BoP Archives -

Guntur Romli Kritik Pernyataan Prabowo soal Peran BoP dalam Kemerdekaan Palestina: Miris dan Naif 1760613469559

Guntur Romli Kritik Pernyataan Prabowo soal Peran BoP dalam Kemerdekaan Palestina: Miris dan Naif

Hedi Batubara 18 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait keyakinannya bahwa BoP (Board of Peace) dapat berperan dalam mendorong kemerdekaan Palestina menuai kritik tajam. Salah satu kritik datang dari politikus PDIP Mohamad Guntur Romli yang menilai pandangan tersebut tidak realistis.

Dalam pernyataannya, Guntur Romli menyebut sikap Presiden Prabowo sebagai sesuatu yang “miris dan naif”. Ia mempertanyakan efektivitas BoP yang saat ini, menurutnya, diisi oleh aktor-aktor yang justru terlibat dalam konflik bersenjata.

“Ketua dan anggota BoP saat ini sibuk perang, menyerang negara lain. Perdamaian apa yang bisa diharapkan dari orang-orang yang sibuk berperang?” ujar Guntur Romli, Rabu (18/3/2026).

Kritik ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait konflik yang melibatkan Palestina dan Israel. Sejumlah negara besar juga turut terseret dalam eskalasi konflik tersebut, memperumit upaya perdamaian yang selama ini diupayakan oleh berbagai pihak internasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme bahwa forum BoP dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional.

Namun, menurut Guntur Romli, kondisi global saat ini justru menunjukkan paradoks. Ia menilai pihak-pihak yang tergabung dalam forum tersebut belum mampu menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian, bahkan cenderung terlibat dalam konflik yang memperburuk situasi.

Isu kemerdekaan Palestina sendiri hingga kini masih menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia yang secara konsisten menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina sesuai amanat konstitusi.

Presiden Prabowo Subianto Babak Belur 1773065328749

Presiden Prabowo Subianto Babak Belur

Hedi Batubara 9 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Donald Trump pasti tidak membayangkan dengan jumawa terpancar di layar lebar dipertontonkan di seluruh muka bumi menginisiasi Dewan Perdamaian BoP membayangkan dirinya sebagai raksasa dunia, secepat kilat menjadi sampah politik dunia.

Kesalahan fatal yang dilakukan AS-Israel dalam serangan ke Iran 28 Februari, jauh dari wajahnya sebagai inisiator Dewan Perdamaian, yang tampak sebagai drakula dengan angkuhnya menyerang kedaulatan negara lain menginjak semua hukum internasional bergaya rambo.

BoP seketika itu kehilangan substansi moral kemanusiannya dan Trump telah melanggar tatanan hukum internasional sebagai pemimpin negara agresor.

Otomatis gagasan Presiden Prabowo Subianto akan mengirim pasukan TNI ke Gaza lewat BoP sebagai katalisator diplomasi politik Indonesia dalam mempercepat kemerdekaan Palestina, menjadi tertawaan didalam dan luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto mestinya menyadari kesalahan dan kekeliruannya mengikuti arus atau syahwat politik Trum dan Netanyahu. Sadar bahwa Trump beserta Netanyahu adalah penjahat perang. BoP yang diinisiasi Trump hanya lembaga tipuan dan omon-omon untuk perdamaian Palestina, yang oleh Prabowo masih digadang sebagai two state solution.

Lebih konyol lagi munculnya imajinasi dan mimpi ingin menjadi juru damai perang Iran dengan Amerika dan Israel. Bersamaan Dubes Iran baru baru ini “tak ada perdamaian dan perundingan dengan AS”, kalau AS hanya akan mendikte negara berdaulat.

Rakyat Indonesia masih terluka dengan kebijakan Presiden yang telah menjual harga diri dan kedaulatan negara dengan peristiwa baru baru ini, yakni perjanjian dagang antara Indonesia dan AS yang nilai tidak masuk akal, Presiden dengan merundukan kepalanya mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto tidak ada gunanya membela diri dengan alasan apapun telah melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal.

Betapa kerasnya pada ahli politik dan ekonomi spontan mengingatkan Presiden telah menempuh diplomasi politik dan ekonomi asal asalan dengan resiko sangat berat bagi negara dan sangat memalukan bagi dalam kancah nasional dan internasional.

Tidak ada kamusnya memenangkan diplomasi politik dan ekonomi di kancah global dengan kepala merunduk kayaknya pesuruh dan budak negara lain. Sekarang terserah Presiden Prabowo Subianto terus melaju dijamin babak belur atau mundur teratur dengan pijakan Pembukaan UUD 45.

