6 November 2026

Sudaryono

Survei Adidaya Institute: Mayoritas Publik Dukung Keberlanjutan MBG, Lebih Percaya Kinerja BGN Era Sudaryono Survei Adidaya Institute: Mayoritas Publik Dukung Keberlanjutan MBG, Lebih Percaya Kinerja BGN Era Sudaryono

Survei Adidaya Institute: Mayoritas Publik Dukung Keberlanjutan MBG, Lebih Percaya Kinerja BGN Era Sudaryono

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Temuan survei nasional terbaru Adidaya Institute menunjukkan dukungan kuat publik terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 61,6 persen responden meminta program MBG tetap dilanjutkan, sementara 66,5 persen menilai program unggulan pemerintah ini terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Survei yang dilakukan secara tatap muka pada 15–21 September 2026 ini berlangsung di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden. Dimana angka margin of error 2,78 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Hasilnya kemudian menunjukkan tingkat pengenalan publik terhadap program MBG tercatat sangat tinggi, dengan angka yang mencapai 93,4 persen dan menjadikannya sebagai program unggulan Presiden Prabowo yang paling populer.

“Dukungan publik terhadap (program) MBG terbukti sangat kuat. Dan, ini membantah narasi buruk yang menyebut program ini justru tidak dikehendaki masyarakat. Sekitar 6 dari 10 warga ingin program MBG dilanjutkan dan 2 dari 3 orang warga merasa program ini bermanfaat,” kata Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha Budiarto dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Adidaya Institute di Jakarta pada Rabu (7/10) siang.

Lebih jauh, Rahman Toha mengungkap sebanyak 69,9 persen responden setuju dengan program MBG, serta 58,2 persen menilai program MBG sudah sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara sekitar 63,0 persen responden mengakui dampak langsung MBG bagi keluarga, dan sebanyak 63,4 persen meyakini dampak tersebut bagi perbaikan gizi.

“Itu artinya sebagian besar masyarakat menilai program MBG sesuai dengan kebutuhan publik dan berdampak baik pada kesehatan serta peningkatan gizi. Dan tentu saja itu bermakna masyarakat memahami tujuan MBG,” jelas dia.

Penilaian positif responden juga hadir dari sisi penerima dan jangkauan MBG. Merujuk hasil survei, sebanyak 73,8 persen peserta didik sudah menerima program MBG. Sementara sekitar 33,4 persen anak balita dan 25,5 persen ibu hamil tercatat sudah menikmati program MBG.

“Itu berarti menurut penilaian publik, penerima program MBG sudah tepat sasaran,” ucapnya.

Apalagi, dari sisi penilaian menu MBG, sebanyak 54,6 persen warga menilai menu MBG lebih bergizi dari makanan di rumah. Lebih dari 50 persen responden juga menganggap kualitas menu MBG jauh lebih baik dari makanan di rumah.

“Menu MBG dinilai lebih bergizi, lebih bervariasi dan lebih berkualitas daripada makanan di rumah,” tutur Rahman.

Isu Tata Kelola dan Keamanan Pangan

Meski penerimaan program MBG sangat tinggi, namun kecemasan publik masih tetap saja membayangi program unggulan Presiden Prabowo ini. Dalam sejumlah jawaban survei, masalah utama yang dikritik publik adalah tata kelola (33,9 persen), korupsi (25,7 persen), dan anggaran (15,1 persen).

Sementara dalam jawaban yang diberikan secara spontan, dengan angka 21,4 persen, isu keracunan atau keamanan pangan masih dianggap sebagai isu penting dalam program MBG. Akibatnya, sekitar 41,0 persen responden mengaku masih khawatir jika anggotanya menerima MBG. Sebaliknya sebanyak 60,4 persen responden justru mengaku bahagia jika anggota keluarganya mendapat MBG.

“Survei mencatat sebanyak 4 dari 10 responden masih khawatir bila anggota keluarganya menerima MBG. Dengan demikian, rasa aman atas program MBG semestinya bisa segera kembali dipulihkan,” ucap Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli.

Karena itu, dalam menanggapi kasus keracunan makanan, mayoritas publik justru memilih perbaikan dapur MBG ketimbang menghentikan program. Sebanyak 83,9 persen masyarakat mendesak evaluasi, penutupan, hingga sanksi tegas bagi dapur penyedia/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Sebaliknya hanya 11,9 persen yang meminta program MBG dihentikan secara total.

“Sikap masyarakat sangat rasional. Bila terjadi kasus keracunan, publik menuntut pengawasan dan sanksi tegas di level dapur penyedia (SPPG), bukan membubarkan programnya. Jaminan atas keamanan pangan MBG adalah syarat mutlak untuk memulihkan rasa aman masyarakat,” tegas Ahmad Fadhli.

Dampak Ekonomi dan UMKM

Hasil survei Adidaya Institute juga menemukan tuntutan publik atas pelibatan petani-nelayan, pelaku usaha lokal dan UMKM. Data menunjukkan sebanyak 78,8 persen masyarakat ingin para pelaku usaha lokal dan UMKM terlibat dalam penyediaan program MBG.

