MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar melontarkan kritik tajam terkait wacana Presiden Prabowo Subianto menjadi juru runding dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Melalui pernyataannya di media sosial, Gus Umar mempertanyakan kemungkinan Iran menerima Indonesia sebagai mediator apabila posisi politik luar negeri Indonesia dinilai tidak sepenuhnya netral.
“Gimana Iran mau terima Prabowo jadi juru runding. Wong Indonesia saja gabung dengan Amerika dan Israel yang serang Iran di BoP,” tulisnya, Rabu (4/3/2026).
Pernyataan tersebut merujuk pada keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang disebut-sebut berkaitan dengan inisiatif perdamaian, namun di saat bersamaan Amerika Serikat dan Israel justru melakukan serangan terhadap Iran. Gus Umar menilai hal itu menimbulkan kontradiksi serius dalam posisi diplomatik Indonesia.
Tak hanya itu, Gus Umar juga menyinggung Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia meminta agar pernyataan-pernyataan resmi pemerintah lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak geopolitik yang lebih luas.
“Sugiono menlu yang cerdas, plis pakai nalar dan akalmu kalau ngomong,” ujarnya.
Menurut Gus Umar, diplomasi bukan sekadar komunikasi formal antarnegara, melainkan menyangkut persepsi, konsistensi sikap, dan rekam jejak kebijakan. Jika Indonesia ingin tampil sebagai penengah konflik, maka harus dipastikan tidak ada kesan berpihak.
Sebagaimana diketahui, konflik di Timur Tengah kembali memanas setelah serangkaian serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Situasi tersebut memicu ketegangan global dan memunculkan berbagai inisiatif diplomatik dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara historis dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak agresi militer. Namun dalam dinamika global yang kompleks, setiap langkah diplomatik pemerintah selalu berada dalam sorotan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Kementerian Luar Negeri terkait pernyataan tersebut.
