7 November 2026

Aguan

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis nelayan Banten Kholid Miqdar melontarkan pernyataan keras terkait kondisi Banten dan kehadiran mantan Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kegiatan di wilayah tersebut. Kholid bahkan menduga Banten telah menjadi bagian dari pertukaran kepentingan politik dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam pernyataannya, Kholid menyebut ada pihak tertentu yang dinilai memiliki peran dalam menjaga citra Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden.

“Banten sudah dijadikan tukar guling dengan IKN,” kata Kholid dalam pernyataannya di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Rabu (9/9/2026).

Ia kemudian menyinggung sosok pengusaha yang disebutnya sebagai “Aguan” dan mengaitkannya dengan upaya menjaga wajah Jokowi agar tidak terlihat buruk di hadapan publik.

Menurut Kholid, masyarakat Banten justru berpotensi tidak mengetahui adanya kepentingan tertentu di balik berbagai aktivitas politik dan sosial yang melibatkan tokoh nasional di wilayah tersebut.

Kholid juga mempertanyakan agenda yang menghadirkan Jokowi dalam sebuah acara di Banten. Menurut dia, kehadiran mantan presiden tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai kegiatan biasa karena, menurutnya, selalu ada kemungkinan kepentingan yang menyertainya.

“Orang Banten tidak akan pernah tahu kalau akalnya sudah terperangkap seperti orang-orang yang sedang mengundang Jokowi saat ini,” ujarnya.

Ia mempertanyakan motivasi pihak yang mengundang Jokowi ke Banten.

“Pasti ada motivasi. Motivasinya apa? Kan sudah jelas sebenarnya,” kata Kholid.

Lebih jauh, Kholid melontarkan kritik tajam terhadap apa yang disebutnya sebagai sifat keserakahan dalam perebutan kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Ia menggunakan perumpamaan bahwa sebanyak apa pun kekayaan yang diperoleh, orang yang serakah tidak akan pernah merasa kenyang.

“Dunia beserta isinya dikali satu triliun dimasukkan ke mulut dan perutnya, bagi orang serakah dan rakus tidak akan pernah kenyang,” katanya.

Kholid kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pengamanan terhadap mantan presiden. Menurut dia, sehebat apa pun pengamanan manusia tetap memiliki keterbatasan.

Ia menekankan bahwa kekuasaan dan pengamanan manusia pada akhirnya tidak dapat menandingi kehendak Tuhan.

“Sehebat-hebatnya penjagaan adalah penjagaan Allah,” ujar Kholid.

MoneyTalk, Jakarta – Enam bulan lalu, tepatnya tanggal 10 Pebruari 2025, saya menulis dan merilis artikel dengan judul “Rivalitas Prabowo vs Jokowi”. Di hari yang sama, Prabowo pidato di acara Muktamar Muslimat NU di Surabaya. Kata Prabowo: “ada yang berusaha memisah-misahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga. Sebagai bahan ketawaan boleh”. Beberapa hari berikutnya, Prabowo pidato di HUT Gerindra. Salah satu kalimat yang disampaikan Prabowo dalam pidato itu adalah “hidup Jokowi”.

Publik awam bertanya-tanya: “Kok Prabowo masih terintervensi oleh Jokowi”

Sebagai politisi, Narasi Prabowo harus dipahami sebagai narasi politik. Prabowo, tentu tidak ingin hubungannya dengan Jokowi rusak. Apalagi, kursi kekuasaannya baru berusia kurang dari empat bulan. Prabowo perlu membangun kekuatan. Merangkul semua simpul kekuatan, dan menghindari potensi benturan, termasuk dengan Jokowi. Prabowo tidak perlu berhadap-hadapan dengan kekuatan dari luar, termasuk dengan pihak Jokowi yang masih cukup kuat.

Tapi, keadaan pada akhirnya akan memaksa Prabowo berhadap-hadapan dengan Jokowi. Sebagaimana Jokowi vs Megawati. Suka tidak suka, fakta ini akan terjadi.

Kenapa Prabowo harus berhadapan dengan Jokowi? Bukankah tanpa Jokowi, Prabowo diprediksi tidak akan menang di pilpres 2024 kemarin?

Menghindari terjadinya bias, analisis psikologis dan moral harus dikesampingkan. Sebab, urusan Jokowi vs Prabowo bukan soal moral. Ini tidak ada kaitannya dengan “kewajiban” balas budi. Juga bukan soal psikologis, karena ini tidak ada hubungannya dengan empati dan urusan terima kasih. Ini soal “satu kursi” dan “pengaruh politik” yang diperebutkan.

Prabowo ingin jadi presiden seutuhnya. Presiden yang mandiri tanpa intervensi. Di sisi lain, nasib dan masa depan Gibran ada di pundak Jokowi. Sang ayah sekaligus mentor Gibran. Tanggung jawab ini yang memaksa Jokowi untuk melakukan intervensi pada kekuasaan. Ini satu-satunya cara untuk memastikan adanya peluang buat masa depan Gibran. Saat ini, Gibran sebagai wapres. Langkah berikutnya tentu ingin menjadi presiden. Kapan? Setelah Prabowo. Bisa setelah satu periode, atau dua periode. Bisa jadi sebelum genap satu periode. Semua serba mungkin terjadi.

Prabowo pasti ingin dua periode. Adakah jaminan Prabowo akan bergandengan dengan Gibran di pemilu 2029? Tidak ada. Kecuali jika Jokowi ikut mengawal dan mengendalikan Prabowo di periode pertama. Di sinilah masalah krusial itu muncul.

