23 November 2026

Bambang Soesatyo

MoneyTalk,Jakarta  – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menekankan bahwa untuk membenahi berbagai permasalahan di Indonesia, harus dimulai dengan terlebih dahulu membenahi sistem rekruitmen dan pengkaderan di partai politik. Mengingat dalam sistem demokrasi, mau tidak mau, suka tidak suka, partai politik punya peran besar dalam tata nilai, tata sejahtera, dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi kebangsaan.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo mengungkapkan, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari sekitar 545 daerah (37 provinsi dan 508 kabupaten/kota) yang mengikuti Pilkada Serentak 2024, sebanyak 41 daerah diantaranya hanya memiliki satu pasangan calon dan akan berhadapan dengan kotak kosong. Terdiri dari 1 provinsi yakni Papua Barat dan 40 kabupaten/kota, antara lain Aceh Utara, Bintan, Ciamis, Banyumas, Sukoharjo, Brebes, Ngawi, Gresik, Surabaya, dan lainnya.

Tren calon tunggal dalam Pilkada terus meningkat setiap tahunnya. Pada Pilkada 2015 ada 3 daerah yang memiliki calon tunggal, Pilkada 2017 sebanyak 9 daerah, Pilkada 2018 sebanyak 16 daerah, dan Pilkada 2020 sebanyak 20 daerah. Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah pun tidak mampu membendung partai politik yang di beberapa daerah hanya mencalonkan calon tunggal.

“Ada banyak faktor penyebabnya. Misalnya karena figur calon di daerah sudah terlalu kuat, sehingga tidak ada yang mau melawannya. Bahkan calon perseorangan pun juga tidak mau maju melawan. Meningkatnya tren calon tunggal mengindikasikan bahwa ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan Pilkada. Dari mulai politik berbiaya tinggi yang membuat anak bangsa tidak mampu maju dalam kontestasi Pilkada, hingga manajemen rekrutmen partai politik yang perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan lebih banyak lagi kader berkualitas yang dapat menjadi calon pemimpin di tingkat daerah,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama Alumni Lintas Angkatan SMPN 49 Jakarta, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (9/9/24).

Hadir para alumni antara lain Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama, Kelembagaan, Inovasi, dan Teknologi Universitas Pertahanan RI Mayjen TNI Susilo Adi Purwantoro, Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam RI Irjen Pol Andry Wibowo, Ketua KPU RI Periode 2021-2022 Ilham Saputra, Kepala SMPN 49 Jakarta Abdul Basri, Ketua Komite SMPN 49 Jakarta Kismono.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, persaingan dan tensi politik di Pilkada Serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pileg dan Pilpres. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri. Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada Serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah.

“Para pemimpin di daerah harus meniru pemimpin di pusat sebagaimana yang sudah dicontohkan Prabowo – Gibran, Anies – Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud, bahwa ada kalanya kita bertanding ada kalanya kita bersanding. Politik sekadarnya, persaudaraan kebangsaan selamanya. Mari jaga dan amalkan salah satu sila Pancasila, Persatuan Indonesia. Mari sambut Pilkada dengan sukacita, jangan jadikan Pilkada sebagai sumber dukacita,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pengimplementasian Pancasila dalam politik kebangsaan oleh para elite politik sangat penting. Mengingat akhir-akhir ini, nilai-nilai Pancasila mulai sering dipertanyakan manifestasinya, dijauhkan dari jangkauan diskursus publik, dan bahkan dikesampingkan sebagai rujukan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan.

Tahun 2018, survei LSI mencatat bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, dari tahun 2005 hingga 2018, masyarakat yang menyatakan pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan yang cukup signifikan (sekitar 10 persen), dari 85,2 persen pada tahun 2005 menjadi 75,3 persen pada tahun 2018.

“Survei CSIS menyebutkan bahwa sekitar 10 persen generasi milenial setuju mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Dari survei Komunitas Pancasila Muda pada tahun 2020, diketahui bahwa hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka. Sementara 19,5 persen di antaranya menganggap Pancasila hanya sekedar istilah yang tidak benar-benar dipahami maknanya,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, tahun 2021, survei yang dilakukan MEDIAN mencatat bahwa sebanyak 49 persen responden berpandangan Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Survei SMRC tahun 2022 mencatat bahwa bahwa komitmen publik terhadap nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila direalisasikan dalam kehidupan berbangsa, masih diklasifikasikan dalam kategori ‘sedang’.

Selanjutnya tahun 2023, hasil survei Setara Institute dan Forum on Indonesian Development (INFID) juga mencatat bahwa 83,3 persen siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menganggap bahwa Pancasila bukanlah ideologi permanen, dan oleh karenanya bisa diganti.