Penulis : Sutoyo Abadi

Terlalu Dekat dengan AS dan Israel, Gus Umar Pertanyakan Wacana Prabowo Jadi Juru Runding Iran IMG-20260102-WA0059

Terlalu Dekat dengan AS dan Israel, Gus Umar Pertanyakan Wacana Prabowo Jadi Juru Runding Iran

Hedi Batubara 4 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar melontarkan kritik tajam terkait wacana Presiden Prabowo Subianto menjadi juru runding dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Melalui pernyataannya di media sosial, Gus Umar mempertanyakan kemungkinan Iran menerima Indonesia sebagai mediator apabila posisi politik luar negeri Indonesia dinilai tidak sepenuhnya netral.

“Gimana Iran mau terima Prabowo jadi juru runding. Wong Indonesia saja gabung dengan Amerika dan Israel yang serang Iran di BoP,” tulisnya, Rabu (4/3/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang disebut-sebut berkaitan dengan inisiatif perdamaian, namun di saat bersamaan Amerika Serikat dan Israel justru melakukan serangan terhadap Iran. Gus Umar menilai hal itu menimbulkan kontradiksi serius dalam posisi diplomatik Indonesia.

Tak hanya itu, Gus Umar juga menyinggung Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia meminta agar pernyataan-pernyataan resmi pemerintah lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak geopolitik yang lebih luas.

“Sugiono menlu yang cerdas, plis pakai nalar dan akalmu kalau ngomong,” ujarnya.

Menurut Gus Umar, diplomasi bukan sekadar komunikasi formal antarnegara, melainkan menyangkut persepsi, konsistensi sikap, dan rekam jejak kebijakan. Jika Indonesia ingin tampil sebagai penengah konflik, maka harus dipastikan tidak ada kesan berpihak.

Sebagaimana diketahui, konflik di Timur Tengah kembali memanas setelah serangkaian serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Situasi tersebut memicu ketegangan global dan memunculkan berbagai inisiatif diplomatik dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara historis dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak agresi militer. Namun dalam dinamika global yang kompleks, setiap langkah diplomatik pemerintah selalu berada dalam sorotan publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Kementerian Luar Negeri terkait pernyataan tersebut.

Problematik Relasi-Bully Donald Trump-Prabowo IMG-20260223-WA0074

Problematik Relasi-Bully Donald Trump-Prabowo

Hedi Batubara 23 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump, yang diterapkan ke banyak negara–termasuk untuk Indonesia–pada 20 Februari 2026. Kebijakan tarif sepihak ala Trump ini dinilai melanggar konstitusi AS. Menurut MA, Presiden Trump tidak memiliki wewenang inheren untuk memberlakukan tarif besar-besaran pada negara manapun.

Putusan MA Amerika itu dikeluarkan sehari setelah Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika, pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C. Artinya, kesepakatan yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Trump, yang merugikan dan merongrong kedaulatan Indonesia, kemungkinan batal. Di hari yang sama, Prabowo juga menghadiri pertemuan perdana Board Of Peace (BOP).

*Mem-bully melalui ART dan BOP.* Pengenaan tarif perdagangan (ART), juga penggunaan kedigdayaan militer, dipakai Trump untuk menekan dan menggertak (mem-bully) negara lain. Termasuk dalam merekrut keanggotaan BOP. Presiden Prabowo terperangkap dalam gertakan Trump, hingga bersedia menandatangani ART dan ikut BOP. Langkah yang dianggap telah mengabaikan prinsip Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Hasil negosiasi dengan Trump tidak menunjukkan Prabowo memiliki nilai tawar. Selain dikenai tetap tarif 19%, Indonesia masih harus memenuhi berbagai konsesi yang diminta Trump. Kesepakatan yang jelas-jelas tidak seimbang, problematik, dan merugikan Indonesia.

Relasi problematik, tidak ada kesetaraan, berbasis-bully, antara Donald Trump dan Prabowo, sangat nyata di BOP. Indonesia merasa perlu bergabung ke BOP sekedar untuk mengantisipasi agar Prabowo tidak di-bully oleh Trump — setelah di-bully melalui tarif perdagangan. BOP diinisiasi Donald Trump untuk mem-bully Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral resmi yang diakui dunia.