Jokowi ingin kendalikan, minimal intervensi terhadap Prabowo. Ini untuk memberi kepastian dan jaminan bagi putra sulungnya, yaitu Gibran. Sementara Prabowo, pasti menolaknya. Tidak ada kekuasaan yang ingin diintervensi, apalagi dikendalikan.

Tak ada matahari kembar. Matahari Indonesia hanya satu, yaitu Prabowo. Jokowi, apalagi Gibran, tidak boleh menjadi matahari tandingan. Pemimpin itu tunggal. Raja itu hanya satu. Tidak ada raja yang lain.

Rivalitas Prabowo vs Jokowi merupakan kondisi obyektif yang tidak bisa dihindari. Prabowo akan membentengi kekuasaannya dengan membatasi, bahkan menghindari sama sekali terhadap intervensi Jokowi. Jokowi, untuk memenuhi tanggung jawab bagi masa depan putranya, ia akan melawan Prabowo. Rivalitas itu sedang berjalan.

Sejumlah pengusaha yang dianggap dekat dekat dengan Jokowi, sebut saja Mohammad Riza Chalid, Wilmar, Aguan, Tomy Winata, pemilik bank swasta terbesar yaitu BCA, mulai disingkirkan Prabowo. Prabowo sedang bersihkan para taipan yang dianggap dekat dengan Jokowi.

Di sisi lain, dua tokoh yang menjadi rival Jokowi yaitu Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto mendapatkan abolisi dan amnesti, hanya hitungan hari setelah vonis. Dalam kasus ini, banyak pakar hukum pidana yang menganggap Prabowo off side. Langkah out of the box Prabowo dibaca publik sebagai bentuk nyata genderang perlawanan kepada Jokowi.

Minggu siang, 31 Agustus, Prabowo melakukan konferensi pers bersama para pimpinan partai. Bahkan, Megawati yang notabene bukan bagian dari partai koalisi ikut hadir. Sementara Gibran, sang wapres tidak terlihat mendampingi Prabowo. Padahal, konferensi pers ini terkait dengan sesuatu yang sangat krusial yaitu adanya ancaman stabilitas keamanan bangsa. Konferensi pers ini seperti memberi sinyal kuat ke publik bahwa Prabowo tidak sedang bersama Jokowi.

Apakah kerusuhan sistemik tanggal 27-31 Agustus yang menyebar di berbagai wilayah di Indonesia merupakan panggung rivalitas Jokowi vs Prabowo?.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MoneyTalk, Jakarta – Penulis merasa lemas, otot tubuh seolah terlepas, setelah mendengar Jaksa menuntut Charlie Chandra dengan tuntunan 5 tahun penjara. Bukan hanya soal tuntutan yang berat, tetapi juga soal dasar tuntutan yang tidak berdasarkan fakta persidangan.

Jaksa, menuntut berdasarkan materi dakwaan dan BAP penyidik. Bukan berdasarkan fakta persidangan. Uraian tuntutan Jaksa, hanya ‘Copy Paste’ dari dakwaan. Sejumlah keterangan saksi, juga copy paste dari BAP.

Fakta persidangan yang membuktikan Charlie Chandra tidak bersalah, bahkan nembuktikan Agung Sedayu Group melalui PT MBM melakukan okupasi ilegal terhadap tanah Charlie Chandra, membangun industri properti diatas lahan milik Charlie Chandra, diabaikan. Sejatinya, tanah seluas 8,7 ha yang dijual oleh Agung Sedayu Group selaku pengembang proyek PIK-2 kepada Customer, bukan tanah miliknya. Melainkan, tanah Sumita Chandra, ayah dari Charlie Chandra yang memiliki SHM No.5/Lemo.

Formulir 13, yang merupakan dokumen permohonan balik nama juga tidak dipalsukan oleh Charlie Chandra. Charlie Chandra, sama sekali tidak terlibat dalam pengisian dokumen formulir ini.

Semua dokumen dari BPN yang diklaim jaksa sebagai dokumen palsu, dikerjakan oleh Notaris. Charlie hanya memberikan Surat Kuasa untuk mengurus balik nama.

Menurut Keterangan Ahli Pidana Prof Dr Sudjono, SH MH dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, surat kuasa tersebut tidak mengandung niat jahat (mens rea), karena memberikan kuasa untuk mengurus balik nama dari Sumita Chandra ke Charlie Chandra bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Pembatalan peralihan hak atas AJB, tanpa putusan pengadilan juga cacat hukum. Bahkan, ahli perdata dan pertanahan dari Universitas Indonesia (UI), Dr FX Arsin Lukman, SH, Mkn, mengatakan pembatalan peralihan hak dalam SHM tak lazim. Saat Majelis Hakim menegaskan pendapat ahli atas hal itu, Dr FX Arsin Lukman, SH, Mkn menegaskan pembatalan peralihan hak itu harus dianggap tidak ada, atau cukup dikesampingkan.

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5/Lemo sendiri, saat diproses balik nama masih sah atas nama Sumita Chandra. Belakangan, baru dibatalkan AJB-nya (peralihan hak terhadap Sumita Chandra), tanpa membatalkan SHM nya. Itupun, dilakukan oleh BPN Kanwil Banten tanpa kewenangan, karena usia SHM sudah lebih dari 5 tahun (sudah berusia dan dimiliki Charlie Chandra lebih dari 30 tahun).

Mulanya, Tanah seluas 8,7 ha dengan SHM No.5/Lemo ini dalam keadaan damai. Tanah berupa Empang telah memberikan berkah rezeki, bagi keluarga Sumita Chandra dan sejumlah penggarap Empang.

Sampai akhirnya, kerakusan bisnis properti PIK-2 mengincar lokasi Tanah. Hilanglah kedamaian keluarga Charlie Chandra. Tanah yang sebelumnya memberikan berkah, justru menyeret keluarga Charlie Chandra dalam masalah.

