ASEAN Archives -

Demi Integritas Demokrasi terkait Kontroversi Ijazah Jokowi, Wilson Lalengke Kirim Surat Terbuka ke UNESCO dan ASEAN IMG-20251118-WA0060

Demi Integritas Demokrasi terkait Kontroversi Ijazah Jokowi, Wilson Lalengke Kirim Surat Terbuka ke UNESCO dan ASEAN

Hedi Batubara 18 November 2025

MoneyTalk,Jakarta – Demi menjaga transparansi demokrasi dan akuntabilitas hukum, jurnalis dan aktivis hak asasi manusia Indonesia, Wilson Lalengke, mengirimkan surat terbuka berisi proposal resmi kepada United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), Association of South-East Asia Nations (ASEAN), dan anggota Parlemen Indonesia. Proposal tersebut dimaksudkan untuk mendesak pembentukan mekanisme penyelesaian kontroversi seputar dugaan ijazah palsu mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang diawasi secara internasional.

Hal itu disampaikan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, kepada jaringan media se-Indonesia dan luar negeri, melalui pernyataan pers-nya, Senin, 17 November 2025. “Saya prihatin saat mencermati penyelesaian masalah dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Sebagai pengampu mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, saya merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu agar penyelesaian kasus ini benar-benar menjunjung tinggi kebenaran berdasarkan fakta-fakta dalam rangka melahirkan keadilan yang berintegritas, bukan kemudian memunculkan kebenaran palsu dan keadilan palsu,” ungkap pria yang merupakan salah satu petisioner dalam konferensi ke-80 di Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York, Amerika Serikat, Oktober 2025 lalu itu.

Sebagaimana diketahui UNESCO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) yang mempromosikan perdamaian dan keamanan dengan mendorong kerja sama internasional di bidang pendidikan, sains, budaya, dan komunikasi. UNESCO berupaya membangun dunia yang lebih damai dengan menetapkan standar global, menghasilkan pengetahuan, dan melindungi warisan bersama, dengan tujuan menciptakan kesetaraan dan rasa hormat di antara bangsa-bangsa.

Proposal yang berjudul “Menjaga Legitimasi Demokrasi: Seruan untuk Pengawasan Internasional dalam Tuduhan Ijazah Joko Widodo” ini menguraikan kerangka kerja komprehensif yang didasarkan pada hukum internasional untuk memverifikasi keaslian ijazah akademis mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini berpendapat bahwa proses hukum dalam penyelesaian kasus itu di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, meskipun diperlukan, dapat dianggap bermuatan politis dan tidak cukup transparan untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Saya sangat prihatin atas konspirasi hukum yang terang-benderang terlihat di institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam memporses kasus dugaan ijazah palsu Jokowi itu. Juga, saya sangat menyayangkan adanya sifat dan perilaku yang jauh dari pribadi bermoral yang ditunjukan oleh para pihak, terutama pemilik ijazah yang diduga palsu, yang terkesan sengaja mempermainkan hukum bersama para pedagang hukum di Polri,” ujar Wilson Lalengke sambil menambahkan, “Oleh karena itu kita perlu membawa proses ini ke level internasional agar proses penyelesaiannya lebih transparan, independen, dan berkeadilan karena bebas dari intervensi pihak tertentu.”

Dalam proposalnya Wilson Lalengke merekomendasikan pembentukan Panel Verifikasi Independen yang terdiri dari para ahli akreditasi akademik internasional dan akademisi hukum. Panel ini akan bertugas meninjau ijazah dan dokumen terkait, serta bebas dari pengaruh politik domestik.

Untuk memastikan keadilan prosedural, proposal ini juga meminta pengamat hukum internasional—seperti perwakilan dari Komisi Hukum Internasional atau Komisi Antarpemerintah tentang Hak Asasi Manusia ASEAN—untuk memantau proses tersebut. Selain itu, proposal ini mendorong penggunaan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLAT) untuk memfasilitasi kerja sama dengan lembaga asing, khususnya untuk ijazah yang diterbitkan di luar negeri.

Wilson Lalengke selanjutnya menjelaskan bahwa usulannya didasarkan pada beberapa instrumen hukum internasional, yakni pertama: Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak atas pemeriksaan dan atau persidangan yang adil dan terbuka (the Universal Declaration of Human Rights, Article 10, guarantees the right to a fair and public hearing). Kedua adalah Konvensi Global UNESCO tentang Pengakuan Kualifikasi, yang menyediakan kerangka kerja untuk verifikasi akademik lintas batas (the UNESCO Global Convention provides a framework for academic verification across borders). Juga, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum (the ASEAN Human Rights Declaration upholds transparency and accountability).

Inisiatif Lalengke telah memicu diskusi di antara para akademisi hukum, kelompok masyarakat sipil, dan pengamat regional. Dengan mengajukan proposal tersebut kepada UNESCO dan ASEAN, ia bertujuan untuk mengangkat isu ini melampaui batas negara dan mendorong peran publik regional untuk menyelesaikan sengketa hukum tingkat tinggi dengan integritas internasional.

Seiring kasus ini terus berkembang, komunitas internasional akan mengamati dengan saksama apakah Indonesia dapat memanfaatkan momen ini untuk memperkuat fondasi demokrasinya atau berisiko semakin terkikisnya kepercayaan publik.

Transformasi Laut Cina Selatan: Pusat Kerja Sama Ekonomi

Hedi Batubara 25 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Geopolitik dunia sedang mengalami transformasi yang signifikan. Pergeseran kekuatan dari dominasi unipolar ke multipolar ditandai dengan meningkatnya peran negara-negara berkembang, termasuk Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara. Di tengah dinamika ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran kunci dalam menciptakan stabilitas dan kemakmuran di kawasan, terutama dengan menerapkan pendekatan realisme ofensif seperti yang dikemukakan oleh John Mearsheimer. Pendekatan ini, yang berakar pada pemahaman akan kecenderungan negara untuk terus memperkuat posisinya di dunia yang anarkis, dapat membantu Indonesia untuk mengoptimalkan posisinya di kawasan, khususnya dalam konteks Laut Cina Selatan.

