17 November 2026

Israel

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, mengapresiasi langkah cepat pemerintah Indonesia dalam menangani kasus sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat ditahan aparat Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza.

Menurut Mahfudz, keberhasilan pemulangan sembilan relawan dan jurnalis Indonesia tersebut menunjukkan kecermatan diplomasi Indonesia di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang sangat sensitif. Ia secara khusus memuji langkah Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, beserta jajaran Kementerian Luar Negeri RI yang memilih jalur diplomasi tidak langsung melalui Turki dan Yordania.

“Dalam situasi genting seperti ini, pemerintah tidak gegabah. Indonesia tetap menjaga prinsip konstitusional sekaligus mengutamakan keselamatan warga negara,” ujar Mahfudz dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menilai pendekatan diplomasi melalui negara ketiga merupakan langkah strategis karena Indonesia tetap dapat memperjuangkan akses perlindungan bagi WNI tanpa membuka komunikasi diplomatik langsung dengan Israel.

“Turki memiliki hubungan yang tegang namun tetap fungsional dengan Israel, sementara Yordania memiliki akses langsung ke otoritas Palestina dan Israel. Jalur ini terbukti efektif,” katanya.

Mahfudz menyebut strategi tersebut sebagai bentuk quiet diplomacy yang bekerja secara senyap tetapi menghasilkan dampak nyata. Dalam waktu singkat, komunikasi intensif yang dibangun Indonesia bersama Turki dan Yordania berhasil membuka jalur kemanusiaan hingga sembilan WNI dapat dipulangkan ke Tanah Air pada 24 Mei 2026.

Meski demikian, Mahfudz mengaku menerima laporan awal dari tim pendamping keluarga bahwa para relawan Indonesia diduga mengalami perlakuan tidak manusiawi selama berada dalam tahanan militer Israel.

“Ada laporan pemukulan, tekanan psikologis ekstrem, bahkan dugaan penyetruman. Jika benar, maka ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Konvensi Jenewa,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah Indonesia tidak berhenti pada proses pemulangan semata. Mahfudz mendorong Kementerian Luar Negeri RI untuk segera membawa isu tersebut ke forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Gerakan Non-Blok guna mendesak investigasi independen atas dugaan pelanggaran HAM terhadap relawan kemanusiaan.

Selain advokasi global, Mahfudz juga meminta negara memberikan pendampingan jangka panjang kepada sembilan WNI tersebut, termasuk layanan trauma healing, rehabilitasi medis, hingga bantuan hukum internasional apabila diperlukan.

Ia juga berencana mendorong pembahasan protokol perlindungan khusus bagi relawan kemanusiaan Indonesia yang bertugas di wilayah konflik dalam rapat DPR mendatang.

“Kita membutuhkan sistem perlindungan yang lebih matang agar misi kemanusiaan Indonesia tidak kembali berujung pada penyanderaan politik,” ujarnya.

Mahfudz menegaskan bahwa misi Global Sumud Flotilla 2.0 merupakan bagian dari perjuangan kemanusiaan untuk membantu warga Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan. Ia menyebut sembilan relawan Indonesia tersebut sebagai pejuang moral yang telah membawa nama baik Indonesia di mata dunia.

“Rakyat Indonesia tidak akan pernah lelah membela kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Seorang peneliti dari Université Catholique de Louvain, Belgia Ayang Utriza Yakin, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui akun media sosial X (Twitter).

Dalam pernyataannya, Ayang secara terbuka menuduh Prabowo telah “menjual” kedaulatan Indonesia kepada Amerika Serikat serta menunjukkan sikap tunduk terhadap kepentingan Israel. Kritik tersebut disampaikan dalam nada keras dan mempertanyakan komitmen nasionalisme kepala negara.

“Presiden @prabowo: Anda sudah ‘menjual’ kedaulatan negeri ke AS. Tidakkah tersisa harga diri & jiwa nasionalisme Anda? Sebegitu tunduknya Anda ke AS/Israel? Ada apa? Sudahkah minta izin ke rakyat? Anda anggap apa rakyat ini? Anda sudah khianati UUD 1945,” tulis Ayang dalam unggahannya, Senin (13/4/2026).

Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan di ruang publik digital. Sejumlah warganet menilai kritik itu sebagai bentuk kebebasan akademik dan ekspresi politik, sementara yang lain menganggapnya berlebihan dan tidak berdasar.

Ayang Utriza Yakin dikenal sebagai akademisi yang kerap mengomentari isu-isu keislaman, politik global, dan hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan dunia Islam dan Barat. Pandangannya sering menjadi sorotan karena keberaniannya menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait tudingan tersebut. Pemerintah juga belum memberikan klarifikasi mengenai konteks kebijakan luar negeri yang dimaksud dalam kritik itu.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau Gus Umar, kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya terkait konflik Timur Tengah memicu kontroversi luas.

Pernyataan itu muncul di tengah duka nasional atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Dalam unggahan di media sosial, Gus Umar menyampaikan seruan keras yang ditujukan kepada Iran terkait konflik dengan Israel.

Gus Umar menulis, “Dear Iran, tolong bom lagi Israel untuk membalaskan kematian tiga TNI kami.”, Sabtu (4/4/2026).

Ia juga dalam pernyataan yang sama menambahkan permintaan keras lainnya yang kemudian memicu polemik di tengah masyarakat.

Gus Umar dinilai mendorong Iran untuk meningkatkan serangan terhadap Israel sebagai bentuk balasan atas insiden yang menewaskan prajurit Indonesia.

Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon sendiri telah memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia hingga kini tetap menempuh jalur diplomasi dan mendorong investigasi atas insiden tersebut, sembari menyerukan semua pihak untuk menahan diri.

Di tengah situasi tersebut, pernyataan Gus Umar menjadi cerminan bagaimana emosi publik dapat memuncak, namun juga menimbulkan perdebatan tentang batas antara ekspresi solidaritas dan potensi provokasi.

MoneyTalk, Jakarta – Sastrawan politik Ahmad Khozinudin melontarkan pernyataan keras terkait konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Dalam sebuah tulisan yang beredar luas di media sosial, Ahmad Khozinudin menilai bahwa Iran memiliki “legitimasi syar’i” untuk melakukan serangan balasan terhadap kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Ia mengaitkan hal tersebut dengan serangan yang disebut terjadi pada 28 Februari 2026 terhadap berbagai target di Iran.

Menurutnya, serangan tersebut tidak hanya menyasar fasilitas militer, tetapi juga infrastruktur sipil seperti industri, perbankan, hingga fasilitas publik. Atas dasar itu, ia berpendapat bahwa Iran memiliki dasar pembenaran untuk merespons, termasuk terhadap target yang lebih luas di kawasan.

Lebih jauh, Ahmad Khozinudin juga menyoroti keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Irak, Kuwait, dan Lebanon. Ia menilai negara-negara tersebut tidak memiliki alasan untuk membela diri jika menjadi sasaran serangan, karena dianggap telah memberikan ruang bagi kehadiran militer asing.

Dalam bagian lain pernyataannya, ia mengaitkan konflik Israel-Palestina dengan serangan yang dilakukan Iran. Ia menyebut bahwa tindakan militer Israel terhadap Palestina dijadikan dasar pembenaran untuk serangan balasan yang lebih luas.

Pernyataan tersebut menuai perhatian karena mengandung pandangan yang sangat keras dan berpotensi memicu kontroversi, terutama terkait seruan tindakan yang menyasar wilayah sipil.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia terkait pernyataan tersebut. Namun, berbagai pihak sebelumnya telah mengingatkan pentingnya menjaga narasi damai dan menghindari provokasi di tengah situasi konflik global yang sensitif.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan keras dilontarkan jurnalis Timur Tengah, Alon Mizrahi, yang menyasar langsung kepemimpinan Indonesia terkait sikapnya terhadap konflik di Timur Tengah.

Alon Mizrahi menulis di akun media sosialnya: “Indonesia has a stupid, treacherous and despicable leadership for agreeing to partake in the Gaza Holocaust for a phonecall from Eric Trump. Disgusting”

Dalam pernyataannya yang beredar luas di media sosial, Mizrahi menuding Indonesia memiliki kepemimpinan yang “bodoh, berkhianat, dan tercela.” Ia bahkan menyebut Indonesia turut “ambil bagian dalam Holocaust Gaza,” sebuah istilah yang sangat kontroversial untuk menggambarkan situasi di wilayah tersebut.

