23 November 2026

Bambang Soesatyo

MoneyTalk,Jakarta – Anggota DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan komimen investasi asing bernilai 18,5 miliar dolar AS dari lawatannya ke lima negara, baru-baru ini. Peluang ini jangan disia-siakan. Merespons pencapaian komitmen investasi itu, para menteri ekonomi hendaknya segera menindaklanjuti dengan melakukan pendekatan kepada para pihak agar realisasi komitmen itu segera berproses.

“Jangan menunggu. Sangat penting bagi para menteri ekonomi terkait untuk segera berkoordinasi satu sama lain guna membahas dan mempersiapkan berbagai aspek yang diperlukan, termasuk berkomunikasi dengan calon-calon investor untuk menyepakati jadual pertemuan. Untuk kepentingan menindaklanjuti komitmen investasi itu, saya menyarankan para menteri ekonomi untuk segera menghadap Presiden,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (2/12/24).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini mangatakan, Presiden Prabowo mendapatkan komitmen investasi 10 miliar dolar AS dari Tiongkok; sebesar tujuh (7) miliar dolar AS dari British Petroleum (BP), dan 1,5 miliar dolar AS dari CEO Forum. Ini adalah perjalanan kerja yang produktif ketika Presiden Prabowo melakukan lawatan ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris dan Uni Emirat Arab, sejak 8 hingga 24 November 2024.

“Di tengah melemahnya kinerja sektor industri dalam negeri dan meningkatnya jumlah pekerja yang harus menerima langkah pemutusan hubungan kerja (PHK), komitmen investasi asing yang dibawa Presiden Prabowo adalah sebuah prospek baru yang bisa menjadi salah satu jalan keluar. Karena itu, para menteri diharapkan responsif mengelola komitmen investasi itu,” tegas Bamsoet.

Tentu saja tambah Bamsoet, sangat beralasan jika para menteri ekonomi diharapkan sigap menanggapi peluang ini. Semua pihak, utamanya generasi pekerja, pasti berharap komitmen investasi asing itu bisa direalisasikan pada waktunya. Dari realisasi investasi baru itu diharapkan tercipta lapangan kerja baru.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, dalam konteks itu, polemik investasi Apple patut dijadikan pembelajaran oleh para menteri. Begitu juga dengan respons minimalis dari Elon Musk untuk investasi Tesla di Indonesia. Dengan menyimak lagi model kasus seperti Apple atau Tesla, para menteri ekonomi diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor penghambat realisasi investasi asing di Indonesia.

“Tentu saja ragam faktor penghambat realisasi investasi harus dihilangkan tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional. Terpenting, peluang atau komitmen investasi asing yang didapat Presiden Prabowo itu hendaknya dikelola dengan bijaksana agar membuahkan manfaat bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengapresiasi penanganan perdana film “Sampai Nanti, Hanna!”. Film bertema romansa ini mengambil latar belakang era 1990-an. Diadaptasi dari kisah nyata yang memberikan inspirasi serta membawa berbagai makna bagi para penontonnya.

“Selain menggambarkan cinta yang terpendam, “Sampai Nanti, Hanna!” juga mengangkat tema lain, seperti tekanan dalam hubungan, trauma emosional, dan keberanian untuk melepaskan diri dari masa lalu. Film ini juga mengajak penonton untuk merenungkan bagaimana cinta yang terpendam dan hubungan yang tidak sehat dapat memengaruhi kehidupan seseorang,” ujar Bamsoet usai menghadiri penayangan perdana film “Sampai Nanti, Hanna!” di Jakarta, Jumat malam (29/11/24).

Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20 ini mengajak para insan perfilman untuk memperbanyak memproduksi film nasional ditengah gempuran film asing. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada pelestarian budaya, tetapi juga pada penguatan identitas nasional, perkembangan industri kreatif, dan peningkatan perekonomian nasional.

“Memperbanyak film nasional merupakan respon terhadap tantangan globalisasi yang sering kali mengancam keberadaan seni dan budaya lokal. Dalam era digital yang dipenuhi dengan konten global, film nasional menjadi sarana perlindungan terhadap budaya lokal. Dengan menghadirkan cerita asli Indonesia, film dapat menjadi alat yang efektif untuk melawan homogenisasi budaya yang sering mengancam keberadaan identitas nasional,” kata Bamsoet.

Anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, meningkatkan jumlah produksi film nasional dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Industri film tidak hanya melibatkan para pembuat film, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi berbagai profesi, mulai dari penulis naskah, aktor, hingga tenaga teknis.

