MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan pernyataan tegas kepada jajaran penegak hukum di Indonesia agar meningkatkan intensitas pemberantasan judi online yang merajalela di masyarakat. Dalam pidatonya Presiden Prabowo menginstruksikan lembaga seperti Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bersama-sama memerangi ancaman yang datang dari judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, dan korupsi.
Upaya kolaboratif ini sangat diperlukan mengingat pesatnya perkembangan judi online yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Judi online, yang dengan cepat memanfaatkan aksesibilitas internet, kini menjadi ancaman yang tidak lagi hanya memengaruhi kalangan terbatas, tetapi juga masyarakat menengah ke bawah dengan literasi digital dan keuangan yang rendah.
Alfons Tanujaya, Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital, mengungkapkan bahwa meningkatnya penetrasi internet di Indonesia membawa dampak positif sekaligus tantangan.
“Internet telah membuka peluang besar bagi masyarakat dan dunia usaha, tetapi internet juga netral dan memberikan ruang bagi kegiatan ilegal seperti judi online,” jelas Alfons dalam wawancara bersama CNBC Indonesia.
Ia menambahkan bahwa kehadiran internet memungkinkan layanan judi menyasar masyarakat luas yang sebelumnya tidak terjangkau, terutama mereka yang memiliki literasi digital rendah dan mudah terpengaruh oleh iklan serta tawaran yang menjanjikan keuntungan cepat.
Sektor siber harus sigap menanggulangi ancaman ini, termasuk dalam melacak modus yang digunakan para pelaku. Banyak platform judi online memanfaatkan teknologi canggih untuk beroperasi secara rahasia dan menghindari deteksi dari aparat, memanfaatkan celah hukum serta kurangnya koordinasi antar lembaga.
Ketua Umum Asosiasi Payment Gateway Indonesia (APGI), Rifai Taberi, menjelaskan, semakin luasnya penggunaan layanan payment gateway di Indonesia juga dimanfaatkan oleh pelaku judi online.
“Payment gateway memungkinkan akses pembayaran yang lebih luas, yang seharusnya mempermudah transaksi sah, tetapi kini kerap disalahgunakan oleh merchant nakal untuk menyebarkan layanan judi online,” ungkap Rifai.
Dalam penjelasannya, Rifai menyoroti bahwa APGI telah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk verifikasi ketat saat onboarding merchant serta pengawasan transaksi. Namun, celah masih ada, sehingga diperlukan peningkatan pada transaction monitoring dan enhanced due diligence secara menyeluruh. Kebijakan seperti pemantauan yang lebih ketat di sisi payment gateway diharapkan dapat membantu memperkecil ruang bagi pelaku judi online dalam mengakses sistem pembayaran digital.
Salah satu masalah yang kerap terkait dengan judi online adalah risiko kebocoran data. Alfons Tanujaya menjelaskan, “Kebocoran data tidak hanya menyebabkan masyarakat diteror oleh debt collector atau telemarketer, tetapi juga membuka jalan bagi kriminal siber untuk membuka rekening-rekening bodong yang digunakan dalam kejahatan.”
Kebocoran data di Indonesia telah menjadi isu serius karena data yang tersebar di internet akan ada di sana selamanya. Hal ini memperbesar peluang bagi pelaku untuk menyalahgunakan informasi yang bocor untuk mengelabui dan menipu masyarakat. Dari sisi payment gateway, Rifai Taberi menyebutkan bahwa sektor tersebut telah mengimplementasikan berbagai verifikasi keamanan, termasuk otentikasi dua faktor dan pengenalan wajah, namun celah tetap muncul karena ekosistem digital yang terus berkembang.
Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Pemberantasan Judi Online
Dalam era kepemimpinan Prabowo, pemberantasan judi online dan penguatan sistem keamanan siber menjadi salah satu prioritas yang memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor. Presiden Prabowo berharap agar instansi seperti Kejaksaan Agung, BPKP, Polri, dan BIN bekerja sama untuk menekan ruang gerak jaringan judi online, baik melalui pemantauan aktivitas siber maupun penegakan hukum terhadap pelaku dan penyedia layanan yang terbukti melanggar aturan.
Melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, pengawasan lebih ketat, dan langkah konkret dalam melindungi data masyarakat, diharapkan dapat tercapai stabilitas yang lebih kuat di bidang keamanan siber di Indonesia. Pemerintah optimis bahwa kolaborasi ini akan memperkuat upaya melindungi masyarakat dan membasmi praktik-praktik ilegal yang merugikan.(c@kra)