Akar masalah ada pada Aguan dan Anthony Salim. Pebisnis rakus, yang membiarkan kaki tangannya (Ali Hanafiah Lijaya dan Nono Sampono), mengokupasi lahan secara ilegal, baik terhadap Charlie Chandra maupun pemilik tanah lainnya di lokasi PIK-2.

Tinggal palu Hakim pengadilan yang diharapkan. Jaksa terbukti menuntut 5 tahun penjara, konfirmasi masih dalam kendali Oligarki PIK-2. Apakah Hakim mampu mandiri dan merdeka memutus, dengan memberikan keadilan pada Charlie Chandra?

Malang nian Keluarga Charlie Chandra. Sudah kehilangan tanah, tidak mendapatkan harga dari tanah yang diambil PIK-2, kini dituntut 5 tahun penjara. Oh bangsaku, kemana lagi rakyat di negeri ini mencari keadilan? Apakah, lembaga pengadilan masih bisa memberikan keadilan?

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.,Tim Penasehat Hukum Charlie Chandra

MoneyTalk,Jakarta – Aneh negara ini. Yang bukan masalah, dibikin masalah, heboh sendiri, lalu diselesaikan sendiri. Setelah itu, pidato gagah dihadapan rakyat, seolah telah menjadi pahlawan.

Giliran yang benar-benar masalah, sudah lama tetap menjadi masalah, tak ada solusi untuk menyelesaikan hingga rakyat dibuat susah berlama-lama. Rakyat menjadi seperti Yatim. Kehadiran Negara nyaris tak ada.

Misalnya, saat ini. Gas Melon 3 kg bukan masalah. Sibuk dibikin masalah oleh Bahlil dengan melarang pedagang eceran menjualnya. Dibikin heboh, lalu diselesaikan dengan kembali membolehkan pengecer jualan. Lalu, pemimpin (baca: Prabowo) hadir seolah seorang pahlawan. Persis analogi pertama.

Akan tetapi untuk masalah pagar laut dan sertifikat laut, sudah tiga Minggu heboh. Benar-benar masalah yang merampas hak rakyat dan mengancam kedaulatan Negara, sampai saat ini Negara seperti tak hadir.

Jangankan membongkar aktor intelektualnya. Aktor lapangan pun, sampai hari ini tidak ada yang ditangkap. Padahal, kalau urusan terorisme, cepat sekali rilis pelaku ditangkap, menjelaskan sel ini dan itu.

Padahal, untuk urusan pagar laut PIK-2 ini sederhana. Sudah dikasih tahu oleh rakyat, ada Mandor Memet, Eng Cun alias Gojali, Ali Hanafiah Lijaya orangnya AGUAN. Tapi tetap saja tidak ditangkap.

Di lapangan, ada koordinator lapangan yaitu kepala desa setempat. Salah satunya Arsin Kades Kohod. Bukan cepat ditangkap, sekarang Arsin malah dibiarkan kabur duluan bersama Rubicon nya.

Menteri ATR BPN, juga bikin Parodi Stand Up Comedy. Memberikan sanksi berat dan mencopot jabatan pejabat BPN yang sudah pensiun. Ini mau ngelawak atau ngurusi Negara?

Belum lagi, dari 263 SHGB cuma 50 biji yang dibuatlah. Masalah tanah Musnah, yang seolah dahulu daratan terkena abrasi, justru dilegitimasi. Jangan-jangan, ini prakondisi untuk memuluskan Aguan mereklamasi laut dengan dasar Pasal 66 PP No 18 tahun 2021?

Ah sudahlah. Malas dan bikin jengkel, membahas kelakuan pejabat di Negeri ini. Bikin marah!

Penulis : Ahmad Khozinudin,Sastrawan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Alhamdulillah, ribuan masyarakat Banten dan sejumlah aktivis dari berbagai kota hadir di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang (Sabtu, 1/2). Dalam kalkulasi penulis, paling tidak total peserta yang hadir sekitar 5 ribuan.

Aksi ini menunjukkan, masyarakat Banten sebagai pewaris darah Pejuang dan Ulama (Sultan Ageng Tirtayasa dan Syaikh an Nawawi al-Bantani) telah mengambil alih perjuangan melawan AGUAN dan Anthony Salim, Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat Banten. Penulis melihat dengan jelas, wajah-wajah para ksatria pemberani berkumpul dilokasi aksi, di tempat pengurukan proyek PIK-2.

Memang awalnya, sempat terjadi insiden. Penulis datang sesuai jadwal, pukul 09.00 WIB. Setelah memarkir kendaraan, penulis meninjau lokasi aksi yang sudah ramai.

Tapi ternyata, sejumlah preman bayaran Aguan memblokir lokasi. Terjadi adu mulut dan sejumlah manuver fisik, antara penulis yakin dikerubuti sejumlah preman yang jumlahnya lebih banyak.

Sayangnya, polisi alih-alih menjauhkan preman bayaran dari penulis, justru mengarak penulis keluar dari lokasi yang dijadikan titik aksi. Preman bayaran datang silih berganti, mencoba mengintimidasi.

Alhamdulillah, karena penulis yakin Allah SWT bersama hamba-Nya yang beriman dan berjuang di jalan-Nya, penulis tidak gentar. Sejumlah manuver, adu mulut, hingga sempat adu tangan, penulis layani. Walau harus dikeroyok, tidak membuat penulis ciut nyali.

Yang aneh, Kapolsek Kronjo Rudi. R, mengaku terkena pukulan preman. Sontak saja, penulis geram dan meminta polisi memproses hukum pelaku pemukulan Kapolsek.