“Merujuk survey, mayoritas publik memang ingin bahan pangan MBG dibeli dari petani, nelayan, peternak dan UMKM setempat,” kata Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo.

Bram pun menjelaskan sejauh ini sudah 40 ribu UMKM yang menjadi pemasok bahan pangan program MBG. Lebih jauh, ungkap Bram, rata-rata sebanyak 3 UMKM sudah menjadi pemasok pada masing masing SPPG di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Secara faktual, MBG saat ini jadi pendorong konsumsi pemerintah dengan belanja barang senilai Rp 54,4 triliun. MBG bahkan menjadi komponen yang tumbuh paling cepat pada kuartal I 2026,” ungkap Bram.

Statistik pemerintah juga mencatat program MBG berhasil membuka sekitar 987 ribu lapangan kerja langsung di dapur SPPG, di mana 99 persen para pekerja tersebut merupakan warga sekitar SPPG.

“Manfaat ekonomi paling nyata program MBG, pemasok bahan pangan merupakan pelaku usaha lokal dan UMKM. Lapangan pekerjaan terbuka bagi masyarakat di sekitar dapur SPPG,” tambahnya.

Tren Positif Kinerja BGN

Terkait kinerja lembaga Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 55,0 persen responden menyatakan puas dan 52,9 persen responden yakin BGN mampu mengelola program MBG dengan baik. Tingkat kepuasan terhadap program MBG bahkan tercatat mengalami kenaikan +3,0 poin setelah terjadinya pergantian kepala BGN.

“Lebih dari separuh warga puas dengan kinerja BGN. Mereka juga yakin BGN mampu menjalankan MBG dengan baik,” ungkap Fadhli.

Tak ayal, tingkat kepuasan kinerja dan tingkat kepercayaan kepada Kepala BGN Sudaryono saat ini berada pada level tertinggi. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, sebanyak 68,8 persen menyatakan puas dengan kinerja Kepala BGN, sementara 76,1 persen responden percaya dengan kerja Sudaryono.

“Merujuk survei, Sudaryono (Kepala BGN) memperoleh kepercayaan sangat tinggi dari masyarakat (76,1 persen). Begitu pun dengan tingkat kepuasan yang mencapai level 68,8 persen,” ucap dia.

Untuk diketahui, dua figur tercatat pernah menduduki posisi Kepala BGN sebelumnya. Mereka antara lain Dadan Hindayana (Agustus 2024-Juni 2026) dan Nanik S Deyang (Juni-Juli 2026). Berdasarkan hasil survei, dua pertiga responden mengaku tahu dan mengenal nama Kepala BGN.

“Rekomendasi utama kami adalah penguatan pemeriksaan berkala dapur SPPG, transparansi anggaran, penyediaan saluran khusus crisis center MBG, serta pelibatan peternak-nelayan dan UMKM lokal agar MBG benar-benar berdampak ganda bagi gizi anak dan ekonomi kerakyatan,” tutur Ahmad Fadhli.

Konsolidasi Presiden Prabowo Menjinakan Oposisi Menempatkan Orang Orang Kepercayaan Dalam Kabinet Konsolidasi Presiden Prabowo Menjinakan Oposisi Menempatkan Orang Orang Kepercayaan Dalam Kabinet

Konsolidasi Presiden Prabowo Menjinakan Oposisi Menempatkan Orang Orang Kepercayaan Dalam Kabinet

Hedi Batubara 2 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Reshuffle kabinet yang ketujuh menandakan Presiden Prabowo Subianto sedang menempatkan orang-orang kepercayaan dalam desain strategis pemerintahan.

Pasca penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional kemudian menempatkan Menko PMK Sugiono sebagai orang terdekat, tampak jelas bahwa proyek sekolah gratis dan makan bergizi gratis adalah skala prioritas utamanya.

Langkah ini bukan sekadar rotasi birokrasi biasa, melainkan sebuah pernyataan politik yang tegas bahwa program kesejahteraan rakyat yang menjadi janji kampanye harus dikawal oleh figur-figur yang memiliki loyalitas dan pemahaman ideologis yang searah dengan sang presiden.

Penempatan Sugiono di pos lintas sektoral seperti Kemenko PMK memberikan sinyal bahwa sinkronisasi program pembangunan manusia akan berjalan lebih agresif. Sebagai salah satu orang kepercayaan yang tumbuh dalam lingkaran ideologis Prabowo, Sugiono diharapkan mampu memotong jalur birokrasi yang rumit demi memastikan anggaran dan eksekusi program sekolah gratis tepat sasaran.

Prioritas pada sektor pendidikan dan gizi anak-anak ini mencerminkan keyakinan dasar pemerintahan saat ini bahwa lompatan menuju Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai tanpa adanya investasi besar-besaran pada kualitas hidup generasi penerus.