Lebih jauh, Mizrahi mengaitkan tuduhan tersebut dengan sosok Eric Trump, dengan menyebut keputusan Indonesia didorong hanya oleh “sebuah panggilan telepon,” tanpa menjelaskan konteks atau bukti konkret atas klaim tersebut.

Pernyataan ini langsung memicu reaksi beragam, terutama di tengah sensitifnya isu konflik Gaza yang melibatkan Gaza Strip dan Israel. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut bersifat provokatif dan berpotensi memperkeruh opini publik, khususnya di negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia terkait tudingan yang dilontarkan Mizrahi. Namun, sejumlah pengamat menilai narasi seperti ini kerap muncul dalam perang opini global yang menyertai konflik di Timur Tengah.

Di sisi lain, Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menyerukan penghentian kekerasan di Gaza melalui jalur diplomasi internasional.

Pernyataan Mizrahi pun kini menjadi sorotan, sekaligus menambah panas dinamika opini global terkait konflik yang terus berlangsung di kawasan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kritis disampaikan oleh dosen Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia menilai, posisi Indonesia saat ini dinilai condong ke Amerika Serikat dan Israel, sehingga berdampak pada persepsi negara lain, khususnya Iran.

Ronnie menyoroti kebijakan Iran yang membatasi akses pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia. Dalam pernyataannya, ia menyebut Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang kapalnya diizinkan melintas secara leluasa.

“Delapan negara kapalnya diizinkan lewat Selat Hormus, tapi Indonesia tidak masuk. Masa gak tau kalau Iran tahu Prabowo ini pro Israel dan Amerika,” ujar Ronnie di akun media sosialnya, Rabu (1/4/2026).

Ia merinci sejumlah negara yang disebut mendapatkan akses, di antaranya Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, Mesir, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Menurutnya, daftar tersebut mencerminkan kedekatan geopolitik negara-negara tersebut dengan Iran.

Lebih lanjut, Ronnie menilai tidak masuknya Indonesia dalam daftar tersebut bukan semata persoalan teknis pelayaran, melainkan cerminan posisi politik luar negeri Indonesia di mata global.

“Ini bukan sekadar soal kapal, tetapi bagaimana Indonesia dipersepsikan dalam peta kekuatan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah,” tegasnya.

Seperti diketahui, Selat Hormus merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima distribusi minyak global. Ketegangan di kawasan ini meningkat seiring konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Situasi tersebut membuat Iran menerapkan kebijakan selektif terhadap kapal-kapal yang melintas, khususnya dari negara-negara yang dianggap memiliki hubungan politik yang sensitif.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait pandangan Ronnie tersebut. Namun, melalui jalur diplomasi, Indonesia dikabarkan tetap berupaya memastikan kapal-kapal nasional, termasuk tanker energi, dapat melintas dengan aman di kawasan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, mengajak umat Islam untuk tidak terpecah dan memperkuat persatuan dalam merespons konflik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat, termasuk situasi di Palestina.

Dalam ceramahnya di Markaz Syariah Petamburan, Jakarta baru-baru ini ia mengingatkan umat Islam di Indonesia agar tetap peduli terhadap kondisi Muslim di sejumlah negara yang terdampak konflik.

“Kita di Indonesia bisa berkumpul, makan enak, dan beribadah dengan tenang. Tapi jangan lupa saudara-saudara kita di Palestina, Iran, Suriah, dan Yaman yang saat ini menderita akibat terjadinya perang dengan Israel dan Amerika,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Habib Rizieq secara khusus menyoroti situasi di Palestina, terutama terkait penutupan Masjid Al-Aqsha yang disebutnya telah berlangsung berminggu-minggu dan berdampak pada pelaksanaan ibadah umat Islam.

“Bahkan mereka terpaksa salat di jalanan sekitar Al-Aqsha dan dibubarkan secara paksa,” katanya.

Ia mengajak umat Islam meningkatkan solidaritas melalui doa, penggalangan dana, serta kegiatan keagamaan seperti istighatsah dan pembacaan qunut nazilah dalam salat fardu.

