MoneyTalk.id, Jakarta – Budayawan Mohamad Sobary melontarkan kritik tajam terhadap pengamat politik Rocky Gerung yang dinilainya tidak lagi menunjukkan kemurnian sikap seorang intelektual dalam menyikapi dinamika politik nasional. Sobary bahkan menyebut Rocky lebih tepat dipandang sebagai politisi ketimbang intelektual.
Pernyataan tersebut disampaikan Sobary saat menanggapi kritik publik terhadap Rocky Gerung yang dinilai keras mengkritik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), tetapi cenderung diam terhadap kebijakan dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Sobary, Rocky memang dikenal sebagai sosok yang pandai menyusun argumentasi untuk menjelaskan sikap politiknya. Namun, kepandaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan konsistensi moral seorang intelektual.
“Rocky dikritik orang mengapa galak kepada Jokowi dan bungkam terhadap Prabowo. Oh, dia punya analisis, punya alasan-alasan. Rocky orang yang pandai membuat alasan. Rocky pandai. Memang dia orang pandai dan bikin alasan pun pandai. Tapi itu tipuan, Bung. Itu tipuan. Itu bukan kemurnian sikap seorang intelektual,” ujar Sobari di channel YouTube miliknya, Ahad (4/10/2026).
Ia menegaskan, intelektual semestinya memiliki independensi dalam menyampaikan kritik, tanpa terikat pada kepentingan kekuasaan maupun preferensi politik tertentu.
Dalam pandangan Sobary, sikap Rocky yang dinilainya tidak seimbang dalam mengkritisi dua presiden tersebut memperlihatkan bahwa peran yang dimainkan Rocky bukan lagi semata-mata sebagai intelektual.
“Rocky dalam pengertian ini memang tidak sedang menjadi intelektual, dia sedang menjadi politisi,” tegasnya.
Tak hanya mengkritik Rocky Gerung, Sobary juga membantah pandangan yang menyebut Prabowo sebagai sosok sosialis.
Menurutnya, karakter politik Prabowo lebih tepat digambarkan sebagai borjuis-pretoria, yakni corak kekuasaan yang memberikan ruang dominan kepada kekuatan militer dalam kehidupan sipil.
“Rocky menyebut Prabowo seorang sosialis. Bagi saya tidak. Prabowo itu borjuis-pretoria,” kata Sobary.
Ia menjelaskan, konsep pretorianisme merujuk pada kondisi ketika kekuatan militer dan kepolisian memiliki pengaruh dominan dalam kehidupan politik dan pemerintahan sipil.
Dalam sistem seperti itu, menurut Sobary, batas antara kewenangan sipil dan kekuatan bersenjata menjadi kabur. Bahkan, dominasi militer dapat mengancam prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.
Sobary juga menyoroti keterlibatan figur berlatar belakang militer aktif dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan Prabowo. Ia menilai fenomena tersebut perlu dicermati karena berpotensi memperluas pengaruh militer ke ranah yang semestinya menjadi kewenangan sipil.
Kritik tersebut sekaligus menjadi peringatan mengenai pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara.
Sobary turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, program yang diklaim sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat tersebut tidak cukup dijadikan ukuran untuk menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Ia menyinggung berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan, sebagai hal yang perlu mendapat perhatian serius.
Bagi Sobary, kebijakan populis tidak otomatis mencerminkan keberpihakan kepada rakyat apabila pada saat bersamaan kekuasaan justru dinilai lebih menguntungkan kelompok elite.
“Prabowo itu pro elite, memanjakan tentara dan polisi, menguasai wilayah sipil. Jadi janganlah menipu kita,” ujarnya.
Sobary berpandangan, penilaian terhadap suatu pemerintahan harus didasarkan pada praktik kekuasaan dan kebijakan yang dijalankan, bukan semata-mata pada retorika politik atau program yang dikemas dengan narasi kerakyatan.
Ia juga menyinggung karakter kelas sosial yang melekat pada Prabowo maupun Rocky Gerung. Menurutnya, keduanya tidak dapat dilepaskan dari karakter borjuis yang ia soroti dalam kritiknya.
