MoneYTalk, Jakarta – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memperoleh gelar tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia jelang HUT Kemerdekaan RI ke-79 dari Presiden RI Joko Widodo. Bamsoet memperoleh Bintang Mahaputera Adipradana. Penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana diberikan kepada Bamsoet sebagai wujud penghargaan negara terhadap jasa dan sumbangsih yang telah dilakukan selama menjadi Ketua MPR RI pada periode 2019-2024.
Bambang Soesatyo
Jakarta,MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi peluncuran buku biografi Menkumham Yasonna Laoly “Anak Kolong Menjemput Mimpi. Biografi Politik 70 Tahun Yasonna Hamonangan Laoly”. Sebagai sesama anak kolong, Bamsoet mengenal Prof Laoly sebagai sahabat dekat yang sangat setia kawan dan humoris.
“Bagi saya, Pak Laoly bukanlah sekedar politisi dan akademisi biasa. Beliau juga bukan lelaki biasa. Beliau adalah sosok yang sangat istimewa dan murah senyum. Atau lebih tepatnya, the smiling minister. Beliau juga pekerja keras dan penuh integritas. Sosok yang mumpuni dalam segala profesi, baik sebagai seorang politisi, akademisi, maupun birokrat. Meskipun kami ‘ditakdirkan’ memiliki perbedaan pilihan politik. Pak Laoly di jalan merah dan saya di jalan kuning, namun hal itu tidak pernah menjadi penghalang atau pembentang jarak bagi kami untuk tetap berteman baik, saling menghormati, dan saling menghargai,” ujar Bamsoet dalam testimoni peluncuran buku “Anak Kolong Menjemput Mimpi. Biografi Politik 70 Tahun Yasonna Hamonangan Laoly”, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Sabtu (27/5/23).
Hadir antara lain Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmavati. Hadir juga Guntur Soekarno Putra, Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dengan beragamnya pengalaman hidup dan banyaknya prestasi yang telah dicatatkan dalam 70 tahun perjalanan kehidupan Prof. Yasonna, buku biografi ini akan menjadi legasi bagi lintas generasi.
“Ada begitu banyak hal yang berkesan dan menyenangkan selama saya menjalin persahabatan dengan Prof. Yasonna. Tanpa perlu dinarasikan panjang lebar, saya meyakini bapak dan ibu juga memiliki kesan yang tidak akan jauh berbeda dengan apa yang ada dalam hati dan benak saya,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mendoakan, semoga di usia yang semakin matang ini, Prof. Laoly senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, serta terus menjadi panutan bagi keluarga, kolega, dan para sahabat beliau.
“Saya berharap, semoga lebih banyak orang yang berkesempatan membaca buku Prof. Laoly, baik sebagai sebagai sumber inspirasi, media pembelajaran, maupun referensi keteladanan, khususnya bagi generasi muda,” pungkas Bamsoet. (MT)
JAKARTA,MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menutup event Indonesia – China Smart City Expo 2023. Dirinya meyakini, event tersebut telah menjadi bagian dari upaya menyongsong masa depan yang dilandasi kenyataan bahwa hubungan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia telah terjalin sangat baik sejak tahun 1950. Dimana sektor perdagangan dan investasi merupakan pilar utama bagi kemitraan strategis kedua negara.
Gagasan smart city tidak hanya dapat diaplikasikan pada Ibu Kota Negara Nusantara. Melainkan juga dapat dikembangkan di setiap daerah, di mana kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk membangun ekosistem yang terintegrasi dan mencakup berbagai dimensi. Antara lain perencanaan pembangunan, pengelolaan sampah, pengolahan air, manajemen sumberdaya, tata bangunan, dan lain-lain.
“Penyelenggaraan Indonesia-China Smart City Expo 2023 jangan hanya untuk mengedepankan dimensi kedekatan hubungan bilateral semata. Tujuan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah untuk mendukung tercapainya target realisasi investasi Indonesia tahun 2023 yang diproyeksikan senilai Rp 1.400 triliun. Setelah pada tahun sebelumnya realisasi investasi kita mencapai Rp. 1.207,2 triliun, atau melebihi dari target yang dicanangkan sebesar Rp. 1.200 triliun,” ujar Bamsoet saat menutup event Indonesia-China Smart City Expo 2023, di Hotel Shangri La, Jakarta, Jumat (26/5/23).