Di sisi lain, pergeseran posisi di tubuh Korps Bhayangkara dengan adanya pergantian Kapolri juga menandakan Presiden Prabowo ingin menata Kepolisian Republik Indonesia. Langkah ini diambil sesuai dengan agenda reformasi Polri yang mengacu pada rekomendasi tim ahli yang telah dibentuk sebelumnya. Penataan ini krusial untuk menciptakan institusi penegak hukum yang tidak hanya profesional, tetapi juga adaptif terhadap tantangan keamanan modern dan bersih dari konflik kepentingan. Dengan meletakkan fondasi reformasi yang kuat, presiden ingin memastikan bahwa stabilitas domestik terjaga tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang dituntut oleh publik.

Namun, di tengah gelombang konsolidasi internal dan penguatan kendali di sektor-sektor kunci, satu hal yang tetap menonjol dari gaya kepemimpinan Prabowo adalah seni merangkul. Komunikasi di depan para tokoh politik lintas kubu masih tetap terjaga dengan sangat baik. Hal ini terjadi karena Prabowo pada dasarnya tidak mengenal konsep oposisi konvensional yang bersifat destruktif. Bagi beliau, dinamika politik nasional harus disandarkan pada sikap saling menghormati sebagai basis kekuatan politik nasional.

Sikap inklusif ini menjadi penyeimbang yang meredam potensi polarisasi yang kerap menguras energi bangsa.

Model politik merangkul ini bukanlah tanpa tantangan. Kritik sering kali muncul dari para pengamat yang menilai bahwa ketiadaan oposisi yang kuat di parlemen dapat memperlemah fungsi kontrol dan keseimbangan dalam demokrasi. Ketika sebagian besar kekuatan politik ditarik ke dalam lingkar kekuasaan, ruang bagi kritik publik yang objektif dikhawatirkan menyempit.

Kendati demikian, dalam pandangan strategis Prabowo, persatuan nasional adalah modal utama yang mutlak diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global dan tantangan ekonomi yang semakin berat. Di mata beliau, energi bangsa tidak boleh habis untuk pertikaian politik domestik yang tidak berkesudahan.

Oleh karena itu, reshuffle kabinet kali ini harus dilihat dari dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah penguatan internal yang berbasis pada meritokrasi dan loyalitas terhadap program kerja prioritas. Presiden membutuhkan tangan-tangan kanan yang tidak ragu mengeksekusi kebijakan radikal di bidang sosial dan hukum.

Dimensi kedua adalah pengelolaan eksternal melalui diplomasi meja makan dan silaturahmi politik yang cair. Dengan menjaga hubungan baik bersama para ketua umum partai politik dan tokoh-tokoh bangsa, Prabowo menciptakan iklim investasi dan kepastian hukum yang stabil, yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi.

Pada akhirnya, keberhasilan desain strategis ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana para orang kepercayaan yang ditunjuk mampu menerjemahkan visi presiden ke dalam realitas di lapangan. Sudaryono di Badan Gizi Nasional dan Sugiono di Kemenko PMK memikul beban pembuktian bahwa proyek kesejahteraan sosial ini bukan sekadar etalase politik, melainkan sebuah transformasi nyata yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Begitu pula dengan kepemimpinan baru di Polri, yang performanya akan dinilai dari seberapa jauh mereka mampu memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi kelembagaan yang transparan.

Melalui reshuffle ketujuh ini, Presiden Prabowo sedang menegaskan bahwa ia memegang kendali penuh atas arah kemudi bangsa. Ia tidak hanya sedang membangun sebuah kabinet kerja, melainkan sebuah bangunan politik gotong royong yang kokoh, di mana stabilitas politik luar ruangan dijaga lewat kompromi yang bermartabat, sementara efektivitas kerja di dalam ruangan dipastikan oleh orang-orang terdekat yang siap bekerja keras demi mewujudkan agenda besar pemerintahan.

Penulis : Syahirul Alem, Pengamat politik & Pustakawan SMP Muhammadiyah 1 Kudus

Syahganda: Jokowi Lebih Kejam dari Kolonial, Megawati Makin Prospektif untuk Stabilitas Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

Syahganda: Jokowi Lebih Kejam dari Kolonial, Megawati Makin Prospektif untuk Stabilitas Indonesia

Hedi Batubara 30 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), terutama terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik yang mengantarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI.

Syahganda menilai, keinginan tokoh politik untuk mendorong anaknya maju dalam kontestasi kekuasaan merupakan hal yang wajar. Namun, keinginan tersebut tidak boleh diwujudkan melalui pemaksaan ataupun penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

“Misalkan kalau Megawati pengin anaknya maju, SBY pengin anaknya maju, itu oke-oke saja. Yang paling penting tidak memaksakan, tidak menggunakan power, abuse of power untuk mendorong,” ujar Syahganda di Podcast Obor Rakyat Reborn, Rabu (30/9/2026).

Ia kemudian membandingkan hal tersebut dengan proses politik yang melibatkan Jokowi dan Gibran. Menurutnya, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden memunculkan persoalan serius mengenai penggunaan kekuasaan dalam demokrasi.

