MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis lingkungan Yogyakarta yang juga alumni Mapala Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, mengkritik keras sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menolak program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa atau Pantura, khususnya di Kabupaten Indramayu.
Iwan menilai penolakan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura perlu dilihat secara utuh. Menurut dia, program pemerintah tersebut tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan fisik tambak, tetapi juga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas tambak, serta agenda ketahanan pangan nasional.
“Jangan setiap ada program pemerintah langsung ditolak dengan membawa-bawa isu lingkungan. Kita harus melihat apakah program tersebut benar-benar merusak lingkungan atau justru melakukan revitalisasi terhadap tambak yang selama ini tidak produktif,” ujar Iwan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (24/9/2026).
Menurut Iwan, pemerintah justru sedang berupaya menghidupkan kembali kawasan tambak yang telah ada. Data pemerintah menunjukkan program revitalisasi Pantura mencakup kawasan di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Total lahan yang masuk dalam skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan mencapai 20.413,25 hektare. Namun, hingga September 2026, pemerintah menyebut sekitar 6.000 hektare yang sudah siap direvitalisasi, sementara persoalan pertanahan di kawasan lainnya masih diselesaikan.
Di Indramayu sendiri, luas kawasan yang disiapkan mencapai 2.875,48 hektare. Pemerintah Kabupaten Indramayu sebelumnya menyatakan revitalisasi tersebut diarahkan untuk mengubah tambak yang kurang produktif menjadi tambak modern sekaligus mendorong ekonomi masyarakat pesisir.
Iwan mempertanyakan jika setiap program revitalisasi tambak langsung ditempatkan sebagai ancaman lingkungan.
“Kalau tambak yang sudah ada dan tidak produktif kemudian direvitalisasi agar menghasilkan ikan, udang, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, apa dasarnya langsung disebut merusak lingkungan?” katanya.
Iwan juga mengkritik keras pola kampanye WALHI yang menurutnya berpotensi membuat masyarakat melihat pembangunan pemerintah secara hitam-putih.
Ia menilai kritik lingkungan tetap diperlukan, tetapi harus dibangun berdasarkan kajian ilmiah, data lapangan dan dialog dengan masyarakat serta pemerintah.
“WALHI jangan memprovokasi rakyat dengan bertameng lingkungan. Kalau ada kerusakan, tunjukkan titik kerusakannya. Kalau ada pelanggaran, tunjukkan pelanggarannya. Jangan semua program ketahanan pangan dianggap sebagai ancaman,” tegas Iwan.
Sikap WALHI sendiri memang berseberangan dengan pemerintah dalam sejumlah proyek di kawasan Pantura. Dalam pernyataan publiknya, WALHI mengkritik berbagai proyek pembangunan di pesisir dengan alasan adanya risiko ekologis, sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Pada September 2026, WALHI juga mendesak penghentian pembangunan Giant Sea Wall Segmen 3.3 di Teluk Jakarta dan Bekasi karena menilai kajian mengenai dampaknya belum memadai.
WALHI juga dalam laporan lingkungannya menempatkan sejumlah PSN dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari persoalan yang menurut organisasi tersebut berpotensi memperbesar tekanan ekologis.
Namun, menurut Iwan, sikap kritis terhadap pembangunan tidak boleh berubah menjadi penolakan terhadap seluruh program pemerintah tanpa membedakan antara proyek yang benar-benar merusak lingkungan dan program yang bertujuan mengoptimalkan lahan yang sudah ada.
“Lingkungan penting, tetapi rakyat juga penting. Ketahanan pangan penting. Lapangan pekerjaan juga penting. Jangan sampai atas nama lingkungan kemudian masyarakat pesisir kehilangan kesempatan meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.
Iwan juga menyoroti keterlibatan lembaga filantropi internasional dalam ekosistem gerakan lingkungan di Indonesia.
Ia meminta publik terbuka melihat siapa saja yang memberikan dukungan pendanaan terhadap berbagai program lingkungan.
Dalam publikasi resminya, WALHI menyebut Ford Foundation mendukung program Ekonomi Nusantara yang dikembangkan WALHI. WALHI juga pernah mempublikasikan bahwa Nusantara Fund memperoleh dukungan awal sebesar 3 juta dolar AS dari sejumlah lembaga filantropi internasional, termasuk Ford Foundation dan Packard Foundation.
“Tidak ada yang salah dengan kerja sama atau pendanaan internasional sepanjang transparan dan tidak mengganggu kepentingan nasional. Tetapi masyarakat berhak mengetahui siapa yang mendanai gerakan, untuk program apa, dan bagaimana independensinya dijaga,” kata Iwan.