Turut hadir antara lain, Ketua Umum Perhimpunan Indonesia-Tionghoa Teddy Sugianto, Ketua KADIN Indonesia Komite Tiongkok Garibaldi Thohir, Maruarar Sirait, Walikota Pematang Siantar Susanti Dewayani, Ketua Panitia Penyelenggara Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Ben Yura Rimba, delegasi Pengusaha dari Tiongkok dan Malaysia, serta para Kepala Daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia telah membuktikan diri menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Sekaligus membuktikan diri sebagai negara yang paling berhasil menanggulangi Pandemi Covid-19, di saat banyak negara maju justru jatuh bangun berjibaku mengatasi berbagai dampak pandemi. Maka tidak ada alasan bagi investor global untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai negara prioritas untuk tujuan investasi.
Tiongkok merupakan negara yang secara impresif menunjukkan ketertarikan investasi di Indonesia. Tercatat pada kuartal keempat tahun 2022, investasi Tiongkok ke Indonesia mencapai 3 miliar US dollar, menggeser posisi Singapura yang sebelumnya menjadi investor nomor satu di Indonesia.
“Tiongkok juga merupakan mitra perdagangan Indonesia terbesar yang selama dua tahun terakhir mencatatkan nilai perdagangan di atas 100 miliar US dollar, yaitu 109,99 miliar US dollar pada tahun 2021, dan 109,22 miliar US dollar untuk periode Januari hingga Oktober 2022. Atau setara dengan 24,6 persen dari total nilai perdagangan Indonesia dengan seluruh negara. Bahkan pada periode Januari hingga April 2023, dari 13 negara pasar ekspor utama Indonesia, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang mencatatkan kenaikan permintaan pada sektor ekspor non migas dengan nilai 20,57 miliar US dollar,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengajak delegasi pengusaha dari Malaysia untuk turut meningkatkan investasi di Indonesia. Khususnya pada 21 proyek dengan total nilai estimasi USD 37,43 miliar yang tersebar di berbagai bidang. Seperti arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital, serta bidang lainnya terkait infrastruktur yang sangat potensial untuk dijadikan proyek kerjasama Indonesia dengan Tiongkok, Malaysia, maupun dengan berbagai negara lainnya.
“Sebagai gambaran, total perdagangan antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 2022 mencapai 27,9 miliar US dollar. Mengalami peningkatan sebesar 30,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya, senilai 21,4 miliar US dollar. Kenaikan volume perdagangan ini juga berbanding lurus dengan kenaikan surplus neraca perdagangan sebesar 18,13 persen,” pungkas Bamsoet. (MT)
Jakarta,MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan dalam waktu dekat Badan Pengkajian MPR RI diharapkan bisa segera menyelesaikan kajian tentang urgensi menghadirkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI, sebagaimana telah ditugaskan dalam Rapat Pimpinan MPR RI beberapa waktu lalu.
Sebagai tindak lanjut atas aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), dan berbagai kelompok masyarakat lainnya, yang mendukung agar Utusan Golongan kembali dihadirkan dalam keanggotaan MPR RI.
Setelah sebelumnya pada Februari 2023 lalu, Pimpinan MPR RI telah menerima hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI terkait pentingnya MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR RI (TAP MPR RI) tentang Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Pemenang Pemilu Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode masa jabatan lima tahun ke depan. Sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang lebih kuat berupa Ketetapan MPR RI, bukan lagi semata berdasarkan Berita Acara Pelantikan.
“Pada Rapat Pimpinan MPR RI kali ini, pimpinan MPR RI juga memberikan tambahan penugasan kepada Badan Pengkajian MPR RI untuk melakukan berbagai kajian. Diantaranya, mengkaji urgensi keberadaan TAP MPR RI yang menetapkan perubahan terhadap konstitusi, mengingat setelah empat kali dilakukan amandemen konstitusi, tidak ada TAP MPR RI yang menetapkan perubahan konstitusi tersebut. Badan Pengkajian MPR RI juga akan melakukan kajian tentang sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) sesuai konstitusi, sebagai tindak lanjut atas Penataan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan bagian dari Tujuh Rekomendasi MPR RI 2014-2019 yang diberikan kepada MPR RI periode 2019-2024,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Jakarta.
