23 November 2026

Bambang Soesatyo

MoneyTalk, Jakarta – Ketika ada ‘raja kecil’ yang melawan kebijaksanaan pemerintah menerapkan efisiensi anggaran, perlawanan itu menjadi indikator sangat jelas tentang adanya perilaku ambivalen aparatur negara terhadap hierarki kepemimpinan nasional. Untuk mengeliminasi ambivalensi itu, opsi kebijakan yang tersedia bagi Presiden Prabowo Subianto adalah segera merevitalisasi sejumlah institusi negara. Revitalisasi institusi diperlukan untuk memastikan semua pejabat dan aparatur negara setia dan taat pada hierarki kepemimpinan nasional.

Ekses dari perilaku ambivalen aparatur negara yang ditandai oleh ketidaksetiaan dan ketidaktaatan pada hierarki kepemimpinan nasional serta peraturan perundang-undangan amat beragam. Tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, melainkan sudah menciptakan citra buruk bagi negara-bangsa, misalnya ketika sekelompok penegak hukum memeras warga negara asing. Berlarut-larutnya Ketidaktaatan pada hierarki kepemimpinan nasional serta peraturan perundang-undangan menyebabkan meluasnya penyalahgunaan wewenang, korupsi semakin merajalela, memburuknya layanan publik, hingga keberanian merongrong kedaulatan negara.

Ragam bentuk penyimpangan perilaku oknum aparatur negara itu harus dimaknai sebagai pengingkaran pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sudah sangat lama terjadi di sejumlah institusi negara. Kehendak pemimpin nasional menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bersih (good governance) sangat sulit diwujudkan. Dan, karena pengingkaran pada Tupoksi itu sudah terbilang akut, sejumlah institusi tampak menjadi begitu lemah dalam menegakan peraturan perundang-undangan dan ragam peraturan pemerintah.

Kecenderungan ini relevan dengan materi pengarahan Presiden Prabowo di forum rapat pimpinan TNI-Polri, baru-baru ini. Di forum itu, Presiden sempat mengingatkan bahwa ragam undang-undang, semua peraturan pemerintah dan peraturan presiden, tidak akan ada gunanya jika tidak ditegakan dengan konsisten. Esensi dari pengarahan Presiden itu adalah menyoal konsistensi institusi negara – juga pemerintah daerah- dalam menjalankan Tupoksi-nya sebagai pelaksana UU, peraturan pemerintah hingga peraturan dan instruksi presiden.

Kalau Tupoksi pelaksana UU serta semua peraturan pemerintah dan peraturan Presiden dianggap perlu untuk dipersoalkan, pasti ada pijakannya. Sudah barang tentu pijakannya adalah fakta melemahnya sejumlah institusi negara melaksanakan Tupoksi-nya, yang nyata-nyata ditandai oleh korupsi yang semakin merajalela, memburuknya layanan publik, meluasnya penyalahgunaan wewenang hingga keberanian merongrong kedaulatan negara.

Akhirnya, pengingkaran Tupoksi sebagai indikator ketidaksetiaan dan ketidaktaatan pada hierarki kepemimpinan nasional serta peraturan perundang-undangan itu terkonfirmasi dengan ungkapan presiden tentang adanya ‘raja kecil’ yang coba melawan kebijakan pemerintah. Ungkapan ‘raja kecil’ dikemukakan Presiden Prabowo saat berpidato di forum Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Senin (10/2).

‘Raja kecil’ yang coba menentang kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran itu secara tidak langsung mengonfirmasi kecurigaan atau asumsi masyarakat tentang adanya perilaku ambivalen yang dipraktikan sejumlah aparatur negara. Ambivalensi itu demikian nyata di mata publik sehingga telah berulangkali dikecam berbagai kalangan, karena perilaku seperti itu dipahami sebagai ketidaksetiaan dan ketidaktaatan pada hierarki kepemimpinan nasional. Selain kasus ‘raja kecil’, satu-dua kasus terbaru juga mempertontonkan ambivalensi dan pelecehan aparatur negara terhadap hierarki kepemimpinan.

Dari rangkaian fakta itu, revitalisasi institusi negara menjadi pilihan tak terhindarkan. Revitalisasi dalam arti pembaruan, penyegaran dan penguatan insitusi pada Tupoksi-nya masing-masing sebagai pelaksana UU dan semua peraturan Presiden maupun peraturan pemerintah lainnya. Tak kalah pentingnya dari revitalisasi institusi itu adalah memastikan semua pejabat dan aparatur negara setia dan taat pada hierarki kepemimpinan nasional.

Tidak boleh lagi ada ruang bagi aparatur negara mempraktikan perilaku ambivalen. Sebab, dalam konteks kesetiaan dan ketaatan, ambivalensi adalah wujud pelecehan pada ikatan antara pemimpin dengan yang dipimpin, dan pada gilirannya hanya menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Pada saatnya nanti, masyarakat berharap presiden merevitalisasi institusi negara agar kehendak bersama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bersih, bisa terwujud.

Hari-hari ini, ketika ragam persoalan yang mengemuka terus menjadi perhatian bersama, semua elemen masyarakat pada akhirnya harus realistis bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sedang memikul beban persoalan multi dimensi teramat berat yang langsung tak langsung memengaruhi berbagai aspek kehidupan bersama. Ragam persoalan itu sudah sangat jelas bagi masyarakat kebanyakan.

