Damai Hari Lubis: Giring, Isyana dan Raja Juli Cari Selamat, PSI Terancam Ditinggalkan Saat Senayan Menghantam Jokowi

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik (KUHP), Damai Hari Lubis, menilai manuver politik Giring Ganesha, Isyana Bagoes Oka dan Raja Juli Antoni yang disebut semakin mendekat kepada Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari perubahan peta kekuatan politik nasional.

Menurut Damai, langkah tersebut dapat dibaca sebagai insting menyelamatkan diri di tengah kemungkinan meningkatnya tekanan politik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan lingkaran politiknya.

Ia menilai posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cukup rentan karena tidak memiliki kursi di DPR RI. Kondisi tersebut membuat PSI tidak mempunyai kekuatan langsung apabila DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya.

“Jangan dibaca sebagai pindah haluan biasa. Ini dibaca sebagai insting bertahan hidup,” kata Damai dalam analisis politiknya, Selasa (10/11/2026).

Damai berpandangan, tanpa keterwakilan di parlemen, PSI akan kesulitan terlibat dalam proses politik formal apabila terjadi konsolidasi kekuatan partai-partai di Senayan.

Menurut dia, media sosial tidak cukup untuk menghadapi tekanan politik yang berlangsung melalui mekanisme parlemen.

Gerindra, PKS, dan PDIP Bisa Menjadi Kekuatan Penekan

Damai kemudian memunculkan skenario politik yang dinilainya berpotensi menjadi ancaman serius bagi Jokowi.

Ia membayangkan kemungkinan Gerindra, PKS, dan PDIP membangun kesamaan sikap politik di DPR untuk menekan mantan Presiden Jokowi.

Jika skenario tersebut terjadi, Damai memperkirakan sejumlah partai dan tokoh politik yang selama ini berada dalam lingkaran kekuasaan sebelumnya akan mulai mengambil jarak.

Ia menyebut PAN, Golkar, hingga PKB sebagai kekuatan politik yang perlu diperhatikan dalam membaca kemungkinan perubahan konfigurasi koalisi.

“Ketika Jokowi dikejar-kejar secara politik, semua kawan dekatnya akan menjauh. Itu hukum besi politik Indonesia,” ujarnya.

Damai bahkan memprediksi bukan tidak mungkin akan ada lagi tokoh partai maupun pejabat kabinet yang memilih meninggalkan partai politiknya dan menyatakan kesetiaan kepada pemerintahan Prabowo.

Dalam pandangannya, fenomena tersebut merupakan bentuk penyelamatan politik ketika seseorang melihat kekuatan politik sebelumnya mulai melemah.

Prabowo Dinilai Memiliki Posisi Politik Lebih Kuat

Damai menilai posisi Prabowo saat ini relatif kuat karena selain menjadi kepala negara, Presiden juga memiliki dukungan politik dan legitimasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Ia memperkirakan dukungan moral dari sebagian masyarakat dan kalangan ulama dapat menguat apabila pemerintah menunjukkan komitmen menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang masih menjadi perhatian publik.

Damai mengungkit sejumlah peristiwa yang menurutnya meninggalkan luka politik dan sosial, di antaranya tragedi KM 50, tragedi Kanjuruhan, serta meninggalnya 898 petugas KPPS pada Pemilu 2019.

Ia juga menyinggung berbagai tuduhan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis pada dua periode pemerintahan sebelumnya.

Dalam analisisnya, Damai menggunakan istilah faktor pembiaran untuk menggambarkan kemungkinan tanggung jawab politik seorang penguasa atas tindakan aparat atau pejabat di bawah kewenangannya.

Namun, ia tidak menyebut bahwa Jokowi telah terbukti melakukan pembiaran ataupun terlibat langsung dalam berbagai peristiwa tersebut.

Damai Prediksi Gibran Bisa Mundur dari Jabatan Wapres

Salah satu prediksi paling mengejutkan yang disampaikan Damai adalah kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri apabila tekanan politik semakin membesar.

Menurut dia, pengunduran diri tersebut dapat menjadi jalan tengah untuk meredakan ketegangan politik sekaligus mengurangi beban pemerintahan Prabowo.

“Jika tekanan ini terus membesar, prediksi saya: Gibran akan mengajukan diri untuk mundur dari posisi Wapres. Bukan karena dipecat. Tapi karena mundur adalah jalan tengah yang paling bermartabat,” ungkapnya.

Damai juga memperkirakan Jokowi akan berupaya mencari penyelesaian melalui pendekatan politik jalan tengah atau win-win solution.

Ia bahkan menyebut kemungkinan Jokowi memainkan kartu terakhir dengan mengandalkan hubungan politik dan jasa masa lalu kepada Prabowo.

Dalam budaya politik Jawa, Damai mengaitkan kemungkinan tersebut dengan istilah ewuh pakewuh, yakni situasi ketika seseorang merasa sungkan mengambil keputusan karena hubungan personal atau jasa sebelumnya.

Akan tetapi, menurut dia, pendekatan semacam itu belum tentu berhasil apabila tekanan publik terhadap penegakan hukum semakin besar.

Tanah di Karanganyar dan Dugaan Penyitaan Aset Jadi Sorotan

Damai juga mengangkat kemungkinan persoalan tanah yang diberikan negara kepada Jokowi di Karanganyar menjadi bagian dari perdebatan politik dan hukum.

Ia berpendapat, apabila ditemukan dasar hukum yang sah, negara dapat mengevaluasi kembali pemberian tanah tersebut.

Damai turut menyinggung kemungkinan penyelidikan aset yang dikaitkan dengan Jokowi, Gibran, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution, serta keluarga besar mereka.

Namun, pernyataan mengenai pencabutan tanah maupun penyitaan aset tersebut masih berupa skenario dan pandangan Damai. Belum dapat diperlakukan sebagai keputusan negara atau bukti adanya pelanggaran hukum oleh pihak-pihak yang disebut.

Dalam sistem hukum, penyitaan aset harus didasarkan pada kewenangan, prosedur, dan bukti yang sah, bukan semata-mata tekanan politik.

Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Disebut Menjadi Pangkal Kemelut

Pada bagian akhir analisisnya, Damai kembali menyinggung polemik ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut dia, persoalan yang selama ini menjadi perdebatan publik tersebut telah berkembang menjadi kemelut politik yang berkepanjangan.

Ia mengaitkan polemik tersebut dengan dinamika hubungan Jokowi, Gibran, dan pemerintahan Prabowo.

Damai juga menyoroti perkembangan perkara yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Menurut analisisnya, apabila Listyo menghadapi proses hukum setelah tidak lagi menjabat Kapolri, posisi politik Jokowi dapat semakin sulit karena salah satu figur penting yang selama ini dipandang memiliki kedekatan dengannya tidak lagi berada di pucuk pimpinan Polri.

“Nasib Jokowi, Gibran, Bobby, dan Kaesang serta keluarga besarnya bisa menjadi runyam,” demikian prediksi Damai.

Ia menegaskan bahwa perkembangan politik nasional ke depan akan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam menempatkan hukum di atas kepentingan politik dan hubungan personal.

“Apakah Prabowo akan memilih hukum, atau memilih barter jasa?” menjadi pertanyaan yang menurut Damai akan menguji arah pemerintahan saat ini.

Damai menutup analisisnya dengan mengajak publik mencermati perkembangan politik nasional tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan.

“Wallahu’alam, wait and see. Kita semua akan melihat bersama, karena sejarah sedang berputar di depan mata kita.”