Tapi keberpihakan kepolisian, malah terlihat berpihak pada preman. Tak menghalau preman yang mengintimidasi penulis, tapi menarik penulis menjauh. Sangat di sayangkan.

Hanya saja, begitu ribuan peserta aksi datang sekitar pukul 10.30, preman-preman AGUAN yang sebelumnya sok garang, pada lari ngiprit. Mereka, tak lagi bisa mempertahankan lokasi proyek, aksi berjalan gegap gempita. Bahkan, diakhir aksi lokasi proyek disegel oleh peserta aksi.

Dalam konteks adu nyali, logika jumlah memang menjadi penentu. Awalnya, puluhan preman Aguan merasa jumawa, karena hanya menghadapi penulis yang dikawal hanya beberapa orang (karena peserta belum tiba). Tapi begitu ribuan peserta aksi tiba, wajah garang preman Aguan berubah menjadi kecut. Satu persatu, ngiprit meninggalkan lokasi aksi.

Persatuan masyarakat Banten hari ini, menandai babak baru perjuangan melawan AGUAN. Proyek PIK-2 harus dihentikan.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H., Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat/ TA-MOR PTR

MoneyTalk,Jakarta – POLITIK sekarang seperti membaca Tempo, rasa tempe, lalu Aguan makan tempe di Tempo. Politik bukan lagi urusan ideologi, atau gagasan-gagasan besar bernas, tapi soal kecil proyek-proyek yang “ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya duit”.

Politik tak lagi bahasa rumit dan pelik, konstruksi narasinya lumer, tak perlu estetik, cenderung koruptif. Efek dramatisnya dibangun dari narasi itu. Paradoks, dan dibumbui teka-teki.

Realitasnya, tak koheren, tak nyambung, tak dihayati. Berlindung di bawah payung demokrasi, tapi lupa bahwa bangsa ini telah lebih dulu memiliki jati diri.

Di neraca “surplus kekuasaan”, tapi saldonya justru korupsi. Dan saldo itu terus-menerus dimasukkan di aktiva APBN siapapun presidennya.

Visi negara, diganti visi presiden yang berganti-ganti, sementara pertanggungjawaban presiden tak jelas harus disampaikan ke siapa. Sebab pasca amandemen UUD 1945 bangsa ini tak punya lembaga tertinggi, sebagai representasi majelis rakyat.Semua lembaga sama, sama-sama suka-suka. Mana suka siaran niaga.

Di hari kedua tahun 2025, saya pura-pura bisa membaca Indonesia, teringat waktu itu, jargon relawan, “Jokowi adalah Kita”. “Pancasila adalah Kita”. Kini si “Kita” telah melaut. Layarnya robek oleh angin Timur yang kencang menembus Laut Cina Selatan.

Tak ada yang berani membusungkan dada, “proyek-proyek yang dibiayai Cina adalah Kita”.

Jiwa Raga Kita telah pergi ke Cina atau Amerika . “Aku dan yang bukan Aku, Jokowi dan yang bukan Jokowi” sedang berkejaran dengan waktu. Ngurusi sejengkal perut rakyat saja, tak bisa. Apalagi ngurusi negara. Kata orang tua, “Untuk bahagia gak perlu negara”.

“Mereka” kini bergabung menjadi “Kami”, karena “Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami”.

Penulis : Agung Marsudi, DURI INSTITUTE

MoneyTalk,Jakarta – Dalam asas-asas hukum perbankan dikenal istilah prudential principle, atau asas kehati-hatian bagi bank terhadap calon nasabahnya (debitur) yang membutuhkan pinjaman kredit.

Andai dihubungkan dengan Proyek Strategis Nasional/ PSN dengan model PIK 2 (Pantai Indah Kosambi), maka terlebih Bank Asing, bank lokal milik Pemerintah RI maupun bank swasta tentu logika bisnisnya sulit mengucurkan kreditnya, mereka para bankir bakal berpikir 100 kali. Alasan estimasi “politik ekonomi” bisnisnya adalah:

Izin lokasi PIK 2 atas nama PSN misal ternyata tidak terbit, maka Rencana Tata Ruang, sampai dengan Tata Ruang Detail tentu tidak pernah ada, tak akan pernah ada, terkecuali dengan berbagai rekayasa dan berbagai pelanggaran ketentuan administrasi regulasi, termasuk bakal tidak ada kejelasan luas area yang mendapatkan izin untuk PIK 2 yang jika hak sesuai PSN PIK 2 hanya sekitar 17.550 ha dan info “seorang pakar/ ahli melalui sebuah peta, bakal dikurangi 50 ha oleh pengembang untuk dijadikan sebagai jalan arteri.

Maka deskripsi sang pakar, ketidakjelasan ini bakal mencakup wilayah PSN dari 17.550 ha bisa menjadi 60 ribu ha. Lalu bisa menjadi 100 ribu ha. (Lebih kurang, bakal seluas Negara Singapur?) lalu bakal terus dan terus mengingat prinsip bisnis para pemilik saham yaitu meraih dividen sebesar-besarnya.

Perlu diketahui dan disadari, penolakan terhadap keberadaan PSN PIK 2 bukan lantaran proyek PIK 2 Tropical Concept milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan Cs. Atau Agung Sedayu Group dan Salim Group. Para Pemiliknya adalah konglomerat asal Warga Negara Keturunan (WNI keturunan China) namun penyebabnya adalah ketidak beresan administrasi pengembang PIK 2, selain nominal pembayaran ganti rugi tanah yang tendensius pemaksaan, bukan atas dasar suka dengan suka (alasan subjektifitas) dan atau beritikad baik atau oleh sebab yang halal sehingga melanggar syarat sahnya sebuah pernjanjian (vide 1320 BW). Dan akhirnya akumulasi melahirkan berbagai bentuk aksi-aksi masyarakat Banten yang sudah mulai sadar dan bangkit menolak “projek rekayasa PIK 2 produk Joko Widodo bekas presiden RI. Ke 7.

