16 November 2026

Alexander Marwata

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berada di tengah pusaran kontroversi. Setelah skandal yang melibatkan mantan Ketua KPK Firli Bahuri, kini giliran Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang disorot terkait pertemuannya dengan Eko Darmanto.

Eko Darmanto adalah mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, yang kemudian menjadi tersangka korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Desember 2023. Pertemuan tersebut dinilai banyak pihak sebagai konflik kepentingan. Hal ini memperkuat anggapan publik bahwa KPK mulai menyerupai “sarang penyamun.”

Kasus Alexander Marwata mencuat ke publik setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Maret 2024. Pertemuan yang terjadi pada Maret 2023 ini menjadi sorotan karena Eko Darmanto saat itu sudah berada dalam radar KPK. Banyak yang menilai bahwa Marwata, sebagai salah satu pimpinan KPK, tidak seharusnya bertemu dengan pihak yang sedang diperiksa oleh lembaga yang ia pimpin. Hingga kini, sedikitnya 17 saksi telah diperiksa terkait kasus ini, sementara publik menunggu kelanjutan penyelidikan oleh kepolisian.

Sebelum kasus Marwata, KPK sudah lebih dahulu diguncang oleh skandal yang melibatkan Firli Bahuri. Firli, saat menjabat sebagai Ketua KPK, diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Firli dinyatakan sebagai tersangka pada November 2023, namun hingga kini, proses hukum terhadapnya berjalan lambat. Ada kekhawatiran bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh pengaruh “esprit de corps” dari kepolisian, mengingat Firli merupakan mantan perwira tinggi Polri.

Bukan hanya Firli dan Marwata, pimpinan KPK periode 2019-2024 hampir semuanya terlibat dalam kontroversi. Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK, baru-baru ini dijatuhi sanksi pemotongan gaji setelah dinyatakan melanggar kode etik karena membantu mutasi seorang ASN. Wakil Ketua lainnya, Johanis Tanak, juga sempat dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena terlibat komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara dengan KPK di Kementerian ESDM, meski pada akhirnya diputus bebas. Lili Pintauli Siregar, yang sebelumnya juga menjabat Wakil Ketua KPK, mengundurkan diri setelah diduga menerima gratifikasi berupa tiket dan akomodasi untuk menonton MotoGP di Mandalika.

Komentar Alexander Marwata dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI semakin menambah keresahan. Marwata menyatakan bahwa publik tidak bisa berharap terlalu banyak pada KPK dalam pemberantasan korupsi, karena hal tersebut bergantung pada kemauan politik Presiden. Pernyataan ini memicu kecurigaan bahwa KPK sedang digembosi dari dalam. Apalagi, UU No 19 Tahun 2019 yang merevisi UU KPK dinilai melemahkan kewenangan lembaga tersebut, sebuah langkah yang mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi.

Serangkaian masalah yang melibatkan pimpinan KPK ini memperkuat anggapan bahwa lembaga antirasuah ini tengah berada dalam krisis kepercayaan. Publik semakin skeptis dengan kemampuan KPK untuk menjalankan tugasnya secara independen dan bersih. Kasus Firli yang tak kunjung tuntas, serta laporan terbaru mengenai Alexander Marwata, semakin menegaskan bahwa KPK berada di titik kritis.

Apakah KPK dapat kembali menjadi lembaga yang dipercaya dalam memberantas korupsi? Atau akankah para pimpinan KPK yang bermasalah ini terus menggerogoti dari dalam, seperti halnya nakhoda yang melubangi kapal yang ia pimpin? Yang pasti, harapan publik kini terletak pada tindakan tegas dan transparansi, baik dari kepolisian maupun Dewan Pengawas KPK, dalam mengusut tuntas berbagai skandal ini.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa estimasi kerugian masyarakat akibat kasus fraud di sektor kesehatan mencapai Rp.20 triliun.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa angka ini menggambarkan besarnya dampak korupsi terhadap pelayanan kesehatan yang seharusnya dinikmati masyarakat. Menurutnya, masih banyak kasus serupa di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang belum terungkap.

“Fraud di bidang kesehatan ini berdampak langsung pada masyarakat, terutama mereka yang sangat bergantung pada layanan kesehatan publik. Estimasi kerugian mencapai Rp.20 triliun, dan ini baru sebagian yang terungkap. Banyak kasus lain di rumah sakit yang masih dalam penyelidikan,” kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/09/2024).

