17 November 2026

Iran

MoneyTalk, Jakarta – Perang darat antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel bukan lagi sekadar wacana spekulatif, melainkan skenario yang mulai dipetakan banyak analis militer global. Ketegangan kawasan yang terus meningkat, ditambah eskalasi konflik tidak langsung melalui proxy, membuka kemungkinan terburuk: invasi darat ke wilayah Iran.

Namun, pertanyaan mendasarnya bukan siapa yang paling kuat di atas kertas, melainkan siapa yang paling mampu bertahan dan memenangkan perang panjang di medan yang kompleks.

Tidak dapat dipungkiri, Amerika Serikat merupakan kekuatan militer paling dominan di dunia. Dengan anggaran pertahanan terbesar, kemampuan proyeksi kekuatan lintas benua, serta teknologi tempur mutakhir, AS memiliki keunggulan signifikan dalam peperangan konvensional.

Israel, di sisi lain, dikenal sebagai negara dengan kemampuan intelijen dan teknologi militer yang sangat presisi.

Dalam perang darat, kombinasi ini memungkinkan serangan cepat, terkoordinasi, dan mematikan. Dukungan udara, satelit, serta sistem komunikasi canggih memberi mereka keunggulan dalam hal koordinasi dan kecepatan pengambilan keputusan.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa keunggulan teknologi tidak selalu menjamin kemenangan mutlak di medan darat.

Iran bukan Irak atau Afghanistan. Negara ini memiliki bentang alam yang sangat menantang: pegunungan, gurun luas, dan kota-kota dengan kepadatan tinggi yang siap menjadi arena pertempuran urban.

Dalam konteks ini, Iran memiliki keunggulan defensif yang signifikan. Pasukan elite seperti IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) bukan hanya terlatih secara militer, tetapi juga memiliki militansi ideologis yang kuat. Doktrin syahid yang tertanam dalam sebagian pasukan menjadikan mereka tidak mudah goyah oleh tekanan psikologis perang.

Lebih dari itu, Iran telah lama mempersiapkan strategi perang asimetris. Mereka tidak akan menghadapi AS-Israel dalam pola konvensional semata. Serangan gerilya, sabotase, penggunaan drone, serta jaringan milisi regional seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok-kelompok lain di Timur Tengah akan menjadi bagian dari strategi besar untuk menguras kekuatan lawan.

Kemampuan Iran dalam perang udara terbatas dibanding AS, namun serangan rudal dan drone yang mampu menembus pertahanan Israel dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Ini memberi sinyal bahwa dalam perang darat, pasukan invasi akan menghadapi tekanan dari berbagai arah.

Amerika Serikat memiliki pengalaman panjang dalam invasi darat, tetapi juga menyimpan catatan kegagalan dalam mempertahankan stabilitas pasca-invasi. Irak dan Afghanistan menjadi contoh bagaimana kemenangan militer awal berubah menjadi perang berkepanjangan yang melelahkan secara politik dan ekonomi.

Iran memiliki populasi lebih besar, struktur negara yang lebih solid, serta nasionalisme yang kuat. Invasi darat ke Iran berpotensi memicu perlawanan rakyat secara luas, bukan hanya dari militer resmi.

Jika perang berubah menjadi konflik jangka panjang, maka keunggulan AS-Israel akan perlahan terkikis oleh biaya logistik, tekanan politik domestik, serta kelelahan pasukan.

Dalam skenario perang darat singkat dengan target terbatas, AS-Israel berpeluang besar memenangkan pertempuran. Mereka mampu menghancurkan fasilitas militer utama Iran dan melumpuhkan komando dalam waktu relatif cepat.

Namun, jika perang berubah menjadi konflik panjang dengan okupasi wilayah, maka Iran justru berada di posisi yang lebih menguntungkan. Kombinasi geografi, ideologi, dan strategi asimetris akan menjadikan Iran medan perang yang sangat mahal bagi pihak penyerang.

Perang darat antara Iran dan AS-Israel bukanlah pertarungan yang menghasilkan pemenang mutlak dalam arti klasik. AS-Israel mungkin unggul dalam fase awal peperangan, tetapi Iran memiliki semua prasyarat untuk mengubah konflik menjadi perang panjang yang melelahkan.

Dalam banyak kasus, pihak yang bertahan di wilayahnya sendiri dengan dukungan rakyat memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dibanding pasukan invasi.

Dengan demikian, jika yang dimaksud kemenangan adalah penguasaan cepat wilayah, maka AS-Israel memiliki peluang besar. Namun jika kemenangan diukur dari kemampuan bertahan dan menggagalkan tujuan strategis lawan, Iran justru bisa keluar sebagai pihak yang unggul.