Maka gejala-gejala pertentangan dari adanya PIK 2 ini, baik penilaian secara administrasi dan regulasi yang ternyata masih terkendala status hukumnya, atau beberapa persyaratan pokok yang belum dipenuhi pihak pengembang, maka secara psikologis dan geografi politik, bisa saja masyarakat Banten yang terkenal secara garis historis sosiologis, sebagai bangsa (anak negeri) yang heroik dan pemberani. Walau gerakan perlawanan terhadap konglomerasi model Aguan Cs ini tidak terorganisir, namun tidak mustahil andai terprovokasi oleh berbagai pihak namun berdasarkan realitas a quo karena alasan tendensius pengembang yang didapati banyak bukti adanya tindakan kesewenang-wenangan penguasa dan pengusaha (oligarkis) dalam memberikan kompensasi (ganti rugi) pelepasan hak, sehingga high risk bagi kesejahteraan ekonomi mereka mayarakat, selain tidak populer secara politik hukum, karena justru menyakitkan, maka ber-implementasi chaotic, dan bisa menjalar ke pemukiman warga PIK.1 yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan projek PIK 2.

Terlebih Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan, “tengah mengkaji ulang dikeluarkannya rekomendasi terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atas proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Jakarta Utara,” dan termasuk apakah berdampak kerusakan pada eko sistim alam dan lingkungan hidup , karena PSN produk kebijakan Jokowi ini, ternyata terdapat 1500 ha hutan lindung yang mesti tetap dilestarikan, sehingga serius butuh kajian intensif termasuk apakah dampaknya akan berbenturan dengan PSN yang menjadi fokus Presiden Ke-8 RI yaitu agenda mendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi dan program Giant Sea Wall untuk Pantai Utara Jakarta dan batasan sekitarnya, sampai dengan Gresik untuk mengamankan dari resiko banjir di Pulau Jawa.

Oleh karenanya, andai gejolak aksi penolakan dari warga Banten tak surut, _akan berdampak negatif bagi pinjaman Aguan cs selain munculnya tuntutan akibat peristiwa hukum, dan otomatis berdampak kepada pihak perbankan,_ dan yang nyata sudah terkuak (temuan maladministrasi) tentu mewajibkan pihak perbankan mengacu pada *_Asas Kehati-Hatian atau prudential principle_* terlebih munculnya berbagai gejolak gejala-gejala sosiologis-antropologis (manusia dan budaya) dengan imbas politik hukum dari gejala antusias manisfestasi gerakan moral dari masyarakat Banten sebelah pantau utara (Kabupaten Tangerang dan Tanara (Serang) atau masyarakat yang bakal menjadi “korban PIK 2 Aguan Cs (oligarkis)” yang berkesan kuat manipulatif

Manipulatif dimaksudkan adalah dalam bentuk berbagai temuan adanya proses penggelapan data dan perilaku yang tendensius intimidasi untuk proses ganti rugi pelepasan hak dan atau disertai kebohongan publik; maka diyakini pinjaman pembiayaan kredit untuk pembangunan PIK 2 bakal bermasalah, terlebih andai tanah objek PIK 2 sebagai salah satu unsur jaminan pengembang, karena sejak awal notoire feiten (sepengetahuan umum) sudah menunjukan tanda-tanda bakal menjadi objek pokok perkara (pidana pemalsuan administratif negara yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara dan perdata PMH yang menimbulkan kerugian dan atau objek perdata TUN) sehingga objek PIK 2 yanag terkontaminasi perkara, tidak layak disertakan sebagai sebuah objek borg.

MAKA OLEH KARENANYA PINJAMAN PENDANAAN KONGLOMERAT AGUAN CS. YAKIN AKAN DITOLAK OLEH PEMIMPIN NEGARA ASING (SINGAPUR DAN RRC) DAN SELURUH BANK ASING MAUPUN BANK YANG ADA DITANAH AIR BAIK BANK PEMERINTAH atau pun BANK SWASTA KARENA HIGH RISK.

Penulis :Damai Hari Lubis,Pengamat Hukum & Poltik Mujahid 212.

MoneyTalk,Jakarta – Fairuz Rahman mengatakan akhir-akhir ini ada berita yang sangat-sangat mengejutkan yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah berfikir bahwa cerita semacam ini akan muncul ke media. Tapi faktanya hari ini menurut banyak orang salah seorang anggota 9 naga yaitu Aguan atau boss Agung Sedayu menceritakan sisi-sisi asli terkait pembangunan “Aguan Ungkap Berinvestasi di IKN untuk Selamatkan Wajah Jokowi, Warganet: Satu Persatu Kebohongan Mulyono Terungkap”, karena Aguan ini ingin memimpin proyek pembangunan IKN dengan 12 orang pengusaha lainnya dan kemudian membuat konsorsium nusantara dengan anggaran sekitar 20 triliun untuk ikut membaginya proyek IKN. Hal itu disampaikan di media sosial Snack Video dengan tema “Salah satu 9 Naga Mulai Melawan Mulyono”

Lanjutnya, Aguan juga menceritakan terkait hotel Nusantara yang sangat kilat sangat cepat sekali yang ternyata proyek pembangunan ini dibiayai oleh mekanisme patungan.

