23 November 2026

Bambang Soesatyo

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan mengoleksi serta merestorasi mobil klasik, khususnya BMW, tidak hanya sekedar untuk nostalgia. Di tengah trend harga mobil klasik yang terus meningkat, kegiatan ini berkembang menjadi peluang investasi yang menggabungkan sejarah, gaya hidup, dan potensi keuntungan finansial.

“Mobil klasik bukan hanya koleksi pribadi. Ia adalah kekuatan ekonomi kreatif yang bisa menggerakkan industri pendukung. Dari mulai bengkel restorasi, pengrajin interior, hingga penyelenggaraan pameran,” ujar Bamsoet saat melepas rolling thunder BMWCCI Classic Register di Jakarta, Sabtu (9/8/25).

Hadir antara lain Ketum BMWCCI Classic Register Komjen (Purn) Nanan Soekarna beserta puluhan anggota BMWCCI Classic Register.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, pasar global menunjukkan tren yang positif terhadap BMW klasik. Sebuah BMW 2002 lansiran 1972 baru-baru ini terjual di lelang internasional seharga USD 85.002 atau sekitar Rp 1,38 miliar. Sementara itu, BMW E30 M3 yang menjadi ikon di era 1980-an, kerap terjual puluhan hingga ratusan ribu dolar AS, tergantung keaslian dan kondisi. Restorasi yang tepat, dengan komponen orisinal dan riwayat jelas, mampu meningkatkan nilai kendaraan secara signifikan dalam kurun 5–10 tahun.

“Menghidupkan kembali BMW klasik seperti 2002, E21 atau E30 bukan pekerjaan semalam. Prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga lebih dari setahun. Tantangan terbesar biasanya terletak pada mencari suku cadang orisinal, pengerjaan detail body dan interior, hingga menjaga keaslian nomor mesin dan rangka,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, bagi sebagian orang, restorasi adalah bentuk kecintaan untuk menghidupkan kembali mobil lama yang dinilai memiliki kenangan tersendiri. Bagi sebagian lain, ini adalah strategi investasi dengan peluang keuntungan yang menggiurkan.

Namun, risiko tetap ada. Restorasi berkualitas buruk, modifikasi berlebihan, atau pemilihan model yang kurang diminati bisa membuat nilai kendaraan justru menurun.

“Kunci restorasi adalah dokumentasi, transparansi, dan profesionalisme. Jangan tergiur potongan harga yang berujung pada hasil asal-asalan. Ingat, kita sedang mengelola warisan sejarah otomotif, bukan sekadar kendaraan biasa,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, BALI – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pemindahan data pribadi lintas negara, termasuk dari Indonesia ke Amerika Serikat, pada dasarnya bukanlah pelanggaran hukum. Namun, setiap transfer data pribadi hanya bisa dibenarkan jika dilakukan untuk tujuan yang sah, terbatas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketentuan ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

“UU PDP hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan internasional yang bergantung pada lalu lintas data lintas batas negara. Ekonomi digital, layanan cloud, kecerdasan buatan, hingga transaksi keuangan lintas negara sangat bergantung pada pertukaran data. Dengan adanya UU PDP, kita memiliki kerangka yang tegas untuk memastikan bahwa transfer data pribadi dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum,” ujar Bamsoet di Bali, Minggu (27/7/2025).

Ketua DPR ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, UU PDP mengatur transfer data pribadi ke luar negeri dengan beberapa ketentuan utama. Pasal 56 UU PDP menyebutkan pemerintah maupun pihak pengendali data lainnya diperbolehkan mentransfer data pribadi WNI ke luar negeri, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Pertama, negara tujuan harus memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih baik dari Indonesia. Kedua, ada perjanjian internasional antar negara atau antar badan pengendali data. Ketiga, terdapat persetujuan dari pemilik data pribadi, setelah mendapatkan informasi lengkap dan jujur terkait risiko transfer.