Katakanlah bahwa Indonesia sedang menghadapi periode yang kurang ideal, tetapi tetap harus ditangani dengan penuh kebijaksanaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Bayangkan, ketika masih mengonsolidasi pemerintahannya menuju 100 hari pertama, di ruang publik mengemuka beberapa persoalan teknis yang penyelesaiannya juga memerlukan intervensi presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menghadapi persoalan menipisnya keuangan negara sehingga harus menerapkan kebijaksanaan efisiensi anggaran di tubuh pemerintah. Untuk mengatasi defisit APBN 2025, pemerintah harus menarik utang baru Rp.775,8 triliun. Sementara itu, tahun ini, total utang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari utang jatuh tempo atas surat berharga negara (SBN) yang Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Selain persoalan ekonomi dan keuangan negara, Presiden pun mendengarkan dan menanggapi ketidakpuasan masyarakat atas penegakan hukum yang seringkali tidak mencerminkan keadilan. Praktik penegakan hukum justru mempertontonkan tebang pilih, sehingga publik pun menilai pisau hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Itulah rangkaian persoalan yang dihadapi pemerintahan sekarang ini.

Dipastikan bahwa Presiden Prabowo akan menangani rangkaian persoalan itu dengan penuh kebijaksanaan. Namun, tak sekadar butuh kesempatan, tetapi Presiden juga butuh dukungan masyarakat. Wujud dukungan masyarakat yang paling ideal adalah kebersamaan menjaga stabilitas nasional dan ketertiban umum.

Penulis : Bambang Soesatyo,Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI le-ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan dalam era globalisasi yang semakin kompleks, kemandirian industri pertahanan nasional tidak hanya menjadi pilihan, melainkan suatu keharusan bagi suatu negara. Kemandirian industri pertahanan nasional berhubungan erat dengan kemampuan suatu bangsa untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya. Berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, membuat Indonesia perlu memastikan bahwa industri pertahanan nasional mampu memenuhi kebutuhan keamanan dengan efektif.

“Mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional bukan hanya tentang membangun kekuatan militer, tetapi juga tentang menciptakan investasi strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan daya saing global. Dengan sinergi kebijakan keamanan dan ekonomi, serta komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat membangun industri pertahanan yang mandiri, modern, dan berdaya saing global. Sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Bamsoet usai bertemu Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Prof. Dudung Abdurachman, di Jakarta, Rabu (12/2/25).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, saat ini Indonesia masih tergantung pada pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dari negara-negara tertentu. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan di bidang keamanan serta embargo dari negara lain. Semisal, dalam situasi geopolitik yang tidak stabil, ketergantungan terhadap negara lain dapat menghambat akses terhadap perlengkapan militer yang dibutuhkan.

“Indonesia menempati peringkat 25 besar sebagai negara pengimpor alutsista terbanyak di dunia. Negara-negara utama yang memasok alutsista ke Indonesia antara lain Amerika Serikat, Prancis, Belgia, Turki dan Korea Selatan. Import alutsista Indonesia diantaranya pengadaan tank, kendaraan perang, senjata militer serta amunisi,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global dengan memanfaatkan kekuatan industri pertahanan nasional. PT Dirgantara Indonesia, sebagai satu-satunya produsen pesawat terbang di Asia Tenggara, telah mengekspor pesawat CN235-220 ke berbagai negara seperti Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa produk industri pertahanan Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional.

“Untuk memperkuat daya saing, pemerintah perlu meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan memaksimalkan mekanisme imbal dagang, kandungan lokal dan offset (IDKLO) dalam setiap proyek pertahanan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan,dalam menghadapi tantangan global, kemandirian industri pertahanan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) telah merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dalam negeri, termasuk penguasaan 10 teknologi kunci program prioritas alat peralatan pertahanan dan keamanan. dan 17 program prioritas pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

“Selain itu, kolaborasi antara BUMN dan BUMS dalam industri pertahanan perlu diperkuat. Holding industri pertahanan nasional, DEFEND ID, yang terdiri dari PT LEN Industri, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana, diharapkan dapat mempercepat pencapaian kemandirian industri pertahanan,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta  – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Bambang Soesatyo menuturkan SOKSI harus kembali ke khitahnya sebagai organisasi yang lahir dari rahim TNI Angkatan Darat yang kemudian bersama-sama dengan Kosgoro dan MKGR membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) 20 Oktober 1964.

“Itulah sebabnya rapat pleno Dewan Pembina SOKSI merekomendasikan, agar Depinas SOKSI harus kembali ke khitahnya, yaitu kembali ke garis perjuangan membela kepentingan rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto sebagai putra terbaik TNI AD dan wajib mendukung kepemimpinan beliau dua periode,” tegas Bamsoet saat memimpin rapat pleno Dewan Pembina SOKSI di Jakarta, Kamis (6/2/25).

Lebih dari 30 anggota Dewan Pembina SOKSI hadir antara lain Rudy Sanyoto, Ria Aritonang, Djoko Purwongemboro, Hamka Yandhu, Julius Hassan, Robert Sumendap, Mangantar Marpaung, Robinson Napitupulu, Minadi Pujaya, Robert Sinaga, Purnama DN Sitompul, Between Lutam, Anton Sihombing, Achyar Amry, Soeharsoyo, Marcus M. Lubis, Sukotjo Said, Esron Panjaitan, Bambang Wiyogo, serta Sylvia A. Anggraeni.