Perang semacam ini pada akhirnya bukan hanya soal militer, tetapi juga soal politik, psikologi, dan daya tahan sebuah bangsa. Dan dalam aspek terakhir ini, Iran telah menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Penulis : Rokhmat Widodo, pengamat Timur Tengah

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai perdebatan publik terkait wacana Indonesia menjadi mediator konflik antara Amerika Serikat dan Iran masih didominasi pandangan yang tidak mendalam.

Menurutnya, sebagian kalangan bersikap sangat pesimis bahkan menolak total gagasan tersebut. Di sisi lain, ada pula kelompok yang terlalu optimistis tanpa memahami implikasi strategisnya bagi kepentingan nasional.

“Kelompok pertama menolak mentah-mentah, sementara kelompok kedua terlalu optimistis. Keduanya sama-sama tidak memberikan penjelasan yang mencerahkan mengenai duduk persoalan,” kata Hendrajit dalam analisisnya, Selasa (10/3/2026).

Hendrajit menjelaskan, dalam diskursus publik setidaknya terdapat tiga cara pandang terhadap rencana Indonesia menjadi mediator konflik di Timur Tengah.

Pertama, kelompok yang sepenuhnya menolak gagasan tersebut karena menganggap Indonesia tidak memiliki kapasitas dan hanya akan terseret kepentingan negara besar.

Kedua, kelompok yang sangat optimistis bahkan tanpa memperhitungkan potensi risiko politik maupun strategis bagi Indonesia. Mereka, menurut Hendrajit, hanya fokus pada gagasan Indonesia sebagai mediator tanpa memahami konteks geopolitik yang lebih luas.

Sementara itu, pandangan ketiga – yang menurutnya lebih realistis – melihat keterlibatan Indonesia sebagai bagian dari apa yang ia sebut “perang di area abu-abu”.

Dalam konsep ini, konflik tidak selalu berlangsung melalui konfrontasi militer langsung, tetapi juga melalui jalur diplomasi, negosiasi, dan strategi geopolitik yang kompleks.

“Ketika putih dan hitam biasanya berhadapan di kubu masing-masing, dalam perang area abu-abu pertempuran justru terjadi di dalam kotak yang sama,” ujarnya.

Dalam pandangan Hendrajit, akar krisis geopolitik global sejak berakhirnya Perang Dunia II tidak dapat dilepaskan dari peran negara-negara Barat.

Ia menyebut Israel sebagai entitas geopolitik yang lahir dari proses kolonialisme dan imperialisme di kawasan Timur Tengah.

Karena itu, menurutnya, berbagai inisiatif diplomasi termasuk wacana Indonesia menjadi mediator harus dilihat sebagai bagian dari dinamika konflik global yang lebih luas.

Ia menilai gagalnya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait isu Proliferasi Nuklir menjadi salah satu faktor yang memperbesar eskalasi konflik.

“Serangan Amerika ke Iran menandai kegagalan perundingan di meja diplomasi. Dalam konteks itu, diplomasi sebenarnya juga merupakan bagian dari medan perang,” katanya.

Hendrajit menilai jika Indonesia serius mengambil peran sebagai mediator, maka hal tersebut menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam strategi diplomasi luar negeri.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka strategi yang akan digunakan, termasuk apakah pendekatan yang dipakai berbasis negosiasi bilateral atau melalui forum multilateral.

Selain itu, konfigurasi tim diplomasi juga harus diperkuat dengan figur-figur yang memiliki pengalaman panjang dan perspektif strategis.

Ia menyebut dua diplomat senior Indonesia, Hasan Wirajuda dan Makarim Wibisono, sebagai sosok yang layak dipertimbangkan untuk masuk dalam tim negosiator.

“Kita membutuhkan diplomat senior yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki cara pandang yang tidak konvensional,” ujarnya.

Hendrajit juga menyoroti penggunaan istilah “honest broker” yang disebut oleh salah satu sumber di Kementerian Luar Negeri untuk menggambarkan peran Indonesia sebagai mediator.

Menurutnya, istilah broker atau makelar kurang tepat digunakan dalam konteks diplomasi internasional.

Ia menilai istilah yang lebih tepat adalah arranger, yakni pihak yang mempertemukan dua pihak yang bertikai dan memfasilitasi dialog hingga tercapai titik temu.

Sebagai contoh, ia mengingatkan pada proses perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang difasilitasi mantan Presiden Martti Ahtisaari dari Finlandia.

