17 November 2026

Iran

MoneyTalk.id, Jakarta – Kolonel Douglas Macgregor menilai Amerika Serikat (AS) telah kalah dalam perang melawan Iran dan menghadapi konsekuensi strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan di medan perang.

Dalam wawancara yang dirangkum dalam sejumlah pokok pandangan strategisnya, Macgregor menyatakan Iran telah mengambil inisiatif dengan menembus blokade, menyerang posisi Amerika, serta menunjukkan bahwa kekuatan militer AS tidak lagi mampu sepenuhnya menentukan jalannya peristiwa di kawasan Teluk Persia.

Macgregor menilai klaim AS mengenai kendali atas Selat Hormuz tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan. Menurut dia, Angkatan Laut AS gagal memberikan pengaruh yang menentukan, sementara kemampuan rudal Iran telah memaksa gugus tugas kapal induk Amerika untuk mundur.

“Amerika Serikat telah kalah perang melawan Iran,” kata Macgregor dalam wawancara tersebut.

Ia berpendapat penggunaan kapal tanker sebagai target menunjukkan Washington semakin terbatas dalam memiliki pilihan militer yang efektif untuk menghadapi Iran.

Menurut Macgregor, Amerika Serikat tidak akan mampu mengalahkan Iran hanya melalui pemboman infrastruktur sipil maupun penghancuran kapal.

“Iran telah menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan kerugian kepada musuh sambil tetap memegang inisiatif,” ujarnya.

Macgregor juga menilai Washington tidak memiliki jawaban efektif terhadap kemampuan rudal Iran maupun kemampuan negara tersebut dalam bidang intelijen, pengawasan, dan pengintaian.

Macgregor Soroti Batas Kekuatan Militer AS

Lebih jauh, Macgregor menyebut perang tersebut memperlihatkan apa yang dia nilai sebagai kelemahan mendasar kekuatan militer Amerika Serikat.

Menurutnya, pasukan Amerika tidak lagi dapat beroperasi secara bebas menghadapi lawan yang memiliki rudal modern, drone, serta kemampuan pengawasan berbasis ruang angkasa.

“Amerika Serikat dengan demikian telah mencapai batas kekuatan militernya di kawasan tersebut,” kata Macgregor.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tanda bahwa supremasi militer Amerika di kawasan Timur Tengah tidak lagi seperti sebelumnya.

Soroti “Proyek Israel Raya”

Dalam wawancara tersebut, Macgregor juga mengaitkan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan apa yang disebutnya sebagai “Proyek Israel Raya”.

Ia menilai dukungan tanpa syarat Amerika Serikat terhadap Israel telah membuat Washington semakin terikat pada tujuan strategis Israel.

Menurut Macgregor, proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan Gaza dan Tepi Barat, tetapi dalam pandangannya mencakup Lebanon, Yordania, Suriah, sebagian wilayah Mesir, Arab Saudi, Kuwait, hingga Irak.

Ia menilai Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan nasional yang tulus dalam memajukan agenda tersebut.

“Israel tidak akan mampu mempertahankan statusnya sebagai kekuatan regional yang dominan tanpa dukungan militer Amerika,” ujarnya.

Macgregor juga berpendapat Israel pada akhirnya harus beradaptasi dengan perubahan distribusi kekuatan internasional dan mengurangi ambisinya.

Jika pasukan Amerika Serikat meninggalkan Timur Tengah, menurut dia, keseimbangan kekuatan kawasan akan berubah secara signifikan.

“Masa depan kawasan ini pada akhirnya akan ditentukan oleh Iran dan Turki, bukan Washington atau Tel Aviv,” kata Macgregor.

Tatanan Regional Baru

Macgregor menilai negara-negara Timur Tengah mulai menyadari bahwa Amerika Serikat mungkin tidak lagi mampu memberikan perlindungan seperti sebelumnya.

Ia melihat hubungan pertahanan antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan sebagai bagian dari proses adaptasi menghadapi perubahan geopolitik kawasan.

Menurutnya, bahkan negara-negara yang secara historis berseberangan dengan Iran tidak menginginkan kehancuran Iran karena memahami bahwa mereka dapat menjadi sasaran berikutnya.

Di sisi lain, Macgregor menilai Tiongkok memiliki kapasitas finansial dan industri untuk membantu memulihkan infrastruktur yang rusak sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan.

Ia kemudian menghubungkan perubahan geopolitik tersebut dengan melemahnya tatanan lama yang dipimpin Amerika Serikat.