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, keputusan Dewan Pembina SOKSI akan disampaikan dalam rangka Musyawarah Nasional Depinas SOKSI pada Mei 2025. Munas merupakan momentum penting bagi SOKSI untuk merumuskan kembali tujuan dan strategi organisasi. Munas ini juga harus menjadi momentum untuk menyatukan visi dan misi semua pihak yang terlibat dalam organisasi agar berjalan sesuai dengan khitah SOKSI saat didirikan pada tanggal 20 Mei 1960 oleh Suhardiman dari TNI AD.

“Sesuai jadwal, Munas SOKSI akan dilaksanakan pada Mei 2025. Munas harus berjalan secara independen, tanpa intervensi dari pihak manapun. Sehingga bisa memastikan bahwa SOKSI mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan kembali kepada khitah yang tepat dalam mewujudkan visi dan misi organisasi,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 menuturkan, independensi Munas SOKSI sangat vital untuk memastikan keputusan yang diambil murni berdasarkan kebutuhan dan aspirasi anggotanya. Dalam sejarahnya, intervensi eksternal dapat membuat organisasi kehilangan arah dan tujuan. Dengan prinsip independensi ini, diharapkan Munas tidak hanya menghasilkan kebijakan yang relevan, tetapi juga menjadi forum yang memperkuat solidaritas antar anggotanya.

‘Kembali ke khitah pendirian SOKSI juga langkah yang sangat perlu untuk menegaskan identitas dan tujuan SOKSI. Mengingat pergeseran struktur sosial dan ekonomi di Indonesia, SOKSI harus mengadopsi pendekatan baru yang tetap berakar pada nilai-nilai dasarnya. Revitalisasi ini menuntut inovasi dalam program kerja dan strategi, terutama dalam mendukung program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, sebagai organisasi pendiri Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar yang kini menjadi Partai Golkar, soliditas dan persatuan dalam tubuh SOKSI menjadi sangat penting dalam mendukung Partai Golkar dan pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan menyatukan kekuatan, SOKSI bisa lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan anggota.

“Munas yang akan datang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi SOKSI untuk merumuskan kembali tujuan dan strategi perjuangan yang sinergis dengan arah kebijakan pemerintah. Hanya dengan persatuan, SOKSI dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendukung pembangunan, sekaligus menjaga kepentingan dan kesejahteraan para pekerja di Indonesia,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN).

PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kepatuhan dan penghormatan kepada sistem hukum dan perundang-undangan merupakan unsur tak terpisah dalam membangun dan mewujudkan ketahanan nasional. Kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terjaganya ketertiban umum dan menjadikan kinerja perekonomian negara selalu produktif.

Sebagai tema, urgensi kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan dikemukakan Presiden Prabowo ketika memberikan pengarahan pada rapat pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2025 di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/1). Berbagai kalangan mengapresiasi dan menggarisbawahi materi pengarahan dan pembekalan oleh Presiden di forum, itu termasuk ungkapan ‘negara gagal’ serta ungkapan ‘tentara dan polisi yang gagal’.

Rangkaian pengarahan Presiden Prabowo di forum itu sangat mendasar namun juga sangat responsif. Patut dimaknai sebagai kehendak baik dan kesungguhan Presiden menanggapi aspirasi dan gelisah masyarakat yang setiap hari melihat dan mencatat sejumlah indikator tentang melemahnya ketahanan nasional di berbagai sektor, utamanya ekonomi dan penegakan hukum. Kecenderungan itu juga diakibatkan oleh melemahnya fungsi dan kontribusi beberapa institusi negara.

Dari seluruh rangkaian materi pengarahan itu, ungkapan yang bermakna tentang kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan sangat layak dijadikan pijakan untuk memahami esensi persoalan yang sedang dihadapi Indonesia menurut sudut pandang Presiden. Di forum itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa segala bentuk Undang-Undang (UU), keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan semua produk dari pemerintah tidak akan ada artinya kalau tidak ditegakkan.

Tidak terlalu sulit untuk menerjemahkan atau menyimpulkan penegasan Presiden itu. Secara tidak langsung, Presiden mengemukakan kepada semua institusi negara, termasuk TNI dan Polri, untuk memastikan bahwa seluruh elemen bangsa mematuhi, menghormati dan konsisten melaksanakan hukum dan perundang-undangan yang diberlakukan negara. Sebab, kepatuhan dan penghormatan kepada sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku akan mewujudkan good governance, terwujudnya ketertiban umum, serta menjadikan kinerja perekonomian negara selalu produktif.

Sebaliknya, semua orang paham bahwa jika sistem hukum dan perundang-undangan tidak dipatuhi dan dihormati, yang akan terjadi adalah kerusakan di berbagai sektor dan berbagai aspek kehidupan bersama. Jangan berharap good governance akan terwujud. Justru korupsi akan merajalela. Ketertiban umum juga akan mengalami kerusakan karena kualitas penegakan hukum yang buruk. Institusi penegak hukum akan selalu dicemooh, bahkan sebagian elemen di dalam masyarakat tak segan melakukan perlawanan kepada penegak hukum.

Jika kekacauan dan kerusakan akibat lemahnya penegakan sistem hukum dan perundang-undangan itu berlarut-larut, kecenderungan itu akan menjelma menjadi sebuah proses yang menjerumuskan sebuah sebuah komunitas ke dalam perangkap kegagalan. Dengan begitu, menjadi sangat relevan untuk lebih dalam memaknai ungkapan presiden tentang ‘negara gagal’ serta ungkapan ‘tentara dan polisi gagal’.

Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah dua institusi yang mewujudnyatakan kehadiran negara, penegak kedaulatan, dan wujud nyata dari eksistensi negara. Untuk alasan itulah Presiden merasa perlu mengingatkan ungkapan tentang negara gagal. “Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” kata Presiden. Kepada peserta Rapim TNI-Polri itu, Presiden kemudian juga menegaskan, “Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap, lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen.”

Dengan penegasan Presiden seperti itu, menjadi jelas bahwa relevansi tentang kepatuhan dan penghormatan kepada sistem hukum dan perundang-undangan sebagai unsur tak terpisah pada aspek ketahanan nasional. Maka, dari pengarahan di forum Rapim TNI-Polri itu, patut untuk dimaknai bahwa Presiden Prabowo selaku Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memanggil dan mendorong seluruh elemen masyarakat, bersama TNI, Polri dan BIN, untuk terus memperkuat keseluruhan aspek pondasi ketahanan nasional.

Efektivitas ketahanan negara-bangsa harus tercermin pada kemampuannya merespons dan mengeliminasi segala bentuk rongrongan yang berpotensi memperlemah kedaulatan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden mengapresiasi semua unsur TNI dan Polri yang telah bekerja keras menjaga kedaulatan dan menjaga keamanan, dengan segala kekurangan. Memahami apa yang dihadapi semua institusi, presiden berujar, “Suatu organisasi, suatu institusi yang terdiri dari ratusan ribu orang tidak mudah untuk dibina, tidak mudah untuk dikendalikan,” kata Presiden.

Sudah barang tentu materi pengarahan Presiden tersebut diarahkan kepada semua institusi negara sebagai pembantu Presiden yang melaksanakan semua peraturan perundang-undangan serta berbagai ketentuan hukum. Secara tidak langsung, presiden memastikan bahwa kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan akan memperkokoh ketahanan nasional. Sebaliknya, ketahanan nasional akan melemah jika tingkat kepatuhan dan penghormatan terhadap sistem hukum, UU serta peraturan pelaksanaannya berada pada titik terendah. Dalam konteks itu, Presiden berharap institusi negara pun patuh dan tidak kompromistis dalam melaksanakan UU serta ketentuan hukum lainnya.

Rangkaian materi pengarahan oleh Presiden itu tentu saja berpijak pada realitas Indonesia hari-hari ini, yang ditandai oleh melemahnya ketahanan nasional di berbagai sektor, utamanya sektor ekonomi dan penegakan hukum. Presiden telah berupaya membangun kembali ketahanan ekonomi nasional dari puing-puing kehancuran puluhan juta unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dari sekitar 65,5 juta unit UMKM, tak kurang dari 48,6 persen telah dinyatakan bangkrut akibat tekanan bertubi-tubi oleh faktor eksternal. Konsekuensinya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan tak terhindarkan.

Wujud lain dari pelemahan ketahanan nasional adalah penegakan hukum yang mengingkari prinsip, nilai dan azas keadilan. Alih-alih dihormati dan disegani, institusi penegak hukum sekarang ini justru terus dicemooh oleh masyarakat kebanyakan karena mempraktikan tebang pilih. Masyarakat melihat bahwa pisau penegakan hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika kecenderungan seperti ini terus berlanjut, kualitas ketertiban umum menjadi taruhannya.

Penulis : Bambang Soesatyo

MoneyTalk, Bali – Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan pada era modern saat ini banyak pemilik kendaraan yang tidak hanya memandang mobil sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai aset berharga dan simbol identitas. Tidak aneh bila kemudian peluang bisnis di sektor restorasi kendaraan, khususnya jenis mobil klasik, menunjukkan potensi yang menjanjikan. Restorasi kendaraan tidak hanya menjanjikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian mobil-mobil ikonik yang menjadi bagian dari sejarah otomotif dunia.

“Industri restorasi kendaraan telah mengalami peningkatan permintaan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan nilai historis dan sentimental dari mobil-mobil klasik. Banyak pemilik kendaraan berusaha untuk mengembalikan kendaraan mereka ke kondisi semula demi penggunaan pribadi maupun investasi. Menurut data dari IBISWorld, industri restorasi kendaraan di Amerika Serikat tumbuh sekitar 5,5% per tahun, mencerminkan minat yang tinggi terhadap restorasi sebagai alternatif investasi,” ujar Bamsoet saat mengunjungi bengkel restorasi GM Power Bali milik Nyoman Rimawan Pujianto di Bali, Sabtu (28/12/24).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, GM Power merupakan bengkel spesialis servis dan restorasi Toyota Land Cruiser FJ/BJ tipe 40 dan 50 dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang restorasi. GM Power tidak hanya menawarkan jasa restorasi, tetapi juga menyediakan spare part untuk mobil-mobil off-road Toyota, khususnya FJ/BJ Hardtop. Waktu pengerjaan restorasi satu mobil bisa mencapai 8-12 bulan tergantung kondisi mobil yang direstorasi.