Geopolitik Dunia: Tren dan Tantangan

Sejak akhir Perang Dingin, tatanan geopolitik dunia berangsur-angsur berubah dari unipolar, yang didominasi oleh Amerika Serikat, menuju multipolar. Kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok, sebagai pemain utama dalam sistem internasional, terus tumbuh dengan pesat, menjadikannya kekuatan besar yang sulit diabaikan. Di sisi lain, muncul kekuatan lain seperti India, Brasil, dan negara-negara Uni Eropa yang berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya. Tren multipolar ini memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi dan politik dunia tidak lagi terkonsentrasi pada satu kekuatan besar, tetapi terbagi dalam berbagai pusat kekuatan.

Di tengah ketidakpastian ini, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kawasan ini tidak hanya menjadi medan kompetisi antara kekuatan-kekuatan besar, tetapi juga bisa mencapai stabilitas dan kemakmuran. Stabilitas kawasan, yang dicapai melalui kerja sama dan diplomasi yang cermat, merupakan prasyarat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, memiliki posisi strategis untuk memimpin upaya kolektif di kawasan ini, terutama dalam hal menjaga stabilitas di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar. Namun, untuk mencapai kemakmuran tersebut, Indonesia harus memprioritaskan stabilitas kawasan dan menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer, sambil tetap mempertahankan kekuatan diplomasi dan militer yang cukup untuk mempertahankan kepentingan nasional.

Menciptakan Kemakmuran Melalui Stabilitas Kawasan

Kunci kemakmuran kawasan adalah stabilitas. Stabilitas hanya bisa dicapai melalui kebijakan luar negeri yang konsisten, diplomasi yang kuat, dan, jika diperlukan, sikap defensif yang jelas. Pendekatan realisme ofensif, yang dikemukakan oleh Mearsheimer, memberikan pandangan yang relevan tentang bagaimana negara-negara di kawasan dapat menegosiasikan posisi mereka untuk mencapai keseimbangan kekuatan yang menguntungkan, sambil tetap menghindari konflik bersenjata.

Mearsheimer berargumen bahwa negara selalu mencari kekuatan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka di lingkungan internasional yang anarkis. Menurut realisme ofensif, negara tidak hanya perlu mempertahankan diri, tetapi juga harus aktif berusaha memperluas pengaruh mereka untuk meminimalkan ancaman dari negara lain. Dalam konteks Asia Tenggara, ini berarti bahwa Indonesia perlu mengadopsi sikap yang lebih aktif dalam membangun aliansi dan memperkuat kapasitas pertahanannya guna menjamin stabilitas kawasan. Hal ini bukan untuk tujuan ekspansionis, tetapi untuk memastikan bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tidak mudah didikte oleh kekuatan eksternal.

Stabilitas kawasan tidak hanya bergantung pada kemampuan diplomasi, tetapi juga pada penciptaan mekanisme kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Misalnya, inisiatif seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan berbagai mekanisme kerja sama ekonomi ASEAN dapat menjadi platform untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini memiliki kepentingan bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Dengan menciptakan interdependensi ekonomi yang lebih dalam, negara-negara di kawasan dapat membatasi kemungkinan konflik militer karena setiap bentuk ketidakstabilan akan merugikan ekonomi semua pihak yang terlibat.

Realisme Konflik di Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan adalah salah satu contoh nyata di mana pendekatan realisme ofensif dapat diaplikasikan. Kawasan ini menjadi titik panas geopolitik karena klaim teritorial yang tumpang tindih antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN, termasuk Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Bagi Indonesia, meskipun secara langsung tidak terlibat dalam klaim teritorial di Laut Cina Selatan, keamanan di kawasan ini sangat penting karena berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia.

Mearsheimer, dengan pendekatan realisme ofensifnya, mungkin akan menyarankan Indonesia untuk mempertahankan postur pertahanan yang kuat dan meningkatkan kapabilitas militernya, terutama dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Namun, alih-alih meningkatkan potensi konflik dengan memamerkan kekuatan militer, pendekatan yang lebih strategis adalah dengan menggunakan kekuatan tersebut sebagai alat untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia di meja perundingan.

Realisme ofensif mengakui bahwa setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan kekuatannya, dan Indonesia dapat menggunakan realitas ini untuk mendorong negara-negara lain di kawasan untuk bekerja sama daripada berkonflik. Caranya adalah dengan memperkenalkan inisiatif-inisiatif kerja sama ekonomi yang menciptakan kepentingan bersama. Dengan demikian, Laut Cina Selatan dapat diubah dari kawasan yang penuh dengan ketegangan menjadi pusat kerja sama ekonomi, di mana negara-negara di kawasan memiliki insentif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.

Transformasi ini membutuhkan pendekatan yang realistis: Indonesia harus memainkan peran sebagai penengah yang tegas namun konstruktif, dengan mengadvokasi inisiatif-inisiatif ekonomi seperti pengembangan bersama sumber daya alam di kawasan yang diperebutkan. Misalnya, melalui pembentukan zona ekonomi bersama di Laut Cina Selatan, yang memungkinkan negara-negara yang bersengketa untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di kawasan tersebut, sehingga mengurangi motivasi untuk berkonflik.

Transformasi Laut Cina Selatan: Pusat Kerja Sama Ekonomi

Untuk mengubah Laut Cina Selatan menjadi pusat kerja sama ekonomi, diperlukan upaya yang konsisten dalam memperkuat institusi kawasan seperti ASEAN dan memperluas kemitraan ekonomi dengan negara-negara besar, termasuk Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Stabilitas Laut Cina Selatan tidak hanya relevan bagi keamanan regional tetapi juga bagi arus perdagangan global, mengingat sekitar sepertiga dari total perdagangan dunia melewati kawasan ini.