Dalam proses tersebut, mediator berperan aktif mempertemukan kedua pihak sejak tahap awal hingga tercapai kesepakatan damai.

“Mediator bukan makelar yang hanya mempertemukan pembeli dan penjual ketika sudah ada kecocokan harga. Mediator justru aktif membangun komunikasi agar kedua pihak bisa duduk bersama,” kata Hendrajit.

Di akhir analisisnya, Hendrajit menekankan bahwa hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan pernyataan resmi terkait kemungkinan Indonesia menjadi mediator konflik Amerika Serikat dan Iran.

Karena itu, ia menilai masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai elemen strategis bangsa perlu menyusun telaah kritis mengenai wacana tersebut.

Menurutnya, analisis yang matang diperlukan agar keterlibatan Indonesia dalam konflik geopolitik global tidak justru merugikan kepentingan nasional.

“Kalau Indonesia memang serius mengambil peran, maka perdebatan publik harus naik kelas, dari sekadar pro dan kontra menjadi kajian strategis yang mendalam,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, meminta Iran untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara tetangganya di kawasan Teluk. Ia menilai eskalasi konflik yang terus meningkat hanya akan memperparah penderitaan masyarakat sipil dan memperluas dampak perang di kawasan Timur Tengah.

Mardani menyampaikan keprihatinannya terhadap korban sipil, terutama anak-anak, yang menjadi korban dalam konflik yang terus berlangsung.

“Ratusan anak SD yang ceria dan memulai aktivitas harus merasakan kejamnya perang. Ini melanggar semua hukum. Mesti ada yang bertanggung jawab,” ujar Mardani dalam pernyataannya, Senin (9/3/2026).

Ia juga mengkritik keras serangan Amerika Serikat terhadap kapal Iran yang disebutnya tidak bersenjata. Menurutnya, serangan tersebut merupakan tindakan kejam karena menyebabkan korban jiwa dari para pelaut yang baru kembali dari kegiatan parade.

“Serangan AS pada kapal Iran yang tidak bersenjata juga keji. Puluhan pelaut yang baru pulang dari parade harus terkorban,” katanya.

Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa tindakan balasan Iran yang menyerang negara tetangga di kawasan Teluk juga tidak dapat dibenarkan. Ia meminta agar Iran menghentikan serangan tersebut demi menjaga stabilitas kawasan.

Menurutnya, negara-negara Teluk seperti Qatar selama ini dikenal sebagai tetangga yang baik dan sering memberikan bantuan kemanusiaan.

“Serangan Iran pada negara tetangga di Teluk juga mesti dihentikan. Qatar selalu jadi tetangga yang baik dan banyak menolong,” ujarnya.

Mardani menekankan bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik adalah melalui dialog dan diplomasi, bukan melalui kekerasan bersenjata.

“Semua kembali pada meja perundingan,” tegasnya.

Ia pun mengajak komunitas internasional untuk mendorong proses perdamaian dan menahan diri agar konflik tidak semakin meluas serta menimbulkan lebih banyak korban di kalangan masyarakat sipil.

MoneyTalk, Jakarta – Perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memasuki fase yang menarik untuk dianalisis. Beberapa pengamat militer Barat pada awal konflik memperkirakan Iran akan dengan cepat dilumpuhkan oleh kekuatan udara dan teknologi Amerika Serikat dan Israel yang jauh lebih unggul. Kenyataannya tidak demikian. Konflik yang diperkirakan berlangsung cepat ternyata berkembang menjadi pertarungan strategi, kecerdikan, dan ketahanan militer.

Iran menunjukkan bahwa kekuatan militer tidak hanya diukur dari jumlah kapal induk atau jet tempur tercanggih. Perang modern sangat ditentukan oleh strategi yang mampu memanfaatkan kelemahan lawan. Dalam konteks ini Iran memperlihatkan kecerdikan yang mengejutkan banyak analis militer dunia.

Salah satu taktik yang digunakan Iran adalah deception atau penipuan militer. Dalam berbagai laporan disebutkan bahwa Iran menempatkan berbagai objek militer tiruan di sejumlah lokasi strategis. Tank tiruan, pesawat tempur tiruan, bahkan instalasi militer tiruan ditempatkan untuk mengelabui pengintaian satelit dan serangan udara.

Dalam sebuah insiden yang ramai dibicarakan, serangan yang diklaim berhasil menghancurkan aset militer Iran ternyata mengenai objek tiruan yang dibuat menyerupai pesawat tempur. Bahkan terdapat laporan bahwa sebagian target yang diserang merupakan lukisan tiga dimensi yang dirancang agar terlihat nyata dari udara. Taktik seperti ini membuat senjata presisi mahal yang diluncurkan pesawat tempur Amerika dan Israel terbuang pada sasaran yang tidak memiliki nilai militer.

