Basuki Tjahaja Purnama

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Success Before 30 pada Selasa (24/09), isu kebijakan pajak yang semakin ketat menjadi topik utama. Di tengah ketidakstabilan ekonomi, kebijakan ini menjadi beban bagi masyarakat, terutama para karyawan. Pajak berlapis yang diterapkan oleh pemerintah tidak hanya memotong pendapatan yang sudah terbatas, tetapi juga memperparah situasi ekonomi individu. Bagi banyak orang, kebijakan ini terasa seperti negara yang “memalak” rakyatnya.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam wawancara tersebut, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan peran politik dan kebijakan publik terhadap kehidupan mereka. Menurutnya, rakyat seringkali menjadi pihak yang menanggung beban terbesar dalam berbagai aspek, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga kebijakan pajak yang menekan.

“Warga sudah membayar pajak dalam berbagai bentuk—setiap kali membeli barang, bekerja, bahkan saat membangun rumah. Namun, ketika mereka tua, negara seperti lepas tangan,” ujar Ahok, mengkritik ketidakadilan distribusi manfaat dari uang pajak yang sudah dikumpulkan.

Pajak yang Terus Menggerus Penghasilan Karyawan

Pajak penghasilan adalah salah satu sumber utama pendapatan negara, namun bagi karyawan, potongan ini kerap terasa memberatkan. Terutama karena gaji mereka seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain pajak penghasilan, karyawan juga dibebani Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada barang-barang konsumsi, termasuk produk-produk pokok seperti makanan, minuman, dan barang rumah tangga.

Ahok menyoroti bahwa pemerintah terus memberlakukan pajak tambahan pada berbagai sektor. Bahkan pada saat membeli rumah atau kendaraan, yang dikenai pajak properti atau pajak kendaraan bermotor.

“Bahkan ketika kita tua dan sudah berhenti bekerja, pajak tetap menghantui. Negara seharusnya menyediakan sistem yang memungkinkan pensiunan hidup layak tanpa terbebani pajak berlebih,” ujarnya.

Ketidakadilan ini juga terlihat dari bagaimana pejabat publik hidup dalam kemewahan yang tidak sebanding dengan gaji resmi mereka. Ahok mempertanyakan bagaimana dengan gaji yang kecil, seorang pejabat bisa memiliki rumah mewah dan mobil mahal.

“Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan perpajakan tidak adil dan korupsi masih menjadi masalah besar di negara kita,” tegasnya.

Kondisi Ekonomi Kelas Menengah yang Kian Tertekan

Bagi kelas menengah, kebijakan pajak yang semakin berat memperparah kondisi ekonomi. Penghasilan yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, membayar pendidikan anak, atau biaya kesehatan, terkikis oleh lapisan pajak yang bertubi-tubi. Inflasi yang terus merangkak naik hanya memperburuk situasi, membuat banyak karyawan merasa semakin tertindas oleh kebijakan pemerintah.

Ahok membandingkan kondisi Indonesia dengan negara maju seperti Singapura. Di mana warga tidak khawatir tentang pajak yang tinggi karena mendapatkan pelayanan publik yang baik dan jaminan pensiun yang layak.

“Di Singapura, masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Sedangkan di Indonesia, kita seringkali hanya merasakan bebannya,” tutur Ahok.

Dampak Pajak Berlapis, Menguntungkan Konglomerat, Membebani Rakyat Kecil. Ironisnya, kebijakan pajak berlapis ini seringkali menguntungkan kelompok tertentu. Terutama para pejabat dan konglomerat yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya negara. Sumber daya alam Indonesia, seperti batu bara dan minyak sawit, dimonopoli oleh segelintir orang kaya, sementara rakyat hanya mendapatkan sedikit sekali manfaat. Situasi ini terlihat jelas di sektor energi, di mana kekayaan sumber daya alam seperti panas bumi hanya dinikmati oleh segelintir individu kaya raya.

“Rakyat kecil tidak mendapatkan bagian yang layak dari kekayaan negara, sementara mereka terus menerus dibebani pajak,” kata Ahok.

Karyawan Menjadi Korban Kebijakan yang Tidak Adil. Dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan beban pajak yang semakin meningkat, karyawan kelas menengah menghadapi masa depan yang suram. Upah yang stagnan, kenaikan biaya hidup, dan lapisan pajak yang semakin bertambah membuat mereka sulit untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Ahok menekankan pentingnya perombakan kebijakan pajak yang lebih berpihak pada rakyat kecil.

“Negara harus memberikan balasan yang setimpal atas pajak yang sudah dibayarkan rakyat. Mereka bekerja keras, membayar pajak, dan negara wajib memastikan mereka mendapatkan kesejahteraan, terutama saat sudah tidak produktif lagi,” tegasnya.

Solusi Pajak yang Lebih Adil dan Pro Rakyat

Beberapa pakar ekonomi menyarankan agar pemerintah mengurangi pengenaan pajak pada rakyat kecil dan menggantinya dengan sistem subsidi yang lebih terarah. Contohnya, subsidi bahan bakar dan gas elpiji dapat disalurkan langsung kepada masyarakat melalui sistem digital untuk meminimalisir kebocoran subsidi yang selama ini sering terjadi.

Selain itu, pemerintah harus segera mencari solusi yang lebih adil untuk mengurangi beban pajak yang menjerat rakyat kecil. Tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, karyawan di Indonesia akan terus terjebak dalam situasi sulit, dengan pajak yang terus menggerus pendapatan mereka. Negara harus memberikan perhatian lebih kepada kesejahteraan masyarakat agar mereka tidak semakin merana dalam tekanan kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.

Pajak berlapis yang diterapkan pemerintah semakin menekan karyawan di Indonesia, terutama di kelas menengah yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian. Kondisi ini semakin memperparah middle-income trap yang dialami oleh negara, di mana banyak orang sulit meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan perpajakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil, agar tidak terus-menerus “memeras” rakyat demi menutup defisit anggaran negara. Karyawan dan rakyat kecil harus diberikan kesempatan untuk berkembang dan menikmati manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan, bukan sekadar menjadi korban kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang.(c@kra)