“Pemrosesan data pribadi juga harus didasarkan pada salah satu dari enam dasar hukum yang diatur UU PDP, yakni persetujuan subjek data, perjanjian kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital individu, tugas yang dijalankan oleh otoritas publik, atau kepentingan sah yang seimbang dengan hak subjek data. Tanpa salah satu dasar ini, maka transfer data menjadi cacat hukum,” kata Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, dalam hal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat, meskipun Amerika selama ini dianggap belum memiliki kerangka perlindungan data yang seketat Uni Eropa, namun melalui berbagai perjanjian bilateral dan sektor hukum seperti Privacy Shield Framework dan EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF), Amerika telah menunjukkan komitmennya dalam menjamin perlindungan data lintas negara. Bahkan pada Juli 2023, Uni Eropa telah secara resmi mengakui Amerika Serikat sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data pribadi yang memadai di bawah kerangka DPF tersebut.

“Kalau Uni Eropa yang sangat ketat dan protektif terhadap data warganya sudah menandatangani kesepakatan formal dengan Amerika Serikat, tentu Indonesia tidak bisa menutup diri. Kita harus melihat kenyataan global dan bersikap rasional dalam menyikapinya. Selama transfer data dilakukan berdasarkan dasar pemrosesan yang sah, dan Amerika dapat memberikan jaminan perlindungan data yang memadai, maka tidak ada yang salah,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, era digital yang melibatkan layanan cloud global seperti Google Cloud, Amazon Web Services, atau Microsoft Azure, secara praktis telah membuat data berpindah melintasi batas negara hampir setiap detik. Karena itu, tantangan saat ini bukanlah bagaimana menghentikan arus data, melainkan bagaimana memastikan bahwa arus tersebut aman, terverifikasi, dan tunduk pada standar perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Transfer data pribadi ke luar negeri bukanlah sesuatu yang melanggar hukum. Tapi harus ada syaratnya. Harus ada akuntabilitas, harus ada perjanjian, dan harus ada perlindungan. UU PDP sudah memberikan semua instrumen ini. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan pelaku usaha mematuhinya secara konsisten,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta  – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo kembali menegaskan KADIN terus mengupayakan agar revisi Undang‑Undang No. 1 Tahun 1987 tentang KADIN bisa menjadi revisi UU usulan DPR atau Pemerintah. Seiring perubahan ekonomi global dan digitalisasi, UU KADIN yang berusia lebih dari tiga dekade sudah tidak relevan lagi. Indonesia telah berubah drastis. Dari negara dengan struktur ekonomi yang sangat tergantung pada sumber daya alam, kini bergerak menuju ekonomi berbasis inovasi dan digital.

“Rencana revisi UU KADIN menjadi sebuah kebutuhan mendesak, Seiring perubahan ekonomi global dan digitalisasi, Revisi ini bukan sekadar penyegaran regulasi lama, tetapi bagian dari strategi membangun fondasi kelembagaan KADIN agar mampu bersinergi erat dengan pemerintah, serta memberi kekuatan nyata bagi dunia usaha,” ujar Bamsoet saat mengikuti Rapat KADIN Indonesia yang dipimpin langsung Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie dari London secara daring bersama-sama pengurus KADIN lainnya di Jakarta, Jumat (11/7/25).

Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, pentingnya penguatan kelembagaan KADIN sebagai mitra strategis pemerintah. KADIN harus menjadi organisasi strategis yang duduk sejajar dengan kementerian dan lembaga negara lainnya. Di beberapa negara maju, seperti Jerman dengan sistem chambers of commerce yang kuat, atau Korea Selatan dengan KCCI (Korea Chamber of Commerce and Industry), organisasi dunia usaha memiliki saluran resmi dalam pengambilan kebijakan negara. Mereka menjadi rujukan langsung dalam perumusan regulasi, terutama yang menyentuh sektor industri, investasi, dan perdagangan.

“KADIN harus diperlakukan setara dengan kementerian dan lembaga negara. Dengan status kelembagaan yang diperkuat, KADIN dapat lebih aktif mendukung program “Asta Cita” pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari penyiapan iklim bisnis hingga pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan dalam rapat dengan pemerintah, suara dunia usaha sering kali hanya menjadi bahan dengar pendapat di tahap awal. Bukan bagian dari proses pengambilan keputusan. Padahal, seharusnya kebijakan ekonomi nasional harus melibatkan partisipasi aktif pelaku usaha. Akibatnya, banyak kebijakan lahir tanpa dasar realitas lapangan serta menimbulkan gesekan di tingkat implementasi.

