17 November 2026

Israel

MoneyTalk, Jakarta – Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, mengungkapkan adanya kekecewaan dari pemerintah Iran terhadap sikap Indonesia dalam dinamika konflik di kawasan Timur Tengah.

Hal itu disampaikan Siswanto setelah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Iran di Jakarta. Ia mengatakan komunikasi dengan pihak Iran tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui pesan singkat serta melalui atase pertahanan Iran.

Menurut Siswanto, Iran menilai Indonesia tidak menunjukkan sikap yang tegas terkait sejumlah peristiwa yang terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

“Iran kecewa karena Indonesia tidak mengecam pembunuhan anak-anak sekolah. Sementara pemimpin negara lain memberikan kecaman,” kata Siswanto, Senin (9/3/2026).

Selain itu, Iran juga disebut menyoroti lambatnya ucapan belasungkawa dari pemerintah Indonesia atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang menurutnya menjadi korban serangan militer Amerika Serikat di Teheran.

Menurut Siswanto, ucapan belasungkawa dari Indonesia baru disampaikan beberapa hari setelah kejadian, dan hanya dalam bentuk surat.

“Iran merasa Indonesia adalah teman baik. Tetapi mereka mempertanyakan mengapa respons Indonesia seperti itu,” ujarnya.

Kekecewaan lain, kata Siswanto, muncul saat Angkatan Laut Indonesia menggelar dua agenda maritim internasional pada Februari 2025, yaitu International Maritime Security Symposium (IMSS) dan latihan gabungan Multinational Exercise Komodo.

Dalam kegiatan tersebut, Iran menerima undangan resmi dari Indonesia dan mengirimkan dua kapal perang, yakni Mahdavi dan Shahid Abbas.

Namun ketika kapal tersebut hampir memasuki perairan Indonesia, izin masuknya tiba-tiba dicabut.

“Ketika kapal sudah hampir masuk ke perairan Indonesia, izinnya ditolak dan dicabut,” kata Siswanto.

Padahal, menurutnya, sekitar 50 negara diundang dalam kegiatan tersebut, termasuk Amerika Serikat.

Ia menyebut keputusan tersebut diduga berkaitan dengan tekanan dari Washington terhadap pemerintah Indonesia.

Menurut Siswanto, pihak Iran mendapat informasi bahwa jika kapal Iran tetap diizinkan mengikuti latihan gabungan, maka Amerika Serikat dan sekutunya akan menarik diri dari kegiatan tersebut.

“Bagi Iran, ini menjadi pertanyaan besar. Indonesia dikenal sebagai negara non-blok, tetapi sikapnya dianggap tidak konsisten,” ujarnya.

Selain soal kapal perang, Siswanto juga menyinggung kasus penangkapan kapal tanker Iran di perairan Batam oleh otoritas Indonesia.

Kapal tersebut membawa sekitar dua juta barel minyak mentah dan ditangkap oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebelum kemudian diproses oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena diduga mencemari laut.

Kasus itu kemudian diproses secara hukum hingga pengadilan memutuskan kapal beserta muatannya akan dilelang.

Menurut Siswanto, pihak Iran mempertanyakan langkah tersebut.

“Atase pertahanan Iran mempertanyakan kenapa kapal itu ditangkap lalu dilelang. Mereka mengatakan bahkan ketika Iran menangkap kapal asing di Selat Hormuz, kapal itu tidak dilelang,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Siswanto juga menyinggung tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Menurutnya, Iran sebenarnya tidak sedang berada dalam posisi untuk bernegosiasi dan memandang konflik tersebut sebagai perang jangka panjang.

Ia mengatakan Iran tidak ingin mempermalukan Presiden Prabowo secara diplomatik. Karena itu, Duta Besar Iran kemudian melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

“Melalui pertemuan itu Iran seolah memberi ruang agar Indonesia tetap memiliki peran, tanpa secara langsung menolak tawaran Presiden Prabowo,” kata Siswanto.

Meski demikian, ia menilai upaya mediasi dalam konflik tersebut tidak akan mudah karena situasi di kawasan Timur Tengah sudah sangat kompleks.

“Iran memandang konflik ini sebagai perang panjang. Mereka tidak dalam posisi untuk bernegosiasi,” ujarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Staf Khusus Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono, Heru Lelono, melontarkan kritik keras terhadap wacana “Board of Peace” yang dikaitkan dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Heru, gagasan perdamaian yang digagas Trump justru bertolak belakang dengan realitas konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Israel dan Palestina.

“Simple saja kok. Mengapa masih percaya kepada Trump sebagai pencetus Board of Peace? Peace itu artinya damai, bukan?” kata Heru Lelono dalam pernyataannya, Ahad (8/3/2026).

Ia menilai konsep perdamaian tersebut sulit dipercaya jika melihat kondisi yang terjadi di Palestina selama ini. Heru menyoroti berbagai serangan yang menimbulkan korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Amerika dan Israel yang menghancurkan Palestina, membunuh anak-anak dan rakyat tak berdosa. Lalu sekarang mereka bicara peace?” ujarnya.

Heru juga menilai narasi perdamaian yang dibawa Trump lebih bersifat politis dibanding solusi nyata bagi konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.

“Trump hanya mencari kambing congek,” tegasnya dengan nada kritik.

Pernyataan Heru Lelono ini menambah panjang daftar kritik dari berbagai pihak terhadap peran Amerika Serikat dalam konflik Timur Tengah. Selama ini, kebijakan luar negeri Washington sering dipandang memihak kepada Israel dan kurang memberi tekanan kuat untuk menghentikan konflik yang menimpa rakyat Palestina.

Konflik antara Israel dan Palestina sendiri telah berlangsung selama puluhan tahun dan berulang kali memicu krisis kemanusiaan. Berbagai upaya perdamaian internasional telah dilakukan, namun hingga kini solusi permanen masih belum tercapai.

Pernyataan Heru Lelono mencerminkan pandangan sebagian kalangan di Indonesia yang menilai upaya perdamaian harus benar-benar berpihak pada keadilan dan penghentian kekerasan terhadap warga sipil.

“Kalau benar ingin damai, hentikan dulu kekerasan. Jangan bicara peace sementara bom masih dijatuhkan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memasuki fase yang menarik untuk dianalisis. Beberapa pengamat militer Barat pada awal konflik memperkirakan Iran akan dengan cepat dilumpuhkan oleh kekuatan udara dan teknologi Amerika Serikat dan Israel yang jauh lebih unggul. Kenyataannya tidak demikian. Konflik yang diperkirakan berlangsung cepat ternyata berkembang menjadi pertarungan strategi, kecerdikan, dan ketahanan militer.

Iran menunjukkan bahwa kekuatan militer tidak hanya diukur dari jumlah kapal induk atau jet tempur tercanggih. Perang modern sangat ditentukan oleh strategi yang mampu memanfaatkan kelemahan lawan. Dalam konteks ini Iran memperlihatkan kecerdikan yang mengejutkan banyak analis militer dunia.

Salah satu taktik yang digunakan Iran adalah deception atau penipuan militer. Dalam berbagai laporan disebutkan bahwa Iran menempatkan berbagai objek militer tiruan di sejumlah lokasi strategis. Tank tiruan, pesawat tempur tiruan, bahkan instalasi militer tiruan ditempatkan untuk mengelabui pengintaian satelit dan serangan udara.