“Dengan memperbanyak film nasional, kita juga mendorong investasi dalam sektor ekonomi kreatif, sehingga perekonomian nasional dapat berkembang. Keberhasilan film nasional di pasar domestik dapat pula memicu keinginan untuk mengekspor karya-karya tersebut ke luar negeri dan memberikan dampak positif yang lebih besar,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk,Jakarta  –  Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta Kejaksaan Agung mengusut serta mengungkapkan dengan tuntas kasus suap yang melibatkan pejabat publik. Semisal, kasus yang menjerat tiga hakim hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo, sebagai tersangka kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Dalam kasus ini Kejagung juga menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar dan menyita uang tunai senilai hampir Rp 1 triliun.

“Kejagung harus berani mengusut tuntas kasus ini. Apakah ada keterlibatan pejabat publik lainnya dalam menyetor transaksional rasa keadilan masyarakat ini. Pada saat kejaksaan menyita tumpukan uang dan emas, apakah benar dalam bundel-bundel uang tersebut ada nama-nama penyetor dan nama hakim serta nama kasusnya? Kejagung jangan ragu untuk menjerat pejabat publik lain yang terlibat dalam kasus ini,” ujar Bamsoet dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu (13/11/24).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ke-7, Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini juga menyoroti penyidikan kasus mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula pada tahun 2015-2016. Kejagung menyatakan Tom Lembong bersalah karena mengizinkan impor gula saat persediaan gula dalam negeri sedang surplus dan tidak membutuhkan impor.

“Kejaksaan Agung harus mampu membuktikan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini tidak ada kaitannya dengan politik balas dendam seperti yang tersiar di masyarakat. Kita juga meminta agar kasus Tom Lebong bisa menjadi pintu masuk Kejagung untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi lain yang melibatkan pejabat negara,” kata Bamsoet.

Waketum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga meminta Kejaksaan Agung terus mengoptimalkan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Agung mencatat sejak diundangkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, perkara tindak pidana umum yang telah diselesaikan oleh Kejaksaan melalui penyelesaian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hingga November 2024 berjumlah 6.168 kasus.

“Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mencapai keadilan yang komprehensif dan berkelanjutan. Keadilan restoratif memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggungjawab atas tindakannya, sekaligus memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, salah satu alasan utama Kejaksaan harus mengutamakan penyelesaian kasus pidana melalui keadilan restoratif adalah untuk mengurangi beban sistem peradilan. Dengan menyelesaikan konflik secara informal dan dialogis, banyak kasus yang selama ini berlarut-larut di pengadilan dapat diselesaikan lebih cepat. Ini tidak hanya menghemat biaya dan waktu, tetapi juga mencegah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

“Penyelesaian kasus pidana melalui keadilan restoratif akan menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pelaku dan korban. Proses mediasi yang dilaksanakan dalam kerangka keadilan restoratif memungkinkan kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan memahami posisi masing-masing. Hal ini dapat mendorong penyelesaian yang lebih humanis dan mengurangi potensi konflik sosial yang sering kali muncul akibat ketidakpuasan korban,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk,Jakarta – Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo kembali mendorong Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka agar Presiden RI ke-2 H.M. Soeharto dan Presiden RI ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendapat gelar pahlawan nasional. Menjadikan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional bukan hanya sekadar pengakuan atas jasa keduanya bagi bangsa dan negara, tetapi juga sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Tidak perlu ada lagi dendam sejarah yang diwariskan kepada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu dan terlibat pada berbagai peristiwa kelam di masa lalu. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 25 September 2024,

“Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November harus dijadikan momentum bagi negara untuk memberikan penghargaan gelar pahlawan bagi tokoh-tokoh bangsa yang telah berjasa besar. Penting diingat bahwa pemberian gelar pahlawan nasional bukanlah soal mengabaikan kesalahan masa lalu, melainkan tentang mengakui kontribusi yang telah dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Dengan mempertimbangkan jasa serta sumbangsih yang telah diberikan Soeharto dan Gus Dur, kita seharusnya mampu menggali nilai-nilai kebangsaan yang mereka tunjukan. Keduanya, dengan cara mereka masing-masing, telah berkontribusi pada identitas Indonesia yang kompleks dan beragam,” ujar Bamsoet usai menerima Cucu Jenderal Besar Sudirman, Danang Priambodo Sudirman di Jakarta, Kamis (7/11/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & HAM ini menguraikan, Presiden RI ke-2 Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, memiliki peran penting dalam stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, infrastruktur yang berkembang, peningkatan pendidikan, serta berhasil menjaga keutuhan wilayah dari berbagai ancaman separatisme. Soeharto pun dikenal sebagai Bapak Pembangunan.