“GM Power berfokus pada restorasi dan servis Toyota Land Cruiser FJ/BJ yang terkenal berkat kekuatan dan ketahanannya. Model-model seperti J40 dan J50 telah menjadi ikon ketahanan kendaraan off-road, dan pemiliknya sering kali tertarik untuk menjaga keaslian dan nilai historis kendaraan mereka. Pelanggan GM Power tidak hanya berasal dari Bali, tetapi juga dari luar pulau, menunjukan GM Power mendapatkan kepercayaan besar untuk merestorasi kendaraan yang mereka miliki,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, pertumbuhan pariwisata dan komunitas otomotif di Bali yang berkembang pesat memberikan peluang besar bagi GM Power. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Bali mengalami pertumbuhan wisatawan domestik dan internasional yang tidak hanya menguntungkan bisnis pariwisata, tetapi juga industri otomotif. Mengingat banyak wisatawan berkeinginan untuk mengunjungi tempat-tempat menggunakan kendaraan klasik.

“Menurut data dari Classic Car Club, nilai mobil klasik meningkat sekitar 18% setiap tahunnya, menjadikannya sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga nilai historis kendaraan, banyak penggemar yang rela mengeluarkan dana lebih untuk merestorasi kendaraan klasik mereka agar tetap dapat berfungsi dengan baik sembari mempertahankan keaslian,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Tujuan utama dari gagasan mengoreksi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung adalah bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efisien dan efektif, demokratis serta profesional. Sudah terbukti bahwa praktik Pilkada langsung yang berbiaya sangat mahal selama ini hanya menghasilkan administrasi pemerintahan yang koruptif.

Pilkada langsung sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat adalah kehendak bersama yang mengemuka dari euphoria reformasi. Kehendak bersama itu kemudian dituangkan dalam UUD NRI 1945 pasal 18 ayat 4, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan, Pilkada demokratis yang merefleksikan kedaulatan rakyat kemudian ditetapkan melalui UU No.8 tahun 2015. Ketika Pilkada langsung bisa terwujud dan terlaksana, semua elemen masyarakat menyambut positif, utamanya karena setiap individu yang punya hak pilih bisa memilih figur kepala daerah-wakil kepala daerah.

Selain nuansa demokratis yang menjadi kenyataan, begitu besar dan beragam harapan masyarakat dari administrasi pemerintahan daerah yang lahir dari Pilkada langsung. Sayang, seiring berjalannya waktu, praktik Pilkada langsung justru mulai mereduksi nilai-nilai demokratis itu sendiri. Menunggangi minimnya literasi publik tentang urgensi kompetensi calon pemimpin publik, konstetan Pilkada langsung mempraktikan politik uang, yakni belanja dan beli suara calon pemilih.

Oleh alasan rumitnya mendekati dan membujuk puluhan ribu calon pemilih, kontestan mengambil jalan pintas dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat lokal, termasuk pemuka agama. Kepada tokoh masyarakat lokal, si kontestan meminta agar sang tokoh menggunakan pengaruhnya meminta warga setempat memilihnya.

Dibalik kesepahaman itu, terselip saling pengertian bahwa imbauan sang tokoh dan suara warga setempat tidak gratis. Selain memanfaatkan pengaruh tokoh warga lokal, sang kontestan pun membentuk dan mengerahkan tim relawan untuk melakukan aksi yang hingga kini popular dengan ungkapan sebutan serangan fajar. Pada awal politik uang mulai dipraktikan, dikenal ungkapan ‘daerah dengan harga suara yang mahal’ dan ‘daerah dengan harga suara yang murah’.

Bagi kontestan Pilkada langsung, belanja suara adalah pengeluaran atau investasi. Untuk meraih jabatan gubernur, nilai belanjanya mencapai ratusan miliar rupiah. Sedangkan nilai belanja suara untuk meraih jabatan Bupati mencapai puluhan miliar. Maka, ketika menjadi pemimpin dalam adimintrasi pemerintahan daerah setempat, di benak sang pemimpin daerah bukan sekadar upaya balik modal. Harus dicari cara dan celah agar selama masa jabatannya diperoleh keuntungan besar. Keuntungan itu kemudian akan digunakan untuk kepentingan pemenangan sebagai calon petahana dalam Pilkada langsung berikutnya.

Dari modus Pilkada langsung seperti inilah lahir motif administrasi pemerintahan daerah yang koruptif. Sebagaimana diketahui bersama, tidak ada yang baru mengenai cerita tentang korupsi yang dilakukan aparatur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten hingga korupsi dana desa oleh aparat pengurus desa. Cerita tentang korupsi aparatur Pemerintah daerah sudah lama menjadi obrolan warga di berbagai wilayah.

Fakta tentang kecenderungan ini kemudian terkonfirmasi oleh data resmi tentang pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi. Pada 2013 misalnya, mengutip data Kementerian Dalam Negeri, wakil Menteri Hukum dan HAM (saat itu) mengemukakan bahwa sekitar 70 persen kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Angka rielnya, sedikitnya 291 kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terlibat dalam kasus korupsi.

Ternyata, fakta historis itu tak membuat jera banyak oknum kepala daerah. Saat ini, kecenderungan atau tren peningkatan korupsi di Indonesia sudah menjadi fakta terbantahkan. Dan, aktor utama korupsi adalah oknum di tubuh birokrasi pemerintahan pusat, pemerintah daerah hingga perangkat desa.

Sepanjang periode 2004-2024, KPK sudah menangani 618 kasus korupsi di pemerintahan kabupaten/kota. Dari jumlah kasus itu, sebanyak 167 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Pelakunya adalah walikota dan wakilnya maupun bupati dan wakilnya. Tidak mengherankan jika Survei Penilaian Integritas (SPI) di banyak daerah juga masih rendah.