“Petrodolar melemah seiring dengan semakin banyaknya minyak yang dijual dalam mata uang selain dolar,” kata Macgregor.

Ia juga menyoroti persoalan utang nasional Amerika Serikat, inflasi, serta penurunan kekuatan ekonomi sebagai faktor yang menurutnya mempercepat perubahan tersebut.

Macgregor: Ukraina Berakhir sebagai Kekuatan Militer

Dalam wawancara yang sama, Macgregor juga memberikan penilaian keras mengenai perang Ukraina.

Ia berpendapat Ukraina telah berakhir sebagai kekuatan militer dan perang tersebut pada akhirnya akan berakhir dengan persyaratan yang ditentukan Rusia.

Menurut Macgregor, Ukraina menghadapi persoalan serius terkait kekurangan personel. Ia menilai upaya mobilisasi perempuan menunjukkan tingkat keparahan krisis yang dihadapi negara tersebut.

Ia juga menilai pemerintahan negara-negara Eropa semakin terasing dari masyarakatnya sendiri.

“Eropa Barat sedang memasuki era yang menyerupai revolusi tahun 1848,” ujar Macgregor, merujuk pada kondisi ketika pemerintah, masyarakat, dan institusi militer menurut pandangannya semakin terpecah.

Sebaliknya, Macgregor menggambarkan Rusia sebagai negara yang memiliki kohesi antara masyarakat, negara, dan angkatan bersenjatanya.

Menurut dia, Rusia tidak memiliki kepentingan untuk menaklukkan Eropa, tetapi tidak akan menerima penyelesaian yang mengabaikan kepentingan keamanannya.

Akhir Supremasi Amerika?

Macgregor pada akhirnya melihat Amerika Serikat sedang memasuki periode kemunduran strategis yang bersejarah.

Ia menilai supremasi maritim, kekuatan finansial, dan intervensi militer tidak lagi memberikan kendali kepada Washington sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.

“Rusia, Tiongkok, dan Iran sedang berkembang menjadi kekuatan kontinental yang kuat, sementara Amerika menghadapi konsekuensi dari intervensi selama puluhan tahun dan akumulasi utang,” katanya.

Menurut Macgregor, perkembangan tersebut menunjukkan dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar, ketika Amerika Serikat tidak lagi menjadi pusat tunggal sistem internasional.

“Dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar, di mana Washington tidak lagi menjadi pusat sistem internasional,” ujar Macgregor.

Bagi Macgregor, perubahan tersebut merupakan proses yang tidak terelakkan. Tatanan lama, menurutnya, sedang berakhir dan Amerika Serikat harus belajar hidup dalam dunia di mana Washington tidak lagi menjadi kekuatan yang dominan.

Pernyataan mengenai perang Iran-AS, kemampuan militer masing-masing pihak, “Proyek Israel Raya”, kondisi Ukraina, Rusia, serta perubahan tatanan global dalam berita ini merupakan pandangan dan analisis Douglas Macgregor sebagaimana dirangkum dari wawancara. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut atau terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun perspektif berbeda sesuai prinsip keberimbangan.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan sosial Sutoyo Abadi menilai konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi menjadi bumerang besar bagi Washington sendiri. Menurutnya, perang bukan sekadar pertarungan militer, melainkan juga permainan ekonomi, energi, dan kepentingan korporasi global.

Dalam rilisnya, Kamis (21/5/2026), Sutoyo Abadi mengutip pernyataan tokoh diplomasi Amerika Serikat, Henry Kissinger, yang pernah mengatakan: “He who controls the oil controls the world; he who controls the food controls the people.”

Artinya, siapa yang mengendalikan minyak akan mengendalikan dunia, dan siapa yang mengendalikan pangan akan mengendalikan rakyat.

Sutoyo juga mengutip pernyataan lain dari Kissinger bahwa mengendalikan minyak merupakan cara untuk mengendalikan negara-negara. Sementara itu, Presiden AS era Perang Dunia II, Dwight D. Eisenhower, pernah menyebut perang sebagai bisnis besar yang sangat menguntungkan.

Menurut Sutoyo, hubungan antara industri perang, kepentingan energi, dan korporasi global telah melahirkan insentif finansial yang membuat konflik internasional menjadi komoditas bisnis bernilai tinggi.

“Hal ini terlihat dari keterlibatan AS secara langsung dalam berbagai konflik untuk menguasai minyak di Timur Tengah, serta penggunaan embargo ekonomi dan blokade energi sebagai senjata politik luar negeri,” ujar Sutoyo Abadi.