Trump, sukses mem-bully 21 negara–yang pemimpinnya takut di-bully–untuk bergabung di BOP. Negara besar dan berkarakter, seperti China, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, Jepang, dan sebagian besar anggota NATO/G7 menolak bergabung. Dari 11 negara ASEAN, cuma Indonesia yang ikut BOP, bersedia menuruti ambisi Trump untuk menghegemoni tatanan politik global secara unilateral, bahkan personal.

Trump menjadikan BOP sebagai lembaga mainannya. Ia menetapkan diri sebagai ketua seumur hidup dan satu-satunya yang memiliki hak veto. Ia menjual kursi keanggotaan BOP seharga $1 miliar. Dengan karakteristik organisasi dan kepemimpinan Trump yang begitu aneh, agak mengherankan Indonesia mau bergabung menjadi anggota BOP.

Tidak ada alasan logis yang bisa menjelaskan atau membenarkan Indonesia, sebagai negara bebas-aktif, perlu menjadi anggota BOP. Selain, mungkin, untuk mengamankan Prabowo agar tidak di-bully atau menjadi sasaran perundungan Trump (seperti nasib presiden Venezuela, Nicolás Maduro, misalnya). Demi “proteksi” dan menghindari bully Trump ini, Indonesia perlu gabung BOP, dengan membayar iuran 17 triliun rupiah.

*Ironi slogan anti-antek-asing.* Sangat ironis melihat politikus yang saat kampanye Pilpres menyuarakan kemandirian bangsa, mengecam ketergantungan pada asing, dan meneriakkan ketidaksukaan pada “antek-antek asing”. Kini setelah menjadi presiden, Prabowo justru tunduk-terpuruk dalam kepentingan asing (Donald Trump-Netanyahu). Relasi transaksional berbasis-bully yang mahal. Dan, toh, ternyata tetap di-bully juga.

Trump dalam rapat perdana BOP memuji Prabowo setinggi langit, menggunakan gaya bahasa superlatif. Dengan senyum menyeringai (smirk) Trump menilai Prabowo sebagai pemimpin “tangguh” yang membuatnya enggan (ngeri) untuk “berhadap-hadapan”. Satu pujian palsu, lebay, kata GenZ.

Bukan cuma enggan berhadapan, Trump faktanya juga ogah berdampingan dengan Prabowo. Saat acara foto bersama para pemimpin negara anggota BOP, Prabowo ditaruh di ujung paling pinggir barisan para pemimpin negara. Presiden RI, negara terbesar keempat di dunia, dianggap hampir non-eksisten oleh Trump. Dalam protokoler diplomatik, kelaziman acara foto bersama kepala negara, pemimpin negara penting ditempatkan di tengah, di samping tuan rumah. Menaruh Prabowo di posisi paling pinggir, adalah satu pelecehan yang kurang ajar. Indonesia dianggap kurang penting oleh Donald Trump.

Namun, Prabowo sepertinya tidak peduli, atau tidak memahami, nuansa sinyal protokoler diplomatik itu. Menerima “pujian” senyum seringai Trump, dianggap sudah cukup memadai. Nalar sehat mustinya mewaspadai, pujian tukang bully biasanya cuma sarkasme. Yang jelas saat di Washington DC, usai menghadiri rapat BOP dan menandatangani kesepakatan ART dengan Trump, Prabowo justru menyatakan “ingin melihat kehadiran Amerika yang kuat di Indonesia”.

*Bulan madu telah berlalu.* Prabowo selama lebih dari setahun sebagai presiden sangat sibuk menghadiri berbagai forum internasional. Hampir tiap bulan jalan-jalan ke luar negeri. Sementara di dalam negeri, ia semakin menjadi bulan-bulanan kritisisme publik. “Bulan madu” publik dengan Prabowo, sebagai presiden baru, terlalu cepat berlalu.

Prabowo agaknya telah lupa dengan buku yang ditulisnya, saat berkampanye ingin jadi presiden: “Paradoks Indonesia”. Ia perlu lebih fokus berada di Indonesia untuk berkonsentrasi mengawasi dan mengevaluasi kinerja para pembantunya. Indonesia sedang sakit parah, ia tahu diagnosa dan resep untuk mengobati. Tinggal keseriusan untuk menjalankan pengobatan, jika ingin konsisten dengan tema kampanye dalam buku yang pernah ia tulis.

Termasuk omon-omonnya yang kerap mempersoalkan antek-antek asing. Jika memang serius “anti antek asing”, setidaknya coba tunjukkan dengan contoh, untuk menolak menjadi antek Donald Trump — si tukang bully yang sedang menghitung hari.