“Revisi UU KADIN salah satunya bertujuan menempatkan KADIN dan asosiasi mitra dalam setiap tahap pengambilan kebijakan, mulai dari Musrenbang, rapat kabinet ekonomi hingga pembahasan legislasi di DPR. Sehingga para pelaku usaha, termasuk UMKM dan startup, dilibatkan dalam penetapan kebijakan ekonomi nasional. Tidak hanya didengar di awal, tetapi turut serta memutuskan,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan usulan wacana perubahan mekanisme pemilihan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diusulkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimly Asshiddiqie patut dipertimbangkan. Gagasan yang dikemukakan adalah tetap mempertahankan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, namun membuka ruang agar Wakil Presiden dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berdasarkan satu atau dua nama yang diajukan langsung oleh Presiden terpilih kepada MPR.

Gagasan ini semakin relevan dengan ketentuan baru yang meniadakan persyaratan ambang batas 20% pencalonan presiden. Membuka peluang calon presiden lebih dari 3 orang, dengan mengurangi keharusan untuk dibentuknya gabungan partai politik sebelum pemilu yang cenderung bersifat transaksional.

“Di tengah tuntutan demokratisasi yang lebih substansial dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan yang kuat, pemisahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi solusi atas sejumlah problem sistemik dalam praktik demokrasi elektoral kita. Salah satunya, tekanan kompromi politik dalam proses pencalonan pasangan capres-cawapres yang kerap kali menimbulkan distorsi arah kepemimpinan nasional,” ujar Bamsoet dalam tanggapannya saat menghadiri acara Peluncuran Buku ‘Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945’ di Kantor Kompas Jakarta, Jumat (4/7/25).

Hadir antara lain penulis buku/Sekjen Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Abdy Yuhana, Wapres RI ke-6 Try Sutrisno, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Pemikir Kebangsaan Sukidi, Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI Guntur Soekarnoputra serta Mantan Menteri Perumahan RI Siswono Yudo Husodo dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Damardono.

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, melalui skema baru yang diusulkan, calon Presiden tetap maju melalui pemilu langsung, namun ia tidak harus terikat lebih awal dengan calon Wakil Presiden dalam satu paket pasangan. Setelah terpilih, Presiden diberikan ruang untuk mengajukan satu atau dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memilih dan menetapkan Wakil Presiden yang baru berdasarkan persetujuan mayoritas anggota MPR.

“Langkah ini dipercaya dapat mengembalikan posisi strategis MPR dalam sistem ketatanegaraan yang selama ini cenderung dipinggirkan pasca amandemen. Keterlibatan MPR dalam menetapkan Wakil Presiden memberikan legitimasi politik tambahan, menjadikan figur Wapres sebagai tokoh yang memiliki jaringan politik luas dan mampu menjembatani berbagai kekuatan yang ada di parlemen,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, model pemilihan ini juga mendorong terbentuknya kabinet yang lebih fungsional dan efektif. Jika sebelumnya koalisi partai harus dibentuk sebelum pemilu demi pencalonan, sistem ini memungkinkan koalisi dibentuk pasca pemilu dalam kerangka pembentukan kabinet. Artinya, tidak ada lagi keharusan membangun gabungan partai secara prematur yang rawan dengan transaksi kekuasaan. Koalisi cukup dibentuk satu kali, dalam kerangka membangun pemerintahan yang kuat dan stabil.

Dalam model ini pula, Wakil Presiden tidak mengalami penurunan kedudukan secara konstitusional. Meskipun dipilih oleh MPR, statusnya tetap sebagai wakil kepala negara dan pemerintahan, dengan peran dan fungsi yang utuh dalam mendampingi Presiden.

“Perubahan ini tentu harus melalui mekanisme formal amandemen konstitusi. Secara teknis, sejumlah ayat dalam Pasal 6A perlu diubah, khususnya ayat (1) hingga (5) yang selama ini menjadi dasar hukum pemilihan langsung pasangan Presiden-Wakil Presiden. Penghapusan istilah “pasangan calon” akan diikuti dengan penguatan pasal baru, yakni Pasal 6B yang memberikan landasan hukum bagi Presiden untuk mengajukan calon Wakil Presiden kepada MPR,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta –  Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan di tengah harapan besar terhadap potensi revolusioner teknologi kuantum, bayang-bayang ancaman baru mulai menyelimuti dunia digital. Komputasi kuantum yang diyakini sebagai terobosan teknologi terbesar abad ini, bukan hanya menjanjikan kemampuan luar biasa dalam pengolahan data. Tetapi juga dapat menjadi ancaman besar perlindungan siber yang selama ini dianggap kokoh. Potensi ancaman tersebut harus dapat diantisipasi oleh pemerintah, akademisi, pihak swasta, ataupun komunitas siber untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, yakni runtuhnya sistem keamanan digital yang ada saat ini.