Ia menilai Iran justru memainkan strategi berbeda dengan membiarkan tensi perang berlangsung cukup lama. Menurutnya, bila Iran mampu mempertahankan konflik dalam durasi panjang, maka tekanan fiskal Amerika Serikat akan semakin berat.

“Kecerdikan Iran menginginkan perang cukup lama. Kalau Iran bisa memainkan perang cukup lama, dari sinilah AS akan sempoyongan karena hitungan fiskalnya akan jatuh,” katanya.

Sutoyo menambahkan, saat ini mulai muncul pertarungan politik di internal AS terkait dampak ekonomi perang terhadap kepentingan domestik Amerika. Ia menyebut ketegangan antara Senat AS dengan Presiden Donald Trump semakin terlihat akibat kekhawatiran perang dengan Iran akan membawa kerugian ekonomi nyata.

“Trump kalang kabut untuk mengikuti dan membuktikan legenda teori Henry Kissinger dan Eisenhower,” tandasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Langkah  Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dalam mengembangkan Rudal Merapi dinilai bukan sekadar capaian akademik, melainkan sinyal kuat bahwa kekuatan sipil-keilmuan Indonesia mampu masuk ke sektor strategis pertahanan nasional.

Rudal Merapi, rudal anti-pesawat jenis Man-Portable Air Defense System (MANPADS) tipe panggul buatan lokal dengan jangkauan sekitar 6 kilometer, menjadi bukti bahwa kampus berbasis Islam berkemajuan mampu berkontribusi langsung terhadap kemandirian industri pertahanan nasional. Rudal ini dirancang untuk memburu panas (heat seeking), dikembangkan sejak 2016 oleh tim Cirnov UAD bersama PT Dahana, dan telah menjalani uji coba di Lumajang.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai proyek tersebut harus dipandang sebagai pintu masuk menuju lompatan teknologi pertahanan yang jauh lebih besar.

Menurut Amir, Indonesia tidak boleh berhenti hanya pada pengembangan rudal jarak pendek kelas MANPADS, tetapi harus berani masuk ke penguasaan teknologi rudal supersonik hingga hipersonik yang saat ini menjadi penentu utama kekuatan militer global.

“UAD sudah membuktikan kapasitas intelektualnya melalui Rudal Merapi. Ini bukan proyek biasa. Ini adalah embrio kemandirian strategis bangsa. Kalau serius, UAD harus mengirimkan ahli rudalnya ke Iran untuk belajar langsung bagaimana membangun sistem rudal supersonik dan hipersonik,” ujar Amir Hamzah dalam analisisnya, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, Iran adalah salah satu negara yang paling relevan untuk dijadikan rujukan pembelajaran, karena berhasil membangun kekuatan rudal secara mandiri di tengah tekanan embargo, sanksi internasional, dan isolasi geopolitik yang sangat berat.

Iran, kata Amir, berhasil membuktikan bahwa keterbatasan akses terhadap teknologi Barat bukan hambatan mutlak untuk membangun sistem pertahanan modern. Justru tekanan geopolitik memaksa mereka menciptakan inovasi domestik yang kini diperhitungkan dunia.

“Iran bukan hanya bertahan, tapi menjadi salah satu pemain utama dalam teknologi rudal regional. Mereka mengembangkan presisi, kecepatan, daya jangkau, hingga sistem peluncuran yang sangat kompleks. Indonesia harus belajar dari model kemandirian itu,” tegasnya.

Ia menilai, kerja sama akademik dan teknologi antara UAD dengan lembaga riset strategis di Iran dapat menjadi jalan cepat untuk transfer pengetahuan yang selama ini sulit diperoleh dari negara-negara Barat.

Dalam perspektif intelijen geopolitik, Amir menjelaskan bahwa perang modern hari ini tidak lagi ditentukan hanya oleh jumlah personel militer, tetapi oleh dominasi teknologi presisi tinggi. Negara yang menguasai sistem rudal canggih akan memiliki daya tawar strategis yang jauh lebih besar dalam diplomasi maupun pertahanan.

Karena itu, ia melihat pengembangan rudal oleh kampus seperti UAD memiliki makna geopolitik yang sangat penting: membangun deterrence atau daya gentar nasional.