Kemuakan rakyat Amerika pada Donald Trump akan disuarakan pada Midterm Election, awal November 2026. Kemungkinan besar ia akan diimpeach, dimakzulkan, dan kemudian diadili untuk berbagai kekacauan politik yang ia buat, termasuk skandal Epstein File. Keputusan MA Amerika membatalkan tarif resiprokal-nya adalah indikasi.

Tidak semestinya Presiden RI menjalin relasi problematik, relasi-bully, dengan Donald Trump. Dengan menuruti, mematuhi, atau khawatir di-bully. Sejarah kelam Trump sudah tertulis, ia tercatat sebagai salah satu presiden AS terburuk. Sosok ego-maniac yang tidak sepatutnya diikuti.

Penulis : Lukas Luwarso

BoP Dalam Konstelasi Global Yang Mulai Rapuh dan Jamuran Pengamat geopolitik Hendrajit

BoP Dalam Konstelasi Global Yang Mulai Rapuh dan Jamuran

Hedi Batubara 10 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Waktu Sukarno-Hatta bersepakat dengan Jenderal Tojo pada 1942 untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik, bukan karena percaya janji Jepang akan memerdekakan Indonesia. Sama sekali tidak.

Yang Sukarno-Hatta yakin dan percaya adalah, negara Sakura ini cepat atau lambat akan kalah perang dalam menghadapi tentara sekutu. Maka itulah kedua peminpin nasional itu sepakat kolaborasi dengan Jepang.

Prabowo dan 7 negara Islam lainnya gabung dalam BoP bukan karena percaya sama Trump. Yang Prabowo percaya dan yakini adalah bahwa sekarang ini pilar-pilar tata dunia baru yang terbangun sejak akhir Perang Dunia II mulai rapuh dan mulai loncer sekrup sekrupnya dan engsel-engselnya. Terutama terkait Sistem Ekonomi dan Sistem Keuangan Global. Makanya bukan suatu kebetulan jika BoP dirilis saat pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Bukankah di sinilah pilar2 sistem ekonomi global dirancang? Berarti ini adalah penanda meski bukan pertanda.

Inilah yang dalam penglihatan geopolitik mantan presiden SBY situasi sekarang kok mirip mirip menjelang Perang Dunia I dan II. Jadi poin yang harus direspons bukan akan meletus PD III atau tidak. Melainkan merespons situasi jelang PD I dan PD II yang menurut saya sama gawatnya dengan meletusnya perang itu sendiri.

Sebab pemantik PD I maupun PD II kala itu meski tidak serupa tapi sama. Ketika pilar pilar tatanan dunia lama mulai lapuk dan jamuran, yang dikuti dengan konflik di antara negara negara besar sendiri, maka solusinya adalah dengan kekuatan senjata. Bukan lagi nyari solusi win win atau sama sama menang. Tapi menang menangan.

Dalam merespons konstelasi global yang naga naganya bakal tidak lagi sama seperti dulu lagi, para pemimpin tingkat nasional kita setelah era bung Karno dan pak Harto sayangnya cuma 3 yang secara serius melakukan telaah geopolitik: mendiang Gus Dur, SBY dan Prabowo.

Lantas apakah dengan itu Prabowo mampu membaca geopolitik internasional secara jitu sebagai dasar bergabung dengan BoP? Dalam permainan catur geopolitik, SBY maupun Prabowo bisa saja meleset dan salah hitung membaca dinamika permainan kekuatan dengan negara negara besar meski dalam membaca tren globalnya benar dan tepat.

Di sinilah kritik terhadap langkah strategis Prabowo dari seluruh pemangku kepentingan kebijakan luar negeri jadi penting. Hanya saja yang jadi basis kritik fari elemen-elemen mssyarakat maupun pemerintah yang sudah memutuskan gabung BoP harus satu frekwensi. Yaitu kesamaan cara pandang bahwa konstelasi global saat ini sudah tidak sama lagi seperti 50 tahun lalu. Sehingga menuntut respons melalui cara pandang baru dalam memandang potensi pergeseran kekuatan kekuatan global saat ini.

Dalam konsteks inilah, isu Kemerdekaan Paledtina dengan sendirinya merupakan salah satu isu dan masalah yang melekat dalam isu pergeseran global saat ini yang harus ditata ulang dalan rekonstruksi tatanan dunia baru mendatang.