Mearsheimer menekankan pentingnya kekuatan untuk meminimalisasi risiko agresi dari negara lain. Dalam konteks ini, Indonesia dapat mendorong ASEAN untuk membangun kekuatan kolektif yang mampu mengimbangi Tiongkok tanpa harus terlibat dalam konflik terbuka. ASEAN dapat menjadi platform untuk memperkuat diplomasi kolektif dan memastikan bahwa tidak ada negara yang mendominasi kawasan secara sepihak. Upaya seperti Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan yang sedang dinegosiasikan antara ASEAN dan Tiongkok perlu diperkuat agar dapat menjadi kerangka kerja yang efektif untuk mengelola konflik di kawasan tersebut.

Namun, pendekatan realisme ofensif ini harus diimbangi dengan langkah-langkah ekonomi yang dapat mendorong integrasi kawasan. Misalnya, dengan mendorong investasi bersama di bidang perikanan, energi, dan pariwisata di Laut Cina Selatan. Ketika negara-negara di kawasan memiliki ketergantungan ekonomi yang lebih besar satu sama lain, motivasi untuk memulai konflik akan menurun, karena biaya yang harus ditanggung akan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat.

Dalam hal ini, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin informal ASEAN untuk mengadvokasi solusi ekonomi yang kreatif dan inovatif, seperti pembangunan infrastruktur maritim yang didanai secara kolektif oleh negara-negara ASEAN dan mitra strategis lainnya. Dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari Laut Cina Selatan dapat dinikmati oleh semua negara yang terlibat, Indonesia dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan kawasan yang lebih stabil dan sejahtera.

Realisme Ofensif dan Diplomasi Indonesia

Pendekatan realisme ofensif mendorong Indonesia untuk selalu siap mempertahankan kepentingannya di kawasan yang anarkis. Namun, dalam konteks dunia yang semakin terintegrasi, penggunaan kekuatan tidak harus selalu berarti kekuatan militer. Indonesia dapat menggunakan diplomasi ekonomi dan diplomasi publik sebagai instrumen untuk memperkuat posisinya di kawasan. Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan norma-norma regional yang mendukung stabilitas dan kerja sama.

Diplomasi ekonomi, seperti yang tercermin dalam inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok, dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Meski BRI sering kali dianggap sebagai alat geopolitik Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya, pendekatan serupa dapat diadopsi oleh Indonesia untuk menciptakan mekanisme kerja sama yang dapat memperkuat posisi ASEAN secara keseluruhan. Investasi infrastruktur yang dilakukan secara kolektif, dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kemakmuran bersama, dapat menjadi cara efektif untuk menciptakan ketergantungan ekonomi yang mendorong stabilitas kawasan.

Menuju Stabilitas dan Kemakmuran di Asia Tenggara

Geopolitik dunia yang sedang bertransisi menuju multipolaritas menawarkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Melalui pendekatan realisme ofensif, Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam menciptakan stabilitas kawasan yang pada akhirnya akan membawa pada kemakmuran ekonomi. Laut Cina Selatan, yang selama ini menjadi titik panas konflik geopolitik, dapat ditransformasi menjadi pusat kerja sama ekonomi dengan pendekatan yang menggabungkan kekuatan diplomasi, ekonomi, dan pertahanan.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, Indonesia perlu berperan sebagai pemimpin di ASEAN untuk mempromosikan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan menciptakan mekanisme diplomasi yang mencegah konflik militer. Upaya ini tidak hanya membutuhkan komitmen politik yang kuat, tetapi juga strategi yang realistis dalam menghadapi berbagai dinamika kekuatan di kawasan. Dengan demikian, stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara dapat dicapai, memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di kawasan ini.

“In international politics, it is better to be Godzilla than Bambi.” – John Mearsheimer.

Kutipan ini menggambarkan bahwa dalam dunia internasional yang anarkis, hanya negara yang kuat yang mampu bertahan dan mengamankan kepentingannya. Indonesia perlu mengambil pelajaran dari ini, bahwa untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran kawasan, posisi yang kuat di bidang diplomasi, ekonomi, dan pertahanan harus senantiasa diperjuangkan.

Relevansi pendekatan realisme ofensif dalam konteks geopolitik Asia Tenggara menegaskan bahwa kekuatan dan kerja sama adalah dua sisi mata uang yang sama. Hanya dengan memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri dan memanfaatkan diplomasi untuk memperkuat kerja sama regional, Indonesia dapat mencapai visi kemakmuran yang berkelanjutan dan stabilitas kawasan yang kokoh.

Penulis: Radhar Tribaskoro, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

Rencana Prabowo Bali Jadi New Singapura, Perlu Koordinasi dengan Tokoh Lokal

Hedi Batubara 9 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan Bali menjadi “New Singapura” menimbulkan diskusi hangat. Hal ini diungkapkan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Kepresidenan Jakarta. Konsep ini mencakup pengembangan infrastruktur, manajemen pariwisata, dan teknologi modern, dengan harapan Bali dapat menyaingi posisi strategis Singapura di kawasan ASEAN. Namun, banyak pakar menekankan pentingnya dialog dengan masyarakat Bali dan tokoh lokal agar rencana tersebut berhasil dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan antara Prabowo dan Wong, berbagai isu strategis seperti politik, pertahanan, ekonomi hijau, dan investasi dibahas. Menurut pakar hubungan internasional Tengku Areza, ini menunjukkan pentingnya hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Singapura. Singapura sebagai investor terbesar di Indonesia dan mitra dalam perdagangan internasional, memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Indonesia, termasuk Bali. Areza menekankan bahwa kerja sama ini tidak hanya strategis dari segi diplomatik, tetapi juga harus dipandang sebagai langkah menuju penguatan ekonomi regional.

