MoneyTalk, Jakarta – Dinamika geopolitik global kembali memantik reaksi dari dalam negeri. Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, mendesak pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari Board of Peace (BoP) sebagai inisiatif bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Farid menilai, langkah Indonesia untuk tetap berada dalam BoP tidak lagi sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia. Terlebih, eskalasi konflik terbaru di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dinilai telah mencederai komitmen perdamaian global.
Dalam keterangannya kepada media, Farid menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak dapat diposisikan sebagai aktor penjamin perdamaian jika dalam praktiknya justru terlibat dalam agresi militer.
“Indonesia sejak awal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Jika BoP diklaim sebagai forum untuk mendorong perdamaian Palestina, maka sikap Amerika Serikat yang bersekutu dengan Israel dalam menyerang Iran jelas bertentangan dengan semangat tersebut,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, inkonsistensi kebijakan luar negeri AS membuat Indonesia perlu meninjau ulang partisipasinya dalam forum yang dianggap sarat kepentingan geopolitik Washington.
Ia juga menilai bahwa langkah keluar dari BoP justru akan mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang benar-benar independen dalam menentukan arah diplomasi internasionalnya.
Sejak era awal kemerdekaan, Indonesia memegang teguh prinsip bebas aktif: bebas dalam menentukan sikap tanpa terikat blok kekuatan mana pun, dan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Prinsip ini menjadi fondasi peran Indonesia dalam berbagai forum internasional, mulai dari Gerakan Non-Blok hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Farid menekankan, keberadaan Indonesia dalam forum yang diinisiasi oleh kekuatan besar dunia harus benar-benar dievaluasi secara kritis. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terseret dalam pusaran konflik kepentingan global.
“Bebas aktif bukan berarti pasif atau ikut-ikutan. Bebas aktif berarti berani mengambil sikap tegas ketika ada ketidakadilan,” katanya.
Serangan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel memicu gelombang solidaritas di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Farid menilai keputusan Indonesia akan menjadi sorotan dunia Islam.
Ia berpendapat, jika Indonesia tetap berada dalam BoP yang diasosiasikan dengan kebijakan luar negeri AS, maka hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa Indonesia tidak konsisten dalam membela negara-negara Muslim yang menjadi korban agresi.
“Indonesia selama ini dipandang sebagai moral force di dunia Islam. Jangan sampai posisi itu melemah karena kita dianggap ambigu,” tegasnya.
Desakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang tengah berupaya menavigasi situasi global yang semakin kompleks. Di satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan strategis dengan Amerika Serikat, baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun investasi. Di sisi lain, tekanan domestik untuk menunjukkan keberpihakan terhadap Palestina dan solidaritas terhadap negara-negara Muslim semakin menguat.
Farid menutup pernyataannya dengan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua kerja sama strategis yang melibatkan negara-negara yang terlibat agresi militer.
“Indonesia harus berdiri di atas prinsip, bukan kepentingan sesaat. Jika forum tersebut tidak lagi mencerminkan semangat perdamaian sejati, maka keluar adalah pilihan terhormat,” pungkasnya.