Dalam sebuah insiden yang ramai dibicarakan, serangan yang diklaim berhasil menghancurkan aset militer Iran ternyata mengenai objek tiruan yang dibuat menyerupai pesawat tempur. Bahkan terdapat laporan bahwa sebagian target yang diserang merupakan lukisan tiga dimensi yang dirancang agar terlihat nyata dari udara. Taktik seperti ini membuat senjata presisi mahal yang diluncurkan pesawat tempur Amerika dan Israel terbuang pada sasaran yang tidak memiliki nilai militer.

Strategi tersebut menunjukkan pemahaman Iran terhadap karakter perang modern. Setiap rudal presisi atau bom pintar bernilai sangat mahal. Ketika senjata itu digunakan untuk menghancurkan objek tiruan, kerugian ekonomi dan logistik bagi pihak penyerang menjadi sangat besar.

Iran juga mengembangkan strategi perang berbasis drone. Drone produksi Iran dikenal relatif murah namun efektif dalam jumlah besar. Dengan memproduksi drone secara massal, Iran mampu menciptakan tekanan besar terhadap sistem pertahanan udara musuh.

Drone dapat digunakan untuk menyerang radar, depot logistik, atau fasilitas militer penting. Serangan terhadap radar memiliki dampak strategis karena radar merupakan mata dari sistem pertahanan udara. Jika radar rusak atau terganggu, kemampuan mendeteksi rudal dan pesawat musuh menjadi menurun.

Selain drone, kekuatan utama Iran berada pada rudal balistik dan rudal hipersonik. Iran selama puluhan tahun mengembangkan teknologi rudal sebagai tulang punggung strategi pertahanannya. Rudal dengan jangkauan ribuan kilometer membuat berbagai kota strategis di Timur Tengah berada dalam jangkauan serangan.

Rudal hipersonik menjadi ancaman baru dalam konflik modern. Kecepatan yang sangat tinggi dan kemampuan manuver membuat rudal jenis ini sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Jika digunakan secara efektif, rudal tersebut dapat menembus sistem pertahanan berlapis dan mencapai target strategis.

Tel Aviv sebagai pusat ekonomi dan politik Israel berada dalam jangkauan rudal Iran. Ancaman terhadap kota tersebut menjadi faktor yang membuat konflik ini memiliki dampak geopolitik besar.

Namun kekuatan utama Iran bukan hanya pada persenjataan. Kekuatan terbesar Iran berada pada doktrin pertahanan yang dirancang untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat secara teknologi.

Iran tidak menyiapkan diri untuk memenangkan perang cepat melawan Amerika Serikat. Strategi yang dibangun adalah perang jangka panjang yang menguras sumber daya lawan. Dalam doktrin ini Iran menyebarkan sistem persenjataan ke berbagai lokasi, membangun fasilitas bawah tanah, serta mengembangkan peluncur rudal yang dapat berpindah dengan cepat.

Dengan sistem seperti itu, menghancurkan seluruh kemampuan militer Iran menjadi sangat sulit. Serangan udara dapat menghancurkan sebagian fasilitas, namun kemampuan Iran untuk meluncurkan serangan balasan tetap ada.

Geografi Iran juga memberikan keuntungan strategis besar. Wilayah Iran sangat luas dengan banyak pegunungan yang sulit ditembus. Medan seperti ini memberikan perlindungan alami terhadap serangan militer.

Jika konflik meningkat menjadi perang darat, tantangannya akan jauh lebih besar. Invasi darat terhadap Iran membutuhkan pasukan sangat besar dan logistik yang luar biasa kompleks.

Iran juga memiliki pasukan Garda Revolusi yang memiliki pengalaman dalam perang asimetris. Dalam konflik semacam ini, pasukan yang memahami medan dan memiliki jaringan lokal sering kali mampu menimbulkan kerugian besar bagi kekuatan militer yang lebih modern.

Faktor lain yang memperkuat posisi Iran adalah kemampuan memproduksi persenjataan sendiri. Walaupun berada di bawah sanksi ekonomi selama puluhan tahun, Iran tetap mampu mengembangkan industri militer domestik. Produksi drone, rudal, dan berbagai sistem pertahanan dilakukan di dalam negeri sehingga ketergantungan pada impor sangat kecil.

Semua faktor tersebut membuat konflik dengan Iran menjadi jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan banyak pihak. Kekuatan teknologi Amerika Serikat dan Israel memang sangat besar, namun keunggulan tersebut tidak selalu menjamin kemenangan cepat.

Perang modern sering kali dimenangkan oleh pihak yang mampu bertahan lebih lama dan memanfaatkan kesalahan strategi lawan. Iran tampaknya memahami prinsip ini dengan sangat baik.

Konflik yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa dominasi militer global tidak selalu berjalan sesuai rencana di medan perang yang nyata. Ketika strategi asimetris, kecerdikan taktik, dan ketahanan nasional digabungkan, negara yang secara militer terlihat lebih lemah dapat menghadirkan tantangan besar bagi kekuatan adidaya.

Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bukan hanya konflik militer. Konflik ini juga menjadi ujian besar bagi konsep dominasi militer global di abad ke dua puluh satu. Jika Iran mampu bertahan dan terus memberikan perlawanan efektif, peta kekuatan geopolitik di Timur Tengah dapat berubah secara signifikan.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pengamat Timur Tengah

MoneyTalk, Jakarta – Dua kapal kargo minyak milik PT Pertamina (Persero) dilaporkan terjebak di kawasan Selat Hormuz di tengah memanasnya konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Saat ini kedua kapal tanker tersebut dikabarkan bersandar untuk mencari lokasi yang lebih aman dari potensi eskalasi perang di kawasan tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kemampuan manajemen Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dalam mengantisipasi dampak konflik geopolitik terhadap jalur distribusi energi.

Menurut Uchok, seharusnya manajemen Pertamina sudah menyiapkan skenario alternatif ketika situasi geopolitik di Timur Tengah mulai memanas dan potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran semakin terbuka.

“Seharusnya Simon Aloysius Mantiri mencari cara lain. Ketika Presiden Prabowo Subianto dinilai berpihak kepada kepentingan Amerika dan tidak menjalankan politik bebas aktif, maka risiko penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam konflik Iran melawan Amerika dan Israel sudah bisa diprediksi,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Namun menurutnya, langkah antisipasi tersebut tidak terlihat dalam kebijakan perusahaan. Akibatnya, dua kapal tanker Pertamina tetap melaju melewati jalur Selat Hormuz hingga akhirnya terjebak di kawasan tersebut.

“Cara lain itu ternyata tidak ditemukan dalam pikiran seorang Simon Aloysius Mantiri. Sehingga dua kapal kargo minyak milik Pertamina tetap melaju di Selat Hormuz dan sekarang terjebak di sana,” katanya.

Uchok menilai kondisi ini berpotensi merugikan Pertamina, terutama karena belum ada kepastian kapan kapal-kapal tersebut dapat kembali melintas dengan aman. Padahal, menurutnya, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketersediaan pasokan bahan bakar minyak bagi masyarakat.