“Komputer kuantum tidak bekerja dengan prinsip biner “0” dan “1” seperti komputer klasik. Tetapi menggunakan qubit yang dapat berada dalam superposisi, memungkinkan mereka melakukan perhitungan eksponensial jauh lebih cepat. Inilah yang membuatnya berbahaya bagi sistem enkripsi modern seperti RSA dan ECC, dua algoritma yang selama ini menjadi fondasi pengamanan data global. Termasuk sistem perbankan, komunikasi militer, dan transaksi digital,” ujar Bamsoet usai mengikuti diskusi terbatas LAB 45 bersama Pendirinya Andi Widjajanto di Jakarta, Kamis (3/7/25).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, studi dari National Institute of Standards and Technology (NIST) Amerika Serikat memperkirakan bahwa komputer kuantum berskala besar yang mampu memecahkan enkripsi RSA 2048-bit bisa hadir dalam 10–20 tahun ke depan. Namun, dampaknya sudah bisa dirasakan hari ini. Ancaman “harvest now, decrypt later”, di mana pengumpulan data terenkripsi saat ini untuk didekripsi nanti ketika komputer kuantum sudah tersedia, membuat data sensitif yang disimpan hari ini bisa terbongkar saat komputer kuantum ada. Akibatnya, rahasia dagang, data intelijen, ataupun rekam medis pribadi yang saat ini aman, dapat menjadi dibocorkan dengan mudah sebagai konsumsi publik di masa depan.

Lebih dari itu, bahaya komputasi kuantum juga merambah ke sistem-sistem yang lebih vital. Infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, transportasi, dan rumah sakit modern sangat tergantung pada sistem komunikasi terenkripsi. Jika pertahanan digital mereka runtuh, maka potensi gangguan operasional, sabotase hingga lumpuhnya layanan publik dapat menjadi kenyataan. Ketergantungan dunia pada sistem digital menjadikan risiko kuantum bukan hanya urusan ahli teknologi, tetapi ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara.

“Sektor blockchain pun tidak luput dari risiko. Banyak kriptografi yang digunakan dalam Bitcoin dan sistem blockchain lainnya dapat dihancurkan oleh komputer kuantum. Karenanya, Vitalik Buterin, pendiri Ethereum, dalam forum Devcon belum lama ini mengingatkan perlunya segera menerapkan kriptografi pasca-kuantum untuk menjaga keberlangsungan jaringan Ethereum di masa depan,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, ancaman juga muncul dari sisi rantai pasok. Komponen inti dalam pembangunan komputer kuantum, seperti chip superconducting dan laser presisi tinggi, diproduksi oleh negara dan perusahaan tertentu saja. Ketergantungan ini membuka celah bagi praktik sabotase atau penyisipan perangkat keras berbahaya (hardware backdoor), bahkan sebelum perangkat digunakan. Situasi ini serupa dengan kekhawatiran global terhadap komponen 5G beberapa tahun lalu, hanya saja risikonya kali ini bisa jauh lebih masif dan merusak.

“Indonesia sebagai negara dengan ekosistem digital yang tumbuh cepat, mulai dari perbankan digital, e-commerce, hingga layanan publik berbasis cloud, sangat rentan menjadi korban jika terlambat melakukan antisipasi. Pemerintah, akademisi, dan industri teknologi perlu memulai membentuk konsorsium untuk merumuskan kebijakan transisi menuju enkripsi tahan kuantum. Termasuk menyusun peta jalan nasional untuk mitigasi ancaman kuantum,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam rentang waktu satu dekade terakhir, ada ribuan kasus korupsi dengan perkiraan kerugian negara sampai ribuan triliun rupiah. Artinya, ada ribuan triliun rupiah aset negara dikuasai komunitas koruptor. Semangat dan kehendak menarik kembali atau merampas aset yang dikuasai para koruptor itu harus dilandasi prinsip moral yang kuat, agar tidak membuka peluang untuk terjadinya kejahatan baru oleh penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Masyarakat kebanyakan yang peduli dan prihatin dengan perkembangan korupsi pasti sudah memiliki gambaran tentang gelembung kerugian negara. Bisa dipastikan bahwa gelembung kerugian itu mencapai ribuan triliun rupiah karena ada beberapa contoh kasus korupsi yang mendukung perkiraan . Sebutlah mega kasus korupsi Pertamina; perhitungan sementara menyebutkan kerugian negara tahun 2023 Rp 193,7 triliun. Modus korupsi ini berlangsung sejak 2018, atau berdurasi lima tahun. Kalau kerugian negara per tahunnya kurang lebih sama besar dengan hitungan tahun 2023, total kerugian negara mencapai Rp 968,5 triliun.