Prabowo terinspirasi dari kesuksesan Singapura yang dikelola dengan efisiensi tinggi dan mampu mengubah statusnya dari negara dunia ketiga menjadi negara maju. Singapura dikenal dengan tata kelola yang baik, infrastruktur modern, dan stabilitas sosial yang kuat. Namun, untuk mengadopsi model ini, Areza mengingatkan perlunya studi kelayakan dan pendekatan yang menyeluruh.

Pakar manajemen menyoroti, mengubah Bali menjadi “New Singapura” tidak bisa dilakukan dengan pendekatan top-down semata. Dialog dengan masyarakat lokal, pemerintah provinsi, dan tokoh adat harus dilakukan untuk memastikan bahwa rencana ini didukung secara sosial dan budaya. Bali dengan kekayaan budaya dan adatnya, memiliki keunikan yang perlu dipertahankan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata.

Areza menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama adalah penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mumpuni. Bandara Ngurah Rai, sebagai salah satu titik utama masuk ke Bali, perlu ditingkatkan untuk menyamai standar Bandara Changi di Singapura. Tidak hanya itu, infrastruktur pendukung lainnya seperti transportasi, telekomunikasi, dan manajemen pariwisata juga harus diperbarui.

Selain infrastruktur, Areza menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan di sektor pariwisata sangat diperlukan. Menurutnya, jika sumber daya manusia tidak dipersiapkan dengan baik, pembangunan ini hanya akan menjadi beban tanpa hasil yang optimal.

Penting untuk memastikan bahwa pembangunan ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Bali harus tetap environmentally friendly, di mana proyek-proyek besar tidak boleh merusak lingkungan alam yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan harus menjadi bagian integral dari rencana ini. Bali, dengan sumber daya alamnya seperti gunung, sungai, dan hutan, harus diintegrasikan dengan model pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Kunci kesuksesan transformasi Bali menjadi “New Singapura” terletak pada keterlibatan masyarakat lokal. Tokoh-tokoh adat, agama, dan masyarakat harus diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Areza menegaskan bahwa tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat Bali, proyek ini hanya akan menjadi proyek yang dipaksakan dari atas, yang bisa berakhir dengan ketidakpuasan sosial.

Rencana Prabowo untuk menjadikan Bali sebagai “New Singapura” menunjukkan ambisi besar dalam memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Namun, seperti yang ditekankan oleh Areza, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan matang. Pemerintah harus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh lokal, memastikan infrastruktur dan sumber daya manusia dipersiapkan dengan baik, serta mengutamakan keberlanjutan lingkungan.

Dengan langkah-langkah yang terencana dan partisipasi semua pihak, Bali memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dan menjadi pusat pariwisata, budaya, dan ekonomi baru yang unggul di kawasan ini.(c@kra)

Harga Beras di Indonesia Mahal, Tanggapan Bapanas terhadap Pernyataan Bank Dunia

Hedi Batubara 1 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada akhir September 2024, Bank Dunia melalui Carolyn Turk, Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, menyatakan bahwa harga beras di Indonesia tercatat sebagai yang termahal di antara negara-negara ASEAN. Turk menyebutkan perbedaan harga mencapai 20% lebih tinggi dibandingkan negara tetangga, yang dikaitkan dengan kebijakan pembatasan impor beras oleh Indonesia dan kenaikan harga jual beras di pasar domestik. Meski demikian, pernyataan ini tidak diikuti dengan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan petani.

Menurut Bank Dunia, tingginya harga beras di Indonesia mencerminkan lemahnya daya saing pertanian. Meski harga beras naik, penghasilan petani masih rendah, dengan rata-rata pendapatan harian petani Indonesia berada di bawah USD 1 (sekitar Rp15.207 per hari). Kondisi ini menyebabkan sebagian besar petani berada di bawah garis kemiskinan, dengan penghasilan tahunan sekitar Rp5 juta, jauh di bawah standar kesejahteraan.

Tanggapan Bapanas, Jangan Terpancing, Ini Jebakan

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperingatkan bahwa pernyataan Bank Dunia berpotensi menjadi jebakan yang mengarahkan Indonesia untuk kembali bergantung pada impor beras. Menurut Arief, kebijakan pembatasan impor yang dilakukan Indonesia bertujuan melindungi petani lokal dan mendorong kemandirian pangan nasional.

Arief menegaskan bahwa tingginya harga beras di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang mendukung produksi domestik. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak di Indonesia untuk tidak terpancing dengan narasi Bank Dunia dan tetap fokus pada peningkatan produktivitas dalam negeri.

Menurut Arief, perbaikan yang harus dilakukan mencakup seluruh aspek pertanian, mulai dari penyediaan benih berkualitas, akses terhadap pupuk yang lebih baik, pelatihan penyuluhan pertanian, hingga penggunaan teknologi modern. Semua elemen harus bekerja sama dalam meningkatkan hasil panen dan menekan biaya produksi, sehingga harga beras bisa lebih kompetitif dan kesejahteraan petani meningkat.

Sementara pemerintah berupaya melindungi petani dengan membatasi impor beras, kebijakan ini juga berdampak pada harga beras di pasar domestik yang lebih tinggi, sehingga memberatkan konsumen. Di satu sisi, pembatasan impor dapat mendorong harga menjadi lebih stabil, terutama jika produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan pasar. Namun, di sisi lain, konsumen menghadapi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli mereka.

Bank Dunia dalam hal ini menyoroti pentingnya investasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Investasi tersebut diharapkan bisa mengurangi kerugian pasca panen, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat infrastruktur pertanian seperti pabrik pengolahan beras dengan teknologi modern. Hal ini juga diharapkan dapat membuka peluang baru untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan menurunkan harga beras di masa mendatang.