“Kalau Jokowi, kan, abuse of power. Anak ini enggak jelas, tiba-tiba jadi wakil presiden,” katanya.

Syahganda berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengoreksi persoalan tersebut melalui proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, keputusan MK memiliki arti penting bagi masa depan demokrasi dan tata kelola kekuasaan di Indonesia.

Dalam pandangannya mengenai stabilitas politik ke depan, Syahganda justru melihat Megawati Soekarnoputri memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan Jokowi.

Ia menilai, Jokowi menghadapi banyak pihak yang berseberangan sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam menjaga stabilitas politik nasional.

“Jokowi ini Megawati itu lebih prospek dong buat stabilitas ke depan dibanding Jokowi. Jokowi musuhnya banyak,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Syahganda memandang rekonsiliasi dan komunikasi antartokoh politik sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah dinamika politik yang berkembang.

Ia juga menyinggung persoalan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dinilainya berpotensi merugikan kepentingan nasional. Dalam kritiknya, Syahganda menyamakan dampak kebijakan tersebut dengan praktik kolonialisme yang pernah dialami Indonesia.

Syahganda turut menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan pergantian posisi wakil presiden apabila MK mengambil keputusan yang berdampak pada status Gibran.

Ia menyebut adanya tiga nama yang mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BGN Sudaryono.

Menurut Syahganda, apabila terjadi perubahan dalam posisi wakil presiden, pembahasan mengenai penggantinya tentu akan melibatkan Presiden Prabowo Subianto bersama partai-partai koalisi pemerintahan.

“Misalkan didiskualifikasi, saya pikir pengganti Gibran itu tentu akan dibicarakan Presiden dengan koalisi partai yang sekarang,” ujarnya.

Ia juga membuka kemungkinan munculnya alternatif politik lain apabila Megawati turut masuk dalam pembicaraan mengenai konfigurasi kepemimpinan nasional.

“Bisa juga Ibu Mega menawarkan Puan jadi wapres, misalnya,” kata Syahganda.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika politik nasional tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut komunikasi dan kompromi di antara para elite politik.

Wartawan Senior Soroti Dugaan ‘TN Connection’ di Balik Kejatuhan Purbaya Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto

Wartawan Senior Soroti Dugaan ‘TN Connection’ di Balik Kejatuhan Purbaya

Hedi Batubara 17 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kisruh internal di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut telah mencapai titik serius setelah muncul dugaan perlawanan terhadap kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2026.

Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto mengungkap adanya dugaan penolakan internal terhadap mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Agustinus, informasi tersebut bersumber dari tangkapan layar percakapan WhatsApp grup internal Kemenkeu yang diperolehnya dari seorang sumber.

Ia menyebut, dalam percakapan yang disebut terjadi pada Jumat 10 September sekitar pukul 15.50 WIB, terdapat pesan yang diduga dikirim oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka.

Dalam pesan tersebut, pimpinan DJBC disebut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di Kementerian Keuangan.

“Untuk seluruh pejabat eselon II yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 4 September 2026, khusus untuk BC saya menegaskan tidak akan dilaksanakan oleh Ditjen BC,” demikian isi pesan yang dikutip Agustinus berdasarkan tangkapan layar tersebut sebagaimana diungkapkan di podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis (17/9/2026).

Namun, karena tangkapan layar dan identitas pengirim belum dapat diverifikasi secara independen, informasi tersebut perlu diperlakukan sebagai klaim yang masih memerlukan konfirmasi dari Kemenkeu dan pejabat terkait.

Agustinus juga menyebut adanya pesan dengan narasi serupa yang diduga berasal dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pesan itu disebutkan bahwa mutasi dan promosi pejabat eselon II dan III DJP yang namanya tercantum dalam keputusan serta diumumkan dalam pelantikan tidak akan dilaksanakan di lingkungan DJP.

Jika benar, pesan tersebut menunjukkan adanya perbedaan sikap antara keputusan Menteri Keuangan dengan pelaksanaan kebijakan di dua direktorat jenderal strategis Kemenkeu.

Agustinus kemudian mengajukan pertanyaan mengenai siapa yang berada di balik pertarungan internal tersebut.

Ia menyoroti posisi Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan mengaitkannya dengan jejaring alumni SMA Taruna Nusantara.

Bimo Wijayanto memang tercatat sebagai salah satu alumni SMA Taruna Nusantara yang masuk dalam jajaran pemerintahan Prabowo. Sejumlah pemberitaan menyebut Bimo sebagai alumni TN angkatan ke-3.

Agustinus menyebut hubungan tersebut sebagai dugaan “TN connection”.

Dalam hipotesis yang disampaikannya, Bimo tidak berdiri sendiri. Ia mengaitkan keberadaan Bimo dengan dua pejabat penting di lingkaran Istana, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Fakta mengenai latar belakang pendidikan keduanya dapat diverifikasi. Pemerintah mencatat Prasetyo Hadi merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-6, sedangkan Teddy Indra Wijaya merupakan alumni angkatan ke-15. Keduanya saat ini memegang posisi Mensesneg dan Seskab.