Strategi tersebut menunjukkan pemahaman Iran terhadap karakter perang modern. Setiap rudal presisi atau bom pintar bernilai sangat mahal. Ketika senjata itu digunakan untuk menghancurkan objek tiruan, kerugian ekonomi dan logistik bagi pihak penyerang menjadi sangat besar.

Iran juga mengembangkan strategi perang berbasis drone. Drone produksi Iran dikenal relatif murah namun efektif dalam jumlah besar. Dengan memproduksi drone secara massal, Iran mampu menciptakan tekanan besar terhadap sistem pertahanan udara musuh.

Drone dapat digunakan untuk menyerang radar, depot logistik, atau fasilitas militer penting. Serangan terhadap radar memiliki dampak strategis karena radar merupakan mata dari sistem pertahanan udara. Jika radar rusak atau terganggu, kemampuan mendeteksi rudal dan pesawat musuh menjadi menurun.

Selain drone, kekuatan utama Iran berada pada rudal balistik dan rudal hipersonik. Iran selama puluhan tahun mengembangkan teknologi rudal sebagai tulang punggung strategi pertahanannya. Rudal dengan jangkauan ribuan kilometer membuat berbagai kota strategis di Timur Tengah berada dalam jangkauan serangan.

Rudal hipersonik menjadi ancaman baru dalam konflik modern. Kecepatan yang sangat tinggi dan kemampuan manuver membuat rudal jenis ini sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Jika digunakan secara efektif, rudal tersebut dapat menembus sistem pertahanan berlapis dan mencapai target strategis.

Tel Aviv sebagai pusat ekonomi dan politik Israel berada dalam jangkauan rudal Iran. Ancaman terhadap kota tersebut menjadi faktor yang membuat konflik ini memiliki dampak geopolitik besar.

Namun kekuatan utama Iran bukan hanya pada persenjataan. Kekuatan terbesar Iran berada pada doktrin pertahanan yang dirancang untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat secara teknologi.

Iran tidak menyiapkan diri untuk memenangkan perang cepat melawan Amerika Serikat. Strategi yang dibangun adalah perang jangka panjang yang menguras sumber daya lawan. Dalam doktrin ini Iran menyebarkan sistem persenjataan ke berbagai lokasi, membangun fasilitas bawah tanah, serta mengembangkan peluncur rudal yang dapat berpindah dengan cepat.

Dengan sistem seperti itu, menghancurkan seluruh kemampuan militer Iran menjadi sangat sulit. Serangan udara dapat menghancurkan sebagian fasilitas, namun kemampuan Iran untuk meluncurkan serangan balasan tetap ada.

Geografi Iran juga memberikan keuntungan strategis besar. Wilayah Iran sangat luas dengan banyak pegunungan yang sulit ditembus. Medan seperti ini memberikan perlindungan alami terhadap serangan militer.

Jika konflik meningkat menjadi perang darat, tantangannya akan jauh lebih besar. Invasi darat terhadap Iran membutuhkan pasukan sangat besar dan logistik yang luar biasa kompleks.

Iran juga memiliki pasukan Garda Revolusi yang memiliki pengalaman dalam perang asimetris. Dalam konflik semacam ini, pasukan yang memahami medan dan memiliki jaringan lokal sering kali mampu menimbulkan kerugian besar bagi kekuatan militer yang lebih modern.

Faktor lain yang memperkuat posisi Iran adalah kemampuan memproduksi persenjataan sendiri. Walaupun berada di bawah sanksi ekonomi selama puluhan tahun, Iran tetap mampu mengembangkan industri militer domestik. Produksi drone, rudal, dan berbagai sistem pertahanan dilakukan di dalam negeri sehingga ketergantungan pada impor sangat kecil.

Semua faktor tersebut membuat konflik dengan Iran menjadi jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan banyak pihak. Kekuatan teknologi Amerika Serikat dan Israel memang sangat besar, namun keunggulan tersebut tidak selalu menjamin kemenangan cepat.

Perang modern sering kali dimenangkan oleh pihak yang mampu bertahan lebih lama dan memanfaatkan kesalahan strategi lawan. Iran tampaknya memahami prinsip ini dengan sangat baik.

Konflik yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa dominasi militer global tidak selalu berjalan sesuai rencana di medan perang yang nyata. Ketika strategi asimetris, kecerdikan taktik, dan ketahanan nasional digabungkan, negara yang secara militer terlihat lebih lemah dapat menghadirkan tantangan besar bagi kekuatan adidaya.

Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bukan hanya konflik militer. Konflik ini juga menjadi ujian besar bagi konsep dominasi militer global di abad ke dua puluh satu. Jika Iran mampu bertahan dan terus memberikan perlawanan efektif, peta kekuatan geopolitik di Timur Tengah dapat berubah secara signifikan.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pengamat Timur Tengah

MoneyTalk, Jakarta – Seorang akademisi senior dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik keras terhadap sikap pemerintah Indonesia terkait dinamika geopolitik global, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Dalam pernyataannya, Henri bahkan mengaku merasa malu dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu dekat dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Henri menyebut suara seorang warga negara Indonesia di Iran bernama Ismail justru lebih jernih dan sesuai dengan nurani bangsa Indonesia dibanding sikap resmi Istana.

Menurutnya, penjelasan pemerintah mengenai strategi “dari dalam” untuk menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan gagasan Board of Peace (BOP) hanya sekadar pembenaran politik. Ia menilai langkah tersebut dilakukan agar para pemimpin organisasi keagamaan yang diundang ke Istana bisa memahami dan menerima sikap Presiden.

“Strategi dari dalam yang dijelaskan Istana sebenarnya hanya alasan pembenar agar para pemimpin ormas bisa menerima sikap Presiden yang terlihat pro pada Trump dan Israel,” ujar Henri dalam pernyataannya, Ahad (8/3/2026).

Henri juga menilai kedekatan Presiden Prabowo dengan Trump dapat menimbulkan persepsi bahwa Indonesia mendukung langkah-langkah agresif Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah.

Menurutnya, dukungan tersebut berpotensi membuat Amerika Serikat semakin percaya diri melakukan serangan terhadap Iran dan para pemimpinnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang berperan sebagai penyeimbang geopolitik global. Posisi tersebut, kata dia, telah dibangun sejak era Presiden Sukarno melalui kepemimpinan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok.

“Indonesia sejak awal adalah negara yang berada di tengah, tidak menjadi pengikut blok Barat maupun Timur. Tapi sekarang terlihat berubah menjadi penurut ketika Amerika dipimpin Trump,” ujarnya.

Henri bahkan mempertanyakan alasan di balik perubahan sikap tersebut. Ia mempertanyakan apakah ada kepentingan politik tertentu yang membuat pemerintah Indonesia terlihat mentolerir tindakan Amerika Serikat dan Israel terhadap negara lain.

Ia juga menyinggung serangan yang dilakukan terhadap Iran dan konflik di Gaza yang menurutnya bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi Indonesia.

Menurut Henri, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Apakah serangan terhadap Iran, Gaza, dan upaya mengganti pemerintahan negara lain yang berdaulat itu sekarang ditafsirkan sesuai dengan amanah konstitusi kita?” kata Henri.

Pernyataan tersebut menambah daftar kritik dari kalangan akademisi dan masyarakat terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah memanasnya situasi geopolitik global.

Sampai berita ini ditulis, pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang dilontarkan Guru Besar Unair tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Dua kapal kargo minyak milik PT Pertamina (Persero) dilaporkan terjebak di kawasan Selat Hormuz di tengah memanasnya konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Saat ini kedua kapal tanker tersebut dikabarkan bersandar untuk mencari lokasi yang lebih aman dari potensi eskalasi perang di kawasan tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kemampuan manajemen Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dalam mengantisipasi dampak konflik geopolitik terhadap jalur distribusi energi.

Menurut Uchok, seharusnya manajemen Pertamina sudah menyiapkan skenario alternatif ketika situasi geopolitik di Timur Tengah mulai memanas dan potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran semakin terbuka.

“Seharusnya Simon Aloysius Mantiri mencari cara lain. Ketika Presiden Prabowo Subianto dinilai berpihak kepada kepentingan Amerika dan tidak menjalankan politik bebas aktif, maka risiko penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam konflik Iran melawan Amerika dan Israel sudah bisa diprediksi,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Namun menurutnya, langkah antisipasi tersebut tidak terlihat dalam kebijakan perusahaan. Akibatnya, dua kapal tanker Pertamina tetap melaju melewati jalur Selat Hormuz hingga akhirnya terjebak di kawasan tersebut.

“Cara lain itu ternyata tidak ditemukan dalam pikiran seorang Simon Aloysius Mantiri. Sehingga dua kapal kargo minyak milik Pertamina tetap melaju di Selat Hormuz dan sekarang terjebak di sana,” katanya.