Jadi mereka dengan 12 orang lainnya yakni salah satunya proyek Aguan ini patungan sekitar 50 miliar rupiah. Muruar Sirait juga ikut makanya kemudian di beberapa kesempatan ketika mereka ke IKN ada Maruar Sirait di sekeliling mereka, karena ikut patungan 50 miliar bersama para naga ini.

Itulah yang kemudian membuat hotel Nusantara cepat selesai karena mereka melaksanakan sistem patungan. Jadi kalau orang lain seperti kita patungan paling juga cuma 50 ribu rupiah.

Patungan para pengusaha top itu patungan 50 miliar per orang sampai terkumpul setengah triliun. Itu yang membuat sangat cepat pembangunan hotel Nusantara, cepat luar biasa seolah-olah IKN bergerak cepat sekali karena dibalik kecepatan pembangunan tersebut ada cerita-cerita yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. ternyata anggota para ngusaha ini

Ternyata para pengusaha top dan termasuk 9 naga itu, mereka berinvestasi di IKN itu diperintah Jokowi. Jadi mereka berinvestasi untuk menyelamatkan muka Jokowi “Aguan Akui Perannya Dalam Ground Breaking Untuk Selamatkan Wajah Jokowi” yang pada waktu itu Presiden Jokowi sebagai Presiden RI.

Katanya mereka berinvestasi bukan karena tertarik, ada peluang usaha yang hasilnya bagus, bukan karena adanya potensi tetapi karena diperintah Jokowi. Jadi tidak seperti yang diklaim Jokowi pada waktu itu proyek yang sangat menarik para investor di dalam dan luar negeri. Sebelumnya Jokowi mengklaim investor dari luar negeri sudah antri 472 mau berinvestasi di IKN. Dan ternyata sekarang dibongkar Aguan bohong semua.

Menurut Aguan salah satu investor yang menurut sebagian besar masyarakat anggota 9 Naga, kemudian mengatakan bahwa berinvestasi di IKN itu perintah Jokowi supaya Jokowi ga malu, untuk menyelamatkan muka Jokowi

Kalau memang mereka mau berinvestasi kan harus ada SOP dengan hitung-hitungannya tetapi ini berinvestasi karena diperintah Jokowi.

Kata Fairuz Rahman ini sesuai dengan cerita kawan saya pengusaha lumayan besar tapi bukan bagian dari 9 naga, dia mengatakan bahwa para pengusaha top dan 9 naga itu diperintah Jokowi untuk berinvestasi di IKN. Dan menurut saya berinvestasi di sana tidak nampak bakal ada keuntungan. Saya ga bisa diperintah untuk ikut berinvestasi, saya ngga punya dosa, tidak punya terlibat proyek-proyek pembangunan dengan pemerintah. Usaha saya jalankan biasa saja tidak terlibat dengan pemerintah sehingga tidak terikat dengan keharusan nurut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi tidak termasuk yang direkan, yang ditelan itu pengusaha-pengusaha yang terlibat dengan proyek-proyek pembangunan pemerintah.

Fariz Rahma mengemukakan Aguan mengeluarkan pernyataan seperti pengusaha tadi ketika wawancara dengan Tempo tentu ada bagian-bagian yang tidak boleh diceritakan semua, ada off the recordnya. Mungkin nanti ke depan akan muncul cerita-cerita seperti yang sekarang sedang diangkat yaitu atas perintah Jokowi.

“Karena hari ini cerita yang diungkap penguasa top dan 9 naga yang diperintah, disuruh Jokowi untuk berinvestasi di IKN sebelumnya tidak pernah diduga akan muncul meskipun ada info selentingan soal diperintah, disuruh bahkan ada ancaman,” terang Fairuz Rahman.

“Mereka diperintah Jokowi untuk berinvestasi itu untuk memancing investor dari negara-negara luar. Jadi mereka diperintah berinvesi itu dijadikan kelinci percobaan untuk pancingan supaya investor asing masuk ke IKN. Dan sampai hari ini belum ada negara asing yang terpancing , belum ada investor asing secara konkret untuk berinvesti di IKN untuk pembangunan rumah sakit misalnya,” tambahnya

Kalau baca apa yang diklaim Jokowi kata Fairuz Rahman, Jokowi klaim ada ratusan investor asing yang sudah mengantri ternyata hanya omong kosong belaka. Dan itu sengaja disetting untuk terlihat seolah-olah diminati investor padahal itu disuruh Jokowi.

“Dan menurut Aguan ketika dia harus memimpin investor mengerjakan beberapa proyek diminta Jokowi untuk 9 bulan selesai,” ucapnya

“Maka wajar IKN terlihat dipaksakan sekali seolah-olah meraka bekerja untuk IKN ini 25 jam sehari, bukan 24 jam lagi,” imbuhnya.

Aguan mengakui telah bekerja babak belur. Jadi para naga ini dibikin babak belur oleh tukang kayu. Naga kalah oleh tukang kayu itu bagaimana?

Mungkin apa yang dibuka oleh Aguan sebenarnya tidak mau membuka keburukan IKN, ini hanya cerita bagi dia. Tetapi bagi kami rakyat merupakan wajah asli IKN baru diketahui hari ini.

Fairuz Rahman mengatakan Aguan baru bicara sekarang mungkin karena Jokowi sudah melemah, sudah tidak jadi Presiden dan posisi politiknya sudah tidak kuat, partai dimana-mana sudah tidak diterima. Dan belum ada yang kongkret menggaet atau menyerahkan posisi ketua Partai ke Jokowi.

Lanjutnya, sebagaimana juga dengan investor tidak kongkret. Mungkin mwnurit Aguan dan 9 naga ini Jokowi bukan Presiden lagi. Mungkin mereka sudah punya jaminan dari Presiden yang baru. Sehingga sudah tidak takut lagi kepada Jokowi, tidak perlu lagi ditekan-tekan Jokowi. Jadi bebas mengungkap cerita-cerita lama mereka atau cerita-cerita lain berikutnya.