“Deterrence itu bukan sekadar membeli alutsista mahal dari luar negeri. Deterrence sejati lahir dari kemampuan memproduksi sendiri. Ketika dunia tahu Indonesia mampu membuat rudal sendiri, posisi tawar kita berubah,” katanya.

Amir menegaskan bahwa Muhammadiyah, melalui UAD, sedang menunjukkan wajah Islam berkemajuan yang konkret. Bukan hanya bicara pendidikan dan sosial, tetapi juga ikut menjaga kedaulatan bangsa melalui inovasi teknologi strategis.

Baginya, inilah bentuk nyata kontribusi organisasi Islam modern terhadap negara: menciptakan sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan pertahanan abad ke-21.

“Islam berkemajuan tidak boleh hanya berhenti pada narasi moral. Ia harus hadir dalam teknologi, sains, industri, dan pertahanan negara. Muhammadiyah sedang menunjukkan itu,” jelasnya.

Ia bahkan menyebut bahwa pengembangan rudal nasional oleh UAD dapat menjadi model baru kolaborasi antara kampus, industri pertahanan, dan negara. Selama ini, sektor pertahanan kerap dianggap eksklusif milik militer atau BUMN tertentu, padahal kampus memiliki sumber daya intelektual yang sangat besar.

Dengan dukungan kebijakan negara yang kuat, proyek seperti Rudal Merapi bisa berkembang menjadi ekosistem industri pertahanan nasional yang berkelanjutan.

Amir juga menyoroti pentingnya keberanian politik pemerintah untuk mendukung riset-riset strategis semacam ini. Tanpa dukungan anggaran, perlindungan kebijakan, dan keberpihakan nasional, inovasi pertahanan hanya akan berhenti sebagai prototipe laboratorium.

“Kalau negara serius, Rudal Merapi jangan hanya jadi simbol. Ini harus naik kelas menjadi sistem operasional nasional. Dari sini kita bicara rudal jelajah, rudal supersonik, bahkan hipersonik,” ujarnya.

Lebih jauh, ia melihat potensi ekspor juga terbuka jika Indonesia mampu menghasilkan sistem rudal dengan kualitas kompetitif. Banyak negara berkembang membutuhkan sistem pertahanan efektif dengan biaya yang lebih terjangkau dibanding produk Barat.

Indonesia, menurut Amir, bisa mengambil posisi itu.

“Kita jangan hanya jadi pasar alutsista dunia. Kita harus menjadi produsen. Bahkan eksportir. Dan itu bisa dimulai dari kampus seperti UAD,” katanya.

Dalam konteks global yang semakin tidak pasti, mulai dari konflik kawasan Timur Tengah, rivalitas Laut China Selatan, hingga eskalasi perlombaan senjata di Asia Pasifik, Indonesia membutuhkan fondasi pertahanan yang mandiri dan berdaulat.

Bagi Amir Hamzah, Rudal Merapi bukan sekadar proyek teknologi.

Ia adalah simbol bahwa bangsa ini sebenarnya mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Dan ketika Muhammadiyah mengambil peran melalui UAD, pesan yang lahir menjadi sangat kuat: bahwa menjaga kedaulatan bangsa adalah bagian dari ibadah peradaban.

“Jika kampus Islam bisa melahirkan rudal, itu artinya umat tidak hanya bicara masa lalu kejayaan Islam, tetapi sedang membangun masa depan Indonesia,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau Gus Umar, kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya terkait konflik Timur Tengah memicu kontroversi luas.

Pernyataan itu muncul di tengah duka nasional atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Dalam unggahan di media sosial, Gus Umar menyampaikan seruan keras yang ditujukan kepada Iran terkait konflik dengan Israel.

Gus Umar menulis, “Dear Iran, tolong bom lagi Israel untuk membalaskan kematian tiga TNI kami.”, Sabtu (4/4/2026).

Ia juga dalam pernyataan yang sama menambahkan permintaan keras lainnya yang kemudian memicu polemik di tengah masyarakat.

Gus Umar dinilai mendorong Iran untuk meningkatkan serangan terhadap Israel sebagai bentuk balasan atas insiden yang menewaskan prajurit Indonesia.

Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon sendiri telah memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia hingga kini tetap menempuh jalur diplomasi dan mendorong investigasi atas insiden tersebut, sembari menyerukan semua pihak untuk menahan diri.

Di tengah situasi tersebut, pernyataan Gus Umar menjadi cerminan bagaimana emosi publik dapat memuncak, namun juga menimbulkan perdebatan tentang batas antara ekspresi solidaritas dan potensi provokasi.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kritis kembali datang dari akademisi Universitas Indonesia (UI) Ronnie H. Rusli, yang menyoroti sikap pemerintah Indonesia terkait konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel.