Bank Dunia juga menyarankan agar Indonesia memperkuat investasi di sektor pertanian, terutama pada bidang penelitian dan penyuluhan yang bisa meningkatkan produktivitas. Perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam dan krisis pangan global harus diantisipasi dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengolahan pasca panen dan distribusi yang efisien. Dengan memperkuat rantai pasok, Indonesia diharapkan mampu bersaing di pasar internasional tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam sektor beras bukan hanya soal harga, tetapi juga bagaimana menyeimbangkan kebutuhan melindungi petani dan menjaga harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah harus terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri, sambil mencari solusi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di sektor pertanian. Di sisi lain, keterbukaan terhadap saran dari lembaga internasional seperti Bank Dunia tetap diperlukan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi nasional agar kebijakan yang diambil tidak justru membebani petani dan konsumen di dalam negeri.(c@kra)

Makna Keketuaan ASEAN dan Lemahnya Komunikasi Publik Penyelenggaran ASEAN SUMMIT 2023 IMG_20230503_211943

Makna Keketuaan ASEAN dan Lemahnya Komunikasi Publik Penyelenggaran ASEAN SUMMIT 2023

Hedi Batubara 7 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Indonesia menjadi kali kelima memegang Keketuaan ASEAN dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” pada tahun 2023 ini.

Tema tersebut memiliki makna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia.

Perhelatan KTT ASEAN/ASEAN Summit Tahun 2023 diselenggarakan di Labuan Bajo pada 9-11 Mei mendatang

Relevansi keketuaan ASEAN akan memberikan banyak keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia membutuhkan kelancaran pasar ekonomi di regional dan Indonesia juga membutuhkan kepemimpinan di berbagai sektor seperti sektor keuangan, sektor perbankan, sektor retail, sektor energi dan sektor keamanan-diplomasi.

Empat Makna Keketuaan ASEAN 2023

Ada empat makna keketuaan ASEAN bagi Indonesia diantaranya adalah

Pertama, Sebagai negara terbesar baik dalam size ekonomi dan populuasi di regional – Indonesia berharap dapat meningkatkan pengaruh di regional ASEAN dan membuka jalan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerjasama ASEAN dan pengambilan keputusan regional.

Kedua, Peluang untuk mempromosikan kepentingan nasional – Keketuaan ASEAN akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan kepentingan nasional, misalnya dalam memperkuat kerja sama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan diplomasi.

Ketiga, Kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan regional – Selain mempromosikan kepentingan nasional, Indonesia juga dapat mempengaruhi kebijakan regional ASEAN yang lebih luas. Keketuaan ASEAN memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk berbicara dengan suara yang lebih kuat dalam isu-isu terkini sepeti soal dedolarisasi, regional payment system, termasuk yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas regional ASEAN.

Keempat, Peningkatan citra internasional – Keketuaan ASEAN memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan citra internasionalnya dalam kancah regional dan global. Indonesia memiliki kesempatan untuk memperlihatkan peran kepemimpinan dan yang lebih besar di tingkat internasional dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional.

Kurang Sosialisasi dan Elitis dalam Penyelenggaran Keketuaan ASEAN

Secara keseluruhan, keketuaan ASEAN bagi Indonesia tahun 2023 ini memiliki makna penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi kepemimpinan regional terutama adalam hal pemulihan ekonomi, keuangan dan sistem pembayaran regional, mempromosikan kepentingan nasional, mempengaruhi kebijakan regional, dan meningkatkan citra internasional.

Meskipun agenda keketuaan ASEAN sangat urgen dan penting namun masalahnya agenda keketuaan saat ini minim sosialiasi di level publik.

Dibandingkan dengan keketuaan G20, sosialisasi penyelenggaraan dan relevansi agenda keketuaan ASEAN jauh lebih sedikit dan terkesan sangat elitis dan sangat teknokratis.

Sehingga keketuaan ASEAN dimaknai sebagai selebrasi semata jauh dari keinginan kuat membantu publik Indonesia keluar dari permasalahan ekonomi dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

Untuk menghindari kesan bahwa keketuaan ASEAN adalah agenda para elit terutama elit di sektor keuangan dan penguasa energi, maka Keketuaan ASEAN harus memasukan agenda rakyat dan pelaku usaha kecil.

Dari 16 Agenda Prioritas Indonesia dalam Keketuaan Asean 2023 tidak ada yang berhubungan dengan UMKM, perluasan pasar UMKM Indonesia dalam ekspor ke kawasan ASEAN dan kemudahan pelaku usaha dalam ekspansi usaha di kawasan ASEAN.

Berikut Daftar 16 priority economic deliverables (PED) yang ditetapkan Indonesia dalam Keketuaan Asean 2023

Soal Pemulihan dan Pembangunan Kembali: Kerangka Kerja Fasilitasi Jasa ASEAN; Membina pemulihan serta memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan ekonomi; Deklarasi Para Pemimpin ASEAN tentang Penguatan Ketahanan Pangan; Penandatanganan Protokol ke-2 Mengubah Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru; Pembentukan Unit Pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia; Kerangka Kerja ASEAN untuk inisiatif berbasis proyek industri (inisiatif lintas pilar).

Soal Ekonomi Digital; Implementasi penuh e-Form D melalui ASEAN Single Window; Memajukan konektivitas pembayaran serta mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusi; Pernyataan Pemimpin untuk mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA); Regulatory Pilot Space (RPS) untuk memfasilitasi aliran data digital lintas batas untuk mengaktifkan mobil self-driving di ASEAN; Kerangka Kerja ASEAN tentang Logistik untuk Rantai Pasokan Ekonomi Digital untuk Wilayah Pedesaan (Last-Mile Delivery);

Soal Keberlanjutan: Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);Pengembangan ekosistem kendaraan listrik;Pengembangan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN (inisiatif lintas pilar); Kerangka Pembiayaan Transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau; Deklarasi Ketahanan Energi Berkelanjutan melalui interkonektivitas dan integrasi pasar.