“Gara-gara tidak punya ide brilian untuk menemukan jalan lain, yang tetap rugi adalah Pertamina. Belum tahu kapan dua kapal tersebut bisa melewati Selat Hormuz, sementara Pertamina harus menyediakan BBM tepat waktu untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meragukan efektivitas jalur diplomasi yang mungkin ditempuh pemerintah Indonesia untuk membantu kapal-kapal tersebut keluar dari kawasan konflik.

“Kalaupun pemerintah atau Pertamina melakukan negosiasi melalui jalur diplomasi, kemungkinan besar akan ditolak Iran. Dunia internasional sudah mengetahui posisi Indonesia yang dianggap dekat dengan Amerika dan Israel,” lanjut Uchok.

Sebagai solusi, Uchok menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan bantuan dari negara lain yang memiliki hubungan strategis dengan Iran.

“Jalan satu-satunya adalah meminta bantuan kepada China atau Rusia. Iran cenderung mendengar dua negara tersebut. Bahkan kapal-kapal tanker dari dua negara itu banyak diberitakan masih bisa melewati Selat Hormuz yang diblokade Iran,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan keras datang dari aktivis Nahdlatul Ulama, Roy Murtadho yang dikenal dengan panggilan Gus Murtadho. Ia menyoroti kemungkinan adanya aliran dana dari program Hasbara yang diduga telah menjangkau jaringan aktivis di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam pernyataannya, Gus Murtadho mengaku memiliki keyakinan bahwa program komunikasi publik Israel tersebut telah bergerak masuk melalui berbagai jaringan aktivisme. Ia bahkan mendorong agar dugaan tersebut dapat ditelusuri secara serius melalui investigasi terbuka.

“Saya sih yakin dana Hasbara sudah menjalar di jaringan aktivis NU. Silakan kalau mau diinvestigasi. Ini akan jadi aib terbesar dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia,” kata Roy Murtadho dalam pernyataan yang beredar di kalangan aktivis, Jumat (6/3/2026).

Pernyataan ini langsung memicu perhatian luas di kalangan aktivis dan pengamat gerakan Islam. Apalagi isu mengenai pengaruh propaganda global dan perang informasi di dunia digital semakin sering dibahas dalam diskursus geopolitik.

Hasbara sendiri dikenal sebagai program komunikasi dan hubungan masyarakat yang dikaitkan dengan upaya pemerintah Israel untuk membangun citra positif negara tersebut di dunia internasional. Program ini sering dipahami sebagai strategi diplomasi publik yang berfokus pada penyebaran narasi, informasi, maupun argumentasi yang mendukung posisi Israel dalam berbagai isu global.

Dalam praktiknya, Hasbara disebut memanfaatkan berbagai medium, mulai dari media massa, forum akademik, organisasi masyarakat, hingga kampanye digital di media sosial. Tujuannya adalah mempengaruhi opini publik internasional, khususnya terkait konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk isu yang berkaitan dengan Palestina.

Isu ini menjadi sensitif karena Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang selama ini dikenal memiliki sikap tegas dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Sejumlah tokoh NU juga aktif dalam berbagai forum internasional yang mengangkat isu kemanusiaan dan perdamaian di Timur Tengah. Karena itu, dugaan adanya infiltrasi dana propaganda asing ke jaringan aktivis dianggap sebagai persoalan serius jika benar terbukti.

Pernyataan Gus Murtadho juga dipandang sebagai dorongan agar organisasi masyarakat sipil menjaga transparansi, terutama terkait pendanaan kegiatan, program, maupun kerja sama internasional.

Sebagian aktivis menilai bahwa tudingan semacam ini perlu dibuktikan secara faktual melalui riset dan investigasi mendalam agar tidak menimbulkan fitnah atau polarisasi di tengah masyarakat.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan yang disampaikan Roy Murtadho tersebut. Namun diskursus mengenai pengaruh propaganda global di ruang aktivisme diperkirakan akan terus menjadi perdebatan di kalangan intelektual dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar melontarkan kritik tajam terkait wacana Presiden Prabowo Subianto menjadi juru runding dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Melalui pernyataannya di media sosial, Gus Umar mempertanyakan kemungkinan Iran menerima Indonesia sebagai mediator apabila posisi politik luar negeri Indonesia dinilai tidak sepenuhnya netral.

“Gimana Iran mau terima Prabowo jadi juru runding. Wong Indonesia saja gabung dengan Amerika dan Israel yang serang Iran di BoP,” tulisnya, Rabu (4/3/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang disebut-sebut berkaitan dengan inisiatif perdamaian, namun di saat bersamaan Amerika Serikat dan Israel justru melakukan serangan terhadap Iran. Gus Umar menilai hal itu menimbulkan kontradiksi serius dalam posisi diplomatik Indonesia.

Tak hanya itu, Gus Umar juga menyinggung Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia meminta agar pernyataan-pernyataan resmi pemerintah lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak geopolitik yang lebih luas.

“Sugiono menlu yang cerdas, plis pakai nalar dan akalmu kalau ngomong,” ujarnya.

Menurut Gus Umar, diplomasi bukan sekadar komunikasi formal antarnegara, melainkan menyangkut persepsi, konsistensi sikap, dan rekam jejak kebijakan. Jika Indonesia ingin tampil sebagai penengah konflik, maka harus dipastikan tidak ada kesan berpihak.

Sebagaimana diketahui, konflik di Timur Tengah kembali memanas setelah serangkaian serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Situasi tersebut memicu ketegangan global dan memunculkan berbagai inisiatif diplomatik dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara historis dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak agresi militer. Namun dalam dinamika global yang kompleks, setiap langkah diplomatik pemerintah selalu berada dalam sorotan publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Kementerian Luar Negeri terkait pernyataan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, mempertanyakan belum adanya pernyataan resmi duka cita dari Presiden Prabowo Subianto atas wafatnya Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran yang secara de facto merupakan kepala negara Iran.

Menurut Guntur, Indonesia dan Iran memiliki hubungan diplomatik yang baik dan telah lama menjalin kerja sama bilateral maupun di berbagai forum internasional. Karena itu, ia menilai secara etika kenegaraan dan adab diplomatik, ucapan belasungkawa dari kepala negara Indonesia merupakan hal yang lazim dan patut dilakukan.

“Ini bukan soal politik praktis, tetapi soal etika hubungan antarnegara dan nilai kemanusiaan. Ketika seorang kepala negara sahabat wafat, lazimnya ada pernyataan resmi duka cita sebagai bentuk penghormatan,” ujar Guntur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2026).

Ia menilai absennya pernyataan duka tersebut menimbulkan pertanyaan publik, terlebih sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai juru damai dalam konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Guntur menilai, jika Indonesia ingin mengambil peran strategis sebagai penengah, maka aspek tata krama dan etika diplomatik seharusnya menjadi fondasi utama.

“Bagaimana kita ingin diterima sebagai juru damai di Teheran jika sikap dasar berupa penghormatan dan empati belum ditunjukkan?” katanya.

Lebih lanjut, Guntur juga menyinggung prinsip politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif”. Menurutnya, prinsip tersebut seharusnya memungkinkan Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan semua pihak, termasuk Iran maupun Amerika Serikat, tanpa kehilangan sikap kemanusiaan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang berada dalam konflik dengan Iran. Karena itu, menurutnya, tidak ada hambatan normatif bagi Presiden untuk menyampaikan ucapan belasungkawa.

“Hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat tetap bisa berjalan, begitu pula dengan Iran. Prinsip bebas aktif justru menuntut keberanian bersikap independen, termasuk dalam hal kemanusiaan,” ujarnya.

Guntur juga mengingatkan bahwa dalam tradisi Islam, penghormatan terhadap jenazah merupakan bagian dari nilai universal kemanusiaan, terlepas dari perbedaan politik maupun konflik.

Di akhir pernyataannya, ia berharap Presiden Prabowo menunjukkan keberanian moral dengan menyampaikan duka cita secara resmi, sekaligus memastikan bahwa komitmen Indonesia dalam diplomasi perdamaian benar-benar didasarkan pada nilai etika, kemanusiaan, dan kepentingan nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Konflik di Timur Tengah tidak pernah berdiri di ruang hampa. Selalu berkelindan antara identitas, kekuasaan, sumber daya, dan kepentingan geopolitik global. Dalam pusaran itu, perbedaan mazhab dalam Islam—khususnya antara Syiah dan Sunni—kerap dijadikan bahan bakar konflik yang diperbesar dan dimanipulasi. Narasi sektarian diproduksi, diperkuat, lalu disebarkan melalui jaringan media, think tank, hingga operasi intelijen. Akibatnya, perbedaan teologis yang sejak berabad-abad lalu hidup berdampingan dalam dinamika sejarah Islam berubah menjadi instrumen politik global.

Amerika Serikat dan Israel memahami bahwa dunia Islam memiliki potensi besar jika bersatu dalam satu agenda geopolitik, terutama dalam isu Palestina. Karena itu, fragmentasi menjadi strategi yang efektif. Politik divide et impera bukanlah pendekatan baru dalam sejarah kekuatan besar. Di Timur Tengah, perbedaan Syiah–Sunni menjadi garis retak yang terus diperdalam.

Konflik di Suriah sejak 2011 sering dibingkai dalam narasi bahwa rezim Bashar al-Assad yang berbasis Alawi—sering diasosiasikan dengan Syiah—menindas mayoritas Sunni. Narasi ini terus digaungkan oleh media Barat dan sebagian aktor regional. Padahal, realitas Suriah jauh lebih kompleks. Konflik tersebut melibatkan faktor politik, ekonomi, perebutan pengaruh regional antara Iran, Turki, dan negara-negara Teluk, serta intervensi langsung dan tidak langsung dari kekuatan global.

Yang jarang disorot adalah posisi Damaskus dalam isu Palestina. Selama bertahun-tahun, Suriah menjadi salah satu jalur logistik dan politik bagi kelompok-kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas. Hubungan ini membuat Suriah berada dalam orbit perlawanan terhadap Israel. Dari sudut pandang geopolitik Israel, keberadaan rezim yang konsisten mendukung perlawanan Palestina jelas menjadi ancaman strategis.

Ketika muncul figur seperti Ahmed Hussein al-Shar’a atau Abu Mohammad al-Julani—yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin kelompok bersenjata dan pernah masuk daftar teroris AS—terjadi perubahan sikap yang menarik. Sosok yang dahulu dilabeli ancaman global, dalam dinamika tertentu justru memperoleh ruang legitimasi politik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa label “teroris” atau “mitra” sering kali bergantung pada kesesuaian dengan kepentingan strategis, bukan semata pertimbangan moral.

Pergeseran kekuasaan di Suriah yang menguntungkan pihak-pihak yang lebih akomodatif terhadap kepentingan Barat dan Israel, maka pertanyaannya bukan lagi soal Syiah atau Sunni, melainkan siapa yang paling selaras dengan arsitektur keamanan kawasan versi Washington dan Tel Aviv.

Dalam konflik antara Iran dengan AS dan Israel, narasi sektarian kembali dimainkan. Opini yang beredar di sebagian ruang publik Muslim menyatakan bahwa Iran tidak perlu dibela karena ia Syiah. Bahkan muncul tuduhan bahwa Iran menyerang negara-negara Muslim seperti Uni Emirat Arab atau Arab Saudi sehingga dianggap bersekutu diam-diam dengan Amerika.

Narasi ini perlu dianalisis secara jernih. Serangan Iran dalam eskalasi tertentu kerap diarahkan pada fasilitas atau pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Namun dalam framing media, serangan tersebut sering digambarkan sebagai ancaman terhadap negara tuan rumah, bukan sebagai respons terhadap kehadiran militer Amerika. Di sinilah politik persepsi bekerja.

Iran diposisikan sebagai aktor Syiah yang agresif terhadap Sunni, sehingga konflik geopolitik berubah menjadi konflik teologis. Padahal yang terjadi lebih tepat dibaca sebagai pertarungan pengaruh antara poros yang dipimpin AS dan poros perlawanan yang di dalamnya terdapat Iran, Suriah, dan kelompok-kelompok non-negara di kawasan.

Apakah Iran memiliki kepentingan nasional sendiri? Tentu. Setiap negara bergerak berdasarkan kalkulasi strategisnya. Namun mereduksi seluruh dinamika menjadi “Syiah melawan Sunni” justru menutup analisis yang lebih substansial: siapa yang diuntungkan dari polarisasi ini?

Bagi Israel, ancaman terbesar bukanlah satu mazhab tertentu dalam Islam, melainkan persatuan politik dunia Islam dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ketika isu Palestina memudar oleh konflik internal, tekanan terhadap Israel berkurang. Setiap kali konflik sektarian menguat—di Irak, Suriah, Yaman—isu utama tentang pendudukan dan hak-hak rakyat Palestina terdorong ke pinggir.

Strategi ini tampak efektif. Dunia Islam terpecah dalam aliansi-aliansi yang saling mencurigai. Media sosial mempercepat polarisasi dengan propaganda yang mengaitkan setiap konflik geopolitik dengan identitas mazhab. Umat menjadi sibuk berdebat soal perbedaan teologi, sementara peta kekuasaan kawasan digambar ulang oleh kekuatan besar.

Analisis geopolitik menuntut kita membedakan antara realitas konflik dan propaganda. Konflik Suriah bukan murni perang Syiah–Sunni. Ketegangan Iran dengan AS dan Israel bukan sandiwara sektarian, melainkan bagian dari perebutan hegemoni regional. Tuduhan bahwa perang Iran melawan AS-Israel hanyalah sandiwara sering kali lahir dari ketidakpercayaan akibat polarisasi informasi.

Di sisi lain, negara-negara Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer AS berada dalam dilema: menjaga hubungan keamanan dengan Washington sekaligus menghadapi tekanan domestik dan regional terkait solidaritas terhadap Palestina. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa Timur Tengah adalah arena negosiasi kepentingan, bukan panggung hitam-putih antara dua mazhab.

Perbedaan Syiah dan Sunni adalah bagian dari sejarah panjang peradaban Islam dan tidak otomatis melahirkan konflik politik. Yang membuatnya meledak adalah intervensi, instrumentalitas, dan eksploitasi oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan strategis.

Umat Islam perlu membaca konflik Timur Tengah dengan kacamata geopolitik, bukan emosi sektarian. Selama narasi yang dominan adalah “mazhab A menindas mazhab B,” maka energi kolektif akan habis dalam pertikaian internal. Namun jika kesadaran bergeser pada siapa yang mengatur panggung dan siapa yang menuai keuntungan dari perpecahan, maka peta konflik akan terlihat lebih terang.