Uchok menilai kondisi ini berpotensi merugikan Pertamina, terutama karena belum ada kepastian kapan kapal-kapal tersebut dapat kembali melintas dengan aman. Padahal, menurutnya, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketersediaan pasokan bahan bakar minyak bagi masyarakat.

“Gara-gara tidak punya ide brilian untuk menemukan jalan lain, yang tetap rugi adalah Pertamina. Belum tahu kapan dua kapal tersebut bisa melewati Selat Hormuz, sementara Pertamina harus menyediakan BBM tepat waktu untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meragukan efektivitas jalur diplomasi yang mungkin ditempuh pemerintah Indonesia untuk membantu kapal-kapal tersebut keluar dari kawasan konflik.

“Kalaupun pemerintah atau Pertamina melakukan negosiasi melalui jalur diplomasi, kemungkinan besar akan ditolak Iran. Dunia internasional sudah mengetahui posisi Indonesia yang dianggap dekat dengan Amerika dan Israel,” lanjut Uchok.

Sebagai solusi, Uchok menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan bantuan dari negara lain yang memiliki hubungan strategis dengan Iran.

“Jalan satu-satunya adalah meminta bantuan kepada China atau Rusia. Iran cenderung mendengar dua negara tersebut. Bahkan kapal-kapal tanker dari dua negara itu banyak diberitakan masih bisa melewati Selat Hormuz yang diblokade Iran,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar melontarkan kritik tajam terkait wacana Presiden Prabowo Subianto menjadi juru runding dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Melalui pernyataannya di media sosial, Gus Umar mempertanyakan kemungkinan Iran menerima Indonesia sebagai mediator apabila posisi politik luar negeri Indonesia dinilai tidak sepenuhnya netral.

“Gimana Iran mau terima Prabowo jadi juru runding. Wong Indonesia saja gabung dengan Amerika dan Israel yang serang Iran di BoP,” tulisnya, Rabu (4/3/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang disebut-sebut berkaitan dengan inisiatif perdamaian, namun di saat bersamaan Amerika Serikat dan Israel justru melakukan serangan terhadap Iran. Gus Umar menilai hal itu menimbulkan kontradiksi serius dalam posisi diplomatik Indonesia.

Tak hanya itu, Gus Umar juga menyinggung Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia meminta agar pernyataan-pernyataan resmi pemerintah lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak geopolitik yang lebih luas.

“Sugiono menlu yang cerdas, plis pakai nalar dan akalmu kalau ngomong,” ujarnya.

Menurut Gus Umar, diplomasi bukan sekadar komunikasi formal antarnegara, melainkan menyangkut persepsi, konsistensi sikap, dan rekam jejak kebijakan. Jika Indonesia ingin tampil sebagai penengah konflik, maka harus dipastikan tidak ada kesan berpihak.

Sebagaimana diketahui, konflik di Timur Tengah kembali memanas setelah serangkaian serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Situasi tersebut memicu ketegangan global dan memunculkan berbagai inisiatif diplomatik dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara historis dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak agresi militer. Namun dalam dinamika global yang kompleks, setiap langkah diplomatik pemerintah selalu berada dalam sorotan publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Kementerian Luar Negeri terkait pernyataan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Dinamika geopolitik global kembali memantik reaksi dari dalam negeri. Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, mendesak pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari Board of Peace (BoP) sebagai inisiatif bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Farid menilai, langkah Indonesia untuk tetap berada dalam BoP tidak lagi sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia. Terlebih, eskalasi konflik terbaru di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dinilai telah mencederai komitmen perdamaian global.

Dalam keterangannya kepada media, Farid menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak dapat diposisikan sebagai aktor penjamin perdamaian jika dalam praktiknya justru terlibat dalam agresi militer.

“Indonesia sejak awal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Jika BoP diklaim sebagai forum untuk mendorong perdamaian Palestina, maka sikap Amerika Serikat yang bersekutu dengan Israel dalam menyerang Iran jelas bertentangan dengan semangat tersebut,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, inkonsistensi kebijakan luar negeri AS membuat Indonesia perlu meninjau ulang partisipasinya dalam forum yang dianggap sarat kepentingan geopolitik Washington.

Ia juga menilai bahwa langkah keluar dari BoP justru akan mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang benar-benar independen dalam menentukan arah diplomasi internasionalnya.