Ronnie secara terbuka menyampaikan posisi Indonesia yang dinilainya tidak menunjukkan dukungan terhadap Iran dalam menghadapi Israel. Ia bahkan menyebut sikap tersebut memalukan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

“Malu kita punya Presiden negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang tidak mendukung atau pro negara Islam (Iran) yang berperang dengan Zionis Israel,” ujar Ronnie dalam pernyataannya, Kamis (2/4/2026).

Pernyataan ini menambah daftar kritik Ronnie terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, khususnya dalam merespons dinamika geopolitik global. Sebelumnya, ia juga menyoroti kapasitas diplomasi Indonesia dalam merespons konflik Timur Tengah dan menilai posisi Indonesia kurang diperhitungkan di kancah internasional.

Isu konflik Iran dan Israel sendiri terus menjadi perhatian dunia internasional, terutama setelah meningkatnya eskalasi militer yang melibatkan berbagai pihak di kawasan tersebut. Di Indonesia, sikap pemerintah yang cenderung mengedepankan politik luar negeri bebas aktif kerap menjadi perdebatan, khususnya dalam konteks konflik yang melibatkan negara-negara mayoritas Muslim.

Pernyataan Ronnie pun menuai beragam respons di ruang publik. Sebagian mendukung pandangannya sebagai bentuk solidaritas terhadap dunia Islam, namun tidak sedikit pula yang mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak bisa semata-mata didasarkan pada sentimen agama, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, serta hukum internasional.

Di tengah polemik tersebut, posisi Indonesia kembali diuji: antara menjaga prinsip diplomasi bebas aktif atau mengambil sikap lebih tegas dalam konflik global yang sarat dimensi politik, agama, dan kemanusiaan.

MoneyTalk, Jakarta – Sastrawan politik Ahmad Khozinudin melontarkan pernyataan keras terkait konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Dalam sebuah tulisan yang beredar luas di media sosial, Ahmad Khozinudin menilai bahwa Iran memiliki “legitimasi syar’i” untuk melakukan serangan balasan terhadap kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Ia mengaitkan hal tersebut dengan serangan yang disebut terjadi pada 28 Februari 2026 terhadap berbagai target di Iran.

Menurutnya, serangan tersebut tidak hanya menyasar fasilitas militer, tetapi juga infrastruktur sipil seperti industri, perbankan, hingga fasilitas publik. Atas dasar itu, ia berpendapat bahwa Iran memiliki dasar pembenaran untuk merespons, termasuk terhadap target yang lebih luas di kawasan.

Lebih jauh, Ahmad Khozinudin juga menyoroti keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Irak, Kuwait, dan Lebanon. Ia menilai negara-negara tersebut tidak memiliki alasan untuk membela diri jika menjadi sasaran serangan, karena dianggap telah memberikan ruang bagi kehadiran militer asing.

Dalam bagian lain pernyataannya, ia mengaitkan konflik Israel-Palestina dengan serangan yang dilakukan Iran. Ia menyebut bahwa tindakan militer Israel terhadap Palestina dijadikan dasar pembenaran untuk serangan balasan yang lebih luas.

Pernyataan tersebut menuai perhatian karena mengandung pandangan yang sangat keras dan berpotensi memicu kontroversi, terutama terkait seruan tindakan yang menyasar wilayah sipil.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia terkait pernyataan tersebut. Namun, berbagai pihak sebelumnya telah mengingatkan pentingnya menjaga narasi damai dan menghindari provokasi di tengah situasi konflik global yang sensitif.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kritis disampaikan oleh dosen Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia menilai, posisi Indonesia saat ini dinilai condong ke Amerika Serikat dan Israel, sehingga berdampak pada persepsi negara lain, khususnya Iran.

Ronnie menyoroti kebijakan Iran yang membatasi akses pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia. Dalam pernyataannya, ia menyebut Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang kapalnya diizinkan melintas secara leluasa.

“Delapan negara kapalnya diizinkan lewat Selat Hormus, tapi Indonesia tidak masuk. Masa gak tau kalau Iran tahu Prabowo ini pro Israel dan Amerika,” ujar Ronnie di akun media sosialnya, Rabu (1/4/2026).