Alexander menegaskan bahwa korupsi di sektor kesehatan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak-hak dasar masyarakat, khususnya dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dan menyebut, modus operandi dalam kasus fraud ini sangat beragam, mulai dari mark-up pengadaan obat, penyalahgunaan dana BPJS, hingga manipulasi data klaim rumah sakit.

“Korupsi di bidang kesehatan ini berimplikasi serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pelayanan yang buruk akibat korupsi di rumah sakit atau puskesmas dapat menyebabkan penderitaan bahkan kematian yang seharusnya bisa dicegah,” jelasnya.

KPK berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan, terutama terkait penggunaan anggaran negara. KPK juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengaudit penggunaan dana di rumah sakit dan institusi kesehatan lainnya.

Selain kasus fraud di rumah sakit, sektor kesehatan kembali menjadi sorotan dengan terungkapnya kasus korupsi di PT Indofarma, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang farmasi. KPK menetapkan beberapa pejabat PT Indofarma sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp371 miliar.

Alexander Marwata menjelaskan bahwa korupsi di PT Indofarma melibatkan penggelembungan harga dan pemberian komisi kepada pihak tertentu agar memenangkan proyek pengadaan obat dan alat kesehatan. Praktik ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengurangi akses masyarakat terhadap produk kesehatan dengan harga yang wajar.

“Kami menemukan adanya praktik manipulasi dan mark-up harga dalam pengadaan barang di PT Indofarma. Ini menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor kesehatan yang perlu dibenahi secara sistemik,” ujar Alexander.

KPK terus berupaya memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kesehatan. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas dan penegak hukum lainnya untuk mempercepat penanganan kasus. Alexander juga menyebut pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di sekitar mereka.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Dengan adanya laporan dan informasi dari publik, kami bisa lebih cepat mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang terjadi di layanan publik seperti kesehatan,” kata Alexander.

KPK juga mendorong penguatan sistem akuntabilitas di rumah sakit dan institusi kesehatan lainnya, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa serta pelayanan kepada pasien. Digitalisasi dan transparansi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi celah-celah korupsi yang masih sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Kasus-kasus korupsi yang terungkap di sektor kesehatan menunjukkan bahwa praktik-praktik curang masih menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan disalahgunakan, dampaknya sangat nyata dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada pelayanan kesehatan publik.

Alexander Marwata mengingatkan bahwa korupsi di sektor kesehatan bukan hanya soal kerugian finansial, tetapi juga soal nyawa. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus ini akan terus menjadi prioritas KPK demi memastikan pelayanan kesehatan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap dampak korupsi di sektor kesehatan. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal hak hidup masyarakat yang harus dilindungi. KPK akan terus bekerja keras untuk memberantas korupsi, tidak peduli di sektor manapun, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Alexander.

Dengan estimasi kerugian mencapai Rp20 triliun, sektor kesehatan di Indonesia memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidiknya terkait dugaan penggunaan jet pribadi untuk perjalanan ke luar negeri.

Dugaan ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya gratifikasi, meskipun Kaesang bukanlah penyelenggara negara.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, memberikan pembelaan kepada Kaesang.

Ace menegaskan bahwa Kaesang tidak terikat dengan peraturan yang berlaku untuk pejabat publik karena ia bukanlah seorang penyelenggara negara.

“Kaesang bukan penyelenggara negara, sehingga aturan tentang gratifikasi tidak berlaku padanya,”  tegas Ace.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa keberadaan Kaesang saat ini tidak diketahui.

Hal ini menambah ketegangan dan spekulasi lebih lanjut mengenai kasus ini. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa meskipun Kaesang bukan pejabat negara, penerimaan fasilitas tertentu tetap perlu diselidiki jika ada indikasi keterkaitannya dengan penyelenggaraan negara.

“Kami tetap akan memverifikasi fakta-fakta terkait dugaan gratifikasi ini. Tidak jarang gratifikasi diberikan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat,” ujar Alexander.

KPK berkomitmen untuk menelusuri kasus ini dengan cermat, mengingat potensi keterkaitan antara penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dengan penyelenggaraan negara. Penyidikan terus berlanjut, sementara publik menanti klarifikasi resmi dari pihak terkait, terutama mengenai keberadaan Kaesang yang saat ini belum diketahui.(c@kra)