MoneyTalk, Jakarta – Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berfokus pada pemberantasan judi online. Satu fenomena yang telah lama menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Judi online dengan akses mudah yang dihadirkan oleh kemajuan digital, dianggap meresahkan karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki literasi finansial dan digital rendah.
Perkembangan teknologi digital memang membawa dampak positif bagi Indonesia. Namun di sisi lain, internet juga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan celah keamanan demi keuntungan pribadi. Judi online hanyalah salah satu konsekuensi negatif dari penetrasi digital ini.
Konsekuensi dari Kemajuan Digital
Dalam analisis dari pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, judi online berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital yang netral, namun kuat dalam distribusi layanan. Sebelumnya, akses perjudian terbatas pada kalangan tertentu, namun dengan adanya internet, judi online dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk lapisan menengah bawah. Situasi ini memperburuk keadaan karena masyarakat yang kurang memiliki pemahaman mengenai dampak negatif judi online lebih rentan terjerat di dalamnya.
Ancaman Keamanan Siber dalam Ekosistem Digital
Praktik judi online juga berdampak pada keamanan data pribadi. Data pengguna sering kali menjadi target penyalahgunaan oleh pelaku kriminal. Bahkan kebocoran data pribadi sudah menjadi isu utama di Indonesia. Data masyarakat sering kali dijadikan alat untuk membuka rekening palsu atau digunakan dalam aktivitas ilegal. Kebocoran data yang telah terjadi sulit untuk diperbaiki, karena data yang bocor di internet hampir tidak mungkin untuk dihapus selamanya. Hal ini mengharuskan pemerintah dan industri untuk memperkuat langkah-langkah keamanan, termasuk melalui teknologi verifikasi identitas yang lebih ketat.
Peran Payment Gateway dalam Mencegah Penyalahgunaan
Payment gateway yang semakin populer di Indonesia menjadi titik krusial dalam penyalahgunaan dana untuk judi online. Payment gateway bertindak sebagai perantara dalam berbagai layanan pembayaran digital. Meski sudah ada langkah verifikasi dan mitigasi seperti proses Know Your Customer (KYC) serta transaction monitoring, namun peningkatan pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi semakin penting, mengingat sifat digitalisasi yang membuka berbagai celah yang dapat disalahgunakan.
Menurut Rifai dari Asosiasi Payment Gateway Indonesia, meskipun industri sudah menerapkan verifikasi dua faktor (2FA) dan pengenalan wajah (face recognition) untuk meningkatkan keamanan, masalah kebocoran data tetap menghantui, terutama data yang sudah terekspos di internet. Di masa mendatang, penguatan database dan repository data yang bisa mengidentifikasi data yang telah disalahgunakan menjadi salah satu kebutuhan mendesak.
Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kebocoran Data
Salah satu isu terbesar yang perlu dihadapi pemerintah adalah tingginya kasus kebocoran data. Pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menangani permasalahan ini. Selain itu, implementasi regulasi yang ketat dalam penanganan data pribadi serta hukuman tegas bagi pelanggar menjadi langkah penting yang harus segera diambil.
Melalui teknologi yang lebih aman dan kesadaran terhadap risiko siber, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam menjaga integritas keamanan siber di Indonesia. Prabowo menegaskan pentingnya keamanan digital yang ketat untuk mengamankan data masyarakat sekaligus menekan maraknya praktik judi online. Tantangan ini mengharuskan pemerintah, industri, dan masyarakat untuk membangun literasi digital yang kuat serta perlindungan data yang komprehensif guna membangun ekosistem digital yang sehat dan aman.(c@kra)