Pimpinan MPR RI yang hadir diantaranya, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Badan Pengkajian MPR RI juga akan melakukan berbagai kajian terkait Pemilu. Diantaranya kajian tentang batas umur seseorang diperbolehkan maju sebagai Capres-Cawapres, apakah perlu diatur secara spesifik atau tidak. Serta kajian tentang sistem Pemilu terbuka dan tertutup beserta plus dan minusnya. Kedua hasil kajian tersebut didasarkan pada konstitusi, sehingga bisa memberikan arah yang jelas bagi perkembangan kehidupan demokrasi kebangsaan di Indonesia.
Wakil Ketua Umum FKPPI dan Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Rapat Pimpinan MPR RI juga memutuskan pelaksanaan Rapat Gabungan untuk mempersiapkan Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), ditunda pelaksanaannya hingga tahun depan, selesai pelaksanaan Pemilu 2024. Sehingga situasi lebih kondusif dan tenang.
“Keberadaan PPHN sangat penting agar kesinambungan pembangunan di Indonesia bisa berjalan dengan baik dari satu periode pemerintah ke periode pemerintahan penggantinya. Sekaligus mempersiapkan Indonesia dalam menjawab megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia,” pungkas Bamsoet. (MT)
Jakarta,MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga penerima Brevet Hiu Kencana dan warga kehormatan TNI Angkatan Laut serta penerima brevet Baret Ungu Warga Kehormatan Korps Marinir ke-41 sekaligus penerima Brevet Kehormatan Anti Teror Aspek Laut dan Intai Para Amphibi Korps Marinir, Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, melanjutkan karakter kepemimpinan nasional yang kuat, sekaligus menghadapi geopolitik dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Dalam konteks pembangunan nasional, misalnya, seluruh Presiden Indonesia sejak era Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Joko Widodo, memiliki perspektif yang sama, bahwa pembangunan adalah proses yang bergerak progresif dan tidak boleh berhenti pada satu titik terminal periodisasi pemerintahan.
“Sebagaimana terlihat dari visi pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Pada masa pemerintahan Soekarno, wacananya telah mengemuka sejak tahun 1957, ditandai pencanangan Tugu Sukarno di jantung kota Palangkaraya. Selain untuk mengurangi beban Jakarta, pemindahan Ibu Kota juga dimaksudkan untuk menampilkan wajah baru Indonesia, bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta dan Jawa,” ujar Bamsoet saat memberikan kuliah umum kepada Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61 Tahun 2023, di Kelas A, Gedung RE Martadinata, Seskoal, Jakarta, Rabu (10/5/23).
Turut hadir jajaran Seskoal antara lain Komandan Laksda TNI Yoos Suryono Hadi, Kapusjianmar Laksma TNI Fauzi, Seklem Kolonel Laut (KH) Bambang Suharjo, Dirjianbangdik Kolonel (Mar) Tedy, serta Dirbin Kolonel Laut (T) Iwan Indrawan.
Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61 Tahun 2023 diikuti 118 peserta perwira menengah (Pamen). Diantaranya, 101 Pamen TNI AL, 2 Pamen TNI AD, 2 Pamen TNI AU, 5 Pamen Polri, serta 8 Pamen dari militer mancanegara. Antara lain Arab Saudi, Australia, India, Malaysia, Pakistan, Philipina, Singapura, Srilanka, dan Amerika Serikat.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pada era pemerintahan Presiden Soeharto, wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah diinisiasi dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Keppres ini dipercaya sebagai embrio untuk mempersiapkan Jonggol sebagai Ibu Kota Negara.
Di era reformasi, wacana pemindahan Ibu Kota juga pernah dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa kajian telah dilakukan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan Jawa Barat. Kemampuan daya dukung Jakarta dalam menanggung beban sebagai Ibu Kota Negara. dinilai sudah tidak memadai.
“Saat ini, di masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan Ibu Kota baru yang telah diwacanakan sejak era Presiden Soekarno, menapaki babak baru untuk direalisasikan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar legalitas pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Saat ini pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 27 persen dari total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp. 466 triliun,” jelas Bamsoet.
Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, selain diatur dalam UU, pembangunan dan pemindahan IKN rencananya juga akan diatur dalam PPHN. Mengingat jika hanya diatur dalam Undang-Undang (UU), sangat rawan diganti atau bahkan dihentikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Keberadaan PPHN akan memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saja, melainkan juga dilanjutkan oleh berbagai presiden penggantinya. Belajar dari berbagai pengalaman negara dunia, setidaknya membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun dalam proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, atau sekitar 4 kali Pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional.