Bukankah isu Palestina bermula saat Inggris menjanjikan zionisme Israel akan memberikan sebagian wilayah Palestina lewat Deklarasi Balfour pada saat Perang Dunia I 1917?. Bukankah berdirinya Israel 1948 atas dasar pembagian Palestina yangbtidak adil antara arab dan yahudi yang dimotori Inggris di PBB 1947 berlangsung saat berakhirnya Perang Dunia II?

Artinya, masalah Palestina yang runyam sampai sekarang sejatinya merupakan buah dari kesepakatan dan kongkalingkong antar negara-negara sesama Petang Dunia II. Palestina jadi obyek bagi bagi wilayah jajahan di kawasan Timur Tengah antara Inggris, Prancis, Italia dan Amerika Serikat. Baik di PD I maupun PD II.

Makanya menarik, terlepas BoP adalah prakarsa Trump, tapi Inggris, Prancis dan negara negara Uni Eropa dan NATO kok menolak ikutan. Sementara 8 negara Islam termasuk Indonesia, ikutan gabung. Bukankah ini sebuah anomali?

Nah ketika konstelasi global yang mulai kropos dan jamuran ini menjurus menuju konflik global yang bersifat ekstrem, maka persis langkah Sukarno-Hatta saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Memutuskan kerja sama dengan Jepang. Bukan karena percaya Jepang. Tapi merebut sitiuasi vakuum atau the interim period saat itu tiba. The interim period must be mine.

Ketika tujuan strategis adalah merebut masa transisi agar ada di dalam genggaman kita, maka kita harus ada di dalam pagar. Bukan cuma penonton pasif yang ada di stadion.

Di sinilah BoP diyakini sebagai sekoci darurat agar saat konstelasi global nengarah ke penyelesaian ekstrem, Indonesia dan negara negara yang berkepentingan dengan kemerdekaan Palestina dan perjuangan aspirasi negara negara berkembang umumnya, berada di dalam pagar alih alih di luar. Sebab saat konflik global bersifat ekstrem dan menang menangan alih alih win win, biasanya ditandai oleh mandulnya Liga Bangsa Bangsa jelang meletusnya PD II. Yang pastinya akan ditandai pula oleh mandulnya Perserikatan Bangsa Bangsa yang dibentuk pada 1945 pasca Perang Dunia II, jika suasana global menjurus ke situasi menuju konflik global ala PD III.

Karenanya langkah diplomatik pemerintah harus dikawal dan diawasi dengan kritik yang konstruktif. Masalah yang patut disayangkan adalah, umumnya kritik terhadap langkah strategis Prabowo terkait bergabungnya Indonesia di BoP seakan masalah Palestina sesuatu yang berdiri sendiri. Padahal keberadaan Israel sebagai negara bangsa sebagai buah dari kesepakatan bagi bagi daerah jajahan antar negara besar yang kelak merupakan persekutuan AS-Inggris-Prancis dalam formasi NATO dan Uni Eropa.

Masalah Palestina harus diselesaikan dan dituntaskan di hulu penyebabnya,, bukan di hilir. Makanya konstelasi global yang mulai rapuh dan jamuran inilah, bagaimanapun jugq merupakan momentum.

Repotnya adalah, para pengeritik BoP bukan mengeritik efektivitas strateginya Prabowo. Melainkan masih dalam pola.pikir dan cara pandang yang melihat konstelasi global masih seperti 50 tahun lalu.

Atau jangan jangan, sejatinya memang masih menikmati zona aman buah dari tatanan dunia pasca perang dunia dan perang dingin.

Penulis : Hendrajit, pengkaji geopolitik dan wartawan freelance.

Pengamat Timur Tengah Bongkar Kronologi Board of Peace Trump: Iuran Rp17 Triliun Indonesia Bukan untuk Gaza Membaca Penurunan Suku Bunga AS di Tengah Ketidakpastian Ekonomi PascaKemenangan Trump

Membaca Penurunan Suku Bunga AS di Tengah Ketidakpastian Ekonomi PascaKemenangan Trump

Pengamat Timur Tengah Bongkar Kronologi Board of Peace Trump: Iuran Rp17 Triliun Indonesia Bukan untuk Gaza

Hedi Batubara 29 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman mengungkap kronologi lengkap terkait pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengenai rencana pembayaran iuran Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun kepada Board of Peace (BoP). Menurut Dina, klaim bahwa dana tersebut akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza sangat problematik dan berpotensi menyesatkan publik.

Dina menegaskan, untuk memahami isu ini, publik harus melihat kronologi pembentukan BoP secara utuh, termasuk perbedaan mendasar antara BoP versi mandat PBB dan BoP versi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kronologi bermula ketika Donald Trump mengajukan 20 poin gencatan senjata/perdamaian untuk konflik Palestina-Israel. Namun, menurut Dina, dokumen tersebut sangat tidak adil.