Masyarakat pun masih dihadapkan pada fakta yang menyedihkan, bahkan terkadang tidak bisa diterima akal sehat. Sebab, sejumlah orang yang pernah terlibat dalam kasus korupsi justru diterima dan dinyatakan sah sebagai peserta Pilkada langsung 2024. Akibatnya, meminimalisir administrasi pemerintahan daerah yang koruptif tampaknya akan sulit dilakukan. Bulan November 2024, Indonesia Corruption Watch (ICW) memublikasikan temuan dan catatan mereka tentang peserta Pilkada yang terindikasi terlibat kasus korupsi.

Menurut ICW, setidaknya 138 orang peserta Pilkada 2024 diduga terlibat kasus korupsi. Dari jumlah itu, termasuk kandidat gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Di antara 138 figur kandidat bermasalah itu, ada yang pernah berstatus tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan orang-orang yang namanya pernah disebut dalam persidangan kasus korupsi.

Dengan fakta dan kecenderungan seperti itu, manfaat atau nilai tambah Pilkada langsung untuk berbagai aspek kepentingan masyarakat setempat nyaris nihil. Tidak sedikit warga yang berkesimpulan bahwa Pilkada langsung tidak memberi manfaat signifikan bagi kepentingan dan kebutuhan dasar warga setempat. Kualitas layanan publik pun tak kunjung membaik.

Perhatian Pemerintah daerah pun terbilang sangat minim terhadap ragam masalah yang berkait langsung dengan kesejahteraan warga, terutama perlakuan terhadap warga miskin, stunting, hingga pendidikan anak dan remaja. Dalam tiga tahun terakhir ini saja, total dana transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah sekitar Rp 2.300 triliun. Faktanya, angka kemiskinan di sejumlah daerah masih tetap tinggi. Stunting nyaris tidak ditangani. Anak-remaja yang putus sekolah dibiarkan.

Apakah Pilkada langsung dengan modus koruptif seperti sekarang ini akan terus dibiarkan? Selain koruptif dan minus etika, praktik Pilkada sekarang nyata-nyata memperlihatkan tindakan pembodohan masyarakat oleh kontestan yang melakukan politik uang.

Pilkada dengan modus koruptif, tanpa etika dan membodohi masyarakat adalah musuh demokrasi. Alasan untuk mengoreksi Pilkada langsung sudah lebih dari cukup. Demi kebaikan bersama dan demi masa depan generasi anak-cucu, masyarakat Indonesia seharusnya tidak boleh takut dan ragu untuk melakukan koreksi atas praktik Pilkada langsung yang sarat penyimpangan seperti sekarang ini.

Penulis ; Bambang Soesatyo,Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)

MoneyTalk,Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menilai gagasan Presiden Prabowo Subianto tentang lumbung pangan dari tingkah nasional hingga tingkat desa, layak menjadi strategi baru untuk mewujudkan ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja baru hingga seluruh pelosok desa. Gagasan dan strategi ini relatif lebih mudah diwujudkan karena hampir semua aspeknya bisa mengandalkan potensi dalam negeri. Para menteri ekonomi dan semua pemerintah daerah hendaknya mulai menindaklanjuti gagasan Presiden Prabowo tersebut.

“Kami memaknai gagasan presiden ini sebagai strategi baru untuk sekaligus mewujudkan dua tujuan yang sangat strategis, yakni menuju swasembada pangan dan penciptaan lapangan kerja dari sektor tanaman pangan di semua pelosok desa. Relatif lebih mudah diwujudkan segera karena tidak harus menunggu komitmen modal asing atau barang modal berteknologi tinggi. Segala aspeknya bisa dimulai dengan mengandalkan semua potensi dalam negeri dan kearifan lokal,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (12/12/24).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, dalam acara penyerahan DIPA dan TKD 2025 di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12), Presiden Prabowo kembali mengingatkan urgensi mewujudkan swasembada pangan. Presiden menegaskan, mewujudkan swasembada pangan menjadi target yang tidak bisa ditawar-tawar, karena menjadi bagian tidak terpisah dari ketahanan nasional. Setiap desa harus mempunyai tanah yang dialokasikan khusus untuk produksi tanaman pangan.

“Dengan melaksanakan gagasan presiden tersebut, setiap daerah akan mendapatkan manfaat. Terbuka peluang untuk mengembangkan potensi tanaman pangan di daerah masing-masing. Ketika program pengembangan itu mulai berproses, akan tercipta lapangan kerja di daerah. Karena itu, sangat penting dan strategis bagi setiap pemerintah daerah menyelaraskan program prioritasnya dengan gagasan presiden tentang lumbung pangan,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Ketua Dewan Pembina SOKSI ini menyakini banyak daerah bisa mewujudkan gagasan tentang lumbung pangan, karena puluhan juta warga sudah melakoni kegiatan tanaman pangan. Data hasil Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni-Juli 2023 mencatat jumlah petani Indonesia mencapai 27.799.280 orang. Dari jumlah tersebut, petani milenial (19–39 tahun) berjumlah 6.183.009 orang atau sekitar 21,93 persen dan petani generasi Z (11-26 tahun) sebanyak 2,14 persen. Sensus yang sama juga mencatat jumlah rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan tanaman pangan mencapai 15.550.786 rumah tangga.