Presiden Prabowo Subianto sendiri pernah menyebut Prasetyo Hadi sebagai alumni TN angkatan ke-6 dan Teddy Indra Wijaya sebagai alumni TN angkatan ke-15 dalam pidatonya saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang pada Januari 2026.

Kehadiran sejumlah alumni Taruna Nusantara dalam pemerintahan Prabowo juga bukan informasi baru. Selain Prasetyo Hadi dan Teddy, terdapat sejumlah alumni TN lain yang menduduki jabatan strategis, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, Sugiono dan Sudaryono.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kesamaan latar belakang pendidikan tersebut benar-benar berkaitan dengan dinamika pergantian atau mutasi pejabat di Kemenkeu.

Sejauh informasi yang dapat diverifikasi, fakta bahwa Bimo, Prasetyo dan Teddy merupakan alumni SMA Taruna Nusantara memang dapat dibuktikan.

Yang menjadi lebih penting adalah dugaan adanya penolakan terhadap pelaksanaan mutasi di lingkungan DJBC dan DJP.

Jika benar terjadi, persoalannya tidak lagi hanya mengenai rotasi birokrasi, tetapi menyentuh persoalan hubungan antara Menteri Keuangan dengan pimpinan unit-unit utama di bawahnya.

Dinamika tersebut juga menjadi menarik karena DJP dan DJBC merupakan dua institusi paling strategis dalam pengelolaan penerimaan negara.

Di tengah situasi tersebut, publik menunggu penjelasan resmi Kementerian Keuangan mengenai apakah pesan internal yang beredar tersebut autentik, apakah benar terdapat pejabat yang menolak menjalankan keputusan mutasi, serta bagaimana posisi Presiden Prabowo terhadap dinamika tersebut

Jhon Sitorus Kritik Usulan Sudaryono soal Guru Makan Bersama Siswa untuk Cegah Keracunan MBG Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono

Jhon Sitorus Kritik Usulan Sudaryono soal Guru Makan Bersama Siswa untuk Cegah Keracunan MBG

Hedi Batubara 11 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengkritik pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait upaya mencegah kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jhon menilai, imbauan agar guru makan bersama siswa justru berpotensi menambah jumlah orang yang terdampak apabila makanan yang disajikan dalam program MBG mengalami masalah keamanan pangan.

“Kirain Sudaryono ini lebih baik dari Nanik & Dadan, ternyata sama saja kualitasnya, sering blunder,” ujar Jhon Sitorus dalam pernyataannya, Selasa (11/8/2026).

Menurut Jhon, meminta guru ikut makan bersama siswa sebagai langkah pencegahan keracunan MBG bukan solusi yang tepat. Ia berpendapat, apabila makanan yang dikonsumsi siswa ternyata tidak aman, guru juga berpotensi mengalami gangguan kesehatan.

“Meminta guru makan bersama dengan siswa untuk cegah keracunan MBG sama saja dengan menambah potensi angka keracunan. Bukan hanya siswa yang keracunan, tapi guru juga ikut keracunan,” katanya.

Jhon kemudian menyarankan agar mekanisme pengawasan terhadap keamanan makanan dilakukan lebih dekat pada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dapur MBG.

Ia mengusulkan agar kepala dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) makan bersama siswa di sekolah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus mendorong pengelola dapur SPPG lebih serius memastikan kualitas makanan sebelum didistribusikan.

“Seharusnya, Sudaryono menyuruh kepala dan pegawai SPPG makan bersama siswa di sekolah agar mereka sebagai pelaksana dan pengelola dapur MBG benar-benar serius mengelola dapur masing-masing,” ujar Jhon.

Ia juga meminta agar persoalan keamanan dan kesehatan makanan menjadi perhatian utama sebelum makanan MBG diberikan kepada siswa maupun tenaga pendidik.

“Jangan lempar sesuatu yang tak pasti keamanan dan kesehatannya ke sekolah, terutama siswa dan para guru,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jhon mempertanyakan dampak terhadap kegiatan belajar mengajar apabila persoalan kesehatan akibat makanan MBG terus terjadi. Menurut dia, siswa dan guru semestinya dapat menjalankan aktivitas pendidikan secara optimal, bukan justru berulang kali berurusan dengan fasilitas kesehatan.

“Kalau siswa dan guru selalu berurusan dengan rumah sakit, lalu kapan mereka belajarnya? Kapan tujuan BGN dan pendidikan nasional akan tercapai?” katanya.

Kritik tersebut menyoroti pentingnya penguatan pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Selain memastikan makanan memenuhi standar gizi, proses pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga konsumsi di sekolah menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang pelaksanaannya melibatkan SPPG sebagai unit yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat. Karena menyasar pelajar dalam jumlah besar, aspek keamanan pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program tersebut.