“Berbagai temuan hasil survei di atas mengisyaratkan pesan penting bagi kita untuk mereview kembali cara kita memaknai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita perlu membangun paradigma baru untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek dan dimensinya. Eksistensi Pancasila harus dapat dirasakan kehadirannya dalam setiap ruang dan relung publik diimplementasikan secara nyata, dan diaktualisasikan dalam berbagai realitas sosial, politik, dan ekonomi,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Acara silaturahmi kebangsaan yang digelar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin (9/9) menghadirkan suasana penuh makna. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan beberapa anggota keluarga Presiden ke-1 RI Sukarno, termasuk Guntur Soekarnoputra.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta –  Era digitalisasi yang perkembangannya demikian pesat menumbuhkan desakan kepada negara untuk sungguh-sungguh peduli pada aspek keamanan siber (cyber security). Aspek keamanan siber sudah menjadi pilar yang fundamental. Ketika Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah memrogramkan penguatan satuan siber, infrastruktur keamanan siber di dalam negeri pun harus dibuat tangguh untuk mendukung dan memperkuat aspek ketahanan nasional, dan juga kehendak bersama mewujudkan transformasi digital pada semua aspek kehidupan.

Pengalaman buruk Indonesia akibat lemahnya sistem keamanan siber – yang memuncak pada serangan siber ransomware pada Juni 2024 terhadap Pusat Data Nasional (PDN)—hendaknya menyadarkan semua pihak akan fakta bahwa infrastrktur keamanan siber di dalam negeri masih sangat rapuh. Sekadar menyegarkan ingatan, ketika PDN lumpuh akibat serangan itu, layanan publik pada 239 instansi terganggu. Misalnya, layanan imigrasi di seluruh bandara internasional di dalam negeri, dan juga gangguan yang dialami Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), ketika 47 layanan Kementerian ini di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak dapat diakses.

Ditambah dengan fakta rentetan serangan siber sebelumnya, insiden PDN hendaknya menyadarkan semua pihak bahwa rapuhnya aspek Keamanan siber tak boleh lagi dianggap sebagai masalah biasa-biasa saja. Gambaran tentang lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia bisa dipahami dari laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023, yang mencatat 403,9 juta anomali trafik sebagai indikasi serangan siber. Dan, sebagaimana laporan hasil analisis AwanPintarid, total serangan siber di Indonesia mencapai 2.499.486.085 selama semeter pertama 2024.

Jumlah itu mencerminkan kenaikan drastis jika dibandingkan dengan semester pertama 2023, yang jumlahnya 347.172.666 serangan. Kesimpulannya, Indonesia mengalami rata-rata 13.733.440 serangan siber per hari, atau 158 serangan siber per detik. Jadi, sudah menjadi fakta bahwa Indonesia rentan serangan siber, dan lemahnya aspek kemanan siber tentu saja menjadi potensi masalah yang setiap saat akan menimbulkan gangguan, baik bagi masyarakat maupun bagi aspek operasional layanan pada institusi pemerintah maupun badan publik lainnya.

Pada waktunya nanti, rapuhnya keamanan siber Indonesia itu akan berdampak pada aspek pertahanan dan keamanan nasional. Bukan cerita baru lagi bahwa signifikansi faktor dunia maya (cyberspace) pada aspek pertahanan dan keamanan suatu negara terus berprogres, baik pada aspek serangan, pertahanan maupun pencegahan. Perang Rusia-Ukraina menyajikan banyak cerita dan bukti akan hal itu. Rusia memulai invasinya dengan serangan siber yang disebut ‘Fox Blade’. Serangan ini mengakibatkan kerusakan skala besar di pihak Ukraina, utamanya pada infrastruktur, peralatan militer hingga sistem komunikasi. Setelahnya, Rusia mengerahkan pasukan yang didukung Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

Banyak negara telah mengklasfikasi potensi serangan siber sebagai ancaman baru yang harus disikapi dan diantisipasi dengan sungguh-sungguh. Pada 2012, Amerika Serikat (AS) mengalokasikan anggaran belasan miliar dolar AS untuk membangunan dan memperkokoh infrastrktur keamanan siber. Inggris, selama empat tahun sejak 2014, juga membangun infrastruktur keamanan siber nasional dengan biaya 650 juta poundsterling. Bahkan Inggris pun membentuk tim tanggap darurat komputer atau CERT (Computer Emergency Readiness Team).