Terkesan keketuaan ASEAN 2023 ini hanya untuk kelompok atas dari kelompok masyakat Indonesia yaitu kalangan bankir, pelaku energi biru-hijau dan pelaku teknologi dan bigdara semata. Sementara agenda masyarakat kecil, kalangan UMKM, kalangan difabel dan kaum marginal lainnya tidak mendapatkan relevansi dalam keketuaan ASEAN 2023 saat ini. (MT)

Oleh; Achmad Nur Hidayat MPP
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute

Dana Infrastruktur Tunjang KTT ASEAN Labuan Bajo, Harusnya Dialokasi untuk Sekolah Gratis Putra-Putri NTT IMG_20230503_211943

Dana Infrastruktur Tunjang KTT ASEAN Labuan Bajo, Harusnya Dialokasi untuk Sekolah Gratis Putra-Putri NTT

Hedi Batubara 3 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, harusnya pemerintah mencari tempat yang representatif tidak perlu lagi membangun berbagai macam infrastruktur. Terutama dalam penyelenggaran KTT ASEAN.

Pasalnya penyelenggaran KTT ASEAN di Labuan Bajo, ia yakini banyak pemerintah gelontorkan anggaran untuk membangun infrastruktur penunjang di sana.

Padahal, bila lokasi kegiatannya dialihkan ke kota-kota yang sudah siap, pemerintah bisa mengalihkan anggaran tersebut untuk biaya pendidikan anak putus sekolah dan kuliah gratis bagi para generasi penerus bangsa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kalau penyelenggaraannya di kota-kota yang sudah siap secara infrastruktur kan enak. Jadi APBN nya bisa alokasikan buat anak yang tak mampu. Jadi adik-adik di NTT yang kurang mampu tapi ingin kuliah dibantu pakai uang itu,” kata Jerry Massie kepada wartawan, Rabu (3/5/2023).

Menurut Jerry, justru bila anggaran banyak dikeluarkan untuk membangun sarana penunjang pelaksanaan KTT ASEAN namun di sisi lain di wilayah NTT masih banyak anak-anak tidak mampu melanjutkan studi karena terbatas biaya, maka berbalik dengan upaya memperkuat relevansi ASEAN.

Mengingat semangatnya ASEAN adalah merespon tantangan kawasan dan global, dan memperkuat posisi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, demi kemakmuran rakyat di Asia Tenggara.

“Bagaimana rakyat mau makmur kalau banyak yang putus sekolah karena tidak ada biaya? Nah ini seharusnya para pembisik presiden tahu sebelum mengajukan tempat. Mendingan uangnya buat biaya sekolah gratis dan diberi pelatihan soft skill biar ada kemampun khusus bila masuk dunia kerja,” tutup Jerry.

Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa dan Petani NTT (Gempa NTT), tolak KTT ASEAN di Labuan Bajo. Pasalnya mereka menilai putra-putri NTT lebih membutuhkan anggaran untuk revolusi pendidikan. Bukan hanya sekadar mengakomodasi antusiasme masyarakat sifatnya hanya sesaat.

“KTT Asean di Labuan Bajo otomatis menggerus banyak annggaran APBN. Khususnya untuk bangun jalan sana sini dan infrastruktuk penunjang lain.” kata Koordinator Gempa NTT Yohanes DN dalam keterangannya.

Harusnya lanjut Yohanes, KTT ASEAN digelar di wilayah yang telah maju seperti di wilayah Jawa ataupun Jakarta. Hal itu agar tidak menguras banyak anggaran APBN. Jadi anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk membiayai anak putus sekolah di NTT. Perbaiki sekolah-sekolah rusak di NTT.

Yohanes menambahkan, putra-putri NTT butuh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuliah gratis bagi mahasiswa dan jaminan lapangan kerja untuk sarjana.(MT)

Menteri PUPR Tinjau Infrastruktur Penunjang KTT ASEAN

Rafi Mukarram 28 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pekerjaan infrastruktur dan fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42.

KTT ASEAN akan dimulai 9 hingga 11 Mei 2023 mendatang di Labuan Bajo dan Tana Mori, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rangkaian kegiatan tinjauan yang dilaksanakan pada Rabu (26/4/2023) ini meliputi peninjauan Jalan Yohanes Sehadun (depan Bandara Komodo), parkir VVIP di Kantor Bupati Manggarai Barat, Puncak Waringin, jalan dan pedestrian Sp. Silvia – Sp. Binongko, Mako Polres Manggarai Barat, promenade di kawasan Marina, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tana Mori yang menjadi salah satu venue KTT ASEAN 2023.

Menteri Basuki menginstruksikan agar semua pekerjaan konstruksi, baik di Labuan Bajo maupun Tana Mori, harus dilakukan dengan metode dan kualitas yang terbaik.

“Saya minta agar terus dijaga dan ditingkatkan kualitas infrastrukturnya sesuai standar penyelenggaraan acara internasional. Jangan main-main, kualitas pekerjaan harus jadi prioritas nomor satu. Terutama pada infrastruktur jalan, segara tingkatkan kualitas aspalnya,” kata Menteri Basuki.

Selain itu, Menteri Basuki juga menegaskan agar semua pekerjaan dilakukan dengan rapi dan bersih, memperhatikan estetika dan penghijauan di setiap area venue dan koridor jalan akses KTT ASEAN. Hal ini agar lingkungan menjadi lebih asri dan tidak gersang.

“Setelah pekerjaan konstruksi selesai harus diiringi dengan pembersihan material sisa dan penyemprotan dengan air agar area konstruksi tetap rapi dan bersih. Setiap area, termasuk media jalan dan jalur pedestrian, juga harus ditanami berbagi macam tanaman seperti pohon flamboyan, sakura NTT, kelapa, dan sebagainya.” kata Menteri Basuki.

Peningkatan fasilitas penunjang di Labuan Bajo – Tana Mori dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Direktorat Jenderal Bina Marga. Peningkatan fasilitas melalui penataan kawasan dan koridor jalan ini bertujuan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan selama penyelenggaraan KTT ASEAN berlangsung.