Mungkin sekarang hanya baru Aguan saja yang bicara ungkap cerita kepalsuan Jokowi ketika memimpin negara Indonesia. Mungkin nanti berikutnya yang lain akan ungkap kepalsuan-keplasuan Jokowi.

Dan nampak Jokowi sudah sangat sulit untuk mendapatkan kembali seperti apa yang selama ini dia bisa lakukan semaunya. Jokowi sulit mendapatkan back up politik sehingga dia sedikit-sedikit menemui Pak Presiden Prabowo sehingga harus jugan menemui Muzani. Jokowi sibuk usaha mencari perlindungan dari kekuasaan.

Situasi Jokowi sudah tidak kondusif, bagaimana seorang Aguan bisa berani bicara seperti yang diungkap di publik, ini menunjukkan Jokowi sudah lemah sehingga pengusaha tidak perlu nunduk-nunduk lagi, tidak takut lagi dengan Jolowi.

Kalau pengusaha-pengusaha top, 9 Naga sudah bicara kepalsuan Jokowi diperkirakan nanti para politisi yang dekat dengan Jokowi akan bicara juga seperti Aguan.

Fariz Rahma menilai 9 Naga diyakini masyarakat seperti yang nampak sulit dibuktikan kebenarannya dari 9 Naga itu seperti yang nampak namun sebenarnya menang ada 9 Naga itu.

Nah kalau 9 Naga saja atau pengusaha-pengusaha top bisa diperintah, disuruh atau ditekan untuk berinvestasi di IKN dengan jumlah triliunan yang seharusnya tidak bisa diperintah, ditekan karena mereka ini pengusaha besar. Apalagi aparat-aparat di Istana yang memang dilantik oleh Jokowi mudah ditekan.

Jadi kalau kemudian muncul Parcok sesungguhnya tidak berlebihan karena pengusaha-pengusaha dan Parcok bisa diperintah Jokowi.

Meskipun saya tidak memilih Pranowonpada Pilpres namun Presiden Prabowo melakukan 300 mutasi pati ini merupakan sejarah. Ini dalam rangka Indonesia menjadi lebih baik. Beberapa TNI orang dekat Jokowi dimutasi Presiden Prabowo dan mutasinya ga tangung-tanggung.

Hal itu kata Fairuz Rahman mungkin ini juga bisa merupakan pesan kepada Aguan Cs dan pihak-pihak lain bahwa pengaruh Jokowi sudah selesai. Jadi kalau Aguan sekarang ini bicara ke publik maka tidak dikhawatirkan lagi. Kalau bisa Aguan bicara melalui video, tidak hanya wawancara yang tentunya ada bagian-bagian off the recordnya. (NZ)

MoneyTalk,Jakarta – Para Kolonel Purnawirawan dan Tokoh Masyarakat menggugat Sugiyanto Kusuma alias Aguan, Anthoni Salim, Joko Widodo,Airlangga Hartarto, Drs.H.Surta Wijaya dan H.Maskota HJS,SE serta PANI (PT.Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, dan PT.Kukuh Mandiri Lestari.

Sedangkan tokoh tokoh masyarakat dari Penggugat adalah Menuk Wulandari A, Edy Mulyadi, H.M. Rizal Fadillah, SH.Ida Nurhaida Kusdianti, Hilda Melvinawati, R.Rachmadi, Harlita Juliastuti K, Sandrawati, Suyant, Ida Saidah, Tuti Surtiati, Kolonel TNI (Purn) Sugeng Waras, Kolonel TNI (Purn) Muh Nur Saman,SE, MSI, Kolonel TNI (Purn) Didi Rohendi, Kolonel TNI (Purn) Achmad Romzan, Kolonel TNI (Purn) Rochmad Suhadji,SH, Kolonel TNI (Purn) Drg Drajat Mulya H.F, Kolonel TNI (Purn) Iwan Barli Setiawan, Kolonel TNI (Purn) Alan Sahari Harahap, dan Brigjen TNI (Purn) R. Kun Priyambodo.

Dan Tujuan Gugatan ini adalah Menghentikan Proyek PIK2 yang merampas tanah dan menyengsarakan rakyat, ujar Koordinator Advokat  TA-MORPTR-PIK2 atau Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat di PIK – 2

Tujuan gugatan yang lain,tidak ingin ada otoritas ‘Negara Dalam Negara’, yang ingin terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, membela masyarakat lemah dan melawan segala bentuk kezaliman, lanjut Ahmad Khozinudin, S.H.

Dan gugatan kepada kasus PIK2 ini sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan perkara NOMOR : 754/Pdt.G/2024/PN, tanggal 29 November 2024, pungkasnya.

MoneyTalk,Jakarta – Alhamdulilah, pada Kamis, kemarin (28/11) penulis bersama sejumlah tokoh bisa menghadiri undangan dari Ormas Gerakan Rakyat Tangerang Kompak (GERTAK). Acara diadakan, rangka menyampaikan pandangan dan deklarasi bersama, dengan tema : “Tolak PIK 2 Dan Cabut Status PSN”.

Acara diadakan Ba’da ashar s/d Selesai. Bertempat di RM Bale Kita Desa Sukasari Kecamatan Rajeg, Tangerang. Acara dihadiri kolaborasi tokoh nasional bersama tokoh dan warga setempat.