“Faktor lain yang patut menjadi perhatian semua pemerintah daerah adalah merawat dan melindungi areal pertanian yang sudah ada. Demi terwujudnya swasembada pangan, alih fungsi lahan pertanian harus dihentikan,’’ pungkas Bamsoet. (*)

MoneyTalk,Jakarta – KETERTIBAN umum dan tata kelola pemerintahan yang benar akan terwujud, dan juga selalu terjaga, jika masyarakat dan aparatur negara percaya dan hormat kepada institusi penegak hukum. Sayangnya, derajat kredibilitas institusi penegak hukum akhir-akhir ini tak hanya menjadi sasaran kritik, melainkan sudah menjadi faktor yang menyulut keluh kesah masyarakat. Untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatan itu, diyakini bahwa semua institusi penegak hukum paling tahu apa yang harus dilakukan.

Aspirasi masyarakat menghendaki agar ‘sinetron’ penegakan hukum dan pelecehan terhadap rasa keadilan bersama harus mulai dihentikan. Indonesia negara hukum, tetapi wajah penegakan hukum di negara ini tampak demikian buram. Persepsi yang demikian tak hanya terbentuk dibenak para ahli atau komunitas berpendidikan tinggi, melainkan juga dipahami semua komunitas di akar rumput. Hari-hari ini, banyak kalangan merasakan bahwa kalimat ‘Indonesia negara hukum’ itu hanya sebatas klaim yang sudah kehilangan hakekat maknanya.

Bahkan, telah bermunculan pula ungkapan tentang tidak adanya kepastian hukum di negara ini. Kalau sebelumnya ungkapan tidak ada kepastian hukum sering digunakan dalam konteks memroses perizinan bisnis, kini rasa dan fakta tentang ketidakpastian hukum itu pun telah merembet ke dalam proses hukum kasus-kasus pidana. Publik mencatat dan memviralkan sejumlah kasus pidana yang proses hukumnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahkan, publik pula yang memviralkan dugaan rekayasa proses hukum beberapa kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari dugaan tindak pidana antara guru dan murid – seperti pada kasus penganiayaan murid yang dituduhkan pada guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara – kemudian kasus kematian Vina di Cirebon, hingga mega kasus dugaan korupsi. Beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi pergunjingan masyarakat bahkan sama sekali tidak berproses.

Buramnya wajah penegakan hukum atau fakta ketidakpastian hukum itu setidaknya juga sudah terkonfirmasi oleh fakta-fakta hukum yang sudah terpublikasi. Pada pekan ketiga Oktober 2024 misalnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tangan dan menetapkan status tersangka kepada 3 (tiga) hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memberi vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera. Setelah itu, pihak berwajib juga menangkap seorang oknum pensiunan Mahkamah Agung (MA) yang diduga menjadi makelar kasus. Dari penggeladahan terhadap oknum pensiunan ini, pihak berwajib menyita uang tunai hampir satu triliun rupiah plus puluhan kilogram emas.

Hampir setiap tahun, selalu saja ada penegak hukum yang ditangkap karena terlibat tindak pidana. Pada Oktober 2022 misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memublikasikan catatan tentang jumlah oknum penegak hukum yang terjerat korupsi. Pada tahun itu, jumlah hakim yang terjerat korupsi 25 orang, jaksa 11 orang dan polisi 3 orang. Beberapa figur yang pernah menjadi pejabat di KPK pun tersandung masalah. Bahkan, ada belasan oknum melakukan pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK.

Tahun lalu dan sepanjang tahun ini saja, peristiwa atau kasus yang menggambarkan perilaku tak terpuji oknum penegak hukum cukup beragam. Perilaku tak terpuji itu tidak sekadar dicatat, tetapi juga diviralkan oleh masyarakat melalu media sosial. Ada kasus keterlibatan oknum dalam permainan pekerja migran ilegal, penyelundupan, keterlibatan dalam kasus narkoba hingga peristiwa penembakan pelajar di semarang.

Dari data dan catatan sejumlah kasus itu, publik melihat dan menyimpulkan adanya masalah serius di tubuh institusi penegak hukum. Pemahaman yang minim tentang standar moral selaku penegak hukum mendorong sejumlah oknum bertindak sewenang-wenang, bahkan sampai menjungkirbalikan kesalahan menjadi benar dan apa yang benar dijadikan salah. Wajar jika sejumlah kalangan sampai pada kesimpulan tentang tidak adanya kepastian hukum.

Kesimpulan masyarakat itu setidaknya terkonfirmasi pada hasil survei mengenai kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Tidak ada yang baru, karena beberapa hasil survei dengan tema yang sama sudah dipublikasikan. Garis besarnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, KPK hingga lembaga peradilan menurun cukup signifikan.

Faktor yang memengaruhi adalah fakta tentang oknum penegak hukum yang menjadi pelaku atau terlibat kasus korupsi, terlibat kasus narkoba, suap, penyelundupan, dan berperilaku tidak terpuji. Publik juga sangat kecewa karena penanganan kasus korupsi berskala besar tidak optimal dan penuh kepura-puraan. Publik juga menyoroti dan menyoal gaya hidup mewah aparat penegak hukum yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum.