Ia merinci sejumlah negara yang disebut mendapatkan akses, di antaranya Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, Mesir, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Menurutnya, daftar tersebut mencerminkan kedekatan geopolitik negara-negara tersebut dengan Iran.

Lebih lanjut, Ronnie menilai tidak masuknya Indonesia dalam daftar tersebut bukan semata persoalan teknis pelayaran, melainkan cerminan posisi politik luar negeri Indonesia di mata global.

“Ini bukan sekadar soal kapal, tetapi bagaimana Indonesia dipersepsikan dalam peta kekuatan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah,” tegasnya.

Seperti diketahui, Selat Hormus merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima distribusi minyak global. Ketegangan di kawasan ini meningkat seiring konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Situasi tersebut membuat Iran menerapkan kebijakan selektif terhadap kapal-kapal yang melintas, khususnya dari negara-negara yang dianggap memiliki hubungan politik yang sensitif.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait pandangan Ronnie tersebut. Namun, melalui jalur diplomasi, Indonesia dikabarkan tetap berupaya memastikan kapal-kapal nasional, termasuk tanker energi, dapat melintas dengan aman di kawasan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang ketidakpastian global kembali mengguncang stabilitas dalam negeri. Kali ini, isu krisis energi yang dipicu konflik geopolitik internasional dinilai berpotensi menyeret dampak serius terhadap legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerhati politik dan sosial, Farid Idris, menilai situasi ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.

Menurut Farid, eskalasi konflik antara Iran melawan kekuatan Amerika Serikat dan Israel telah menciptakan tekanan besar terhadap rantai pasok energi global. Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, tak luput dari dampak tersebut.

“Ketika harga energi naik, efek berantainya sangat cepat terasa. Ongkos produksi meningkat, distribusi terganggu, dan ujungnya harga kebutuhan pokok ikut melonjak. Ini yang paling sensitif bagi masyarakat,” ujar Farid dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Krisis energi bukan hanya persoalan ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan harga BBM, listrik, hingga gas industri berpotensi mendorong inflasi yang sulit dikendalikan.

Dalam konteks ini, pemerintah dihadapkan pada dilema besar: mempertahankan subsidi dengan risiko membebani APBN atau menyesuaikan harga dengan konsekuensi gejolak sosial. Sejarah menunjukkan, kenaikan harga energi kerap menjadi pemicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.

Farid mengingatkan bahwa persepsi publik sangat menentukan. “Bukan hanya soal kebijakan yang diambil, tapi bagaimana publik menilai pemerintah mampu atau tidak mengendalikan situasi. Kalau dianggap gagal, maka legitimasi bisa terkikis,” tegasnya.

Di tengah tekanan ekonomi, muncul pula isu lain yang memperkeruh situasi, yakni polemik terkait MBG (Makan Bergizi Gratis) yang disebut-sebut “digoreng” oleh pihak tertentu untuk membentuk opini negatif terhadap pemerintah.

Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu justru menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Narasi yang berkembang dinilai tidak sepenuhnya objektif dan cenderung dimanfaatkan sebagai alat politik.

“Dalam situasi krisis, isu sekecil apapun bisa dibesar-besarkan. Ini yang disebut perang persepsi. Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam komunikasi publik,” kata Farid.

Lebih jauh, Farid menyoroti potensi politisasi krisis oleh kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintahan saat ini. Ia menyebut, kondisi ekonomi yang memburuk sering kali menjadi pintu masuk bagi delegitimasi kekuasaan.

Dalam skenario politik, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut disebut sebagai figur yang berada dalam pusaran dinamika tersebut. Meski tidak secara langsung terlibat, spekulasi mengenai peluang suksesi kekuasaan kerap muncul di tengah ketidakstabilan.

“Dalam politik, selalu ada yang menunggu momentum. Jika pemerintah dianggap lemah, maka wacana pergantian kepemimpinan bisa menguat. Itu realitas politik,” ujarnya.

Namun demikian, Farid menegaskan bahwa asumsi tersebut masih berada dalam ranah spekulatif. Ia mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang dapat memperkeruh situasi nasional.

Kondisi ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Prabowo Subianto. Kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan energi, serta mengelola komunikasi publik akan sangat menentukan arah kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah strategis seperti diversifikasi energi, penguatan cadangan nasional, serta diplomasi internasional menjadi krusial untuk meredam dampak krisis global.

Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk mampu meredam gejolak politik domestik dengan pendekatan yang inklusif dan transparan.

