MoneyTalk.id,Jakarta – Temuan survei nasional terbaru Adidaya Institute menunjukkan dukungan kuat publik terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 61,6 persen responden meminta program MBG tetap dilanjutkan, sementara 66,5 persen menilai program unggulan pemerintah ini terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Survei yang dilakukan secara tatap muka pada 15–21 September 2026 ini berlangsung di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden. Dimana angka margin of error 2,78 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Hasilnya kemudian menunjukkan tingkat pengenalan publik terhadap program MBG tercatat sangat tinggi, dengan angka yang mencapai 93,4 persen dan menjadikannya sebagai program unggulan Presiden Prabowo yang paling populer.
“Dukungan publik terhadap (program) MBG terbukti sangat kuat. Dan, ini membantah narasi buruk yang menyebut program ini justru tidak dikehendaki masyarakat. Sekitar 6 dari 10 warga ingin program MBG dilanjutkan dan 2 dari 3 orang warga merasa program ini bermanfaat,” kata Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha Budiarto dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Adidaya Institute di Jakarta pada Rabu (7/10) siang.
Lebih jauh, Rahman Toha mengungkap sebanyak 69,9 persen responden setuju dengan program MBG, serta 58,2 persen menilai program MBG sudah sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara sekitar 63,0 persen responden mengakui dampak langsung MBG bagi keluarga, dan sebanyak 63,4 persen meyakini dampak tersebut bagi perbaikan gizi.
“Itu artinya sebagian besar masyarakat menilai program MBG sesuai dengan kebutuhan publik dan berdampak baik pada kesehatan serta peningkatan gizi. Dan tentu saja itu bermakna masyarakat memahami tujuan MBG,” jelas dia.
Penilaian positif responden juga hadir dari sisi penerima dan jangkauan MBG. Merujuk hasil survei, sebanyak 73,8 persen peserta didik sudah menerima program MBG. Sementara sekitar 33,4 persen anak balita dan 25,5 persen ibu hamil tercatat sudah menikmati program MBG.
“Itu berarti menurut penilaian publik, penerima program MBG sudah tepat sasaran,” ucapnya.
Apalagi, dari sisi penilaian menu MBG, sebanyak 54,6 persen warga menilai menu MBG lebih bergizi dari makanan di rumah. Lebih dari 50 persen responden juga menganggap kualitas menu MBG jauh lebih baik dari makanan di rumah.
“Menu MBG dinilai lebih bergizi, lebih bervariasi dan lebih berkualitas daripada makanan di rumah,” tutur Rahman.
Isu Tata Kelola dan Keamanan Pangan
Meski penerimaan program MBG sangat tinggi, namun kecemasan publik masih tetap saja membayangi program unggulan Presiden Prabowo ini. Dalam sejumlah jawaban survei, masalah utama yang dikritik publik adalah tata kelola (33,9 persen), korupsi (25,7 persen), dan anggaran (15,1 persen).
Sementara dalam jawaban yang diberikan secara spontan, dengan angka 21,4 persen, isu keracunan atau keamanan pangan masih dianggap sebagai isu penting dalam program MBG. Akibatnya, sekitar 41,0 persen responden mengaku masih khawatir jika anggotanya menerima MBG. Sebaliknya sebanyak 60,4 persen responden justru mengaku bahagia jika anggota keluarganya mendapat MBG.
“Survei mencatat sebanyak 4 dari 10 responden masih khawatir bila anggota keluarganya menerima MBG. Dengan demikian, rasa aman atas program MBG semestinya bisa segera kembali dipulihkan,” ucap Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli.
Karena itu, dalam menanggapi kasus keracunan makanan, mayoritas publik justru memilih perbaikan dapur MBG ketimbang menghentikan program. Sebanyak 83,9 persen masyarakat mendesak evaluasi, penutupan, hingga sanksi tegas bagi dapur penyedia/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Sebaliknya hanya 11,9 persen yang meminta program MBG dihentikan secara total.
“Sikap masyarakat sangat rasional. Bila terjadi kasus keracunan, publik menuntut pengawasan dan sanksi tegas di level dapur penyedia (SPPG), bukan membubarkan programnya. Jaminan atas keamanan pangan MBG adalah syarat mutlak untuk memulihkan rasa aman masyarakat,” tegas Ahmad Fadhli.
Dampak Ekonomi dan UMKM
Hasil survei Adidaya Institute juga menemukan tuntutan publik atas pelibatan petani-nelayan, pelaku usaha lokal dan UMKM. Data menunjukkan sebanyak 78,8 persen masyarakat ingin para pelaku usaha lokal dan UMKM terlibat dalam penyediaan program MBG.
“Merujuk survey, mayoritas publik memang ingin bahan pangan MBG dibeli dari petani, nelayan, peternak dan UMKM setempat,” kata Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo.
Bram pun menjelaskan sejauh ini sudah 40 ribu UMKM yang menjadi pemasok bahan pangan program MBG. Lebih jauh, ungkap Bram, rata-rata sebanyak 3 UMKM sudah menjadi pemasok pada masing masing SPPG di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
“Secara faktual, MBG saat ini jadi pendorong konsumsi pemerintah dengan belanja barang senilai Rp 54,4 triliun. MBG bahkan menjadi komponen yang tumbuh paling cepat pada kuartal I 2026,” ungkap Bram.
Statistik pemerintah juga mencatat program MBG berhasil membuka sekitar 987 ribu lapangan kerja langsung di dapur SPPG, di mana 99 persen para pekerja tersebut merupakan warga sekitar SPPG.
“Manfaat ekonomi paling nyata program MBG, pemasok bahan pangan merupakan pelaku usaha lokal dan UMKM. Lapangan pekerjaan terbuka bagi masyarakat di sekitar dapur SPPG,” tambahnya.
Tren Positif Kinerja BGN
Terkait kinerja lembaga Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 55,0 persen responden menyatakan puas dan 52,9 persen responden yakin BGN mampu mengelola program MBG dengan baik. Tingkat kepuasan terhadap program MBG bahkan tercatat mengalami kenaikan +3,0 poin setelah terjadinya pergantian kepala BGN.
“Lebih dari separuh warga puas dengan kinerja BGN. Mereka juga yakin BGN mampu menjalankan MBG dengan baik,” ungkap Fadhli.
Tak ayal, tingkat kepuasan kinerja dan tingkat kepercayaan kepada Kepala BGN Sudaryono saat ini berada pada level tertinggi. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, sebanyak 68,8 persen menyatakan puas dengan kinerja Kepala BGN, sementara 76,1 persen responden percaya dengan kerja Sudaryono.
“Merujuk survei, Sudaryono (Kepala BGN) memperoleh kepercayaan sangat tinggi dari masyarakat (76,1 persen). Begitu pun dengan tingkat kepuasan yang mencapai level 68,8 persen,” ucap dia.
Untuk diketahui, dua figur tercatat pernah menduduki posisi Kepala BGN sebelumnya. Mereka antara lain Dadan Hindayana (Agustus 2024-Juni 2026) dan Nanik S Deyang (Juni-Juli 2026). Berdasarkan hasil survei, dua pertiga responden mengaku tahu dan mengenal nama Kepala BGN.
“Rekomendasi utama kami adalah penguatan pemeriksaan berkala dapur SPPG, transparansi anggaran, penyediaan saluran khusus crisis center MBG, serta pelibatan peternak-nelayan dan UMKM lokal agar MBG benar-benar berdampak ganda bagi gizi anak dan ekonomi kerakyatan,” tutur Ahmad Fadhli.