“Keberadaan PPHN juga akan menjawab megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia,” pungkas Bamsoet. (MT)
BALI, MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi terobosan para pelaku usaha pariwisata Bali dalam menghidupkan kembali pariwisata Bali, pasca pandemi Covid-19.
Sebagaimana dilakukan managemen PARQ Space Hotel yang berada di kawasan yang dikenal sebagai kampung Rusia, Ubud, Bali.
PARQ Space Hotel bukanlah kampung Rusia. Parq Ubub adalah sebuah tempat yang terbuka untuk siapa saja, termasuk masyarakat lokal.
PARQ Space Hotel tidak hanya menyediakan penginapan dan jasa kuliner melalui restoran, namun juga menyiapkan coworking space bagi para turis yang ingin bekerja secara jarak jauh (remote jobs) dari Bali maupun pekerja work from anywhere (WFA) dari Bali. Kedua pelaku remote jobs maupun WFA ini dikenal dengan istilah digital nomads (nomaden digital).
“Sejak September 2022 lalu, Indonesia telah menetapkan bahwa visa tujuan sosial budaya (B211) bisa digunakan bagi warga negara asing/turis digital nomads yang ingin melakukan remote jobs maupun WFA dari Indonesia. Dengan jangka waktu 60 hari dan bisa diperpanjang sampai 180 hari. Khusus untuk Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak akhir 2022 lalu juga sudah mendorong agar Bali, terutama di wilayah Ubud dan Canggu berpotensi untuk menjadi tujuan digital nomads dari Rusia, Inggris dan Jerman,” ujar Bamsoet usai bertemu Owner PARQ Space Hotel I Gusti Ngurah Eka Sidimantra, co-founder and CEO Andre Frey dan General Manager (GM) I Made Dwi Suryapermadi saat mengunjungi PARQ Space Hotel Ubud, Jumat (21/4/23).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan, setidaknya ada 3,6 juta turis remote jobs yang berpotensi bisa didatangkan ke Bali. Mengingat budaya kerjajarak jauh menjadi semakin populer sejak pandemi Covid-19.
“Kemenparekraf mencatat, pada periode Januari – Agustus 2022 saja tercatat sudah ada 3.017 wisatawan yang menggunakan visa digital nomads. Terobosan yang dilakukan Parq Ubud dengan menghadirkan coworking space, patut diapresiasi dan diikuti pelaku usaha wisata lainnya. Sehingga semakin membuat Bali menjadi rumah yang nyaman. Bukan hanya bagi turis domestik dan internasional yang ingin menikmati keindahan alam, seni, dan budaya Bali saja. Melainkan juga bagi para pelaku digital nomad,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain menjadi destinasi wisata alam dan budaya berkelas dunia, Bali juga telah dikenal sebagai wisata yang menyiapkan konsep MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions tourism).
“Pemandangan alam yang indah, seni dan budaya yang menakjubkan, biaya hidup terjangkau, serta akses internet yang cepat, membuat Bali menjadi destinasi unggulan bagi para digital nomads. Mereka bisa berwisata di Bali, sambil tetap memantau pekerjaan mereka dari jarak jauh,” pungkas Bamsoet. (MT)
JAKARTA, MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo diminta oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi untuk memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Pasis Dikreg) Seskoal Angkatan 61, pada 10 Mei 2023 di Seskoal, Cipulir, Jakarta.
Tidak hanya diikuti personel TNI AL, Pasis Dikreg Seskoal Angkatan 61 ini juga diikuti berbagai personel perwira menengah Angkatan Laut dari berbagai negara sahabat, seperti Australia, Singapura, Filipina, Amerika Serikat, Pakistan, hingga Arab Saudi.
Sebelumnya, saat menjabat Ketua DPR RI pada Januari 2019, Bamsoet juga diminta mengisi Kuliah Umum Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-57, membahas tentang Peran Legislatif dalam Menjaga Netralitas TNI Pada Pemilu.
Sesuai permintaan Danseskoal, dalam kuliah umum Pasis Dikreg Seskoal Angkatan 61 nanti, Bamsoet akan membahas tentang pentingnya kepemimpinan personel TNI AL dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam negeri.