Indonesia bukan pertama kalinya menghadapi tekanan global. Namun, kompleksitas situasi saat ini—yang memadukan krisis energi, tekanan ekonomi, dan dinamika politik—menjadikannya tantangan yang tidak ringan.

Farid menyakini Prabowo dapat mengatasi persoalan krisis ini karena tim ekonominya solid terutama dengan adanya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan kedisiplinan ekonomi.

“Prabowo juga melakukan pemberantasan korupsi secara masif di mana koruptor kelas kakap ditangkap,” tegasnya.

Farid menutup analisanya dengan peringatan: “Krisis bisa menjadi ancaman, tapi juga bisa menjadi momentum. Jika pemerintah mampu mengelola dengan baik, justru legitimasi bisa menguat. Sebaliknya, jika gagal, maka risiko delegitimasi sangat terbuka.”

MoneyTalk, Jakarta – Iran akan menjadi “neraka” bagi pasukan Amerika Serikat dan Israel bukan sekadar retorika emosional, melainkan refleksi dari perubahan mendasar dalam lanskap geopolitik kawasan Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, keseimbangan kekuatan di kawasan ini mengalami pergeseran signifikan, di mana Iran tidak lagi berada pada posisi defensif, tetapi telah bertransformasi menjadi aktor strategis dengan kemampuan ofensif yang terukur dan terstruktur.

Kegagalan strategi lama Washington untuk menggoyang stabilitas internal Iran menjadi titik awal dari perubahan dinamika ini. Sanksi ekonomi yang selama ini diharapkan melumpuhkan Teheran justru memicu konsolidasi internal, memperkuat industri militer domestik, dan mempercepat kemandirian teknologi, khususnya dalam pengembangan rudal balistik dan sistem drone. Iran tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan tekanan eksternal, menjadikannya lebih tahan banting dibandingkan ekspektasi Barat.

Lebih dari itu, Iran memahami bahwa perang modern tidak lagi bertumpu pada konfrontasi langsung antar negara. Teheran mengembangkan strategi asymmetric warfare melalui jaringan proksi yang tersebar di berbagai titik strategis kawasan. Kelompok seperti Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta milisi di Irak dan Suriah, bukan sekadar alat, tetapi bagian dari arsitektur pertahanan berlapis yang dirancang untuk menguras energi lawan dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, setiap potensi perang darat antara Iran dan Amerika Serikat tidak akan pernah terjadi dalam bentuk konvensional. Yang akan muncul adalah konflik multi-front, di mana kepentingan AS dan Israel diserang secara simultan dari berbagai arah. Pangkalan militer AS di Teluk menjadi target rentan, jalur logistik terganggu, dan tekanan terhadap Israel meningkat dari utara hingga selatan.

Serangan rudal dan drone yang belakangan semakin intens menunjukkan bahwa Iran telah melampaui fase deterrence pasif. Ini adalah bentuk active deterrence, di mana Iran tidak menunggu diserang, tetapi menunjukkan kapasitas untuk membalas secara langsung dan terukur. Hal ini menciptakan dilema strategis bagi Washington dan Tel Aviv: setiap eskalasi akan dibalas dengan intensitas yang lebih tinggi, namun de-eskalasi juga dianggap sebagai tanda kelemahan.

Di sisi lain, Israel menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Front utara dengan Hezbollah tetap menjadi ancaman eksistensial, sementara ancaman dari Gaza dan potensi serangan dari wilayah lain membuat sistem pertahanan mereka harus bekerja dalam tekanan konstan. Iron Dome dan sistem pertahanan berlapis lainnya memiliki keterbatasan ketika menghadapi serangan simultan dalam jumlah besar, terutama jika dikombinasikan dengan teknologi drone murah namun efektif.

Bagi Amerika Serikat, tantangan terbesar bukan hanya Iran sebagai negara, tetapi ekosistem perlawanan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Kehadiran militer AS di Timur Tengah yang selama ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas justru berpotensi menjadi beban strategis. Setiap pangkalan, kapal induk, dan jalur distribusi menjadi target potensial dalam skenario konflik terbuka.

Lebih jauh, dinamika global juga tidak lagi sepenuhnya menguntungkan Washington. Polarisasi kekuatan dunia, meningkatnya peran Rusia dan China, serta kelelahan geopolitik akibat konflik berkepanjangan membuat ruang manuver AS semakin terbatas. Iran memanfaatkan situasi ini dengan cermat, membangun hubungan strategis dengan kekuatan non-Barat untuk mengimbangi tekanan yang datang dari Amerika dan sekutunya.