Dan, yang paling mencemaskan masyarakat adalah kecenderungan telah hilangnya independesi institusi penegak hukum. Masyarakat melihat institusi penegak hukum terikat pada kekuasaan, sehingga mudah ditekan dan dijadikan alat untuk beberapa kepentingan dan tujuan. Itu sebabnya beberapa kalangan menilai bahwa klaim Indonesia negara hukum sudah kehilangan hakekat maknanya. Maka, jangan berharap ada kepastian hukum. Praktik penegakan hukum akhir-akhir ini tak lebih dari ‘sinetron’ yang melecehkan rasa keadilan bersama.

Wajah penegakan hukum yang demikian buram menyebabkan rasa keadilan bersama terlecehkan. Harus diperhitungkan kemudian adalah eksesnya, terutama pada aspek ketaatan semua orang pada legitimasi hukum. Perasaan keadilan yang terlecehkan atau tidak adanya kepastian hukum akan menimbulkan gangguan amat serius pada ketertiban umum. Bukan tidak mungkin bahwa individu atau kelompok-kelompok orang akan bertindak semaunya dan tidak peduli lagi pada norma hukum.

Potensi gangguan terhadap ketertiban umum akibat lemahnya penegakan hukum hendaknya disikapi dengan penuh kebijaksanaan. Semua institusi penegak hukum pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatannya.

Penulis : Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)

MoneyTalk,Jakarta – Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dilantiknya Siti Fauziah sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor 174 Tahun 2024. Posisi Siti Fauziah yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, memberikan pengalaman berharga dan pemahaman mendalam mengenai dinamika serta tantangan yang dihadapi MPR.

“Siti Fauziah merupakan perempuan pertama yang dipercaya sebagai Sekjen MPR. Ini tidak hanya menandai kepemimpinan seorang perempuan dalam posisi strategis, tetapi juga mencerminkan kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan,”.ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (9/12/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, Setjen MPR RI tidak hanya berfungsi sebagai pendukung teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara anggota MPR dengan masyarakat serta semua instansi terkait. Dukungan administratif yang efektif sangat penting untuk memastikan kelancaran tugas MPR dalam menjalankan amanah konstitusi. Dalam konteks ini, tantangan yang besar adalah bagaimana menyelaraskan berbagai sumber daya yang ada untuk menciptakan sinergi.

“Dalam kapasitas barunya sebagai Sekjen, Siti Fauziah diharapkan tidak hanya meneruskan tradisi yang telah ada, tetapi juga memimpin dengan inovasi dan semangat untuk meningkatkan efektivitas lembaga. Dengan posisi yang diembannya, Siti Fauziah akan mengambil peran krusial sebagai penggerak dan pengelola sistem pendukung yang vital bagi operasional MPR RI,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengingatkan, tantangan tidak kalah besar menanti Siti Fauziah ke depan. MPR harus mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang cepat. Untuk itu, kemampuan Sekjen dalam membangun jaringan dan kolaborasi, baik dengan lembaga lain maupun masyarakat, menjadi kunci.

Siti Fauziah juga harus siap beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Ini memerlukan strategi yang jitu serta kemampuan komunikasi yang baik untuk meredakan potensi konflik dan membangun konsensus di antara anggota MPR.

“Melalui pelantikan Sekjen yang baru, terdapat harapan besar agar MPR RI dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, menjaga konstitusi, dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam setiap langkah dan kebijakannya. Sebagai Sekjen, Siti Fauziah diharapkan mampu mengelola dan melayani anggota MPR, baik dalam aspek administratif maupun keuangan, sehingga lembaga ini dapat berfungsi sebagai representatif rakyat secara lebih efektif,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk,Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan pemerintah dan DPR yang sepakat membatasi pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya terhadap barang mewah. Tidak menyasar ragam kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan dasar lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Rencana kebijakan ini diharapkan bisa mewujudkan kondisi perekonomian semakin kondusif.

“Untuk menghindari kesimpangsiuran, pemerintah dan DPR hendaknya membuat kepastian tentang ragam barang mewah yang akan dikenakan PPN 12 persen itu. Sebab, ketentuan tentang pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sudah diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 2021,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (9/12/24).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, guna mencegah sektor industri mati suri, PPN 12 persen hendaknya juga tidak membidik bahan baku industri, termasuk barang modal. Sudah menjadi fakta bahwa produk manufaktur dalam negeri saat ini benar-benar terhimpit akibat serbuan produk impor yang dijual di pasar dalam negeri dengan harga dumping,

“Makna strategis dari pembatasan pemberlakuan PPN 12 persen, tidak hanya meringankan beban belanja masyarakat. Tetapi juga merawat kekuatan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Terlebih, daya beli sebagian besar masyarakat sedang melemah, terkonfirmasi oleh data tentang deflasi sebesar 0,12 persen di September 2024,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pembatasan pemberlakuan PPN 12 persen cukup membantu puluhan juta pelaku UMKM. Karena harga barang dan jasa yang mereka tawarkan tidak otomatis mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari kebijakan PPN yang baru. Kalkulasinya sederhana, jika harga barang dan jasa produk UMKM ikut dibebani PPN 12 persen, maka UMKM akan kehilangan pembeli atau pelanggan.

“Ketika sebuah UMKM berhenti berusaha karena harga barang dan jasa mereka menjadi lebih mahal akibat naiknya PPN, UMKM tersebut akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Jadi, tidak bijak jika kebijakan baru tentang PPN hanya berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran, akibat ketidakmampuan UMKM menjaga kelangsungan usaha masing-masing,” pungkas Bamsoet.