“Khususnya dalam menghadapi berbagai situasi geopolitik global. Setelah dikejutkan pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, kini kita masih harus mengantisipasi disrupsi keamanan dengan meletusnya perang antara Rusia – Ukraina, mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara yang masih berpotensi dihadapkan pada berbagai konflik akibat ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan, hingga meningkatnya eskalasi ketegangan di Taiwan dan semenanjung Korea,” ujar Bamsoet usai menerima Danseskoal Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi, di Jakarta, Senin (17/4/23).
Turut hadir antara lain, Kepala Koordinasi Dosen Seskoal Laksamana Pertama TNI Judijanto, Kepala Departemen Kejuangan Seskoal Kolonel Marinir Firman Johan, dan Direktur Pendidikan Seskoal Kolonel Laut (P) Riduwan.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, TNI AL juga harus mengkaji berbagai perubahan taktik dan teknologi tempur yang digunakan untuk memastikan gelar kekuatan TNI AL tetap relevan dengan dinamika teknologi persenjataan terkini.
Sebagaimana diamanatkan Panglima Tertinggi Presiden Joko Widodo di HUT TNI ke-75, pada 5 Oktober 2020 lalu, TNI harus disiapkan untuk menghadapi perang masa depan yang antara lain akan sangat mengandalkan kemampuan adaptasi teknologi.
“Dalam amanat HUT TNI ke-76, pada 5 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan TNI untuk melakukan transformasi pertahanan membentuk Kekuatan Pertahanan Indonesia 2045. Kedua amanat ini, merupakan panduan untuk meninjau keharusan melakukan kembali reformasi struktural TNI, dengan titik tumpu pada kekuatan leadership,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, TNI AL juga harus siap menghadapi berbagai tantangan dunia digital, seperti Metaverse yang dapat mengancam keamanan, pertahanan, dan kedaulatan Indonesia.
Karena itu, sangat penting bagi personel TNI AL untuk dapat menguasai artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain. Mengingat dunia saat ini sedang menghadapi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan siber dan Informasi di dunia digital yang dikenal juga dengan cyber warfare.
“Kesiapan TNI AL dalam menghadapi cyber warfare yang merupakan serangan cyber yang dilakukan antar negara atau organisasi internasional untuk menyerang dan merusak komputer atau jaringan informasi negara lain melalui virus komputer atau serangan penolakan layanan, akan semakin membuat pertahanan dan kedaulatan negara kita menjadi semakin kuat. Sehingga baik di dunia nyata maupun di dunia maya, kita tetap berdaulat,” pungkas Bamsoet. (MT)
JAKARTA, MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pendiri Majelis Ta’lim Baitus Sholihin (MT-BS) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengadakan buka puasa sekaligus memberikan santunan anak yatim. Melalui buka puasa bersama serta santunan anak yatim diharapkan mampu menumbuhkembangkan kasih sayang serta nilai-nilai solidaritas sosial antar sesama.
“Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, yang mempunyai dimensi vertikal (hablumminallah) dan dimensi horizontal (hablumminanas). Karena itu sebagai implementasi hablumminanas, MT-BS ingin keberkahan Ramadan juga bisa dirasakan oleh para anak yatim melalui buka puasa bersama dan santunan anak yatim ini,” ujar Bamsoet saat acara Buka Puasa dan Santunan Anak Yatim Majelis Ta’lim Baitus Sholihin di Jakarta, Selasa (11/4/23).
Pengurus MT-BS hadir antara lain Ketua Umum Iskandar Hasibuan, Ketua Harian Amriyati Amin, Sekjen Devi Indah Kartika, Bendahara Ella Tubagoes serta Ketua Bidang Dewi Razif.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengajak masyarakat yang memiliki kecukupan ekonomi untuk mau memberikan bantuan kepada anak yatim.
Data Yayasan Yatim Mandiri mencatat jumlah anak yatim di Indonesia saat ini mencapai 3,2 juta jiwa. Dimana jumlah anak yatim terbanyak di Indonesia ada di NTT dengan jumlah mencapai 492.519 anak, kemudian disusul Papua berjumlah 399.462 anak.
“Butuh partisipasi semua elemen bangsa untuk mau peduli serta membantu para anak yatim. Tanpa dukungan dari kita semua yang memiliki kelebihan rezeki, sulit rasanya anak-anak ini bisa hidup dengan layak dan nyaman,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini berharap keberadaan MT-BS mampu memperkuat ukhuwah islamiyah, menyebarluaskan Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin serta menjadikan ajaran agama sebagai sumber perdamaian. Karena perbedaan harus dijadikan salah satu kekayaan yang menguatkan bangsa Indonesia.