Dalam konteks global hari ini, pertanyaan terpenting bukan lagi siapa Syiah dan siapa Sunni, melainkan siapa yang mengendalikan narasi, siapa yang membangun aliansi, dan siapa yang memetik manfaat dari retaknya solidaritas dunia Islam.

Penulis : Achsin El-Qudsy, Pemerhati Timur Tengah dan Alumni HI UMY

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi sasaran operasi penggalangan oleh media Israel saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir. Dugaan itu diungkapkan oleh pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, yang menilai publikasi berita bohong oleh The Times of Israel merupakan bagian dari skenario untuk menjatuhkan citra Prabowo di mata rakyat Indonesia.

Media The Times of Israel sebelumnya memberitakan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan ke Tel Aviv setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Tak lama kemudian, media tersebut mengeluarkan klarifikasi bahwa kunjungan tersebut “dibatalkan.”

Namun bagi Amir Hamzah, manuver media Israel itu bukan kesalahan informasi biasa.

“Ini bukan sekadar berita salah kutip, tapi operasi penggalangan yang dirancang untuk memancing kemarahan publik Indonesia. Mereka tahu sentimen rakyat kita terhadap Israel sangat kuat. Tujuannya agar Prabowo kehilangan legitimasi politik di dalam negeri,” kata Amir Hamzah kepada media, Selasa (14/10/2025).

Kementerian Luar Negeri RI dengan sigap membantah kabar tersebut. Juru bicara Kemlu menegaskan tidak ada agenda kunjungan Presiden Prabowo ke Israel, baik resmi maupun tidak resmi. Bantahan cepat ini, menurut Amir, menjadi kunci utama yang membuat operasi penggalangan Israel gagal total.

“Langkah cepat Kemlu luar biasa. Hanya dalam hitungan jam, berita hoaks itu diluruskan secara resmi. Ini contoh komunikasi krisis yang efektif dan terukur. Israel gagal menciptakan persepsi negatif terhadap kepemimpinan Prabowo,” jelas Amir.

Amir menduga operasi penggalangan itu merupakan bentuk pembalasan terhadap sikap tegas Indonesia yang baru-baru ini menolak keikutsertaan atlet senam Israel dalam ajang internasional di Jakarta.

“Ini cara halus Israel menekan Indonesia. Karena Indonesia konsisten menolak normalisasi hubungan, maka mereka mencoba mengacaukan opini publik melalui media mereka sendiri,” ujarnya.

Menurut Amir, operasi penggalangan biasanya dilakukan melalui tiga tahapan: penyusupan narasi awal, publikasi provokatif melalui media internasional, dan eksploitasi reaksi publik di negara sasaran. Pola yang sama, katanya, terlihat jelas dalam kasus pemberitaan Prabowo di Mesir.

Insiden ini memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah terhadap serangan informasi dari pihak luar. Amir menilai Indonesia perlu membangun sistem deteksi dini terhadap disinformasi geopolitik yang dapat mengguncang stabilitas politik.

“Kita sudah punya pengalaman panjang soal perang informasi. Sekarang, dengan era digital, operasi semacam ini bisa berlangsung sangat cepat dan berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik bila tak segera diatasi,” tambahnya.

Amir memuji kecepatan tim komunikasi pemerintah yang langsung meredam isu, termasuk klarifikasi resmi dari Kementerian Luar Negeri dan media nasional yang solid memuat bantahan.

“Ini kemenangan kecil bagi diplomasi Indonesia. Tapi juga peringatan besar bahwa perang informasi di level global semakin intens,” tegas Amir.

Sementara itu, sumber di lingkungan Istana menyebut, Presiden Prabowo tetap fokus pada agenda utama di Mesir yakni memperkuat diplomasi perdamaian bagi rakyat Palestina. Dalam pidatonya di KTT Sharm el-Sheikh, Prabowo menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan di Gaza serta menyerukan gencatan senjata permanen.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir dinilai sebagai langkah strategis memperkuat posisi Indonesia sebagai negara nonblok yang berpengaruh dalam isu Timur Tengah. Amir menilai, serangan informasi dari media Israel justru menunjukkan bahwa peran diplomasi Indonesia semakin diperhitungkan.

“Ketika Prabowo berbicara lantang soal kemanusiaan di Gaza, tentu ada pihak yang merasa terganggu. Tapi justru di situlah bukti bahwa diplomasi Indonesia berada di jalur yang benar,” pungkas Amir.

MoneyTalk, Jakarta – Berdirinya Negara Israel diprakarasi oleh Zionis Internasional melalui imigrasi Yahudi – yang diaspora – ke tanah Palestina. Sejak Zionis Internasional resmi berdiri pada tahun 1897, imigrasi ke Palestina menjadi salah satu program utama yang dilakukan secara terorganisir. Setidaknya ada dua doktrin primer yang dikembangkan dalam upaya kolonialisasi di Palestina yaitu, “Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan” dan “Tanah yang dijanjikan Tuhan”. Dua doktrin inilah yang dijadikan ideologi Zionisme baik secara teologis, historis, politis maupun secara ekonomi.

Terdapat dua peristiwa sejarah penting yang menjadi fondasi berdirinya Negara Yahudi di tanah Palestina. Pertama, perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 antara Inggris dan Perancis. Di mana perjanjian tersebut membagi peninggalan Ottoman (Turki Utsmani) di wilayah Arab. Ditegaskan pula, Perancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Libanon. Adapun Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Jordania. Sementara Palestina dijadikan status wilayah Internasional. Kedua, Inggris memberi mandat kepada Yahudi untuk mendirikan negara berdasarkan Deklarasi Balfour, pada tanggal 2 November 1917.

Cita-cita Zionis Internasional untuk mendirikan Negara Yahudi dikemukakan Theodore Herzl dalam tulisannya pada tahun 1896, “Der Judenstaat: Versuch Einer Modernen Losung Der Judenfrage” atau “Proposal Untuk Solusi Modern Bagi Masalah Yahudi”. Dalam buku tersebut, dia menyatakan bahwa bangsa Yahudi memiliki “identitas nasional” yang perlu diakui. Bangsa Yahudi tidak bisa lepas dari ancaman anti-Semitisme, kecuali jika mereka hidup di komunitas sebagai mayoritas.

Herzl juga mendefiniskan Jews (orang-orang Yahudi) sebagai sebuah entitas politik dengan tujuan untuk mendirikan sebuah Jewish State (Negara Yahudi) di daerah Palestina. Pendapat Herzl tersebut merupakan kelanjutan ide Moses Hess, seorang tokoh Yahudi yang membentuk pemikiran Karl Marx. Tokoh Yahudi ini adalah juga seorang filsuf dengan pola pikir Hegel. Hess dalam bukunya, “Rom und Jerussalem” (1862), mengatakan bahwa paham “Nasionalisme Yahudi” harus dibangun sebagai upaya eksistensi kaum Yahudi.