TNI-Polri pun sudah mengantisipasi dan menyikapi potensi serangan siber sebagai ancaman. Presiden Joko Widodo telah meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di tubuh TNI, yakni Matra Siber. Hal ini sejalan dengan persepsi banyak orang bahwa sudah waktunya TNI memiliki Matra Siber. Menurut Jenderal Agus Subiyanto, TNI sudah membentuk satuan siber, dan tahapan selanjutnya adalah optimalisasi satuan siber itu. Bahkan, TNI pun berencana membuat pusat siber di Markas Besar (Mabes) TNI dan juga di setiap matra. Untuk optimalisasi, TNI akan merekrut tenaga-tenaga sipil yang punya kompetensi teknologi informasi (IT).

Dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional di era digitalisasi sekarang ini, matra atau satuan siber yang kompeten dan tangguh dalam organisasi militer sangat nyata urgensinya. Bahkan harus dipahami dan diterima sebagai keniscayaan. Karena itu, sangat beralasan jika pemerintah harus mendukung rencana TNI memperkuat satuan siber, baik di Mabes TNI maupun satuan siber di setiap matra. Tak kalah pentingnya adalah dukungan kepada Polri untuk juga memperkuat satuan siber-nya.

Namun, sebagaimana dipahami bersama, mewujudkan ketahanan siber nasional tak cukup hanya dengan membentuk satuan atau matra siber dengan tenaga yang kompeten. Tantangan lainnya bagi Indonesia adalah membangun infrastruktur ketahanan siber yang tangguh dan mumpuni. Tanpa infrastruktur keamanan siber yang tangguh, kontribusi satuan atau matra siber tak akan maksimal. Kehendak mewujudnyatakan tata kelola atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan tertatih-tatih.

Diskusi tentang urgensi keamanan siber nasional sudah banyak dilakukan. Banyak rekomendasi kepada pemerintah sudah dipublikasi. Kini, kepedulian pada aspek keamanan siber harus segera diwujudnyatakan melalui program-program yang konkret. Sudah barang tentu bahwa perhatian utama terarah pada mutu infrastruktur siber. Dalam konteks mewujudkan keamanan siber yang tangguh, perhatian terhadap manajemen risiko pun harus diprioritaskan dengan cara terus membangun kemampuan mengadopsi teknologi yang terus berkembang.

Pada saat yang sama, harus dibangun dan diwujudkan komptensi untuk melakukan pemulihan yang segera saat terjadi serangan siber. Kompentensi melakukan pemulihan dari serangan tentu saja sangat penting karena serangan siber sulit untuk dihentikan. Jika kompentensi pemulihan terwujud, pengalaman buruk tentang lambannya memulihkan PDN tak akan berulang.

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwasanya digitalisasi terus berkembang dengat pesat. Karena itu, harus tumbuh kesadaran bersama tentang betapa pentingnya negara mewujudnyatakan aspek keamanan siber di dalam negeri. Infrastruktur keamanan siber yang mumpuni menjadi faktor pendukung yang signifikan bagi upaya TNI memperkokoh pertahanan dan keamanan nasional. Lebih dari itu, infrastruktur keamanan siber yang tangguh akan mempercepat transformasi digital pada semua aspek kehidupan bersama.

Penulis : Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI

MoneyTalk,Jakarta – Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo mengapresiasi diluncurkannya buku ‘Kepedihan Berubah Senayan’ karya anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Darul Siska. Buku ‘Kepedihan Berubah Senayan’ berisi perjalanan karir politik Darul Siska dari sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Menekankan pentingnya konsistensi dan ketekunan dalam berpolitik, serta komitmen pada tujuan mulia dalam melayani rakyat dan negara.

(lebih…)

MoneyTalk,Bekasi – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo meresmikan peluncuran motor listrik eMOA (Elektrik Motor Aku), serta meresmikan pabrik perakitan motor listrik dan baterai motor listrik oleh PT. Baterai Listrik Motorindo yang didirikannya bersama para pengusaha Korea Selatan di Indonesia. Pada tahap awal, motor listrik eMOA dipasarkan dalam dua tipe, E1 dan E2. Garansi baterai di kedua tipe tersebut mencapai 2 tahun.

Selain di Cikarang, Kabupaten Bekasi, PT. Baterai Listrik Motorindo juga akan membangun pabrik di Gunung Puteri, Kabupaten Bogor. Memanfaatkan lahan sekitar 3,5 hektar, dengan nilai investasi diperkirakan mencapai USD 30 juta. Kehadiran operasional PT. Baterai Listrik Motorindo di Bekasi dan Bogor, turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Mengingat saat Indonesia berada pada fase bonus demografi dengan keberlimpahan penduduk usia produktif.