“Di Indonesia hidup dengan damai 1.340 suku bangsa dengan 6 agama dan puluhan aliran kepercayaan yang tersebar di 17.504 pulau. Jangan biarkan karena pandangan yang sempit, perbedaan malah dijadikan sumber pertikaian,” pungkas Bamsoet. (MT)
JAKARTA, MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) Bambang Soesatyo menyerahkan surat dukungan dari IMI dan PB KODRAT kepada Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman agar bersedia maju dan terpilih kembali sebagai Ketua Umum KONI Pusat 2023-2027.
Sampai saat ini, tercatat sudah 30 lebih KONI Provinsi serta 40 lebih cabang olahraga yang memberikan dukungan serupa.
Dukungan tersebut masih akan terus bertambah, mengingat dalam Rakernas KONI Pusat awal Maret 2023 lalu, berbagai pengurus KONI Provinsi dan cabang olahraga telah meminta kesediaan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman untuk maju kembali dan meneruskan kepemimpinan KONI Pusat 2023-2027.
Pemilihan Ketua Umum KONI Pusat 2023-2027 akan diselenggarakan melalui Musyawarah Olahraga Nasional yang direncanakan pada Juni 2023.
“Dibawah kepemimpinan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, KONI Pusat periode 2019-2023 telah memberikan banyak kontribusi dalam mengelola, membina, mengembangkan, dan meningkatkan prestasi atlet, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi dengan berbagai stakeholders terkait baik dari pemerintah maupun cabang olahraga,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Ramadhan bersama Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, di Jakarta, Selasa (11/4/23).
“Berkat dukungan KONI Pusat, kontingen Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga perolehan medali terbanyak dalam Sea Games 2021 di Vietnam dengan total perolehan 242 medali. Terdiri dari 69 emas, 92 perak, dan 81 perunggu,” jelasnya.
Turut hadir antara lain, Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Letjen TNI (Purn) Thamrin Marzuki, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Triwatty Marciano, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Kho Poo Thai/Danny Kosasih, serta Ketua Umum Presiden Federasi Ice skating Indonesia Susan Herawati. Hadir pula Wakil Ketua Umum KONI Pusat Mayjen (Purn) Suwarno, serta Sekjen KONI Pusat Tubagus Ade Lukman.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dengan dukungan KONI Pusat, PON XX Papua pada Oktober 2021 lalu bisa terselenggara dengan sukses.
Tidak hanya menjadi momentum kebangkitan olahraga nasional, PON XX Papua juga menjadi momentum penguat ikatan soliditas dan solidaritas kebangsaan. Sekaligus menunjukan kepada dunia bahwa Papua dan Indonesia Timur pada umumnya merupakan wilayah yang aman, nyaman dan penuh kedamaian.
“Dengan melanjutkan kepemimpinan, KONI Pusat dibawah Ketua Umum Letjen TNI (Purn) Marciano Norman bisa tetap fokus mempersiapkan atlet Indonesia untuk berjuang dalam Sea Games Kamboja pada 5-17 Mei 2023, Asian Games Hangzhou Cina pada 23 September-8 Oktober 2023 serta Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara,” kata Bamsoet.
“Khusus untuk PON 2024 yang merupakan PON pertama yang diselenggarakan di dua provinsi, kita harus mendukung tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, melainkan juga sukses secara prestasi, sukses ekonomi, dan sukses administrasi,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, KONI Pusat saat ini juga sedang merumuskan terobosan mempersiapkan Pekan Olahraga Remaja Nasional yang diikuti atlet remaja hingga usia 18 tahun, Pekan Olahraga Bela Diri Nasional, Pekan Olahraga Pantai Nasional serta Pekan Olahraga Indoor Nasional.
Berbagai event olahraga tersebut, selain untuk meningkatkan prestasi atlet juga untuk memasyarakatkan kegiatan olahraga dalam kehidupan masyarakat.
“Sekaligus memberikan multiplier effect economy yang besar bagi masyarakat. Karena dalam setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga, akan selalu melibatkan UMKM yang menjual berbagai merchandise.”
“Dengan demikian, olahraga bisa dikembangkan sebagai sebuah industri. Sebagaimana Amerika, dengan menjadikan olahraga sebagai industri, mampu memberikan pendapatan terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai sekitar USD 56 ribu, serta Tiongkok mencapai USD 8.000,” pungkas Bamsoet. (MT)
JAKARTA, MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan banyak entitas internasional yang mengagumi Pancasila.