Saat ini, progres pekerjaan peningkatan fasilitas penunjang di Kawasan Labuan Bajo sebesar 73%. Sedangkan progres pekerjaan di KEK Tana Mori saat ini mencapai sebesar 94%.

“Target penyelesaian semua pekerjaan pada awal Mei 2023, sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN berlangsung,” ujar Menteri Basuki.

Lingkup pekerjaan yang sedang dilakukan di Kawasan Labuan Bajo meliputi pembangunan Mako Polres Manggarai Barat, penataan Promenade Marina Labuan Bajo Zona 4, peningkatan kualitas lanskap koridor jalan Labuan Bajo, penataan lahan parkir VVIP kantor Bupati Manggarai Barat, penataan jalan dan trotoar Sp. Binongko – Sp.Sylvia (Jl. Waecicu), dan penataan median Jalan Yohanes Sehadun (depan Bandara Komodo).

Sedangkan pekerjaan yang dilakukan di KEK Tana Mori meliputi pembangunan Roundabout Beach Club, Shelter Dermaga, pemasangan geomat pada koridor jalan Kawasan Tana Mori, penataan bundaran pintu masuk Kawasan ITDC, dan perkuatan lereng dan stabilisasi tanaman pada ruas jalan Labuan Bajo – Tana Mori yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada 14 Maret 2023 lalu.

Kementerian PUPR juga membangun Embung Anak Munting di antara Labuan Bajo menuju Tana Mori di Desa Warloka, Kecamatan Komodo.

Embung Anak Munting memiliki kapasitas tampung 159 ribum3 dan luas genangan 4,5 hektare dengan fungsi utama untuk konservasi dan mendukung pariwisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo dalam rangka KTT ASEAN.

Indonesia Menjelma Sebagai Motor Sinergi Perdagangan Asia Pasifik pelabuhan pelindo

Indonesia Menjelma Sebagai Motor Sinergi Perdagangan Asia Pasifik

Krisna Arjun 25 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Melalui pakta Regional Comprehensive Economic Partnership, perekonomian negara-negara ASEAN dan lima negara mitranya, yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru akan semakin terintegrasi.

Sejumlah isu pertemuan menteri ekonomi antarnegara ASEAN terus dikerucutkan menuju puncak pertemuan, yakni Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42 pada 9–11 Mei 2023.

Dari pertemuan puncak, KTT ASEAN, pemimpin negara kawasan itu diharapkan bisa menghasilkan sejumlah komunike bersama. Salah satunya adalah memperkuat posisi negara-negara yang tergabung di organisasi regional tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sebagai sebuah kekuatan ekonomi, ASEAN patut diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi di masa datang. Pasalnya, dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar USD3,36 triliun, kawasan ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia.

Dalam konteks lain, posisi Indonesia pun menjadi sangat strategis. Hal ini bukan saja karena Indonesia adalah pendiri dan negara terbesar di ASEAN, namun juga karena pada 2023 juga memegang tampuk sebagai Ketua. Kondisi yang membuat negara Kawasan berharap banyak.

Peran Indonesia juga semakin sentral karena juga tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Artinya, Indonesia menjadi motor untuk menjembatani sekaligus menyinergikan implementasi pakta perdagangan Asia Pasifik tersebut.

Melalui pakta itu, perekonomian negara-negara ASEAN dan lima negara mitranya, yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, akan semakin terintegrasi.

Jika ditotal, 15 negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) memiliki PDB USD26,1 triliun. Artinya, nyaris sepertiga PDB dunia berkelindan di ASEAN dan negara mitranya.

Dengan tarif impor dan bea masuk yang lebih rendah, arus perdagangan antar 15 negara partisipan akan semakin melesat. Setelah disepakati dalam KTT ASEAN ke-37 pada 2020, Indonesia dan 12 negara partisipan lain sudah meratifikasi RCEP. Filipina akan segera menyusul di tahun ini.

Hal ini tentu berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha dan investasi lebih luas bagi korporasi maupun individu. Dalam laporan ADB (Asian Development Bank) terkait RCEP yang dipublikasikan di Mei 2022, RCEP diperkirakan bisa meningkatkan PDB kawasan sebesar USD245 miliar pada 2030.

Pakta perdagangan tersebut juga bisa menambah 2,8 juta lapangan pekerjaan. Lembaga riset ERIA, dalam laporan RCEP: Implications, Challenges, and Future Growth of East Asia and ASEAN, memproyeksikan implementasi pakta RCEP bisa meningkatkan kegiatan ekspor-impor di atas USD500 miliar pada 2035.

RCEP juga berpotensi menyumbangkan tambahan investasi segar sebesar USD490 miliar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan mengungkapkan bahwa RCEP bisa menambah nilai ekspor Indonesia sebesar USD5,01 miliar pada 2040.

Sebaliknya, jika tidak mengikuti RCEP justru bisa mengurangi ekspor. Dengan total populasi 2,2 miliar jiwa yang tersebar di 15 negara, RCEP ibarat kata adalah kue besar yang sayang untuk dilewatkan begitu saja.

Dalam konteks itu, semua pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha tentu harus terus didorong untuk memanfatkan pakta perdagangan regional itu secara optimal. Kesadaran terkait RCEP perlu dipupuk lebih dalam dan lebih luas agar pihak swasta lebih teredukasi tentang RCEP untuk bisa lebih mengoptimalkan peluang usaha di ASEAN dan Asia Pasifik.

Tak dipungkiri, banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya RCEP, salah satunya adalah tarif perdagangan yang semakin rendah.

Singapura, misalnya, telah menihilkan seluruh tarif sejak implementasi RCEP tahun lalu. Sedangkan Vietnam, dengan pendapatan per kapita lebih rendah dan konektivitas yang belum sebaik Singapura, akan ikut menurunkan tarif secara bertahap dalam 25 tahun ke depan.