“Saya optimis PT. Baterai Listrik Motorindo akan berkembang pesat. Mengingat potensi industri motor listrik di Indonesia sangat menjanjikan. Saat ini saja, jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai 132,43 juta unit. Pemerintah Indonesia juga sedang mempercepat transisi dari kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke bermotor listrik. Hal ini ditunjukan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan,” ujar Bamsoet usai meresmikan peluncuran motor listrik eMOA sekaligus meresmikan pabrik perakitan motor listrik dan baterai motor listrik oleh PT. Baterai Listrik Motorindo, di Bekasi, Kamis, (5/9/24).

Hadir antara lain, Presiden Direktur PT. Baterai Listrik Motorindo sekaligus Ketua Asosiasi Korea di Indonesia Mr. Park Jae Han, Anggota DPR/MPR RI Robert J. Kardinal, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Korea Selatan di Indonesia Mr. Lee Kang Hyun, Direktur Utama PT Ventures Indonesia Junaidi Elvis, serta Founder Yayasan Ali Network Indonesia Ali AnSun Geun.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, proyeksi pertumbuhan sepeda motor listrik di Indonesia pada tahun 2030 mencapai 13 juta unit, sedangkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) mencapai 31.859 unit, dan pembangunan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) mencapai 67.000 unit. Langkah kebijakan tersebut berpotensi menghemat konsumsi BBM hingga 6,03 juta kilo liter.

“Saat ini, melimpahnya kendaraan bermotor berbahan bakar minyak tidak hanya berdampak pada rusaknya kualitas udara, tetapi juga tingginya subsidi BBM yang harus ditanggung negara. Meskipun subsidi BBM tahun 2025 diproyeksikan sebesar 19,41 juta kilo liter atau mengalami penurunan dibanding target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta kilo liter, angka tersebut masih tergolong besar, dan tentunya sangat membebani APBN,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pengembangan kendaraan listrik seperti eMOA adalah wujud keseriusan Indonesia dalam implementasi transisi energi menuju energi baru dan terbarukan, sekaligus wujud komitmen dalam menekan emisi karbon di angka 29 persen pada tahun 2030, atau emisi nol bersih (net-zero carbon) pada tahun 2060.

“Kendaraan konvensional berbahan bakar minyak berkontribusi pada polusi udara. Sekitar 60 persen kontributor polusi udara di Indonesia disebabkan oleh kendaraan bermotor, di mana pembuangan gas kendaraan bermotor menghasilkan beragam zat berbahaya seperti karbon monoksida (CO), Timbal (Pb), nitrogen dioksida (NO2), dan karbon dioksida (CO2). Tidak mengherankan jika beberapa kota yang dipadati oleh sepeda motor, seperti Jakarta dan Tangerang, beberapa kali memuncaki daftar kota paling tercemar di dunia,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, konsumen yang beralih ke kendaraan listrik bisa mendapatkan banyak keuntungan. Antara lain mendapatkan kredit khusus kendaraan bermotor listrik dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan bunga sebesar 3,8 persen per tahun dan tenor sampai dengan enam tahun. Gratis tambah daya dari PLN bagi pemilik mobil listrik, serta diskon 75 persen untuk tambah daya bagi pemilik sepeda motor listrik.

Biaya charger baterai kendaraan listrik juga sangat rendah dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Sebagai perbandingan, berbagai riset menampilkan rata-rata sebuah sedan biasa yang dikemudikan sejauh 15.000 mil akan menghabiskan rata-rata USD 6.957. Sedangkan kendaraan listrik, dengan jarak tempuh yang sama hanya membutuhkan sekitar USD 540.

“Karena pengeluaran lebih hemat, masyarakat bisa menabung lebih banyak. Sekaligus mengalihkan pengeluaran rutin mereka untuk kendaraan ke kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya,” pungkas Bamsoet. (*)

MoneyTalk,Jakarta – Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo memastikan proses hukum terhadap kasus hukum kapal MT ARMAN 114 berbendera Iran akan berjalan transparan dan berkeadilan. Termasuk memperhatikan hak-hak pemilik kapal dan tetap menghormati keberadaan bendera Republik Islam Iran di Kapal tersebut. Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum Asep Nana Mulyana saat menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia pada Juni 2024 lalu.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus calon Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan notaris memegang peran penting dalam masyarakat karena bertengkar untuk menyusun dan mengesahkan berbagai dokumen hukum, seperti akta jual beli, surat wasiat, akta pendirian perusahaan, dan lainnya. (lebih…)