Selain itu, ia menekankan pentingnya persatuan lintas kelompok dan mazhab di tengah situasi global saat ini.

“Ini bukan waktunya membahas perbedaan. Bukan waktunya kita bicara ini Aswaja, ini Wahabi, ini Syiah. Kita bicara semua punya musuh yang sama yaitu Israel dan Amerika. Umat Islam harus bersatu ganyang mereka! (Israel dan Amerika),” tegasnya.

Habib Rizieq juga mengingatkan agar umat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Ia menutup ceramahnya dengan ajakan untuk terus menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan kepada rakyat Palestina sesuai kemampuan masing-masing.

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang ketidakpastian global kembali mengguncang stabilitas dalam negeri. Kali ini, isu krisis energi yang dipicu konflik geopolitik internasional dinilai berpotensi menyeret dampak serius terhadap legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerhati politik dan sosial, Farid Idris, menilai situasi ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.

Menurut Farid, eskalasi konflik antara Iran melawan kekuatan Amerika Serikat dan Israel telah menciptakan tekanan besar terhadap rantai pasok energi global. Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, tak luput dari dampak tersebut.

“Ketika harga energi naik, efek berantainya sangat cepat terasa. Ongkos produksi meningkat, distribusi terganggu, dan ujungnya harga kebutuhan pokok ikut melonjak. Ini yang paling sensitif bagi masyarakat,” ujar Farid dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Krisis energi bukan hanya persoalan ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan harga BBM, listrik, hingga gas industri berpotensi mendorong inflasi yang sulit dikendalikan.

Dalam konteks ini, pemerintah dihadapkan pada dilema besar: mempertahankan subsidi dengan risiko membebani APBN atau menyesuaikan harga dengan konsekuensi gejolak sosial. Sejarah menunjukkan, kenaikan harga energi kerap menjadi pemicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.

Farid mengingatkan bahwa persepsi publik sangat menentukan. “Bukan hanya soal kebijakan yang diambil, tapi bagaimana publik menilai pemerintah mampu atau tidak mengendalikan situasi. Kalau dianggap gagal, maka legitimasi bisa terkikis,” tegasnya.

Di tengah tekanan ekonomi, muncul pula isu lain yang memperkeruh situasi, yakni polemik terkait MBG (Makan Bergizi Gratis) yang disebut-sebut “digoreng” oleh pihak tertentu untuk membentuk opini negatif terhadap pemerintah.

Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu justru menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Narasi yang berkembang dinilai tidak sepenuhnya objektif dan cenderung dimanfaatkan sebagai alat politik.

“Dalam situasi krisis, isu sekecil apapun bisa dibesar-besarkan. Ini yang disebut perang persepsi. Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam komunikasi publik,” kata Farid.

Lebih jauh, Farid menyoroti potensi politisasi krisis oleh kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintahan saat ini. Ia menyebut, kondisi ekonomi yang memburuk sering kali menjadi pintu masuk bagi delegitimasi kekuasaan.

Dalam skenario politik, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut disebut sebagai figur yang berada dalam pusaran dinamika tersebut. Meski tidak secara langsung terlibat, spekulasi mengenai peluang suksesi kekuasaan kerap muncul di tengah ketidakstabilan.

“Dalam politik, selalu ada yang menunggu momentum. Jika pemerintah dianggap lemah, maka wacana pergantian kepemimpinan bisa menguat. Itu realitas politik,” ujarnya.

Namun demikian, Farid menegaskan bahwa asumsi tersebut masih berada dalam ranah spekulatif. Ia mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang dapat memperkeruh situasi nasional.

Kondisi ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Prabowo Subianto. Kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan energi, serta mengelola komunikasi publik akan sangat menentukan arah kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah strategis seperti diversifikasi energi, penguatan cadangan nasional, serta diplomasi internasional menjadi krusial untuk meredam dampak krisis global.

Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk mampu meredam gejolak politik domestik dengan pendekatan yang inklusif dan transparan.

Indonesia bukan pertama kalinya menghadapi tekanan global. Namun, kompleksitas situasi saat ini—yang memadukan krisis energi, tekanan ekonomi, dan dinamika politik—menjadikannya tantangan yang tidak ringan.

