menteri terkait untuk mundur jika tidak mampu menegakkan aturan yang sudah mereka keluarkan sendiri.

“Kalau Zulhas dan Airlangga tidak berani menghadapi para pengusaha pabrik singkong, lebih baik mundur saja dari jabatan. Petani tidak butuh pejabat yang hanya bisa bikin aturan tanpa keberanian menegakkan hukum,” ujar Merry di hadapan massa.

Aksi ini juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktik monopoli dan permainan harga oleh industri pengolahan singkong. Menurut para petani, mereka sudah berada di ambang kebangkrutan akibat biaya produksi yang semakin tinggi, sementara harga jual singkong terus ditekan.

PPKUI menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal harga, tetapi soal keberlangsungan hidup petani singkong yang menjadi tulang punggung bahan baku industri tapioka nasional. Mereka menuntut agar pemerintah segera turun langsung ke lapangan, bukan sekadar mengeluarkan surat edaran.

Massa aksi berjanji akan terus melakukan tekanan hingga pemerintah benar-benar menindak tegas para pengusaha pabrik singkong yang nakal.

MoneyTalk,Jakarta – “Saya ingin dipanggil Ketum,” kata Cak Imin menirukan, sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hal tersebut mendapat asumsi publik, “Cak Imin sedang menyindir Anies Baswedan.”

Kesimpulannya, semua para tokoh bangsa di negara ini, sulit dicari yang benar-benar jujur dan role model. Dan kadang kala fenomenanya amat melucukan dan mengagetkan.

Airlangga dan Zulhas malah yang santer dalam beberapa kasus dan bolak balik dipanggil oleh lembaga penegak hukum malah aman-aman saja dan kembali jadi menteri.

Begitu juga Muhaimin, yang pernah dituduh melakukan beberapa kali penyimpangan, bahkan pernah menjadi lawan Gibran pada konstelasi politik serius Cawapres di pilpres 2024 tetap aman-aman saja

Kemudian kembali kepada sosok Anies yg inovatif, jujur, cerdas dan banyak punya bukti karya, namun mengecewakan banyak pendukungnya, barisan para pejuang yang berharap nyata pada angin perubahan. Ternyata Anies,

Pertama, Selain banyak kelebihannya, namun bukan tokoh proaktif dan progresif. Anies sosok sekedar aktif saja. Bukan tokoh dgn etos (naluri) pelawan radikal menuju cita-cita perubahan yang Ia gaungkan serta gayung bersambut, atau;

Kedua, Beliau sosok tokoh normatif. Sekedar ingin melawan melalui unsur badan yudikatif, padahal lembaga isinya rawan akan kroni rezim (MK dan PTUN, PN dll). Atau ibarat ” ingin melawan barisan abnormal dan bersenjata lengkap cukup dengan intifada air jernih segayung, atau dengan pola “sopan santun”;

Dan ketiga, ternyata jenis orang di sekeliling Beliau pun banyak yang “hampir identik” dengan rezim yang akan di reformasi akhlaknya, atau beda se-kulit ari.

Maka, andai “hasil normatif” Anies menang, kondisi amat rapuh, karena faktor para jenis mimikris didalam gerbong kepercayaan Anies, banyak punya catatan hitam ditangan rezim yang dikalahkan. Sehingga apa jadinya jika para koruptor kongsi dana lalu menggunakannya disertai bukti-bukti akurat untuk menjadi bahan pola turun rame-rame mendesak aparatur agar tangkap semua orang di kabinet Anies ?

Bisa jadi yang Maha Tahu atas Segala Isinya, tetap memberikan kesempatan kepada para aktivis untuk memperoleh lebih banyak pahitnya dunia nyata agar tidak tercebur kedalam yang lebih dalam, gelap dan bau bunga bangkai.

Pesan penulis, diskursus poltik hukum aneh-aneh era rezim yang lalu, sementara masih kental. Maka para advokat orang dekat Tim Hukum Anies mesti bersiap diri dan mengasah ilmu di bidang UU. TIPIKOR selain butuh mempertajam keberanian bukan show kuantitas saja (banyak tapi ecek-ecek) tapi berkualitas dan JAMIN TIDAK LUNTUR.

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212