Sejak era awal kemerdekaan, Indonesia memegang teguh prinsip bebas aktif: bebas dalam menentukan sikap tanpa terikat blok kekuatan mana pun, dan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Prinsip ini menjadi fondasi peran Indonesia dalam berbagai forum internasional, mulai dari Gerakan Non-Blok hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Farid menekankan, keberadaan Indonesia dalam forum yang diinisiasi oleh kekuatan besar dunia harus benar-benar dievaluasi secara kritis. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terseret dalam pusaran konflik kepentingan global.

“Bebas aktif bukan berarti pasif atau ikut-ikutan. Bebas aktif berarti berani mengambil sikap tegas ketika ada ketidakadilan,” katanya.

Serangan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel memicu gelombang solidaritas di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Farid menilai keputusan Indonesia akan menjadi sorotan dunia Islam.

Ia berpendapat, jika Indonesia tetap berada dalam BoP yang diasosiasikan dengan kebijakan luar negeri AS, maka hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa Indonesia tidak konsisten dalam membela negara-negara Muslim yang menjadi korban agresi.

“Indonesia selama ini dipandang sebagai moral force di dunia Islam. Jangan sampai posisi itu melemah karena kita dianggap ambigu,” tegasnya.

Desakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang tengah berupaya menavigasi situasi global yang semakin kompleks. Di satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan strategis dengan Amerika Serikat, baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun investasi. Di sisi lain, tekanan domestik untuk menunjukkan keberpihakan terhadap Palestina dan solidaritas terhadap negara-negara Muslim semakin menguat.

Farid menutup pernyataannya dengan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua kerja sama strategis yang melibatkan negara-negara yang terlibat agresi militer.

“Indonesia harus berdiri di atas prinsip, bukan kepentingan sesaat. Jika forum tersebut tidak lagi mencerminkan semangat perdamaian sejati, maka keluar adalah pilihan terhormat,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, mempertanyakan belum adanya pernyataan resmi duka cita dari Presiden Prabowo Subianto atas wafatnya Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran yang secara de facto merupakan kepala negara Iran.

Menurut Guntur, Indonesia dan Iran memiliki hubungan diplomatik yang baik dan telah lama menjalin kerja sama bilateral maupun di berbagai forum internasional. Karena itu, ia menilai secara etika kenegaraan dan adab diplomatik, ucapan belasungkawa dari kepala negara Indonesia merupakan hal yang lazim dan patut dilakukan.

“Ini bukan soal politik praktis, tetapi soal etika hubungan antarnegara dan nilai kemanusiaan. Ketika seorang kepala negara sahabat wafat, lazimnya ada pernyataan resmi duka cita sebagai bentuk penghormatan,” ujar Guntur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2026).

Ia menilai absennya pernyataan duka tersebut menimbulkan pertanyaan publik, terlebih sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai juru damai dalam konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Guntur menilai, jika Indonesia ingin mengambil peran strategis sebagai penengah, maka aspek tata krama dan etika diplomatik seharusnya menjadi fondasi utama.

“Bagaimana kita ingin diterima sebagai juru damai di Teheran jika sikap dasar berupa penghormatan dan empati belum ditunjukkan?” katanya.

Lebih lanjut, Guntur juga menyinggung prinsip politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif”. Menurutnya, prinsip tersebut seharusnya memungkinkan Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan semua pihak, termasuk Iran maupun Amerika Serikat, tanpa kehilangan sikap kemanusiaan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang berada dalam konflik dengan Iran. Karena itu, menurutnya, tidak ada hambatan normatif bagi Presiden untuk menyampaikan ucapan belasungkawa.

“Hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat tetap bisa berjalan, begitu pula dengan Iran. Prinsip bebas aktif justru menuntut keberanian bersikap independen, termasuk dalam hal kemanusiaan,” ujarnya.

Guntur juga mengingatkan bahwa dalam tradisi Islam, penghormatan terhadap jenazah merupakan bagian dari nilai universal kemanusiaan, terlepas dari perbedaan politik maupun konflik.

Di akhir pernyataannya, ia berharap Presiden Prabowo menunjukkan keberanian moral dengan menyampaikan duka cita secara resmi, sekaligus memastikan bahwa komitmen Indonesia dalam diplomasi perdamaian benar-benar didasarkan pada nilai etika, kemanusiaan, dan kepentingan nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman, membantah narasi yang menyebut Iran “kecolongan” dalam serangan yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dalam keterangannya, Dina menilai penyederhanaan tersebut mengabaikan kompleksitas perang modern dan realitas pertahanan udara yang tidak pernah 100 persen kedap.