Inayah Wahid Sindir Diskusi Budiman-Nusron-Sudaryono di UGM: Bukan Forum Akademik, Tapi Product Marketing Putri KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Inayah Wahid

Inayah Wahid Sindir Diskusi Budiman-Nusron-Sudaryono di UGM: Bukan Forum Akademik, Tapi Product Marketing

Hedi Batubara 17 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Putri KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Inayah Wahid menanggapi insiden pengusiran terhadap Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono oleh sejumlah mahasiswa di Universitas Gadjah Mada.

Melalui unggahannya di media sosial, Inayah menyoroti format diskusi yang menghadirkan tiga narasumber dengan latar pandangan yang dinilainya berada dalam satu kubu politik. Ia juga menyinggung rekam jejak moderator yang dianggap memiliki kecenderungan serupa.

“Kalo narsum 3 orang sejenis dan dari kubu yang sama semua, dengan host yang punya track record bias ke kelompok yang sama, itu namanya bukan diskusi, tapi product marketing. Pelakunya biasanya disebut sales,” tulis Inayah, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik yang berkembang setelah sejumlah mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap kehadiran para pejabat pemerintah dalam forum diskusi di kampus. Kritik Inayah tidak secara langsung membenarkan tindakan pengusiran, namun lebih menyoroti aspek desain forum yang dianggap tidak mencerminkan prinsip diskusi akademik yang terbuka dan berimbang.

Menurutnya, sebuah forum kampus semestinya menghadirkan beragam sudut pandang agar terjadi pertukaran gagasan yang sehat. Ketika seluruh pembicara berasal dari kelompok yang sama, ruang dialog berpotensi berubah menjadi ajang penyampaian pesan satu arah.

Komentar Inayah pun memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet menilai kritik tersebut relevan dengan tradisi akademik yang mengedepankan keberagaman perspektif, sementara pihak lain berpendapat bahwa penolakan terhadap narasumber tetap tidak dapat dibenarkan dalam lingkungan kampus yang menjunjung kebebasan berbicara.

Peristiwa di UGM tersebut menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah pejabat strategis pemerintahan dan kembali memunculkan diskusi mengenai kebebasan akademik, ruang kritik mahasiswa, serta pentingnya keseimbangan narasumber dalam forum-forum kampus.

Budiman Sudjatmiko Cs Diusir di UGM, Firman Tendry: Rezim Prabowo-Gibran Hancur di Mata Mahasiswa Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko

Budiman Sudjatmiko Cs Diusir di UGM, Firman Tendry: Rezim Prabowo-Gibran Hancur di Mata Mahasiswa

Hedi Batubara 17 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat sekaligus Direktur Eksekutif RECHT Institute, Firman Tendry Masengi menilai insiden pengusiran terhadap Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono oleh sejumlah mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam diskusi bertemakan “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” menjadi sinyal kuat menurunnya kepercayaan kalangan mahasiswa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Budiman Sudjatmiko, Sudaryono dan Nusron Wahid, kata Firman adalah pembantu Presiden dari istana yang dilihat dan diterjemahkan oleh mahasiswa sebagai juru bicara markas mafia.

Bagi mahasiswa Pancasila tidak untuk dipercakapkan. Pancasila adalah praxis, working ideology.

Menurut Firman, peristiwa yang terjadi dalam forum diskusi publik di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM tersebut menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara pemerintah dengan kelompok intelektual muda di kampus.

“Peristiwa di UGM menunjukkan bahwa rezim Prabowo-Gibran telah kehilangan legitimasi moral di mata sebagian besar mahasiswa. Penolakan yang terjadi bukan hanya kepada individu pejabat yang hadir, tetapi juga mencerminkan kekecewaan terhadap arah kebijakan pemerintah,” ujar Firman dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Ia menilai mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok yang sensitif terhadap isu demokrasi, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat. Karena itu, menurutnya, reaksi keras yang muncul dalam forum tersebut tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa.

Insiden itu terjadi saat diskusi yang menghadirkan Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono sebagai narasumber. Sejumlah mahasiswa memprotes jalannya acara hingga suasana memanas dan berujung pada penghentian forum. Dalam berbagai rekaman yang beredar di media sosial, terdengar teriakan penolakan dari mahasiswa terhadap para pejabat yang hadir.

Firman menilai ironi terbesar dalam peristiwa tersebut adalah sosok Budiman Sudjatmiko yang pernah dikenal sebagai aktivis reformasi dan alumni UGM justru mendapat penolakan di kampus yang pernah menjadi bagian dari perjalanan politiknya.

“Budiman dulu merupakan simbol perlawanan terhadap rezim otoriter. Ketika hari ini ia ditolak oleh mahasiswa di kampusnya sendiri, itu menunjukkan adanya perubahan persepsi yang sangat tajam dari generasi muda terhadap posisi politik yang diambilnya saat ini,” katanya.

