MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut udang terkontaminasi radioaktif masih aman dikonsumsi menuai kecaman keras. Center for Budget Analysis (CBA) menilai pernyataan tersebut sangat membahayakan keselamatan publik dan mencerminkan sikap abai pemerintah dalam menjamin keamanan pangan nasional.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh dijadikan “kelinci percobaan” akibat kelalaian negara. “Pernyataan Zulhas bukan hanya menyesatkan publik, tapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan transparansi pemerintah dalam melindungi konsumen. Negara seharusnya memberi kepastian perlindungan, bukan malah melanggengkan narasi yang mengorbankan kesehatan masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).
Menurut Jajang, kasus ini mengungkap tiga persoalan serius:
1. Lemahnya pengawasan distribusi pangan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
2. Rawannya inefisiensi dan pemborosan anggaran pengawasan pangan serta laboratorium uji mutu yang setiap tahun menyedot dana besar namun hasilnya tidak terlihat.
3. Kegagalan kepemimpinan politik, karena kementerian terkait tidak bekerja optimal sementara Presiden belum turun tangan tegas.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi politis. Presiden Prabowo Subianto harus segera turun tangan, melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan reshuffle jika perlu. Rakyat tidak butuh narasi menenangkan yang palsu, melainkan kebijakan nyata yang melindungi keselamatan publik,” tegas Jajang.
Jajang juga menuntut pemerintah menyampaikan data uji laboratorium secara terbuka, termasuk asal udang yang terkontaminasi serta langkah mitigasi yang jelas. “Informasi simpang siur tanpa klarifikasi resmi hanya memperburuk keresahan masyarakat. Apalagi menteri malah mengeluarkan pernyataan asal-asalan,” tambahnya.
Lebih jauh, Jajang mendesak Presiden segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas.
“Keselamatan rakyat harus jadi prioritas utama, di atas kepentingan kelompok manapun. Jangan main-main dengan isu keamanan pangan, karena dampaknya bisa merusak citra Indonesia di pasar global,” pungkas Jajang.