Ia mengisahkan, pertanyaan soal “kelengahan” Iran muncul saat dirinya menjadi narasumber di sebuah program televisi. Narasi yang berkembang menyebut bahwa seorang pemimpin dengan level setinggi itu seharusnya memiliki sistem pengamanan berlapis yang mustahil ditembus. Namun menurut Dina, asumsi tersebut tidak mempertimbangkan karakter kepemimpinan di Iran maupun dinamika geopolitik kawasan.

Dina merujuk pada pernyataan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, yang menyebut bahwa Khamenei tidak ingin bersembunyi. Sang Rahbar, kata Dina, memilih tetap berada di tengah masyarakat. Bahkan disebutkan, ia hanya bersedia masuk bunker apabila seluruh warga Iran juga memiliki akses perlindungan yang sama.

“Dalam banyak kesempatan, beliau juga menunjukkan kesiapan menghadapi risiko tertinggi. Ada kesadaran ideologis dan politik yang kuat di sana,” ujar Dina, Senin (2/3/2026).

Ia menggambarkan bahwa di kalangan elite Iran, konsep kesyahidan bukan retorika kosong, melainkan dipadukan dengan kesadaran geopolitik dan dorongan membangun kemandirian teknologi, termasuk di bidang pertahanan.

Menanggapi pertanyaan mengapa langit Teheran tidak sepenuhnya terlindungi, Dina menjelaskan bahwa dalam perang modern, tidak ada sistem pertahanan udara yang sempurna. Ia mencontohkan sejumlah kasus global. Amerika Serikat gagal mencegah serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center. Israel dengan sistem Iron Dome-nya tetap mengalami kebocoran roket. Arab Saudi pun tidak mampu sepenuhnya mencegat serangan drone terhadap fasilitas Saudi Aramco pada 2019.

“Kegagalan intersepsi bisa terjadi karena serangan multi-vektor, faktor kejutan, infiltrasi intelijen, atau celah teknis. Menyimpulkan bahwa satu insiden berarti negara itu lemah adalah bentuk generalisasi tergesa-gesa,” tegasnya.

Ia juga menolak anggapan bahwa keberhasilan serangan tersebut otomatis menunjukkan kebocoran intelijen atau rapuhnya soliditas internal Iran. Menurut Dina, praktik infiltrasi adalah realitas dalam hubungan antarnegara. Badan intelijen besar seperti CIA, Mossad, hingga dinas intelijen Rusia dan China beroperasi lintas batas. “Semua negara mengalami hal serupa. Itu bukan indikator tunggal kelemahan rezim,” ujarnya.

Terkait teknis serangan, Dina menyebut masih ada ketidakpastian apakah serangan dilakukan melalui jet tempur yang memasuki wilayah udara Iran atau melalui rudal jarak dekat yang ditembakkan dari luar perbatasan. Jika rudal diluncurkan dari titik yang relatif dekat, seperti wilayah sekitar Iran yang memiliki pangkalan militer asing, waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat sempit.

Ia menjelaskan bahwa misil yang ditembakkan dari jarak dekat akan memasuki fase aktif dalam waktu singkat, sehingga peluang intersepsi jauh lebih kecil. Sebaliknya, rudal yang meluncur dari jarak lebih jauh cenderung lebih mudah dideteksi dan dicegat sebelum memasuki fase terminal.

Dalam konteks tersebut, Dina menilai Iran tetap menunjukkan kapasitas respons yang cepat. Ia menyebut, serangan balasan dilancarkan hanya beberapa jam setelah insiden terjadi. “Artinya, struktur komando dan kemampuan militer masih berjalan,” katanya.

Lebih jauh, Dina menekankan bahwa fokus seharusnya tidak diarahkan pada menyalahkan pihak yang diserang. Ia mengingatkan bahwa agresi terhadap negara berdaulat bertentangan dengan prinsip hukum internasional, termasuk ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang larangan penggunaan kekuatan dan hak membela diri.

Pandangan serupa, menurutnya, juga relevan dalam melihat konflik Palestina. Ia menilai perdebatan internal di pihak yang diduduki tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan akar persoalan. “Yang harus dilihat adalah tindakan agresi dan pendudukan. Jangan sampai perhatian publik justru bergeser menjadi menyalahkan korban,” ujarnya.

Bagi Dina, kematian seorang pemimpin atau komandan militer dalam situasi perang adalah risiko yang selalu ada. Namun yang lebih penting adalah bagaimana sebuah negara merespons, mempertahankan martabat, dan menjaga kedaulatannya di tengah tekanan eksternal.

“Dalam konflik sebesar ini, narasi yang adil dan proporsional sangat dibutuhkan. Jangan terjebak pada simplifikasi yang menyesatkan,” pungkasnya.