Dia kemudian mempropagandakan idenya tentang kebangkitan “Tanah Air Yahudi” di Palestina. Gagasan nasionalisme Yahudi inilah yang kemudian membentuk ideologi Zionis Internasional. Zionisme juga memunculkan istilah “The Promised Land” yang menunjuk tanah Palestina sebagaimana klaim mereka, “Tanah yang dijanjikan Tuhan”. Hal ini menjadi salah satu alat propaganda gelombang imigrasi ke Palestina.

Dengan semakin bergejolaknya sikap dan perilaku anti-Semitisme di Eropa, lambat laun gagasan Herzl semakin dikenal. Pada akhirnya, gagasan Herzl itu diikuti oleh sebagian tokoh dan pimpinan Yahudi lainnya. Salah satu gagasan konkritnya adalah dengan melakukan lobi pada berbagai kelompok penting di Eropa, termasuk pimpinan-pimpinan politik tertinggi di Inggris dan negara lain. Dimaksudkan agar memberikan persetujuan politik untuk pendirian sebuah negara yang dikhususkan untuk bangsa Yahudi. Pilihan mereka jatuh pada Palestina. Sebuah wilayah pemukiman bangsa Arab di Timur Tengah yang pada saat itu berada di bawah otoritas Kekhalifahan Utsmaniyah Turki. Disadari bahwa hal itu sungguh tidak mudah, dikarenakan Palestina sendiri sudah lama dihuni oleh orang-orang Arab yang mayoritas beragama Islam.

Selanutnya, muncul tawaran dari pihak Inggris yang memberikan wilayah negara bagi mereka, yakni Uganda dan Argentina. Namun, Herzl dan kawan-kawannya menolaknya. Mereka bersikukuh bahwa tanah yang dijanjikan itu berada di kawasan Palestina. Wacana ini terus dikembangkan, dan pada akhirnya mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok Zionisme di berbagai negara.

Hampir limapuluh tahun wacana pendirian Negara Israel dan gerakan Zionisme terus bergulir. Puncaknya, pada tahun 1948, Inggris beserta kekuatan Eropa lainnya bersepakat untuk memberikan sebuah wilayah di Palestina untuk dijadikan Negara Israel yang dicita-citakan itu. Sejak saat itulah, ribuan orang-orang Yahudi dari berbagai negara di dunia berdatangan ke Palestina. Mereka datang dengan kendaraan darat dan laut, yang menjadikan wilayah Timur Tengah ini semakin ramai.

Dalam waktu yang tidak begitu lama, pemukiman Yahudi di Palestina semakin membesar. Jumlah orang Yahudi lambat-laun mampu melebihi jumlah orang-orang Arab di Palestina. Tidak jarang, penduduk Arab yang asli Palestina harus pindah dan menyingkir ke wilayah pinggiran Palestina. Bangsa-bangsa Arab menganggap kehadiran orang-orang Yahudi itu telah mengusik kehidupan mereka. Apalagi, kehadiran secara tiba-tiba dan massal tersebut merupakan ancaman yang serius bagi keberlangsungan hidup mereka sebagai bangsa Arab di Palestina.

Kemudian, ketika “paham nasionalisme” dan ide “negara bangsa” (nation state) di Eropa mulai dicetuskan orang-orang Yahudi Eropa, maka seiring dengan itu gerakan Zionis Internasional semakin menggeliat. Adapun ide mengenai “tanah air” bagi kaum Yahudi disampaikan oleh Leon Pinsker pada tahun 1882 lewat buku, “Auto-Emancipation”. Pemikiran tersebut telah memengaruhi pemikiran Herzl. Dalam bukunya, “Der Judenstaat”, dia menjelaskan tentang bagaimana membentuk, mendirikan, dan idealnya dari suatu Negara Yahudi. Buku tersebut dipandang sebagai salah satu dari tulisan-tulisan penting bagi Zionisme dan identitas ke-Yahudian.

Pada konsep awal tahun 1903, pendirian Negara Yahudi ditetapkan Argentina atas anjuran Baron Hirch, Uganda (Afrika Timur) atas saran Inggris, Cecil Rhodes mengusulkan Afrika Selatan. Namun Herzl memilih Palestina. Gagasan Herzl didukung oleh 295 suara melawan 177 suara yang menentang, sementara 100 suara abstain. Pada tahun 1904, Herzl meninggal dunia, ketika usianya 44 tahun. Setelah dia meninggal, kongres Yahudi ketujuh menolak Uganda dan menetapkan Palestina sebagai tanah air Israel.

Pilihan Palestina sebagai negara Israel merupakan bentuk persekongkolan international guna mewujudkan impian bangsa pilihan Tuhan. Hal di ungkapkan Nahem Golmen, bangsa Yahudi telah memilih Palestina bukan karena tambang yang dihasilkan dari laut mati bernilai 3 milyar dolar, bukan pula karena cadangan minyak yang ada di Amerika Utara dan selatan, tetapi pertama karena mereka berpegang pada ajaran Taurat, dan kedua oleh karena Palestina adalah titik pusat yang paling vital bagi kekuatan dunia, dan merupakan pusat strategis kemiliteran yang bisa dijadikan tonggak untuk menguasai dunia.

Patut dicatat, bahwa pendirian Israel di tanah Palestina tidak melalui suatu perjuangan antikolonial oleh rakyat untuk membela tanah airnya dan berperang melawan penjajah asing. Sebaliknya, kemerdekaan Israel diperoleh dan diproklamasikan oleh komunitas pendatang. Usaha itu diawali dengan pengusiran etnis yang telah menempati Palestina. Sensus di Inggris mencatat pada tahun 1922 terdapat 660.651 orang Arab Palestina dan 83.790 orang Yahudi di Palestina. Untuk membaliknya, dilancarkan Yahudisasi Palestina dan imigrasi besar-basaran oleh kaum Zionis.

Pendirian sebuah “rumah nasional” bagi kaum Yahudi sangat terkait dengan gerakan Zionisme sebagaimana dimaksudkan oleh Hess tentang nasionalisme Yahudi sebagai basis ideologi politik Zionisme. Kesemuanya itu juga tidak dapat dipisahkan dengan gerakan Zionis Internsional yang digagas oleh Herzl. Sebagaimana dirumuskan dalam konferensi Zionisme Internasional pertama di Bazel Swiss pada tahun 1897. Perihal rumah nasional itu, kemudian diakomodasi dalam Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Pernyataan publik Pemerintah Inggris tersebut menyebutkan, “Pemerintah Yang Mulia memandang baik pendirian sebuah ‘rumah nasional’ bagi bangsa Yahudi di Palestina.”

Substansi deklarasi tersebut sungguh aneh dan membingungkan para sejarawan. Cendekiawan Yahudi terkemuka, Arthur Koestler menyebutnya sebagai salah satu dokumen politik yang paling tidak mungkin sepanjang masa. Terlebih lagi istilah rumah nasional, tidak dikenal dan tidak memiliki preseden dalam Hukum Internasional. Begitu pun menyangkut batas-batasnya tidak dijelaskan. Frasa “di Palestina” mengandung makna yang bias, bahwa rumah nasional Yahudi itu dapat ditafsirkan mencakup seluruh wilayah Palestina seluruhnya.

Konspirasi Zionisme telah berhasil menguasai pemerintahan kerajaan Inggris dengan menempatkan tiga orang agennya, yaitu; David Lloyd George, Arthur Balfaour, dan Wiston Churcill. Mereka memberikan mandat kepada Liga Bangsa-Bangsa, dimana Al-Quds menjadi Ibu Kota Palestina di bawah mandat Inggris (1920-1948). Kemudian diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Perang Dunia II.