Pidato Presiden Soekarno saat memperkenalkan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1956, misalnya, disambut gegap gempita segenap anggota Kongres.
Pimpinan Komunitas Sant Edigio, organisasi internasional yang berpusat di Roma, Italia, yang memiliki keanggotaan mencakup 73 negara Profesor Marco Impagliazzo menyatakan bahwa Pancasila dengan nilai-nilai universal yang dikandungnya, layak diangkat sebagai rujukan peradaban dunia.
Akademisi dari Universitas Dortmund Jerman, Profesor Thomas Meyer mengungkapkan bahwa Pancasila telah menjadi bahan kajian akademisi di Eropa. Ideologi Pancasila dinilai lebih baik daripada faham neo-liberalisme dan fundamentalisme keagamaan yang menjadi kekuatan politik terbesar pada abad 21.
“Profesor ilmu politik di University of Wisconsin-Madison Amerika Serikat, Donald K. Emmerson menyatakan bahwa kunci sukses Indonesia membangun pluralisme di tengah keberagaman identitas budaya, adalah adanya ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Bamsoet dalam peluncuran buku ‘Ferry Mursyidan Baldan. Sang Politisi Negarawan’, sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (10/4/23).
“Dengan keduanya, Indonesia juga dinilai dapat menjadi jembatan peradaban bagi dunia dalam memaknai pluralisme,” tambahnya.
Turut hadir antara lain, Hanifah Husein (istri almarhum Ferry Mursyidan Baldan), Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Darul Siska, Pendiri HIPMI dan mantan Menteri Tenaga Kerja, serta Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Abdul Latief dan Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof. Siti Zuhro.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menambahkan, ironisnya Pancasila yang begitu dikagumi dan disanjung dunia internasional, justru kini menghadapi resistensi dari dalam negeri sendiri.
Tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang mulai menyangsikan, bahkan menegasikan nilai-nilai luhur Pancasila.
“Saya sepakat dengan pandangan Mas Ferry Mursyidan Baldan, salah satu alasan atas mulai memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yakni karena minimnya tokok-tokoh negarawan yang dapat dijadikan panutan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila.”
“Menyebabkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya nampak di permukaan, belum membumi, dan masih miskin dalam manifestasi dan keteladanan,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menjelaskan, dalam konteks manifestasi dan keteladanan nilai-nilai luhur kebangsaan inilah, peluncuran buku tentang almarhum Ferry Mursyidan Baldan menemukan kontekstualitas dan relevansinya.
Tujuan peluncuran buku ini juga memiliki spirit yang sama, yaitu untuk mewariskan nilai-nilai luhur kebangsaan yang telah diteladankan oleh almarhum semasa hidupnya.
“Saya bersyukur menjadi salah satu dari sekian banyak sahabat yang berkesempatan mengenal sosok almarhum. Baik sebagai aktivis mahasiswa dan pimpinan organisasi kepemudaan seperti HMI, Kosgoro, AMPI dan Partai Golkar, sebagai tokoh politik, anggota MPR RI, maupun sebagai menteri kabinet,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagai aktivis, almarhum Ferry adalah sosok yang konsisten menjaga idealisme.
Pemikiran kritis almarhum selalu dilandasi itikad baik, untuk tidak sekedar mengoreksi, namun juga menawarkan solusi. Sebagai pimpinan organisasi kepemudaan, alamarhum selalu memberikan teladan, dorongan dan motivasi, serta menjadi inspirasi bagi segenap anggota dalam menjalankan roda organisasi.
Sebagai tokoh politik, almarhum menjadi figur yang taat asas dan taat hukum. Memiliki pandangan visioner dan senantiasa menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama. Sebagai anggota MPR, almarhum memiliki keteguhan komitmen dalam menjalankan berbagai tugas konstitusionalnya sebagai anggota parlemen.
“Sebagai menteri kabinet, almarhum telah melakukan berbagai langkah terobosan dan inovasi dalam bidang pelayanan publik yang berorientasi pada budaya melayani dan prinsip efisiensi. Disamping itu, almarhum juga senantiasa mengedepankan pendekatan yang humanis dalam setiap kebijakan yang menyangkut hak-hak kepegawaian,” pungkas Bamsoet. (MT)