Farid menyakini Prabowo dapat mengatasi persoalan krisis ini karena tim ekonominya solid terutama dengan adanya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan kedisiplinan ekonomi.

“Prabowo juga melakukan pemberantasan korupsi secara masif di mana koruptor kelas kakap ditangkap,” tegasnya.

Farid menutup analisanya dengan peringatan: “Krisis bisa menjadi ancaman, tapi juga bisa menjadi momentum. Jika pemerintah mampu mengelola dengan baik, justru legitimasi bisa menguat. Sebaliknya, jika gagal, maka risiko delegitimasi sangat terbuka.”

MoneyTalk, Jakarta – Perang darat antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel bukan lagi sekadar wacana spekulatif, melainkan skenario yang mulai dipetakan banyak analis militer global. Ketegangan kawasan yang terus meningkat, ditambah eskalasi konflik tidak langsung melalui proxy, membuka kemungkinan terburuk: invasi darat ke wilayah Iran.

Namun, pertanyaan mendasarnya bukan siapa yang paling kuat di atas kertas, melainkan siapa yang paling mampu bertahan dan memenangkan perang panjang di medan yang kompleks.

Tidak dapat dipungkiri, Amerika Serikat merupakan kekuatan militer paling dominan di dunia. Dengan anggaran pertahanan terbesar, kemampuan proyeksi kekuatan lintas benua, serta teknologi tempur mutakhir, AS memiliki keunggulan signifikan dalam peperangan konvensional.

Israel, di sisi lain, dikenal sebagai negara dengan kemampuan intelijen dan teknologi militer yang sangat presisi.

Dalam perang darat, kombinasi ini memungkinkan serangan cepat, terkoordinasi, dan mematikan. Dukungan udara, satelit, serta sistem komunikasi canggih memberi mereka keunggulan dalam hal koordinasi dan kecepatan pengambilan keputusan.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa keunggulan teknologi tidak selalu menjamin kemenangan mutlak di medan darat.

Iran bukan Irak atau Afghanistan. Negara ini memiliki bentang alam yang sangat menantang: pegunungan, gurun luas, dan kota-kota dengan kepadatan tinggi yang siap menjadi arena pertempuran urban.

Dalam konteks ini, Iran memiliki keunggulan defensif yang signifikan. Pasukan elite seperti IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) bukan hanya terlatih secara militer, tetapi juga memiliki militansi ideologis yang kuat. Doktrin syahid yang tertanam dalam sebagian pasukan menjadikan mereka tidak mudah goyah oleh tekanan psikologis perang.

Lebih dari itu, Iran telah lama mempersiapkan strategi perang asimetris. Mereka tidak akan menghadapi AS-Israel dalam pola konvensional semata. Serangan gerilya, sabotase, penggunaan drone, serta jaringan milisi regional seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok-kelompok lain di Timur Tengah akan menjadi bagian dari strategi besar untuk menguras kekuatan lawan.

Kemampuan Iran dalam perang udara terbatas dibanding AS, namun serangan rudal dan drone yang mampu menembus pertahanan Israel dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Ini memberi sinyal bahwa dalam perang darat, pasukan invasi akan menghadapi tekanan dari berbagai arah.

Amerika Serikat memiliki pengalaman panjang dalam invasi darat, tetapi juga menyimpan catatan kegagalan dalam mempertahankan stabilitas pasca-invasi. Irak dan Afghanistan menjadi contoh bagaimana kemenangan militer awal berubah menjadi perang berkepanjangan yang melelahkan secara politik dan ekonomi.

Iran memiliki populasi lebih besar, struktur negara yang lebih solid, serta nasionalisme yang kuat. Invasi darat ke Iran berpotensi memicu perlawanan rakyat secara luas, bukan hanya dari militer resmi.

Jika perang berubah menjadi konflik jangka panjang, maka keunggulan AS-Israel akan perlahan terkikis oleh biaya logistik, tekanan politik domestik, serta kelelahan pasukan.

Dalam skenario perang darat singkat dengan target terbatas, AS-Israel berpeluang besar memenangkan pertempuran. Mereka mampu menghancurkan fasilitas militer utama Iran dan melumpuhkan komando dalam waktu relatif cepat.