Dalam perspektif ini, pernyataan bahwa Iran akan menjadi “neraka” bagi tentara AS dan Israel bukanlah klaim kosong. Ini adalah gambaran dari perang yang tidak lagi linear, tetapi kompleks, melelahkan, dan penuh ketidakpastian. Medan tempurnya tidak hanya di darat, tetapi juga di udara, laut, siber, hingga ruang informasi.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa skenario ini bukan tanpa risiko bagi Iran sendiri. Eskalasi besar-besaran akan membawa konsekuensi ekonomi, politik, dan kemanusiaan yang sangat besar. Pertanyaannya bukan siapa yang akan menang, tetapi siapa yang mampu bertahan lebih lama dalam konflik yang berpotensi menjadi perang panjang.

Pada akhirnya, dunia sedang menyaksikan fase baru dalam geopolitik Timur Tengah—fase di mana dominasi tunggal mulai dipertanyakan, dan kekuatan regional seperti Iran tampil sebagai penantang serius. Jika konflik terbuka benar-benar terjadi, maka yang dihadapi bukan hanya perang antar negara, melainkan perubahan besar dalam tatanan global itu sendiri.

Penulis : Rokhmat Widodo, pemerhati Timur Tengah

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, memaparkan pandangannya mengenai bagaimana Iran berpotensi memaksa Amerika Serikat menghentikan perang melalui strategi yang terinspirasi dari Perang Vietnam.

Dalam analisisnya, Hatta menilai bahwa pendekatan paling efektif bagi Iran bukanlah konfrontasi langsung, melainkan perang asimetris yang menguras energi, biaya, dan dukungan domestik Amerika Serikat.

“Iran sudah berada di jalur yang tepat dengan mengedepankan perang asimetris—bertahan selama mungkin, bahkan jika harus menggunakan taktik gerilya dan hit and run,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).

Menurut Hatta, strategi ini terbukti efektif dalam sejarah, terutama saat Vietnam menghadapi Amerika Serikat pada dekade 1970-an. Ketahanan jangka panjang, kata dia, menjadi kunci untuk melemahkan kekuatan besar seperti AS.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguasaan Selat Hormuz sebagai senjata geopolitik utama. Jika Iran mampu mempertahankan kontrol atas jalur vital distribusi minyak dunia tersebut, dampaknya akan langsung terasa pada ekonomi global, terutama Amerika Serikat.

“Lonjakan harga minyak akan menekan rakyat AS. Ketika tekanan ekonomi meningkat, tuntutan untuk menghentikan perang akan datang dari dalam negeri mereka sendiri,” jelasnya.

Hatta juga menyoroti dinamika politik domestik di Amerika Serikat. Ia menyebut gelombang demonstrasi anti-perang yang disebut telah melibatkan jutaan warga di berbagai kota besar sebagai sinyal menurunnya dukungan publik terhadap kebijakan luar negeri Washington.

Ia membandingkan situasi tersebut dengan era Perang Vietnam, ketika jutaan warga Amerika turun ke jalan menolak perang yang berkepanjangan. Saat itu, tekanan publik menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan kebijakan pemerintah.

Selain itu, Hatta menilai bahwa perang informasi juga menjadi elemen penting. Ia menyarankan agar Iran dan sekutunya terus mengekspos dampak serangan terhadap warga sipil untuk membentuk opini global.

“Eksploitasi isu kemanusiaan akan memperlemah legitimasi AS dan Israel di mata dunia,” katanya.

Tak kalah penting, lanjut Hatta, adalah dampak psikologis dari korban militer. Ia mengingatkan bahwa tingginya jumlah korban tentara AS dalam Perang Vietnam—lebih dari 58 ribu tewas dan ratusan ribu luka-luka—memicu tekanan besar dari keluarga korban di dalam negeri.

“Jika korban di pihak militer meningkat, terutama dari kalangan muda, maka tekanan dari keluarga dan masyarakat akan semakin kuat untuk menghentikan perang,” ujarnya.

Di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, analisis ini menggambarkan bahwa konflik modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh daya tahan politik, ekonomi, dan opini publik.

Hatta menegaskan, pelajaran dari Perang Vietnam menunjukkan bahwa kekuatan besar sekalipun dapat dipaksa mundur jika menghadapi perang panjang yang menguras sumber daya dan dukungan domestik.

“Sejarah mengajarkan, perang bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal siapa yang mampu bertahan lebih lama,” pungkasnya.