Deklarasi Balfour tidak dapat dilepaskan dengan peran Chaim Azriel Weizmaan, tokoh utama Zionis Internasional. Dia telah memberikan bantuan yang sangat berharga bagi kemajuan industri amunisi Inggris. Melalui dirinya, metode produksi aseton – sebagai pembuatan propelan peledak kordit – digunakan selama Perang Dunia. Pencapaian Weizmann yang signifikan tersebut, pada akhinya sangat membantu negosiasi politik Zionis Internasional guna pemberian tanah Palestina.

Dalam kaitannya dengan “nation state” yang didalilkan oleh Zionis Internasional, maka demikian itu adalah ahistoris. William G. Carr mengatakan, kaum Yahudi Eropa yang kini berkuasa di Negara Israel adalah kelompok Yahudi Ashkenazi, yang jumlahnya 82% dari seluruh orang Yahudi non-Semitik. Sejalan dengan Carr, Letnan Jenderal (Purn) Z.A. Maulani, dalam bukunya yang berjudul, “Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia” mengatakan kaum Yahudi Eropa yang kini berkuasa di Negara Israel adalah kelompok Yahudi Ashkenazi.

Tokoh militer Indonesia dan mantan Kepala BIN itu juga mengatakan, mereka keturunan bangsa pagan Cathar, yang menghuni dataran tinggi Georgia di Rusia Selatan. Yahudi Ashkenazi yang berdiam di Rusia Selatan kemudian menyebar ke seluruh Eropa, Amerika, dan Australia. Mereka kemudian berkembang menjadi kelompok yang lebih dominan baik dalam jumlah maupun perannya di dunia. Kaum Ashkenazi memiliki ritual ibadah dan logat Ibrani tersendiri, yang membedakan mereka dengan Yahudi Sephardi, kaum Yahudi dari negeri Judah, yang berpegang pada Taurat Musa. Kaum Yahudi Ashkenazi menjadi pemrakarsa gerakan Zionisme internasional dan di kemudian hari memegang kekuasaan politik Negara Israel dibandingkan dengan kelompok Yahudi Sephardi.

Yahudi Ashkenazi lebih mengutamakan Talmud ketimbang Taurat. Selain itu, mereka juga berpedoman pada Protokol Para Tua-Tua Sion (The Protocols of the Elders of Zion). Dalam Talmud disebutkan bahwa tuhan itu bernama Jehovah dan tuhan seperti manusia. Jehovah digambarkan sesuai dengan keinginan cita-cita dan kepentingan bangsanya. Dikatakan juga, Jehovah berperangai lebih rendah dari manusia. Kitab Talmud dan Protokol Zionis menjadi ideologi guna pengembangan Zionisme International, yang mengklaim bahwa “Yahudi adalah bangsa pilihan” dan “Jerusalem adalah tanah yang dijanjikan”. Padahal tidak pernah ada disebutkan dalam Taurat, Zabur, injil dan al-Qur’an.

Gugatan telak tentang identitas orang-orang Yahudi datang dari Ernest Renan pencetus konsep “negara bangsa” (nation state). Renan seorang filsuf dan sejarawan Perancis, yang juga pakar peradaban dan bahasa Semitik. Dia adalah orang yang pertama mengemukakan “Teori Khazaria”, antara lain dalam tulisannya, “Judaism as a Race and as Religion”. Teori Khazaria pada intinya menyatakan, orang-orang Yahudi Ashkenazi adalah keturunan bangsa Khazar yang pernah eksis di Eurasia. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang Turki (bukan Kanaan). Menyusul kehancuran Imperium Khazaria akibat serbuan Mongol, mereka kemudian bermigrasi ke Eropa. Kaum Yahudi Kanaan berbahasa Ibrani, sedangkan kaum Yahudi Khazaria berbahasa Yiddish. Bahasa Yiddish itu pun tetap digunakan oleh orang Yahudi di Israel saat ini. Terminologi Turki yang digunakan Renan, bukanlah dalam pengertian sempit bangsa Turki saat ini.

Sebagai catatan, Turki dalam pengertian ini meliputi suku-suku nomaden yang hidup di kawasan yang luas, mulai dari Asia Tengah hingga Eurasia. Imperium Khazaria sendiri mulai berdiri pada abad ke-7. Suku semi-nomaden Turki ini mengambil alih kawasan tersebut menyusul runtuhnya Kekaisaran Hun pasca kematian Attila the Hun. Teori Khazaria yang disampaikan Ernest Renan kemudian menemukan pembuktian kuat.

Sendada dengan Renan, Profesor Abraham dalam bukunya “Khazariya” mengatakan bahwa bangsa Yahudi (Khazari) itu dapat kita anggap sebagai inti (cikal bakal) bagi pendudukan Yahudi terbesar di wilayah timur Eropa. Realitas menyatakan bahwa mayoritas terbesar orang-orang Yahudi di seluruh dunia, pada saat sekarang ini, berasal dari sebelah timur Eropa. Mereka juga bukan berasal dari tanah Kanaan. Mereka berasal dari Kaukasia yang sejak dulu diyakini sebagai tempat kelahiran ras Aria. Dari segi struktur keturunan, mereka lebih dekat ke kabilah Hon, Uigur dan Magyar, ketimbang kabilah keturunan Nabi Ibrahim AS, Ishaq AS dan Ya’qub AS.

Begitu juga Mihna Yusuf Hadad mengatakan bahwa, orang-orang Yahudi yang merampas Palestina sekarang ini adalah Yahudi Khazar, yang tidak memiliki pertalian apapun dengan Bani Israel, baik etnik, darah ataupun keturunan. Mereka yang memerintah sekarang ini, yang membentuk Negara Israel yang mengklaim “hak historis”, yang menyatakan bahwa diri mereka adalah cucu dari Nabi Ibrahim AS dan Yakub AS adalah orang-orang Zionis. Orang-orang Yahudi sekarang ini adalah hasil dari Yahudisasi, bukan hasil keturunan dari Nabi Ibrahim AS atau dari orang-orang Israel kuno lainnya, kecuali beberapa gelintir Yahudi Timur di negeri Arab yang menjaga garis keturunan mereka dengan cara indogami (kawin antar kerabat), khususnya setelah penaklukan Islam.

Pendapat di atas diperkuat oleh Koestler. Dikatakan olehnya bahwa, Yahudi bukan lagi sebuah ras yang terjaga kemurniannya. Mereka terdiri dari berbagai macam ras yang tidak memiliki keistimewaan apapun. Hal ini ia buktikan dengan menggunakan sandaran fakta-fakta sejarah, studi migrasi bangsa-bangsa dan Yahudi Eropa, antropologi, seperti ilmu humaniora, penemuan ilmiah dan kedokteran, dengan membandingkan bentuk fisik manusia dan golongan darah, serta geneologi. Koestler menggunakan referensi kuat dalam penelitian ini, yakni laporan dari UNESCO yang menolak dengan tegas kemurnian ras Yahudi. Lebih lanjut, menurut Fuad Muhammad Fachruddin, kaum Yahudi tidak pernah menduduki Palestina sebagai satu kesatuan Bangsa, kecuali di masa Nabi Daud AS dan Nabi Ibrahim AS selama 50 tahun.