Namun, jika perang berubah menjadi konflik panjang dengan okupasi wilayah, maka Iran justru berada di posisi yang lebih menguntungkan. Kombinasi geografi, ideologi, dan strategi asimetris akan menjadikan Iran medan perang yang sangat mahal bagi pihak penyerang.

Perang darat antara Iran dan AS-Israel bukanlah pertarungan yang menghasilkan pemenang mutlak dalam arti klasik. AS-Israel mungkin unggul dalam fase awal peperangan, tetapi Iran memiliki semua prasyarat untuk mengubah konflik menjadi perang panjang yang melelahkan.

Dalam banyak kasus, pihak yang bertahan di wilayahnya sendiri dengan dukungan rakyat memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dibanding pasukan invasi.

Dengan demikian, jika yang dimaksud kemenangan adalah penguasaan cepat wilayah, maka AS-Israel memiliki peluang besar. Namun jika kemenangan diukur dari kemampuan bertahan dan menggagalkan tujuan strategis lawan, Iran justru bisa keluar sebagai pihak yang unggul.

Perang semacam ini pada akhirnya bukan hanya soal militer, tetapi juga soal politik, psikologi, dan daya tahan sebuah bangsa. Dan dalam aspek terakhir ini, Iran telah menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Penulis : Rokhmat Widodo, pengamat Timur Tengah

MoneyTalk, Jakarta – Penutupan kompleks Masjid suci Masjid Al-Aqsha oleh tentara Israel selama bulan suci Ramadhan memicu reaksi keras dari sejumlah tokoh Muslim Indonesia. Salah satunya datang dari Din Syamsuddin yang mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum menunjukkan respons tegas terhadap tindakan tersebut.

Dalam pernyataannya, Din Syamsuddin menyebut penutupan Masjid Al-Aqsha selama dua pekan Ramadhan merupakan tragedi kemanusiaan dan pelanggaran kebebasan beragama yang serius. Menurutnya, umat Islam di Palestina tidak dapat menunaikan ibadah secara normal karena akses jamaah ke masjid tersebut dibatasi oleh aparat keamanan Israel.

“Masjid Al-Aqsha bukan hanya milik umat Islam Palestina, tetapi milik umat Islam sedunia. Masjid ini adalah kiblat pertama umat Islam dan memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam sejarah Islam,” ujar Din kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) itu menilai Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seharusnya mengambil sikap lebih tegas terhadap pemerintah Israel.

Din bahkan mendorong Presiden Prabowo untuk secara langsung menegur Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui forum internasional yang disebutnya sebagai Board of Peace.

Menurutnya, forum tersebut seharusnya menjadi sarana mendorong perdamaian dunia, bukan justru terkesan diam terhadap tindakan yang dinilai sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat Palestina.

“Kalau Board of Peace tidak mampu menghentikan penindasan dan pelanggaran kemanusiaan seperti ini, apa gunanya lembaga tersebut? Jangan sampai berubah menjadi Board of War atau bahkan Board of Tyranny,” tegasnya.

Din juga mempertanyakan mengapa Indonesia tidak mengambil langkah yang lebih tegas, termasuk mempertimbangkan keluar dari forum tersebut jika dianggap tidak lagi menjalankan fungsi perdamaian.

Ia menilai, suara Indonesia sangat penting dalam diplomasi internasional terkait konflik Palestina karena selama ini Indonesia dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk pendudukan wilayah oleh Israel.

“Sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara keras ketika tempat suci umat Islam diperlakukan seperti ini,” kata Din.

Masjid Al-Aqsha yang berada di wilayah Yerusalem Timur merupakan salah satu situs suci umat Islam. Kompleks tersebut kerap menjadi titik ketegangan antara warga Palestina dan aparat keamanan Israel, terutama pada masa-masa penting keagamaan seperti bulan Ramadhan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia terkait desakan Din Syamsuddin tersebut.

Isu penutupan Masjid Al-Aqsha di bulan Ramadhan kembali memicu perdebatan luas di berbagai negara Muslim, termasuk di Indonesia, mengenai langkah diplomasi yang perlu diambil untuk melindungi kebebasan beribadah umat Islam di Palestina.