Dalam kasus korupsi PT Timah, kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Kalau ditambahkan dengan kasus-kasus lain yang sudah terungkap, masuk akal untuk mengklaim bahwa kerugian negara akibat korupsi dalam satu dekade terakhir mencapai ribuan triliun rupiah. Semua itu milik negara dan rakyat yang jika dikelola dengan benar akan menghadirkan manfaat yang sangat berarti bagi semua komunitas.

Karena efek jera tidak efektif, korupsi tetap saja marak. Sudah begitu banyak koruptor dan keluarganya dipermalukan dengan hukuman penjara, namun sanksi seperti itu ternyata tidak efektif. Jelang akhir tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa sepanjang periode 2020-2024 telah menangani 2.730 perkara korupsi.

Muncul kesan bahwa Indonesia belum menemukan strategi yang efektif untuk mereduksi tindak pidana korupsi. Maka, muncul inisiatif untuk merampas aset atau kekayaan negara yang dimiliki atau dikuasai para koruptor. Kecuali koruptor dan keluarganya, gagasan merampas aset koruptor itu pasti disepakati semua elemen masyarakat.

Jika gagasan ini hendak direalisasikan, tentu saja harus dilandasi undang-undang (UU) dan ketentuan hukum untuk mendukung pelaksanaannya. Pasti diperlukan mekanisme pengaturan agar pelaksanaan UU perampasan aset koruptor itu tidak menimbulkan masalah baru. Misalnya, mungkin saja diperlukan institusi tertentu untuk melaksanakan ketentuan merampas aset hasil korupsi.

Sebagaimana diketahui, rancangan UU Perampasan Aset tindak pidana sudah masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas pada 2023. RUU ini belum dibahas. Pembahasan RUU Perampasan Aset baru bisa disahkan jika Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru sudah disahkan. Jauh lebih penting dari itu adalah potensi abuse of power aparat penegak hukum bisa diminimalisir atau dieliminasi oleh KUHP yang baru.

KUHP adalah panduan untuk memberlakukan dan melaksanakan semua peraturan serta prinsip-prinsip yang ada dalam KUHP itu sendiri. Sebagaimana diketahui KUHP baru akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Sedangkan KUHP yang ada dan berlaku saat ini sudah diterapkan selama lebih dari 44 tahun. Dan, juga belum disesuaikan dengan aturan dan nilai-nilai dalam KUHP baru. Seperti diketahui, KUHP baru memuat prinsip-prinsip baru yang sangat reformis, antara lain prinsip keadilan restoratif, prinsip rehabilitatif dan prinsip restitusi.

Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini masih sangat lemah pada aspek melindungi setiap orang yang bermasalah dengan hukum. Selain itu, juga membatasi peran advokat selaku pihak yang membela hak dan kepentingan orang yang bermasalah dengan hukum.

Itu sebabnya, KUHP yang berlaku saat ini dinilai masih memberi kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Sangat besar kemungkinan bahwa UU Perampasan Aset akan dijadikan alat untuk melakukan pemerasan oleh aparat penegak hukum, jika KUHP baru belum disahkan. Sangat penting untuk digarisbawahi bahwasanya KUHP saat ini masih menyimpan potensi dan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penegak hukum,.

Memang, semua elemen masyarakat mencatat bahwa tidak ada institusi penegak hukum yang bersih dari tindakan penyalahgunaan wewenang. Publik mencatat dan sudah banyak bukti. Dari oknum pada institusi peradilan, oknum pejabat tinggi pada institusi penegak hukum hingga oknum pelaksana di lapangan terbukti sering menyalahgunakan wewenang dan berperilkau koruptif.