“Meskipun ada kebijakannya yang sering kali dipertanyakan, namun dampak positif yang diciptakannya dalam pembangunan infrastruktur dan industri tidak dapat diabaikan. Karena itu, mengakui Soeharto sebagai pahlawan nasional dapat menjadi pengakuan terhadap keberhasilan dan dedikasinya dalam menjaga stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi bangsa,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, Presiden RI ke-4 Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme dan demokrasi. Keberaniannya dalam mengangkat isu-isu hak asasi manusia, toleransi, dan keadilan sosial sangat penting dalam membangun fondasi demokrasi di Indonesia.

Gus Dur juga memperjuangkan hak-hak minoritas dan menegakan prinsip kebebasan beragama. Perjuangannya untuk membela kelompok-kelompok yang terpinggirkan menjadikan Gus Dur sosok yang patut dihormati dan diapresiasi.

“Gus Dur sendiri dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena komitmennya terhadap keragaman dan kebebasan beragama di Indonesia. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur adalah wujud pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang ia perjuangkan,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI dan Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, mengapresiasi serta mendukung penuh jajaran Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto. Berjumlah 112 orang yang terdiri dari menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, Kabinet Merah Putih diisi oleh para tokoh yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidangnya. Selain itu, banyaknya tokoh muda yang masuk dalam Kabinet Merah Putih, merefleksikan adanya regenerasi kepemimpinan.

“Sesuai pasal 17 UUD NRI 1945, presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Presiden Prabowo Subianto dalam memilih para menteri di Kabinet Merah Putih, telah benar-benar memperhatikan kapasitas dan kapabilitas orang yang dipilih dalam menangani tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga yang dipimpinnya,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (21/10/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & HAM ini mengajak semua pihak melepaskan dikotomi antara kader partai politik, non partai politik maupun kalangan profesional, dalam melihat tokoh yang dipilih Presiden Prabowo untuk duduk di Kabinet Merah Putih. Sebab, di partai politik banyak berkumpul orang-orang profesional yang menguasai berbagai bidang keahlian.

“Pola pikir kabinet yang hebat diisi oleh sedikit kader partai politik, sudah tidak tepat lagi. Karena saat ini partai politik banyak diisi oleh kalangan profesional yang ahli di bidangnya. Selain itu, dalam memilih para pembantunya di kabinet, presiden juga harus merasa cocok bekerja sama dengan orang yang ditunjuknya. Saya yakin Presiden Prabowo telah menempatkan ‘the right man in the right place’ dalam Kabinet Merah Putih,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia serta Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad ini juga mendorong para menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri yang baru dilantik untuk bisa langsung bekerja cepat dan tepat sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan Presiden Prabowo. Di antaranya swasembada pangan, energi, dan air; penyempurnaan sistem penerimaan negara; reformasi politik, hukum dan birokrasi; pencegahan dan pemberantasan korupsi; pengentasan kemiskinan; pemberantasan narkoba; pelayanan kesehatan yang merata bagi rakyat; penguatan bidang pendidikan, sains, teknologi dan digitalisasi; penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; serta penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, jaminan pelestarian lingkungan hidup; jaminan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; jaminan rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan; pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN; melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja dan keadilan ekonomi; memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; serta pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

“Tidak kalah penting, para menteri, wakil Menteri, dan pejabat setingkat menteri harus mematuhi dengan tegas perintah Presiden Prabowo agar tidak mencari ‘cuan’ untuk kepentingan pribadi dari dana APBN. Para pimpinan kabinet harus mampu amanah dalam menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikan. APBN harus benar-benar digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Bamsoet. (*)

MoneyTalk,Jakarta – Hampir semua aspek pada tata kelola kehidupan berbangsa-bernegara berpijak pada keputusan atau kebijakan politik. Maka, peran politisi dalam konteks itu sangat signifikan. Konsekuensinya, partai politik (Parpol) dituntut mampu menghadirkan kader atau politisi yang kredibel dan kompeten untuk menjadi anggota DPR/MPR, DPRD Provinsi hingga DPRD kabupaten/kota. Kredibiltas dan kompetensi komunitas politisi akan memampukan Parpol mewujudkan kebaikan bersama.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam menanggapi dugaan peretasan terhadap platform jual beli kripto Indonesia, Indodax, oleh kelompok hacker asal Korea Utara, Lazarus Group, mengundang beragam tanggapan.

Salah satunya datang dari pakar ekonomi digital dan blockchain, Budi S. Tjandradjaja, yang disampaikan dalam wawancara dengan MoneyTalk pada Selasa (17/09).

Budi menyoroti bahwa Bamsoet, sebagai Ketua MPR RI, seharusnya berfokus mendorong atau membuat payung hukum terkait regulasi  dunia kripto, agar platform seperti Indodax mendapat perlindungan, dan bisa lebih efektif diterapkan.