“Tidak ada satu pun poin yang menyebut sanksi terhadap Israel. Yang dilucuti justru pejuang Palestina, bukan tentara Zionis yang telah membunuh ratusan ribu warga Gaza,” kata Dina, Kamis (29/1/2026).

Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 yang menyetujui pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Tujuannya adalah melaksanakan 20 poin tersebut di bawah mandat internasional PBB.

Namun, alih-alih menjalankan mandat PBB itu, Trump justru membentuk Board of Peace versinya sendiri, lengkap dengan Piagam yang disusun sepihak oleh AS.

“Yang mengejutkan, dalam Piagam Board of Peace versi Trump itu tidak ada satu kata pun tentang Palestina atau Gaza,” ujar Dina.

Dina mengungkap aturan keanggotaan BoP Trump yang dinilainya janggal. Negara yang tidak membayar iuran Rp17 triliun hanya akan menjadi anggota selama tiga tahun. Sebaliknya, negara yang membayar penuh—dan harus dilakukan dalam tahun pertama—akan memperoleh status anggota permanen.

“Jadi jelas, Rp17 triliun itu adalah biaya keanggotaan, bukan dana kemanusiaan,” tegas Dina.

Menurut Dina, klaim bahwa dana tersebut akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza belum tentu benar. Pasalnya, BoP Trump secara eksplisit menyatakan diri sebagai lembaga untuk membangun perdamaian global secara umum, bukan khusus Gaza.

Gaza justru ditempatkan di bawah struktur turunan bernama Dewan Eksekutif Gaza (DEG).

Yang menjadi sorotan, lanjut Dina, figur sentral dalam DEG adalah Jared Kushner, menantu Donald Trump yang dikenal sebagai Yahudi Zionis. Kushner bahkan telah mempresentasikan master plan pembangunan Gaza berupa gedung pencakar langit mewah, kawasan resort, dan proyek properti berskala besar.

Investor proyek tersebut disebut berasal dari kalangan pengusaha real estate kaya, sementara pengawasan pembangunan dipercayakan kepada Yakir Gabay, miliarder Israel yang juga menguasai bisnis properti.

Dina mempertanyakan, jika proyek-proyek mewah itu terwujud, siapa yang akan menikmatinya.

“Apakah orang Gaza akan diberi gratis apartemen mewah? Atau disuruh beli? Kalau beli, uangnya dari mana?” kata Dina.

Ia menilai, sangat kecil kemungkinan warga Gaza menjadi pemilik hunian tersebut. Sebaliknya, mereka berpotensi hanya menjadi buruh bangunan, cleaning service, atau pekerja rendahan.

Sementara itu, tempat tinggal untuk warga Gaza disebut telah disiapkan dalam bentuk kamp permukiman di sudut Rafah, yang diberi label ‘kota kemanusiaan’.

Dina menegaskan, Board of Peace versi Trump sangat berbeda dengan BoP yang dimandatkan oleh Resolusi DK PBB 2803. Perbedaan inilah yang, menurutnya, harus dijelaskan secara jujur kepada publik Indonesia sebelum negara menggelontorkan dana dalam jumlah fantastis.

“Kalau ini diklaim untuk Gaza, faktanya Gaza bahkan tidak disebut dalam Piagam BoP Trump,” pungkas Dina.

Bagan perbedaan antara BoP versi Trump dan BoP mandat PBB, menurut Dina, semakin memperjelas bahwa skema ini lebih menguntungkan kepentingan politik dan bisnis tertentu ketimbang kepentingan rakyat Palestina.

BoP

Guntur Romli Kritik Pernyataan Prabowo soal Peran BoP dalam Kemerdekaan Palestina: Miris dan Naif

Presiden Prabowo Subianto Babak Belur

Terlalu Dekat dengan AS dan Israel, Gus Umar Pertanyakan Wacana Prabowo Jadi Juru Runding Iran

Problematik Relasi-Bully Donald Trump-Prabowo

BoP Dalam Konstelasi Global Yang Mulai Rapuh dan Jamuran

Pengamat Timur Tengah Bongkar Kronologi Board of Peace Trump: Iuran Rp17 Triliun Indonesia Bukan untuk Gaza

Baca Juga Berita Ini

BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

KPK Sita Rp2 Miliar, FORMASI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Diproses Hukum

Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!