Dalam konteks itu, fakta tentang pemerasan oleh oknum petugas terhadap tahanan patut dijadikan contoh kasus sekaligus sebagai pembelajaran. Pada Desember 2024, Pengadilan Tipikor Jakarta menetapkan vonis kepada 15 terdakwa dengan hukuman penjara empat hingga lima tahun. Belasan terdakwa itu berlatarbelakang atau berstatus pegawai pada Rumah Tahanan KPK. Mereka didakwa melakukan pemerasan atau pungutan liar di lingkungan Rutan KPK yang akumulasinya mencapai RP 6,3 miliar. Durasi praktik pemerasan itu sekitar empat tahun, sejak tahun 2019 hingga 2013.

Kasus pemerasan ini dibeberkan oleh para terpidana korupsi. Ini sekadar contoh penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh level petugas Rutan. Peluang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan pun sangat terbuka ketika oknum petugas diberi wewenang merampas aset koruptor. Jangankan persoalan menaksir nilai aset, dalam vonis lembaga peradilan pun publik sudah tahu adanya proses tawar menawar tentang durasi sanksi hukuman.

Dalam proses menghitung besaran aset yang akan ditarik negara, setidaknya terbuka peluang untuk kompromi tentang perhitungan besar-kecilnya aset yang akan dirampas negara. Kalau oknum petugas bersedia memperkecil nilai aset yang akan ditarik negara, kesediaan itu tentu saja tidak gratis. Kesediaan oknum petugas itu harus dikompensasi.

Jadi, pada isu tentang perampasan aset negara yang dikuasai koruptor, persoalannya bukan mau atau tidak mau, melainkan adanya kepastian bahwa hak merampas aset tindak pidana itu pada saatnya nanti tidak disalahgunakan. Misalnya, tidak disalahgunakan untuk memanipulasi perhitungan nilai aset. Kalau aset yang harus dirampas bernilai 100 tetapi hanya dihitung 10, bukankah negara dan rakyat tetap dirugikan?

Semoga saja KUHP baru segera dihadirkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset tindak pidana memiliki landasan moral yang kokoh.

Penulis : Bambang Soesatyo,Anggota Komisi III DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III ke-7/Dosen Tetap Pasca Sarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur/Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengajak komunitas otomotif berperan aktif mendorong perkembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia. Melalui kolaborasi, inovasi, dan penyebaran pengetahuan, komunitas otomotif dapat membantu menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi sektor ekonomi kreatif. Penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan pelaku industri, untuk mendukung komunitas otomotif agar dapat terus berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri otomotif di Indonesia telah menjadi salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya melalui produksi dan penjualan kendaraan, tetapi juga melalui komunitas otomotif yang berkembang pesat. Komunitas otomotif berperan penting dalam dinamisasi industri ekonomi kreatif dengan berbagai cara, mulai dari inovasi desain hingga penyelenggaraan acara yang mengedukasi masyarakat luas,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Indo Mini Club (IMC) di Jakarta, Sabtu (19/4/25).

Pengurus IMI Pusat hadir antara lain Wakil Ketua Umum Irvan Bahran, Direktur Public Relation Sirly W. Nasir serta Media dan Komunikasi Dwi Nugroho Marsudianto.

Sementara Pengurus IMC hadir Ketua Dewan Pembina Dennis, Dewan Pembina Wiwik, Dewan Penasehat Catur, Ketua Rizky, Wakil Ketua Glenn dan Komite Mick.

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, komunitas otomotif dapat berperan sebagai tempat untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan. Semisal, banyaknya komunitas modifikasi mobil yang mengadakan pameran secara berkala, sehingga para anggota dapat memamerkan karya-karya hasil kreativitas mereka. Pameran seperti ini tidak hanya menarik perhatian pecinta otomotif, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produk dan layanan mereka.