Lebih lanjut, Firman mengingatkan pemerintah agar tidak merespons kritik mahasiswa secara represif atau dengan pendekatan keamanan semata. Menurutnya, suara mahasiswa merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol dalam negara demokrasi.

“Pemerintah harus membaca peristiwa ini sebagai alarm politik. Jika aspirasi dan kritik mahasiswa terus diabaikan, maka gelombang ketidakpercayaan publik bisa semakin meluas,” ujarnya.

Sebelumnya, forum diskusi publik yang digelar di GIK UGM berlangsung ricuh setelah sejumlah mahasiswa menyampaikan protes terhadap para narasumber. Situasi memanas hingga para pejabat akhirnya meninggalkan lokasi dengan pengawalan.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan luas di media sosial dan memunculkan berbagai respons dari kalangan akademisi, aktivis, hingga pengamat politik terkait hubungan pemerintah dengan gerakan mahasiswa pada era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Geger Tipikor Semarang: Gus Yazid Seret Nama Wamen Pertanian Sudaryono, Desak Kejati Jateng Tak “Tebang Pilih” Terdakwa Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Ahmad Yazid atau Gus Yazid,

Geger Tipikor Semarang: Gus Yazid Seret Nama Wamen Pertanian Sudaryono, Desak Kejati Jateng Tak “Tebang Pilih”

Hedi Batubara 10 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang memanas. Terdakwa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) aset tanah BUMD, Ahmad Yazid alias Gus Yazid, secara berani menantang aparat penegak hukum untuk menyeret Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, ke dalam pusaran kasus yang menjeratnya. Usai menjalani sidang putusan sela, Rabu (3/6/2026), Gus Yazid dengan lantang mempertanyakan objektivitas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) yang dinilainya tebang pilih dalam menangani perkara.

Gus Yazid menegaskan bahwa dirinya keberatan jika hanya ia yang dimintai pertanggungjawaban dalam sengketa aset negara tersebut. Ia secara spesifik menantang penyidik untuk segera memeriksa Sudaryono, yang ia sebut sebagai kader Partai Gerindra. Menanggapi manuver tersebut,

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik tajam terhadap Kejati Jateng. Ia menilai institusi tersebut tidak memiliki nyali atau keberanian untuk menyentuh pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan.

Dalam pernyataan terbarunya pada Rabu (10/6/2026), Uchok kembali menegaskan bahwa Kejati Jateng harus berhenti bersikap plin-plan dalam menghadapi perkara besar ini.

“Kejati Jateng harus menunjukkan taringnya. Jangan sampai publik berasumsi bahwa hukum hanya berani kepada yang lemah, sementara sosok seperti Sudaryono dibiarkan melenggang hanya karena status politiknya,” ujar Uchok.

Ia menduga Kejati Jateng akan berpikir dua kali untuk memeriksa Sudaryono karena posisi politiknya sebagai salah satu Wakil Menteri yang sangat disayangi Presiden Prabowo Subianto.

Uchok menyindir sikap penyidik yang seolah pura-pura tidak tahu menahu mengenai keterlibatan Sudaryono, padahal nama tersebut telah berulang kali disebut oleh Gus Yazid di ruang publik.

Menurut Uchok, penyidik seharusnya menindaklanjuti pengakuan terdakwa yang menyebutkan bahwa Sudaryono telah mengembalikan aset kerugian negara melalui sopir dan sekretaris pribadinya. Meski nama Sudaryono telah mencuat dari kursi pesakitan di Pengadilan Tipikor Semarang, hingga saat ini ia belum tercantum dalam dakwaan maupun temuan resmi penyidik.

Tantangan terbuka dari Gus Yazid ini kini menjadi ujian nyata bagi independensi Kejati Jateng dalam mengusut tuntas kasus tersebut tanpa memandang jabatan maupun latar belakang politik pihak yang terseret, demi membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas..

Usai Sidang TPPU, Gus Yazid Minta Wamentan Sudaryono Diperiksa ‎ ‎ ‎ Terdakwa Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Ahmad Yazid atau Gus Yazid,

Usai Sidang TPPU, Gus Yazid Minta Wamentan Sudaryono Diperiksa ‎ ‎ ‎

Hedi Batubara 5 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Terdakwa kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Ahmad Yazid atau yang dikenal sebagai Gus Yazid, melontarkan pernyataan kontroversial usai menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (3/6/2026).

Gus Yazid yang tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan penerimaan aliran dana hasil korupsi penjualan aset tanah milik BUMD seluas sekitar 700 hektare itu menyinggung nama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Saat keluar dari ruang sidang dengan mengenakan rompi tahanan dan borgol, Gus Yazid mempertanyakan langkah aparat penegak hukum yang menurutnya belum memeriksa sejumlah pihak tertentu.

“Wamentan itu kapan diperiksanya? Itu, kan, kadernya Gerindra, Sudaryono,” ujar Gus Yazid kepada awak media di lingkungan Tipikor Semarang.

Tidak berhenti di situ, ia juga menyinggung persoalan pengembalian aset dalam perkara yang menyeret dirinya.