Dalam agenda hadir Bang Jumhur Hidayat, Daeng Wahidin, Bang Edy Mulyadi, Bang Said Didu, Mbak Nartik, Mayjen TNI (purn) Soenarko, H. Makmun Muzaki, dll. Setelah acara selesai makan, Pak H. Makmun Muzaki meminta penulis membuat artikel dengan judul “TERIMA KASIH AGUAN, TELAH MENYATUKAN PERJUANGAN RAKYAT”.

Ungkapan ‘Terima Kasih Aguan’, maksudnya bermakna Majazi. Karena kezaliman Aguan atau Sugiyanto Kusuma di Proyek PIK2, telah mendorong para tokoh dan rakyat bersatu, menyadari kezaliman dan berjuang untuk melawan. Jadi, disitu makna ungkapan ‘Terima Kasih Aguan’, yang dimaksud. Mbak Nartik juga menyampaikan hal serupa, bahwa kita semestinya berterima kasih kepada Aguan.

Namun, sebagai judul artikel ulasan, penulis lebih memilih statemen Bang Jumhur Hidayat dalam sambutannya. Ya, ungkapan ‘BANTEN UNTUK INDONESIA’, yang maksudnya perjuangan dan perlawanan PSN di Banten akan memantik perlawanan PSN lainnya di seluruh Indonesia yang bermasalah.

Penulis sendiri, berulangkali menyampaikan bahwa PSN adalah proyek perempasan tanah rakyat dengan memanfaatkan kekuasaan, untuk menyediakan lapak bisnis para oligarki. Silahkan cek saja, daftar PSN se Indonesia, dan korporasi siapa yang paling diuntungkan.

Untuk PSN PIK-2, saat penyampaian pandangan Pak H. Makmun Muzaki menjelaskan secara gamblang, bagaimana proses pemiskinan rakyat, melalui pengusiran rakyat dari kampung halamannya. Tanan dibebaskan hanya 30 ribu sampai 50 ribu, lalu perumahan disekitar sudah seharga 300 juta sampai 4000 juta. Bagaimana tidak terusir?

Apalagi untuk proyek PIK2, harga tanah kapling dari pembebasan yang modal hanya 30 sampai 50 ribu perak dari pemilik tanah, akan dijual menjadi 30 sampai 35 juta. Sampai unta masuk ke lobang harum, dipastikan seluruh rakyat yang tanahnya tergusur, tidak akan mampu membeli tanah, apalagi rumah, di kawasan PIK2.

Dalam berbagai diskusi, didapat informasi bahkan ada tanah yang langsung ditimbun tidak dibayar. Sungai ditimbun, merusak irigasi dan sanitasi air tambak. Dan banyak berbagai kezaliman lainnya yang ditimbulkan proyek PIK2 milik Aguan.

Bang Said Didu kembali menegaskan sejumlah kritik, yang selama ini hanya dibantah oleh buzer. Bantahan pun, tidak ke substansi kritik, seperti soal perampasan tanah rakyat. Penjelasan Pak H. Makmun Muzaki, mengkonfirmasi seluruh video kritik yang dibuat Bang Said Didu faktual, ada faktanya, ada datanya, bukan opini apalagi hanya asumsi atau persepsi.

Bang Edy Mulyadi, seperti biasa. Juga menyampaikan kritiknya pada proyek PSN PIK-2 ini, dengan mengutip luas PSN hanya 1.755 Ha. Tapi faktanya pembebasan berdalih PSN, dilakukan oleh korporasinya Aguan sampai ke 10 Kecamatan. Bahkan, 1 kecamatan masuk di Kabupaten Serang (Tanara).

Mayjen TNI (purn) Soenarko, membakar semangat warga. Agar jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berjuang membela hak. Mantan Danjen Kopasus ini, seolah ingin menegaskan dirinya ‘siap pasang badan’ untuk membela rakyat.

Diakhir acara, pembacaan deklarasi oleh Nurdin Baceng. Pembacaan didampingi sejumlah warga, dan penulis juga ikut mendampingi.

Saat diberi kesempatan menyampaikan pandangan, penulis sampaikan bahwa saat ini penulis bersama “TIM ADVOKASI MELAWAN OLIGARKI RAKUS

PERAMPAS TANAH RAKYAT DI PIK 2 (TA-MORPTR-PIK2), sedang mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menggugat proyek PIK2.

Sejumlah pihak kami gugat, dari Aguan, Anthoni Salim, PANI, PT Kukuh, Jokowi, Airlangga, Maskota hingga Surta Wijaya. Gugatan sudah didaftarkan, tinggal menunggu nomor perkara dari pengadilan.

Lelah rasanya, namun karena lillah, menjadi bahagia rasanya batin penulis. Sebelum ke acara, penulis juga sempat ke White House, untuk menghadiri undangan Bang Marwan Batubara dan Bang Syafril Sofyan dari Petisi 100. Sejumlah tokoh juga banyak yang hadir. Ada Refly Harun, Musli Umar, Memet Hakim, dll.

Saat penulis sampai dirumah sekitar pukul 21.30, penulis masih terngiang nasehat H Zaki, yang dikutip dari ayat Al Qur’an. Ya, Khairun nas, anfa’uhum linnas. Sebaik manusia, adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

Semoga ikhtiar penulis, juga rekan sejawat Advokat yang turut mengadvokasi kasus ini dapat memberikan manfaat bagi umat, khususnya bagi korban kezaliman perampasan tanah rakyat di Banten. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan dan kemenangan. Sebab, asas kenangan adalah pertolongan Allah SWT, bukan karena jumlah, kekuatan, atau kehebatan.

Karena itu, penting untuk selalu meluruskan niat. Aktivitas advokasi publik ini, yang dalam bahasa agama disebut ‘tabanni Mashalih Ummat’, benar-benar ditujukan hanya untuk meraih ridlo Allah SWT semata. [].

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.