“Komunitas otomotif juga membuka peluang kolaborasi antar pelaku industri kreatif. Misalnya seniman, desainer, dan pengusaha kreatif, untuk menciptakan produk yang bernilai lebih tinggi. Kolaborasi ini sering kali melahirkan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai artistik. Seperti apparel dengan desain otomotif unik atau aksesori yang terinspirasi dari dunia otomotif,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, peran komunitas otomotif dalam mendorong ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan mengembangkan startup yang berfokus pada inovasi di bidang otomotif, seperti aplikasi manajemen kendaraan dan layanan modifikasi online. Hal ini sejalan dengan tren global dimana digitalisasi menjadi bagian penting dari strategi pengembangan industri kreatif.

“Selain itu, melalui penggunaan media sosial dan platform digital, komunitas otomotif dapat menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan terkait dunia otomotif. Mereka dapat berbagi tutorial, tips modifikasi, dan informasi terbaru tentang tren otomotif yang secara tidak langsung mendorong individu untuk berinovasi,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan keprihatinannya terhadap perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia yang minim progres. Meskipun sudah puluhan tahun dilaksanakan, pemberantasan korupsi tampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sementara skala kerugian negara yang ditimbulkan justru semakin membesar.

“Sangat miris, saat pemerintah bekerja keras mewujudkan target efisiensi anggaran yang ‘hanya’ Rp 306 triliun, pengungkapan beberapa kasus korupsi yang baru justru memperlihatkan nilai kerugian negara yang luar biasa besarnya dan sulit diterima akal sehat. Nilai korupsi era sekarang masuk skala triliunan rupiah. Bayangkan, sebuah kasus korupsi bisa mengakibatkan negara rugi hampir Rp 1.000 triliun,” tegas Bamsoet di Jakarta, Jumat (28/2/25).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, beberapa kasus korupsi besar baru-baru ini memperlihatkan nilai kerugian negara yang sangat fantastis. Salah satunya adalah kasus korupsi dengan modus pengoplosan bensin yang menyebabkan kerugian negara hampir mencapai Rp 968,5 triliun. Selain itu, kerugian negara dari kasus korupsi tata niaga timah mencapai Rp 300 triliun, dan kasus Jiwasraya merugikan negara sebesar Rp 16,8 triliun.

“Sementara sepanjang periode 2020-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,5 triliun. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan dampak kerugian negara yang terus meningkat,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menguraikan, dapat diambil dua kesimpulan dari kondisi tersebut. Pertama, meskipun pemberantasan korupsi sudah dilakukan selama puluhan tahun, hasil yang dicapai terbilang sangat minim. Terbukti dengan maraknya kasus korupsi yang semakin kompleks dan melibatkan jumlah kerugian negara yang semakin besar.

Kedua, tidak semua kementerian dan lembaga (K/L) menunjukkan itikad baik dalam memerangi korupsi di lingkungan internal mereka. Bahkan, di beberapa K/L, terlihat adanya kelompok atau organisasi kejahatan yang merampok keuangan negara.

“Nilai korupsi yang mencapai belasan triliun hingga ratusan triliun rupiah tidak mungkin hanya dilakukan satu-dua oknum. Melainkan melibatkan sejumlah oknum atau kelompok di dalam birokrasi K/L,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di beberapa K/L. Khususnya dalam tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal (Itjen) yang seharusnya melakukan pengawasan internal. Pengawasan internal di beberapa K/L dinilai sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Karena itu, pemerintah dan DPR perlu bersama-sama merumuskan strategi baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Indonesia butuh strategi baru dalam pemberantasan korupsi, karena metode dan strategi yang diterapkan sekarang terbukti tidak efektif,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kunci utama untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan program Asta Cita. Dengan bersatu, Indonesia dapat menghadapi tantangan global, mengurangi kesenjangan, dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Seluruh elemen bangsa, dari pemerintah hingga masyarakat, harus bekerja sama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Hanya dengan persatuan, Indonesia dapat menjadi negara yang maju, adil dan sejahtera.

“Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan persatuan, seluruh elemen bangsa dapat bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu Indonesia Emas 2045. Karena itu, penting bagi kita semua untuk terus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam setiap aspek kehidupan,” ujar Bamsoet usai bertemu Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan serta Capres Partai Golkar Pemilu 2004, Jenderal TNI (Purn.) Wiranto, di Jakarta, Kamis (27/2/25).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menegaskan, persatuan dan kesatuan bangsa bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan internal dan global. Ancaman terhadap keamanan nasional, baik dari dalam maupun luar negeri, memerlukan respons yang cepat dan terkoordinasi. Persatuan dan kesatuan bangsa akan memperkuat ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman terorisme, radikalisme, dan disintegrasi bangsa.

“Di era globalisasi, Indonesia tidak hanya berhadapan dengan persaingan ekonomi, tetapi juga ancaman seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan ketegangan geopolitik. Data World Bank tahun 2024 mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi global masih fluktuatif, dengan risiko resesi di beberapa negara. Untuk tetap kompetitif, Indonesia harus bersatu dan fokus pada pembangunan berkelanjutan,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan ekonomi, disparitas antara wilayah masih menjadi masalah serius. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat bahwa indeks gini Indonesia masih berada di angka 0,38, yang mengindikasikan ketimpangan yang cukup tinggi. Persatuan bangsa diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan merata dan tidak ada daerah yang tertinggal.

Persatuan dan kesatuan bangsa juga memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian Asta Cita, Persatuan memungkinkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa, akan lebih mudah memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

“Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 9,8% dari sebelumnya 10,1% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukan bahwa upaya bersama dalam memerangi tingkat kemiskinan, mulai membuahkan hasil. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta –  Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan Exchange-Traded Fund (ETF) berbasis aset kripto. Rencana tersebut merupakan langkah penting untuk memajukan ekosistem kripto di Indonesia. Dengan regulasi yang tepat dan kerjasama yang baik antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat, ETF kripto dapat menjadi instrumen investasi yang inovatif dan bermanfaat bagi semua pihak.

Saat ini minat masyarakat terhadap investasi kripto terus meningkat. Hingga akhir 2024, tercatat jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 22,91 juta orang, dengan total nilai transaksi mencapai Rp 650,61 triliun. Data ini menunjukkan bahwa pasar aset kripto di Indonesia semakin berkembang pesat, dan tanpa adanya regulasi yang jelas, risiko yang dapat muncul bagi investor pun menjadi sangat besar.

“Rencana penerapan ETF berbasis kripto oleh OJK merupakan langkah menuju masa depan investasi yang lebih aman dan terstruktur. Dengan meningkatnya jumlah investor kripto dan nilai transaksi yang mencapai angka fantastis, regulasi yang jelas dan tegas akan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekosistem kripto yang sehat di Indonesia. Dengan penerapan ETF berbasis kripto yang baik, Indonesia dapat menjadi salah satu negara unggulan dalam bidang investasi digital di kawasan Asia Tenggara,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (17/2/25).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, dukungan terhadap pengembangan ETF berbasis kripto karena kemampuannya dalam memberikan akses yang lebih mudah dan aman kepada investor. Dengan menggunakan instrumen ETF, investor tidak perlu melakukan pembelian dan penyimpanan aset kripto secara langsung, yang sering kali menjadi tantangan bagi masyarakat awam. ETF menawarkan bentuk investasi yang lebih terstruktur dan dapat diperdagangkan di bursa efek, sehingga meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar.

“Penerapan ETF disertai dengan regulasi yang ketat akan meminimalisir risiko. Keputusan mengenai jenis aset kripto yang dapat digunakan sebagai underlying asset ETF akan didasarkan pada kriteria tertentu yang menjamin keberlanjutan dan keamanan pasar. Dengan langkah ini, OJK menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi volatilitas tinggi yang sering kali terjadi di pasar aset kripto,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menambahkan, dukungan terhadap rencana penerapan ETF berbasis kripto juga berkaitan dengan pengawasan yang lebih baik terhadap transaksi aset kripto. Dengan adanya ETF berbasis kripto, kegiatan transaksi akan lebih terpantau, sehingga dapat mencegah praktik penipuan dan manipulasi pasar. Transparansi yang diberikan melalui ETF menjadi salah satu aspek krusial yang dapat diberikan agar masyarakat dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri.

“Rencana penerapan ETF kripto di Indonesia juga sejalan dengan tren global di mana semakin banyak negara yang mengatur instrumen investasi ini. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Jerman telah memiliki ETF kripto yang diperdagangkan di bursa efek mereka. Instrumen ini tidak hanya menarik minat investor, tetapi juga menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan bagi negara. Dengan meningkatnya jumlah investor, potensi penerimaan pajak dari transaksi kripto bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang baru dan berkelanjutan,” pungkas Bamsoet.