“Dia memperalat sopir sama sesprinya (sekretaris pribadi) untuk mengembalikan aset kerugian. Sedangkan dari kasus tuntutan saya Rp20 miliar, aset yang disita sudah Rp35 miliar,” katanya.

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian karena disampaikan di tengah proses persidangan yang masih berlangsung. Gus Yazid saat ini didakwa dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan kasus korupsi penjualan aset tanah BUMD. Dalam perkara tersebut, ia diduga menerima aliran dana hasil korupsi sebesar Rp20 miliar.

Sidang putusan sela yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang merupakan bagian dari tahapan proses hukum sebelum perkara memasuki agenda pemeriksaan pokok perkara.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Wakil Menteri Pertanian Sudaryono terkait pernyataan yang disampaikan Gus Yazid. Aparat penegak hukum juga belum memberikan keterangan tambahan mengenai nama-nama yang disebut dalam pernyataan terdakwa tersebut.

Kasus yang menjerat Gus Yazid sendiri masih bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang dan menjadi perhatian publik karena terkait dugaan korupsi aset bernilai besar yang melibatkan tanah seluas ratusan hektare milik BUMD.

Anak Buahnya Stroke dan tak Dijenguk, CBA: Wakil Menteri Sudaryono tak Punya Hati Uchok Sky Khadafi

Anak Buahnya Stroke dan tak Dijenguk, CBA: Wakil Menteri Sudaryono tak Punya Hati

Hedi Batubara 20 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan tajam disampaikan Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, terkait sikap Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, yang dinilai abai terhadap nasib seorang loyalis yang kini terbaring sakit.

Adalah Diaz, seorang jurnalis yang dalam beberapa tahun terakhir aktif membantu kampanye pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, bahkan turut menyuarakan semangat perjuangan melalui berbagai pemberitaan yang masif di media daring. Diaz juga dikenal aktif dalam organisasi Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), sayap organisasi ekonomi kerakyatan yang berafiliasi langsung dengan DPP Partai Gerindra.

Papera sendiri dipimpin oleh Don Muzakir dan memiliki Sudaryono sebagai Dewan Pembina. Namun ironisnya, menurut Uchok, meski Diaz telah mendedikasikan tenaga dan waktunya untuk membantu Papera dan bahkan Sudaryono secara langsung, tidak sekalipun Wakil Menteri itu datang menjenguk saat Diaz menderita stroke sejak tahun 2023.

“Benar-benar ini Wakil Menteri Sudaryono tidak punya hati nurani. Masa seorang Diaz yang selama ini membantu Papera, dan juga membantu Sudaryono, tidak pernah sekalipun dijenguk?” kata Uchok Sky dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

Uchok menegaskan bahwa ini bukan sekadar soal menjenguk orang sakit, melainkan menyangkut sikap moral dan rasa kemanusiaan seorang pejabat publik.

“Diaz menulis dengan hati. Artikel berjudul ‘Pernah Aktif Bikin Berita Prabowo–Gibran hingga Menang Pilpres, Kini Terbaring Sakit Tanpa Apresiasi’ itu seharusnya mengetuk nurani para elit politik. Rakyat kita harus hati-hati dengan politisi yang hanya memanfaatkan orang ketika sehat. Ketika sakit, ditinggalkan begitu saja. Lupa karena sudah tak bisa dipakai lagi,” ujarnya geram.

Tak hanya itu, Uchok juga mempertanyakan bagaimana mungkin Prabowo Subianto bisa menunjuk Sudaryono sebagai Wakil Menteri jika sikap empati terhadap orang yang pernah membantunya saja tidak ada.

“Secara rasional, saya tidak tahu bagaimana Prabowo bisa memilih Sudaryono sebagai wakil menteri. Kalau yang bantu dia selama ini saja dicuekin saat sakit, bagaimana nasib rakyat nanti?” paparnya.

Kisah Diaz menjadi gambaran getir tentang bagaimana loyalitas kadang dibalas dengan diam. Sebuah catatan penting bagi publik agar tak mudah terkecoh oleh pencitraan politik.

Baca Juga Berita Ini

Mantan Direktur E BAIS Menduga Penyadapan Prabowo atas Perintah Jokowi

Mantan Direktur E BAIS Menduga Penyadapan Prabowo atas Perintah Jokowi

Hedi Batubara 5 November 2026
Puspom TNI Dikabarkan Periksa Seskab Teddy

Puspom TNI Dikabarkan Periksa Seskab Teddy Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Hedi Batubara 5 November 2026
Pendiri Partai Gerindra, Rahmat Sorialam Harahap

Soal Penyadapan Prabowo, Gerindra Desak Mabes Polri Periksa Semua Pihak Termasuk Seskab Teddy

Hedi Batubara 5 November 2026
saling gebuk Geng Solo versus Geng Hambalang

Pengamat Kebijakan: Geng Solo dan Hambalang Sama-Sama Berebut Kekuasaan, Rakyat Jadi Korban!

Hedi Batubara 5 November 2026