MoneyTalk, Jakarta – Gelombang ketidakpastian global kembali mengguncang stabilitas dalam negeri. Kali ini, isu krisis energi yang dipicu konflik geopolitik internasional dinilai berpotensi menyeret dampak serius terhadap legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerhati politik dan sosial, Farid Idris, menilai situasi ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.
Menurut Farid, eskalasi konflik antara Iran melawan kekuatan Amerika Serikat dan Israel telah menciptakan tekanan besar terhadap rantai pasok energi global. Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, tak luput dari dampak tersebut.
“Ketika harga energi naik, efek berantainya sangat cepat terasa. Ongkos produksi meningkat, distribusi terganggu, dan ujungnya harga kebutuhan pokok ikut melonjak. Ini yang paling sensitif bagi masyarakat,” ujar Farid dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).
Krisis energi bukan hanya persoalan ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan harga BBM, listrik, hingga gas industri berpotensi mendorong inflasi yang sulit dikendalikan.
Dalam konteks ini, pemerintah dihadapkan pada dilema besar: mempertahankan subsidi dengan risiko membebani APBN atau menyesuaikan harga dengan konsekuensi gejolak sosial. Sejarah menunjukkan, kenaikan harga energi kerap menjadi pemicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.
Farid mengingatkan bahwa persepsi publik sangat menentukan. “Bukan hanya soal kebijakan yang diambil, tapi bagaimana publik menilai pemerintah mampu atau tidak mengendalikan situasi. Kalau dianggap gagal, maka legitimasi bisa terkikis,” tegasnya.
Di tengah tekanan ekonomi, muncul pula isu lain yang memperkeruh situasi, yakni polemik terkait MBG (Makan Bergizi Gratis) yang disebut-sebut “digoreng” oleh pihak tertentu untuk membentuk opini negatif terhadap pemerintah.
Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu justru menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Narasi yang berkembang dinilai tidak sepenuhnya objektif dan cenderung dimanfaatkan sebagai alat politik.
“Dalam situasi krisis, isu sekecil apapun bisa dibesar-besarkan. Ini yang disebut perang persepsi. Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam komunikasi publik,” kata Farid.
Lebih jauh, Farid menyoroti potensi politisasi krisis oleh kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintahan saat ini. Ia menyebut, kondisi ekonomi yang memburuk sering kali menjadi pintu masuk bagi delegitimasi kekuasaan.
Dalam skenario politik, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut disebut sebagai figur yang berada dalam pusaran dinamika tersebut. Meski tidak secara langsung terlibat, spekulasi mengenai peluang suksesi kekuasaan kerap muncul di tengah ketidakstabilan.
“Dalam politik, selalu ada yang menunggu momentum. Jika pemerintah dianggap lemah, maka wacana pergantian kepemimpinan bisa menguat. Itu realitas politik,” ujarnya.
Namun demikian, Farid menegaskan bahwa asumsi tersebut masih berada dalam ranah spekulatif. Ia mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang dapat memperkeruh situasi nasional.
Kondisi ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Prabowo Subianto. Kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan energi, serta mengelola komunikasi publik akan sangat menentukan arah kepercayaan masyarakat.
Langkah-langkah strategis seperti diversifikasi energi, penguatan cadangan nasional, serta diplomasi internasional menjadi krusial untuk meredam dampak krisis global.
Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk mampu meredam gejolak politik domestik dengan pendekatan yang inklusif dan transparan.
Indonesia bukan pertama kalinya menghadapi tekanan global. Namun, kompleksitas situasi saat ini—yang memadukan krisis energi, tekanan ekonomi, dan dinamika politik—menjadikannya tantangan yang tidak ringan.
Farid menyakini Prabowo dapat mengatasi persoalan krisis ini karena tim ekonominya solid terutama dengan adanya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan kedisiplinan ekonomi.
“Prabowo juga melakukan pemberantasan korupsi secara masif di mana koruptor kelas kakap ditangkap,” tegasnya.
Farid menutup analisanya dengan peringatan: “Krisis bisa menjadi ancaman, tapi juga bisa menjadi momentum. Jika pemerintah mampu mengelola dengan baik, justru legitimasi bisa menguat. Sebaliknya, jika gagal, maka risiko delegitimasi sangat terbuka.”