Hal ini sejalan dengan semangat kekeluargaan ASEAN serta menyesuaikan kondisi masing-masing negara anggota. Jangan sampai pakta perdagangan seperti RCEP malah merugikan negara yang masih berkembang.

Maka tentu menjadi saat yang tepat bagi korporasi untuk mempelajari RCEP lebih dalam agar bisa mengambil peluang yang semakin terbuka, karena Asia Pasifik adalah masa depan ekonomi dunia.

Ini Daftar PDB Negara ASEAN

Farah Akhmad 22 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Indonesia berhasil meraih peringkat pertama negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) saat ini. PDB yang dihasilkan Indonesia diperkirakan mencakup sepertiga total PDB ASEAN.

Adapun PDB ASEAN memiliki nilai total sebesar 3.9 Triliun dolar AS sepanjang 2021 atau sekitar 3,6% dari PDB global. Bagi Indonesia sendiri, PDBnya berada di angka 1.390 miliar dolar AS.

Sumber: @IndonesiaBaik.id

Arsjad Rasjid Ingin Amerika Serikat Bersikap Adil Terkait Subsidi Nikel Kendaraan Listrik Arsjad Rasjid, Ketua Kadin Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council ASEAN-BAC

Arsjad Rasjid, Ketua Kadin Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council ASEAN-BAC

Arsjad Rasjid Ingin Amerika Serikat Bersikap Adil Terkait Subsidi Nikel Kendaraan Listrik

Rafi Mukarram 10 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Arsjad Rasjid, Ketua Kadin Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) mendesak Amerika Serikat untuk lebih adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik.

Arsjad turut menyampaikan keprihatinan atas ‘pengucilan’ terhadap mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau.

Pemerintah AS akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu kedepan. Undang-undang ini mencakup $370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.

Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh, karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel.

Indonesia Sebagai Pemasok Nikel untuk Industri Kendaraan Listrik Amerika Serikat

Arsjad yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur Indika Energy, menegaskan bahwa Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Amerika Serikat akan kendaraan listrik dan baterai.

Pasalnya, Indonesia memiliki sepertiga dari dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama. Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik.

Kerjasama Indonesia dengan Perusahaan Multinasional Bangun Rantai Pasokan Nikel dalam Pengembangan Kendaraan Listrik

Arsjad Rasjid mengatakan bahwa Indonesia tengah bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk China dan Non-China.

“Indonesia adalah teman bagi China dan negara barat. Kami menyediakan mineral penting bagi China Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif baik China maupun Non-China dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan,” kata Arsjad.

Berbagai negara telah berinvestasi di Indonesia pada sektor pertambangan, khususnya untuk pengembangan kendaraan listrik dan baterai. Beberapa diantaranya, yaitu LG, SK Group, Samsung, dan Hyundai.

Ketiganya investor ini penting dalam hilirisasi industri nikel termasuk katoda, sel baterai, dan produksi kendaraan. Hadir juga LG Energy Solution yang sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan produsen mobil listrik Hyundai.

Arsjad Rasjid Mendorong Amerika Serikat untuk Mengakui Peran Indonesia dan ASEAN sebagai Mitra Setara dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik

Di samping itu, Arsjad juga menekankan pentingnya melihat Indonesia dan ASEAN sebagai alternatif untuk China. Arsjad Rasjid berharap Amerika Serikat akan memberikan status yang setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dengan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan Amerika Serikat.

“Kami sedang berdiskusi tentang IPEF, dan semangat perjanjian itu adalah kerja sama. Jika Amerika mengecualikan ASEAN, rasanya sangat tidak adil,” ujar Arsjad.

Dalam industri pengembangan kendaraan listrik, Arsjad juga turut mengajak Amerika maupun Uni Eropa untuk menaruh kepercayaan pada Indonesia dan negara ASEAN lainnya.

Dengan peran penting Indonesia dan ASEAN dalam rantai pasokan kendaraan listrik, Arsjad optimistis bahwa kawasan ini akan menjadi mitra strategis baik Amerika Serikat, Uni Eropa maupun China dalam sektor energi bersih.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan politik bagi ASEAN terhadap global, serta memberikan manfaat bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.[MT]

ASEAN

Demi Integritas Demokrasi terkait Kontroversi Ijazah Jokowi, Wilson Lalengke Kirim Surat Terbuka ke UNESCO dan ASEAN

Transformasi Laut Cina Selatan: Pusat Kerja Sama Ekonomi

Rencana Prabowo Bali Jadi New Singapura, Perlu Koordinasi dengan Tokoh Lokal

Harga Beras di Indonesia Mahal, Tanggapan Bapanas terhadap Pernyataan Bank Dunia

Makna Keketuaan ASEAN dan Lemahnya Komunikasi Publik Penyelenggaran ASEAN SUMMIT 2023

Dana Infrastruktur Tunjang KTT ASEAN Labuan Bajo, Harusnya Dialokasi untuk Sekolah Gratis Putra-Putri NTT

Menteri PUPR Tinjau Infrastruktur Penunjang KTT ASEAN

Indonesia Menjelma Sebagai Motor Sinergi Perdagangan Asia Pasifik

Ini Daftar PDB Negara ASEAN

Arsjad Rasjid Ingin Amerika Serikat Bersikap Adil Terkait Subsidi Nikel Kendaraan Listrik

Baca Juga Berita Ini

Utang Rp2 Miliar Macet, Pinjol Boost Gugat Kebab Baba Rafi, Bagaimana Kondisi Keuangannya?

PT SSMS Utang ke Bank Rp6,4 Triliun, Aset Jadi Jaminan Kredit Rp5,2 Triliun, OJK Pernah Jatuhkan Sanksi

3 Bulan Karhutla tak Teratasi, Jhon Sitorus: Raja Juli Harusnya Mundur

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran!