23 November 2026

Bambang Soesatyo

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung penuh wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD seperti saat ini diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada dan Australia yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto di acara Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, GBK, Jakarta (5/12/25).

Selain bisa mengurangi permainan uang juga bisa menekan ongkos politik yang semakin merusak jatidiri bangsa. Termasuk, agar sistem politik yang mahal ini tidak ditentukan orang berduit atau oligarki dan menjadi penyebab korupsi.

Pengalaman panjang Pilkada langsung di berbagai daerah menunjukkan banyak persoalan struktural yang tidak kunjung terselesaikan. Politik biaya tinggi, maraknya politik uang, hingga meningkatnya kasus korupsi kepala daerah menjadi peringatan keras bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif dan berintegritas.

“Pilkada langsung sering kali berubah menjadi kontestasi modal. Banyak calon harus mengeluarkan biaya sangat besar sejak proses pencalonan, kampanye, hingga jelang pencoblosan. Situasi ini menciptakan lingkaran setan, karena ketika terpilih, kepala daerah terdorong mengembalikan modal politiknya melalui cara-cara yang menyimpang,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (23/12/25).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, menyoroti aspek efisiensi anggaran negara. Pilkada langsung membutuhkan biaya sangat besar, mulai dari logistik pemungutan suara, pengamanan, hingga potensi pemungutan suara ulang yang kerap terjadi akibat sengketa hasil.

Selain itu, data kepala daerah yang terjerat kasus korupsi masih tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejak tahun 2024 hingga Mei 2025, sebanyak 201 kepala daerah mulai dari Wali Kota hingga Gubernur terjerat kasus korupsi. Sebagian besar perkara tersebut berkaitan dengan perizinan, proyek infrastruktur, serta pengelolaan anggaran daerah.

“Pilkada melalui DPRD sebagai alternatif yang lebih rasional dan terukur. DPRD sebagai representasi rakyat memiliki kapasitas menilai rekam jejak, kapabilitas, serta integritas calon kepala daerah melalui mekanisme yang lebih tertutup dari maraknya politik uang di lapangan, namun tetap bisa dibuat transparan dan akuntabel,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan,

perubahan sistem Pilkada harus dibarengi dengan penguatan integritas DPRD. Transparansi proses pemilihan, pengawasan publik, serta sanksi tegas bagi anggota dewan yang menyalahgunakan kewenangan menjadi syarat mutlak agar sistem ini berjalan sehat dan dipercaya masyarakat.

“Dukungannya terhadap Pilkada melalui DPRD bukan langkah mundur dalam demokrasi, melainkan upaya memperbaiki kualitas demokrasi agar lebih substansial. Demokrasi tidak semata diukur dari proses pemungutan suara langsung, tetapi dari hasilnya yakni pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus dosen tetap program studi doktor ilmu hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) harus segera diperkuat dengan pembentukan otoritas pengawas independen. Keberadaan otoritas pengawas independen diperlukan untuk mengatasi persoalan struktural dan teknis yang ada, terutama di tengah maraknya kasus kebocoran data yang terjadi sepanjang tahun 2022–2024.

Berdasarkan laporan Indonesian Cyber Security Forum tahun 2024, lebih dari 2,3 miliar data yang diduga milik warga Indonesia telah beredar di forum gelap dalam tiga tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, sekitar 409 juta data bocor sepanjang 2023, termasuk data BPJS Kesehatan, PLN Mobile, hingga akun platform e-commerce besar.

Data Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada Januari tahun 2024, mencatat 668 juta data pribadi tersebar dari enam platform digital besar, mencakup nomor identitas, nomor kartu keluarga, riwayat transaksi, dan data biometrik. Temuan itu menunjukkan belum adanya ketahanan digital yang kuat dalam sektor publik maupun swasta.

“Masih tinggi kebocoran data yang terjadi memperlihatkan secara jelas bahwa Indonesia berada dalam ancaman serius. Kita berbicara soal ratusan juta identitas digital warga. UU PDP memberi dasar hukum kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Pengawasan tidak bisa berjalan efektif tanpa lembaga independen yang memang disiapkan untuk itu,” ujar Bamsoet saat mengajar mata kuliah “Politik Hukum dan Kebijakan Publik”, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Kampus Universitas Borobudur Jakarta, Sabtu (29/11/25).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, angka kebocoran data yang ada menunjukkan ketimpangan serius antara harapan norma UU PDP dan kesiapan implementasi di lapangan. Ketiadaan otoritas pengawas independen yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, penegakan administratif, dan mediasi sengketa data, menjadi salah satu penyebab utama. Meski UU PDP telah diberlakukan sejak Oktober 2022, struktur kelembagaan otoritas pengawas independen masih berada dalam pembahasan internal pemerintah tanpa kejelasan pembentukan.

“Otoritas pengawas independen harus segera dibentuk dan dirancang agar memiliki kewenangan pengawasan, mediasi, dan penegakan administratif secara independen. Otoritas ini harus bebas intervensi, memiliki struktur teknis yang kuat dan transparan kepada publik. Tanpa itu, UU PDP tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif,” tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua KADIN Indonesia ini menjelaskan, selain persoalan kelembagaan, tantangan terbesar muncul dari rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak warga yang kurang memahami konsekuensi dari tindakan sederhana seperti memberikan nomor telepon, alamat email, atau akses akun pada aplikasi tertentu. Fenomena privacy paradox dimana masyarakat mengaku peduli privasi, namun tetap abai dalam menjaga keamanan akun dan data pribadinya, masih sangat besar terjadi di Indonesia.

Indeks Literasi Digital Indonesia dari Kementerian Kominfo tahun 2023 menunjukkan skor 3,65 dari 5, dengan indikator keamanan digital berada pada posisi terendah yaitu 3,12. Kondisi ini membuat masyarakat rentan terhadap rekayasa sosial, phishing dan pencurian identitas.

“Privacy paradox masih sangat kuat di Indonesia. Warga sering memberikan data tanpa membaca syarat layanan, membagikan OTP kepada orang asing, atau mengunggah informasi pribadi di platform yang tidak aman. Ini menunjukkan bahwa budaya privasi masih belum tumbuh,” urai Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini mendorong pemerintah membangun ekosistem digital yang memadukan regulasi, etika, teknologi, dan pendidikan. UU PDP harus menjadi bagian dari strategi nasional literasi digital, pembenahan tata kelola data publik, serta pengembangan budaya privasi sebagai norma sosial baru.

Reformasi pendidikan nasional harus memasukkan etika digital, cyber hygiene, dan kesadaran perlindungan data sejak tingkat dasar. Di sektor publik dan swasta, prinsip security by design dan privacy by default harus diterapkan dalam setiap sistem layanan digital.

“Keberhasilan implementasi UU PDP tidak dinilai dari berapa banyak sanksi dijatuhkan. Tetapi sejauh mana hukum ini membentuk budaya digital yang aman, beradab, dan menghormati martabat manusia,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi peluncuran buku ‘Filosofi Parenting Try Sutrisno’ yang disusun oleh mantan Menpora Adhyaksa Dault. Buku tersebut mengangkat kisah figur Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno dalam membangun pola asuh yang mencerminkan karakter kepemimpinan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Karya ini penting bagi orang tua Indonesia yang ingin membangun karakter anak secara kuat, berprinsip, dan berintegritas.

“Buku ini memotret bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Pak Try Sutrisno yang dikenal disiplin, kerja keras, keteguhan moral dan cinta tanah air, ditransformasikan menjadi pola asuh keluarga yang lugas dan hangat. Banyak yang mengetahui kiprah Jenderal Try Sutrisno sebagai pemimpin nasional, tetapi sedikit yang benar-benar memahami filosofi pengasuhan terhadap keluarganya,” ujar Bamsoet usai menghadiri peluncuran buku ‘Filosofi Parenting Try Sutrisno’, di Jakarta, Sabtu (15/11/25).

Hadir dalam acara tersebut Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke 11 Budiono, Wiranto, Agum Gumelar, Hendropriyono, Djoko Suyanto, Jimly Asshiddiqie, Aburizal Bakrie, Dudung Abdurahman, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta para tokoh bangsa lainnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, Try Sutrisno membesarkan anak-anaknya dengan menanamkan disiplin sejak dini, membiasakan kerja keras tanpa mengeluh, serta memberi ruang bagi anak untuk belajar dari kegagalan. Try Sutrisno sengaja memberi tanggung jawab kecil pada anak-anaknya, semisalnya mengurus kegiatan harian sendiri dan belajar mandiri, sebagai latihan mental untuk menghadapi masa depan. Kedekatannya dengan keluarga juga tampak melalui cara ia menjadikan makan malam sebagai ruang berdiskusi.

“Pak Try mengajarkan anak-anaknya untuk bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Beliau menekankan pentingnya kerja keras, tetapi juga memperhatikan sisi kemanusiaan. Dari buku ini dapat kita lihat bagaimana beliau memperlakukan momen-momen kegagalan anak sebagai pelajaran berharga, bukan sebagai beban ataupun aib,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, peluncuran buku tersebut sangat pas di tengah tantangan parenting generasi saat ini. Di era digital di mana distraksi teknologi, tekanan sosial media, dan krisis identitas sering menjadi masalah utama para orang tua, filosofi pengasuhan Try Sutrisno bisa menjadi pijakan kokoh.

Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan tren penggunaan gawai pada anak terus meningkat hingga 79 persen pada 2024. Situasi ini membuat banyak orang tua kehilangan kendali dalam membangun komunikasi, disiplin, dan pembiasaan karakter.

“Kita mengalami zaman di mana anak-anak bisa sangat cepat mendapatkan informasi, tetapi belum tentu dibekali dengan nilai untuk memilah mana yang benar-benar penting. Padahal, nilai-nilai kepemimpinan yang ditransfer ke dalam pola asuh dapat menjadi modal penting dalam membangun generasi penerus bangsa yang berkarakter dan mandiri,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa tantangan ideologi bangsa saat ini tidak lagi berada di medan tempur fisik, melainkan di ruang digital, di dunia ekonomi, dan di hati generasi muda. Karenanya, menjaga Pancasila di era global tidak cukup dengan seruan moral. Nilai-nilai dasar seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan harus diwujudkan dalam bentuk program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Pemuda Pancasila diusianya yang ke-66 harus menatap masa depan dengan pendekatan baru, yakni membumikan Pancasila dalam aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi rakyat. Pancasila harus hidup dalam kerja, dalam ekonomi, dalam tindakan sosial. Kalau tidak, ia hanya jadi simbol yang tidak lagi menggugah jiwa anak bangsa,” ujar Bamsoet di acara perayaan HUT ke-66 Pemuda Pancasila yang dipimpin langsung Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, di Jakarta, Selasa malam (28/10/25).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, globalisasi dan digitalisasi menghadirkan medan baru dalam perjuangan ideologi. Penelitian terbaru tentang produksi pesan nasionalisme di media sosial menunjukkan bahwa platform seperti X (Twitter) dan TikTok menjadi arena pertempuran narasi antara kelompok nasionalis, populis, hingga radikal.

“Kalau organisasi sebesar Pemuda Pancasila tidak ikut masuk ke ruang digital dengan narasi yang cerdas dan menyentuh, ruang itu akan diisi pihak lain. Sekarang eranya ideologi bertarung lewat algoritma,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) ini menjelaskan, Pemuda Pancasila harus menyiapkan ‘laboratorium narasi rigital’, sebuah unit yang akan melatih kader membuat konten edukatif, kampanye kebangsaan, serta literasi digital yang menanamkan semangat Pancasila di kalangan milenial dan Gen Z.

“Pancasila jangan disampaikan dengan gaya orasi lama. Penyampaiannya harus dikemas dengan bahasa dan medium anak muda, baik melalui video pendek, podcast, musik, meme. Kita harus rebut ruang digital dengan nilai luhur bangsa,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan pentingnya menjaga citra organisasi agar tidak terjebak dalam politisasi. Struktur organisasi dari pusat hingga ranting harus menerapkan prinsip good governance, baik berupa laporan kegiatan terbuka, penggunaan dana yang transparan, serta mekanisme sanksi bagi pelanggaran kode etik.

“Pemuda Pancasila lahir untuk membela kepentingan bangsa, bukan alat kepentingan sesaat. Kalau organisasi kehilangan independensi moral, maka hilanglah jati diri Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila harus ada dimana-mana, tetapi tidak kemana-mana,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Ketua MPR periode 2019–2024 Bambang Soesatyo yang menyebut pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 sudah bersifat final adalah bentuk penyesatan publik. Ungkapan itu menggiring opini seolah-olah MPR masih memiliki kewenangan konstitusional untuk mengubah Ketetapan MPR, padahal sejak amandemen UUD 1945 tahun 2002, kewenangan itu telah dihapus. Secara hukum, MPR tidak lagi dapat membuat, mengubah, apalagi mencabut TAP MPR.

Setelah empat kali amandemen, MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kedudukannya kini sejajar dengan DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Kewenangannya terbatas pada mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden sesuai mekanisme konstitusi. Tidak ada satu pun pasal dalam UUD hasil amandemen yang memberi MPR hak untuk mencabut Ketetapan yang dibuat pada masa sebelum reformasi.

Perlu ditegaskan, produk hukum MPR saat ini bukan lagi “Ketetapan” (TAP), melainkan “Keputusan MPR” yang bersifat administratif dan internal. TAP MPR adalah produk hukum konstitusional dengan kedudukan di atas undang-undang. Sedangkan Keputusan MPR tak memiliki kekuatan hukum mengikat di luar lembaga itu sendiri. Karena itu, apa yang disebut sebagai “pencabutan nama Soeharto” sejatinya hanyalah keputusan politik internal, bukan tindakan konstitusional yang mengubah dokumen hukum negara.

TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tetap sah secara hukum. Ketetapan itu masih berlaku terbatas sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003, yang menegaskan bahwa setiap TAP hanya dapat dicabut dengan TAP MPR lainnya. Tidak ada dasar hukum yang memungkinkan sebuah “rapat gabungan fraksi dan DPD” menggantikan mekanisme konstitusional tersebut. Maka, klaim Bambang Soesatyo bahwa MPR telah mencabut nama Soeharto adalah tidak berdasar, dan bisa dikategorikan sebagai manipulasi politik berbaju hukum.

Dengan membungkus keputusan politik internal sebagai “pencabutan TAP MPR”, publik disesatkan untuk percaya bahwa MPR masih memiliki kekuasaan super seperti sebelum reformasi. Ini bukan sekadar kesalahan istilah, melainkan bentuk kebohongan konstitusional yang berpotensi merusak kesadaran hukum publik. Di tengah masyarakat yang makin skeptis terhadap lembaga politik, manipulasi semacam ini justru memperlebar jarak antara lembaga negara dan rakyat.

Motif di balik langkah ini mudah dibaca. Menghapus nama Soeharto dari teks TAP berarti menghapus jejak pertanggungjawaban moral terhadap masa Orde Baru. Langkah itu sekaligus membuka jalan bagi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, seolah sejarah bisa dibersihkan lewat sidang paripurna. Ini bukan upaya rekonsiliasi, melainkan pengaburan sejarah. Sebab rekonsiliasi sejati hanya lahir dari pengakuan dan pertanggungjawaban, bukan dari penghapusan jejak dosa politik.

Bahaya terbesar dari langkah ini adalah preseden yang diciptakan. Jika MPR bisa mengubah produk hukum konstitusional tanpa dasar hukum, maka di masa depan lembaga-lembaga politik bisa saja mengutak-atik sejarah dan hukum sesuka hati. Di titik itulah, cita-cita reformasi yang menjunjung supremasi konstitusi kembali dipermainkan.

Reformasi lahir untuk menghentikan kekuasaan yang menipu rakyat dengan bahasa hukum. Dua puluh enam tahun kemudian, MPR justru mengulang kesalahan yang sama: membungkus kepentingan politik dengan kata “keputusan konstitusional”. Ketika hukum dijadikan alat propaganda, maka yang runtuh bukan hanya kebenaran sejarah, tapi juga kepercayaan publik terhadap negara.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi peluncuran buku “Autobiografi Eros Djarot” dan “Apa Kata Sahabat” yang merangkum perjalanan panjang seorang tokoh lintas zaman Eros Djarot. Sosok seniman, sutradara, jurnalis, sekaligus aktivis yang tidak pernah berhenti bersuara untuk kebenaran.

“Eros Djarot merupakan representasi dari keberanian berpikir bebas di tengah tekanan politik dan budaya yang kerap mengekang kreativitas. Ia adalah keteguhan seorang individu yang menolak dikotomi antara seni dan politik, antara idealisme dan realitas,” ujar Bamsoet usai menghadiri peluncuran buku “Autobiografi Eros Djarot dan Apa Kata Sababat”, di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Hadir antara lain Guntur Soekarnoputra, Guruh Soekarnoputra, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto, Aburizal Bakrie, Ganjar Pranowo, Jaya Suprana, Theo L Sambuaga, Tonny Wenas, Bambang Harimurti, Slamet Rahardjo, Abraham Samad serta para tokoh politik dan budayawan lainnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai, kekuatan utama Eros adalah kemampuannya menjembatani berbagai dunia, mulai dari seni, politik, budaya, dan bisnis, tanpa kehilangan keaslian dirinya. Eros mampu beradaptasi dengan zaman, tetapi tidak larut. Di musik, film, maupun media, jejaknya selalu konsisten dan menggugah kesadaran publik.

Eros adalah seniman yang menjadikan kreativitas sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dalam situasi politik yang sering berubah-ubah, sikap konsisten seperti yang ditunjukkan Eros adalah sesuatu yang jarang ditemukan.

“Eros tidak sekadar mengkritik, tetapi menawarkan gagasan. Di masa ketika banyak orang kehilangan arah moral, sosok seperti Eros menjadi kompas yang menuntun,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, kehadiran buku “Autobiografi Eros Djarot” sangat penting bagi generasi muda Indonesia yang kini tumbuh dalam budaya digital yang serba instan. Generasi milenial perlu belajar dari sosok Eros bahwa kreativitas sejati lahir dari keberanian berpikir dan ketulusan dalam berkarya. Tidak mengejar popularitas, tetapi mengedepankan kedalaman makna.

“Warisan terbesar Eros bukan sekadar karya monumental, tetapi keteladanan moral dan intelektual. Eros menolak menjadi ‘penghibur’ belaka. Ia memilih menjadi pejuang yang menggunakan seni sebagai senjata. Di tengah zaman yang sering menampilkan kepalsuan, ketulusan dan keberanian seperti itu menjadi oase yang menyegarkan,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk,Yogyakarta  – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, selama hampir empat jam bertemu Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X di kediaman pribadi Kraton Yogyakarta membahas berbagai hal kekinian yang dihadapi oleh bangsa ditengah pergeseran geo politik dan geo ekonomi global yang sangat dinamis. Terutama dalam tatanan kekuasaan dan interaksi antarnegara yang ditandai dengan peralihan dari dominasi satu kutub dunia yaitu Amerika Serikat (unipolarisme) ke arah tatanan baru multipolar, di mana negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan India semakin kuat.

Sri Sultan mengingatkan, pentingnya nilai-nilai kebangsaan dihidupkan kembali sebagai fondasi menghadapi tantangan zaman. Setidaknya tiga hal penting yang harus menjadi perhatian bersama, yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman, serta membangun peradaban berbasis nilai kemanusiaan.

“Bangsa kita bisa besar bukan karena seragam, tetapi karena mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Kalau persatuan rapuh, keberagaman tidak terkelola, dan pembangunan hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan, maka Indonesia berisiko kehilangan arah,” ujar Bamsoet usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Yogyakarta, Minggu (21/9/25).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menyoroti meningkatnya polarisasi politik yang makin tajam, terutama di era media sosial. Penelitian pasca pemilu 2024 menunjukkan polarisasi di berbagai daerah semakin mengkhawatirkan karena politik identitas masih dominan. Hal ini berbahaya jika dibiarkan, sebab bisa melahirkan fragmentasi sosial yang mengikis persatuan.

“Fenomena protes mahasiswa bertajuk ‘Dark Indonesia’ atau ‘Indonesia Gelap’ pada Februari 2025 ataupun demonstrasi di akhir Agustus lalu yang mampu menggerakkan ribuan orang di berbagai kota adalah alarm keras. Kritik publik harus dijawab dengan dialog, bukan represi. Kalau kita gagal mengelola perbedaan, persatuan bangsa akan rapuh,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menegaskan pentingnya menghidupkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Data Pew Research Center menunjukkan perbedaan tajam antara kelompok agama dalam mendefinisikan apa artinya menjadi ‘orang Indonesia yang sesungguhnya’. Sementara itu, laporan Setara Institute melalui Indeks Kota Toleran tahun 2024 mencatat bahwa masih ada daerah yang stagnan dalam mengelola keberagaman.

“Kita sering terjebak dalam retorika toleransi, padahal di lapangan diskriminasi dan intoleransi masih terjadi. Kalau keberagaman tidak dijaga dengan adil, potensi konflik horizontal selalu ada,” urai Bamsoet.

Dosen tetap pascasarjana Universitas Pertahanan, Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya ini mendorong agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah benar-benar menempatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Program Pendidikan Pancasila yang kembali masuk ke kurikulum sekolah harus diimplementasikan secara aplikatif, bukan sekadar hafalan. Anak-anak harus diajak mengalami langsung makna persatuan dan keberagaman, misalnya melalui program lintas budaya, kerja sosial, ataupun pertukaran pelajar di dalam negeri.

“Nilai-nilai kebangsaan harus menjadi roh kebijakan publik. Persatuan bukan sekadar jargon, keberagaman bukan sekadar slogan, dan kemanusiaan bukan sekadar retorika. Di DPR, kami terus mendorong regulasi yang melindungi minoritas dan memperkuat pendidikan karakter,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Keluarga Besar Olahraga Tarung Derajat dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, penting pula membangun peradaban baru yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Sebab, pembangunan ekonomi tanpa etika hanya akan memperparah ketimpangan dan merusak lingkungan.

Bamsoet mengapresiasi gerakan pemuda di berbagai daerah yang aktif dalam aksi iklim, reforestasi, dan kampanye lingkungan. Program UNDP Indonesia tahun 2024 bahkan mencatat semakin banyak anak muda yang terlibat dalam proyek energi terbarukan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.

“Indonesia kini menghadapi tantangan besar dari krisis iklim. Laporan UNICEF tahun tahun 2024 menyebutkan jutaan anak Indonesia masuk kategori sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kalau pembangunan kita terus mengorbankan lingkungan, itu sama saja meninggalkan bom waktu bagi generasi berikutnya,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan daya beli masyarakat yang kuat merupakan fondasi yang memungkinkan UMKM untuk tumbuh dan mengakses kredit karena adanya permintaan pasar yang jelas. Tanpa itu, berapapun besarnya dana digelontorkan pemerintah tidak akan berpengaruh secara signifikan.

“Daya beli dan kredit UMKM saling terkait dan memengaruhi satu sama lain, tetapi dalam siklus ekonomi, daya beli masyarakat yang kuat umumnya akan mendorong permintaan produk atau jasa, yang kemudian baru bisa memicu kebutuhan akan peningkatan kapasitas UMKM dan mendorong pengajuan kredit untuk berkembang,” ujar Bambang usai menghadiri rapat Pengurus KADIN Indonesia dengan Badan Pengurus Pusat HIPMI di Jakarta, Kamis (18/9/25).

Hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie beserta jajaran Pengurus Pusat KADIN Indonesia dan Ketum HIPMI Akbar Himawan Buchari beserta jajaran BPP HIPMI.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, tantangan yang dihadapi UMKM memang tidak ringan. Masalah klasik mulai dari sertifikasi halal dan SNI, keterbatasan cold chain untuk produk pangan, hingga literasi digital masih menghambat laju ekspor. Selain itu, data UMKM yang belum terintegrasi membuat program pemerintah sulit dievaluasi secara akurat.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah menyalurkan ratusan triliun rupiah hingga akhir 2024 dan menargetkan angka yang lebih besar pada 2025. “Namun, pembiayaan saja tidak cukup. Modal harus disertai pendampingan, sertifikasi, dan dukungan logistik. Kalau hanya memberikan modal tanpa memastikan produk sesuai standar ekspor, hasilnya tidak maksimal,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan, perlunya sinergi antara KADIN Indonesia dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mendukung UMKM Indonesia menembus dan bersaing di pasar global. Dengan jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit dan kontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga benteng ketahanan bangsa di masa krisis. Namun, peran besar ini belum sepenuhnya tercermin di pasar internasional. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berkisar di angka 15–16 persen.

“KADIN punya jaringan ke korporasi besar, akses pasar internasional, dan hubungan kuat dengan pemerintah. HIPMI punya energi anak muda, keberanian berinovasi, dan dekat dengan UMKM di lapangan. Jika bersinergi, keduanya bisa menjadi mesin besar yang menggerakkan UMKM kita menjadi pemain global,” tegas Bamsoet.

Ketua HIPMI 2001-2005 ini memaparkan, ada banyak kisah sukses yang membuktikan UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar dunia. Misalnya, kopi arabika Gayo dari Aceh yang pada 2024 mencatat peningkatan ekspor signifikan ke pasar Eropa dan Timur Tengah berkat kualitas dan branding geografisnya. Di sektor kerajinan, UMKM di Jepara berhasil menembus pasar Amerika dan Jepang dengan produk furnitur kayu jati yang mengusung nilai keberlanjutan.

Sementara itu, pelaku UMKM fashion modest wear dari Bandung mulai dilirik pasar dari Timur Tengah karena desainnya dianggap sesuai tren global. Contoh-contoh tersebut harus menjadi inspirasi dan bukti bahwa jika diberi dukungan tepat, UMKM Indonesia tidak kalah bersaing.

“Untuk memperkuat tren positif tersebut, perlu dibentuk tim kerja gabungan KADIN–HIPMI. Targetnya, dalam tiga tahun jumlah UMKM yang mengekspor meningkat signifikan, dengan kontribusi terhadap ekspor nasional naik ke kisaran 25–30 persen. Ini target realistis jika kita bekerja dengan program terukur, bukan hanya retorika belaka,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengingatkan bahwa tren global kini bergerak ke arah keberlanjutan. Pasar Eropa dan Amerika semakin selektif terhadap produk yang ramah lingkungan dan memiliki jejak karbon rendah. Karena itu, UMKM Indonesia harus disiapkan sejak dini agar tidak hanya mengandalkan harga murah, tetapi juga menawarkan nilai tambah berupa keberlanjutan.

“Kalau kita bisa satukan KADIN, HIPMI, perbankan, pemerintah, dan marketplace, saya optimis UMKM Indonesia tidak hanya jadi tulang punggung ekonomi nasional. Tetapi juga pilar ekspor yang berdaya saing global,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan penghormatan mendalam atas kiprah politik dan pengabdian Akbar Tandjung yang genap berusia 80 tahun pada tanggal 14 Agustus 2025. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini dinilai sebagai “tokoh lengkap dan paripurna” yang telah menorehkan jejak penting bagi partai, bangsa, dan negara. Akbar Tandjung merupakan mentor dan guru politik terbaik yang tidak segan memberikan masukan, nasehat, dan wejangan bagi para juniornya.

“Kontribusi Bang Akbar bukan hanya untuk Partai Golkar, tempat kami berdua bernaung, tetapi juga bagi kehidupan politik tanah air. Saya mengenal Bang Akbar sebagai sosok yang lengkap, baik sebagai aktivis, politisi, tokoh pemerintahan, maupun pribadi,” ujar Bamsoet saat menghadiri syukuran ulang tahun ke-80 Akbar Tandjung di Jakarta, Kamis (14/8/25).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menuturkan, Akbar Tandjung memulai langkahnya sebagai aktivis mahasiswa di era pergolakan politik 1960-an. Pengalaman organisasinya antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Laskar Ampera Arief Rahman Hakim, Senat dan Dewan Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kelompok Cipayung, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), hingga Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI). Sejak awal, kiprah Akbar Tandjung mencerminkan karakter egaliter dan kepemimpinan yang solid.

“Bang Akbar dikenal ulet, tangguh, dan disegani lintas partai. Kariernya menanjak dari fungsionaris Partai Golkar hingga menjadi Ketua Umum pada 1998, masa krisis di mana partai tengah berada di titik kritis akibat gelombang perubahan politik nasional. Di tengah ancaman perpecahan, Bang Akbar berhasil menyatukan kader, menjaga soliditas, dan mengembalikan marwah Golkar sebagai kekuatan politik utama,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, tidak hanya di kancah nasional, ketokohan Akbar Tandjung juga mendapat pengakuan internasional. Saat menjabat Ketua DPR RI periode 1999–2004, ia dipercaya menjadi Presiden Organisasi Parlemen Negara-negara ASEAN (AIPO) dan Presiden Persatuan Parlemen Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (PUOICM). Dua posisi strategis itu memperluas jejaring diplomasi parlemen Indonesia dan memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Dalam jajaran pemerintahan, Akbar Tandjung telah dipercaya memimpin berbagai kementerian. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (1993–1998), Menteri Negara Perumahan Rakyat (1988–1993), Menteri Negara Perumahan dan Permukiman (1993–1996), hingga Menteri Sekretaris Negara (1998–1999).

“Keberhasilannya memimpin lembaga-lembaga tersebut menunjukkan kemampuannya mengelola birokrasi, sekaligus merumuskan kebijakan strategis di berbagai sektor,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, bagi kolega dan sahabat, Akbar Tandjung adalah sosok inklusif, terbuka, dan mudah bergaul. Ia dapat diterima semua kalangan, baik kawan maupun lawan politik. Pandangannya luas, sikapnya tenang dalam menghadapi berbagai persoalan, dan energinya tetap terjaga meski memasuki usia senja. Bahkan, di usianya yang ke-80 tahun, Akbar Tandjung masih hafal lagu Mars Partai Golkar dan HIPMI.

“Perjalanan hidup Bang Akbar adalah potret keteguhan komitmen terhadap demokrasi, kesetiaan terhadap partai, dan pengabdian tanpa henti kepada bangsa. Indonesia beruntung memiliki figur seperti Bang Akbar. Beliau bukan hanya bagian dari sejarah, tapi juga penopang utama transisi politik negeri ini,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelorakan semangat Indonesia Incorporated sebagai jalan dan strategi mewujudkan kesejahteraan bersama. Aktualisasi Indonesia Incorporated adalah dorongan bagi semua faktor kekuatan ekonomi nasional untuk segera mewujudkan sinergi dan bergotong-royong memperkuat serta meningkatkan kembali produktivitas perekonomian nasional.

Wujud nyata Indonesia Incorporated adalah sinergi pemerintah dengan dunia usaha dan lembaga keuangan atau perbankan sebagai sumber pembiayaan. Sinergi itu terbentuk dan bekerja untuk tujuan yang sama, yakni perekonomian negara yang kuat, efisien, produktif dan kompetitif. Maka, semua faktor dalam Indonesia Incorporated itu idealnya berfokus pada peningkatan produksi dan kualitas produk, serta peduli pada efisiensi biaya produksi agar standar daya saing tercapai.

Tak kalah pentingnya adalah merawat pasar dalam negeri dengan membangun sistem yang sensitif terhadap praktik dumping produk impor yang ditawarkan di pasar dalam negeri melalui berbagai platform media sosial. Pasar dalam negeri patut dirawat mengingat potensi penyerapannya yang sangat besar, berpijak pada jumlah penduduk yang sudah mendekati 287 juta jiwa per 2025. Pada saat yang sama, semua faktor dalam Indonesia Incorporated itu juga didorong untuk terus mencari dan berusaha bersama menggarap pasar-pasar yang baru, serta beradaptasi dengan teknologi pemasaran yang terus berkembang.

Dengan begitu, Indonesia Incorporated menuntut diakhirinya ego sektoral yang menggejala pada banyak institusi pemerintah maupun swasta. Sebab, sejatinya, lemahnya kinerja perekonomian negera bukan hanya menjadi masalah atau beban pemerintah, melainkan juga berdampak pada dunia usaha swasta, termasuk lembaga keuangan atau perbankan. Hingga Juni 2025, kredit perbankan hanya tumbuh 7,7 persen. Persentase ini memberi gambaran tentang suramnya dunia usaha di dalam negeri akibat minimnya inisiatif-inisiatif baru dari para pebisnis. Alokasi kredit yang tidak terserap mendorong perbankan menempatkan dana itu ke surat berharga.

Swasta lokal ragu membangun usaha baru karena pasar dalam negeri terus dibanjiri produk impor yang dijual dengan harga dumping. Menyedihkan, karena regulator tidak bersikap tegas menghadapi kecenderungan yang nyata-nyata menyebabkan ribuan unit usaha kecil dan besar di dalam negeri bangkrut. Kebangkrutan itu menjadi indikasi bahwa pasar dalam negeri tidak dikelola sebagaimana mestinya. Konsekuensinya, jumlah pengangguran di dalam negeri terus meningkat.

Dunia usaha nasional yang lesu sudah menjadi fakta yang dipahami masyarakat. Namun, karena dampaknya semakin mengkhawatirkan, Presiden Prabowo Subianto pun mengajak para pelaku dunia usaha untuk segera bangkit. Ketika memberi pembekalan kepada ratusan peserta retret dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hambalang, beberapa hari lalu, presiden mengimbau semua komunitas pelaku bisnis untuk mewujudkan Indonesia Incorporated. Bukan semata-mata bertujuan memulihkan kekuatan dunia usaha nasional, tetapi Indonesia Incorporated menjadi jalan serta strategi bersama mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tentang relevansi ego sektoral, Presiden Prabowo mengimbau anggota Kadin untuk tidak hanya fokus dan memperjuangkan pertumbuhan bisnis masing-masing. Sebaliknya, anggota Kadin didorong untuk juga peduli pada dinamika kehidupan masyarakat pada umumnya. Presiden mengingatkan bahwa kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem, selalu menjadi benih masalah sosial. Ledakan masalah sosial pada gilirannya akan menimbulkan masalah serius bagi siapa saja.

Pemerintah, sebagaimana dijelaskan Presiden, akan fokus membantu perusahaan berskala kecil dan mikro. Sebab, presiden yakin bahwa perusahaan menengah dan besar bisa bertahan dan berjalan sendiri tanpa harus dibantu pemerintah. Sebagaimana telah dicatat bersama, Presiden Prabowo telah menerapkan beberapa inisiatif baru yang menjadi langkah awal pemulihan ekonomi nasional.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM, pemerintah menghapuskan utang atau kredit macet bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM. Total nilai kredit macet UMKM yang dihapuskan oleh PP ini mencapai Rp 14 triliun. Kebijaksanaan ini heroik dan relevan dengan Indonesia Incorporated, karena Presiden fokus merancang jalan baru bagi pemulihan kekuatan dunia usaha nasional.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa Indonesia pernah memiliki 65,5 juta UMKM. Jumlah ini menjelaskan bahwa 99 persen dari total unit usaha di dalam negeri berstatus UMKM. Kemampuan UMKM Indonesia memproduksi barang manufaktur sangat beragam, mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman, fashion, kerajinan tangan, dan produk perawatan kulit. Sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB) rata-rata mencapai lebih dari 60 persen. Sangat menyedihkan tidak kurang dari 48,6 persen UMKM sudah dinyatakan bangkrut.

Selain fokus pada pemulihan usaha kecil dan mikro, Presiden juga menggagas lumbung pangan dari tingkat nasional hingga desa. Relevan dengan semangat Indonesia Incorporated, gagasan ini strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru di seluruh pelosok tanah air. Strategi ini sangat relevan karena dapat dimulai dengan memanfaatkan potensi dalam negeri. Segala aspeknya bisa dimulai dengan mengandalkan semua potensi dalam negeri dan kearifan lokal, sehingga setiap daerah akan mendapatkan manfaat.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 27,8 juta petani di Indonesia. Petani milenial (19-39 tahun) mencapai 6,18 juta orang (21,93 persen), sementara petani generasi Z (11-26 tahun) sebanyak 2,14 persen. Selain itu, jumlah rumah tangga usaha pertanian yang fokus pada tanaman pangan mencapai 15,5 juta.

Dalam konteks mengaktualisasi Indonesia Incorporated, sejumlah institusi pemerintah bersama Kadin Indonesia dan komunitas pebisnis lainnya didorong untuk peduli pada potensi puluhan juta pelaku UMKM yang sudah bangkrut. Untuk menciptakan lapangan kerja, kekuatan UMKM patut dipulihkan demi terwujudnya perekonomian negara yang kuat, efisien, produktif dan kompetitif.

Presiden Prabowo telah berbicara tentang urgensi Indonesia Incorporated di hadapan Kadin Indonesia. Sudah barang tentu Kadin Indonesia diharapkan segera mengambil inisiatif.

Penulis : Bambang Soesatyo,Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana (S3) IImu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)