Oleh karena, lanjut Budi, Bamsoet itu memiliki jabatan yang strategis untuk memperjuangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif terkait teknologi finansial (fintech) dan keamanan siber, agar insiden seperti peretasan ini dapat dicegah di masa mendatang.

Sangat disayangkan peran Bamsoet hanya sebatas mengimbau pemerintah untuk menyelidiki dugaan peretasan, tetapi juga harus memperkuat kerangka regulasi yang ada. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas ekonomi digital, khususnya terkait kripto, bisa berjalan secara aman dan transparan. Hal ini akan memberikan kepercayaan lebih kepada investor dan publik.

Seharusnya Ketua MPR bisa mendorong regulasi yang lebih kokoh, sehingga pemerintah memiliki pijakan kuat dalam menangani kasus-kasus seperti peretasan Indodax ini. Kebijakan yang kuat akan menjadi kunci untuk melindungi platform teknologi keuangan dari serangan siber serta memastikan perlindungan aset pengguna,” ujar Budi.

Sebelumnya Bamsoet mengirim pernyataan untuk respon isu isu aktual, dan salah satunya mengenai Indodax. Dimana Meminta pemerintah segera mencari  bukti sebagai bahan untuk mengkonfirmasi kebenaran peretasan platform jual beli kripto Indonesia, dan jika terbukti pemerintah bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan hal tersebut melalui bekerja sama dengan pihak otoritas yang berwenang di Korea Utara.

Selain itu Bamsoet juga meminta pemerintah segera memastikan sistem keamanan siber untuk ditingkatkan guna menekan kerugian yang dialami oleh masyarakat, termasuk peningkatan keamanan siber di seluruh platform ekonomi digital seperti Indodax.

Meski respon Bamsoet dinilai positif oleh sejumlah kalangan, Budi menegaskan pentingnya memisahkan peran eksekutif dan legislatif dalam kasus ini.

Sebagai Ketua MPR, Bamsoet lebih memiliki peran dalam memperjuangkan regulasi ketimbang sekadar meminta pemerintah melakukan langkah-langkah penanganan teknis, tegas Budi

Selain soal teknis, insiden seperti ini juga harus menjadi momentum bagi pemerintah dan legislatif untuk memperkuat edukasi publik terkait risiko investasi kripto dan keamanan digital. Sebab, banyak masyarakat yang tergiur keuntungan besar, namun minim pengetahuan tentang risiko yang menyertainya, termasuk potensi peretasan.

Saat ini, ada banyak celah dalam regulasi yang harus segera diperbaiki. Bamsoet harus memperjuangkan regulasi yang lebih spesifik dan ketat dalam hal perlindungan konsumen digital serta pengaturan tata kelola platform fintech, tambah Budi.

Dalam hal ini, Bamsoet bisa bekerja sama dengan para ahli, pelaku industri, serta lembaga pemerintah untuk menyusun aturan yang dapat mengantisipasi tantangan di era ekonomi digital, termasuk ancaman dari kelompok-kelompok kriminal siber internasional.

Budi berharap bahwa Bamsoet sebagai Ketua MPR dapat menjalankan peran legislator secara optimal, bukan hanya mengimbau, tetapi mendorong terwujudnya kerangka hukum yang jelas dan melindungi semua pihak yang terlibat dalam industri teknologi keuangan, termasuk pengguna dan platform seperti Indodax.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Sangat miris Acara Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh dan Sumatera. Karena Acara pesta Olah raga kali ini dinilai carut marut, dan menuai banyak kritik dari publik.

Padahal anggaran pesta olahraga multi-event empat tahun sekali sudah menghabiskan Rp.811 miliar. Tapi mulai dari fasilitas, kesiapan venue pertandingan, dan akomodasi atlet yang tak sesuai dengan harapan.

Namun yang menarik ada tanggapan dari ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti atas Penyelenggaraan PON XXI di dua provinsi itu.

Kalau Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sangat tegas Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit anggaran PON XXI, karena diduga ada penyelewengan terhadap dana PON yang menyebabkan terjadinya sejumlah permasalahan tersebut.

Selain itu, Bambang Soesatyo, Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, melalui inspektorat untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan PON XXI, utamanya terhadap sarana, prasarana, hingga kesehatan dan keselamatan atlet dalam melakukan kompetisi di seluruh cabang olahraga pada PON XXI.

Tapi Ketua MPR RI, sangat berbeda dengan ketua DPD RI,LaNyalla. Dimana dalan rilis yang disebarkan ke awak media, LaNyalla hanya mempertontonkan bahwa dia sudah mengunjungi venue Pekan Olahraga Nasional (PON), dan menyaksikan pertandingan bowling pada babak semi dan final mix double.