Muhammad Anwar Guru Besar Ushuluddin Universitas Al-Azhar dalam salah satu tulisannya tentang Yahudi melihat bahwa kandungan gerakan-gerakan Zionis terletak dalam Kitab Suci mereka yang dinamakan protokol. Menjadi jelas, bahwa Zionis pada hakikatnya merupakan gerakan politik yang tidak memiliki hubungan dengan persoalan agama. Zionis menggunakan agama sebagai tameng sehingga gerakan terselubung itu seolah-olah murni didasarkan pada argumen teologis-historis.

Sholeh Hasyim turut menyampaikan kesesuaian pendapat. Dia mengatakan bahwa Yahudi sekarang tidak ada kaitannya dengan Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa AS. Adapun klaim mereka terhadap bumi Palestina, itu merupakan pengembangan dari kekufuran mereka terhadap Nabi Musa AS dan Nabi-Nabi sesudahnya. Mereka telah keluar dari tauhid dan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Kebanyakan Yahudi sekarang bukan berasal dari Bani Israil. Orang-orang Yahudi yang merampas wilayah Palestina sekarang, bukan berasal dari keturunan yang dulu pernah bersama-sama hidup dengan Nabi Musa AS. Sekarang, Yahudi keturunan Israil, yang dikenal dengan sebutan Saphardi, tidak lebih dari 20% jumlahnya di dunia. Komunitas ini pun percampuran dari berbagai etnis lain karena pernikahan dan lain-lain. Sebagian kecil dari jumlah di atas, bukanlah asli keturunan Bani Israil. Adapun mayoritas kaum Yahudi di dunia yang mencapai 80%, itu berasal dari Eropa, dan berbagai negara di dunia. Mereka dikenal dengan sebutan Ashkenazi, dimana mereka memasuki ajaran Yahudi yang sarat dengan Paganisme.

Imigrasi ke Palestina bukan hanya dalam hal hidup bersama dalam kesatuan geografis dan entitas ras, atau juga “hak historis” melainkan guna kepentingan kesatuan politik. Dalam kaitan ini Syafiq Jasir mengatakan bahwa sepanjang sejarah manusia tidak ada ditemui adanya “hak historis” sebagaimana yang dimaksudkan oleh Zionis Internasional atas Palestina. Alasan “tanah leluhur” mereka yang telah memerintah sebagian wilayahnya sejak tiga ribu tahun sebelum Masehi tidak dapat dibenarkan. Argumen Jasir tepat, jika logika mereka mendalilkan hak historis, maka konsekuensi logisnya sebagian besar bangsa kontemporer tidak dapat tinggal di wilayah yang kini ini mereka diami. Demikian itu menunjuk pada Amerika Serikat, negara-negara Amerika Latin, Australia, Spanyol dan lain sebagainya

Sejalan dengan Jasir, Mahir Ahmad Agha mengatakan bahwa bangsa Yahudi tidak pernah mayoritas dan bukan penduduk asli Palestina, lebih dari lima abad. Pada masa itu, bangsa Yahudi adalah minoritas di tengah-tengah bangsa Kanaan yang merupakan penduduk asli Palestina sebelum dan sesudah Masehi. Pendapat Agha selaras dengan pernyataan sejarawan dan orientalis terkemuka, Arnold Toynbe. Ditegaskan olehnya bahwa secara legal wilayah Israel, dari dulu sampai sekarang adalah milik bangsa Arab Palestina yang diusir dari rumah-rumah mereka secara paksa. Begitu juga Lord Muin, Gubernur Inggris di Kairo mengatakan, orang-orang Yahudi bukanlah termasuk keturunan bangsa Ibrani, sehingga mereka tidak punya hak untuk menuntut Tanah Suci tersebut.

Patut dipahami, Deklarasi Balfour yang menjadi dasar pendirian negara Israel merupakan kelanjutan dari gelombang imigrasi sebelumnya guna membentuk nasionalisme bangsa Yahudi. Jadi, gelombang kedatangan Yahudi ke Palestina sudah dilakukan sebelum Inggris menyatakan dukungannya terhadap Zionis Yahudi untuk mendirikan rumah nasional di Palestina. Populasi Yahudi di Palestina yang pada awal tahun 1900-an hanya sejumlah 50 ribuan, meroket menjadi sekitar 600 ribuan pada tahun 1948.

Tidak terlupakan, Deklarasi Balfour telah menjadi penyulut peristiwa Nakba, yakni pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948 dan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Kala itu, kelompok bersenjata Israel yang dilatih oleh Inggris, secara paksa mengusir lebih dari 750.000 warga Palestina dari tanah air mereka. Israel juga telah melakukan pengusiran dan teror terhadap ras Arab Palestina yang menempati wilayah Palestina demikian lama. Sudah lebih dari 14 abad, semenjak Khalifah Umar bin Khattab RA pada tahun 637 Masehi menaklukan bangsa Romawi atas kekuasaannya di Palestina.

Zionis Internasional telah pula memainkan isu anti-Semitisme. Mereka membangun sentimen terhadap Yahudi ketika Hitler berkuasa dengan aksi holocaust, sehingga meningkatkan gelombang anti-Semitisme. Demikian itu dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif. Zionisme membangun narasi holocaust secara berlebihan. Selain mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Jerman dengan jumlah yang besar, namun juga sebagai strategi dan justifikasi pendirian negara Israel di tanah Palestina.

Zionis Internasional telah memainkan standar ganda, yang sulit dicerna dengan akal sehat. Di satu sisi, mereka menginginkan kedaulatan bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina dan itu tentunya dengan klaim yang penuh kepalsuan. Di sisi lain, mereka mengadopsi “rasionalisasi kolonialisme” dan memandang bangsa Palestina sebagai pihak yang rendah (inferior). Kemudian, narasi mereka pun berubah dari awalnya “rumah nasional” menjadi “Persemakmuran Yahudi”, dengan otoritas kedaulatan penuh atas pencaplokan tanah Palestina.

Dari dulu hingga sekarang, mereka telah melakukan holocaust (genosida) terhadap bangsa Palestina. Sebelumnya, mereka mengutuk tindakan holocaust Nazi Hilter terhadap umat Yahudi yang diklaim sekitar 6 juta jiwa. Dengan terjadinya holocaust tersebut, umat Yahudi mampu dimobilisasi untuk imigrasi ke Palestina. Padahal tindakan holocaust tersebut memang diketahui dan diinginkan oleh Zionis Internasional. Terlebih lagi, mereka sebagai pihak yang menyulut terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Mereka pula yang menanamkan ajaran Darwinisme bagi gerakan fasisme Nazi Hitler.

Kepercayaan terhadap ajaran evolusi Darwin yang memengaruhi Adolf Hilter, diterapkan pula oleh Zionisme terhadap bangsa Palestina. Sama halnya dengan Hitler yang menganggap ras Arya sebagai superior atas Yahudi, demikian pula kaum Zionisme telah menempatkan Yahudi sebagai bangsa yang unggul (superior), sementara bangsa Palestina adalah inferior. Dalam ajaran Zionisme, manusia di luar mereka adalah “goyim” dan itu tidak lebih sebagai binatang. Sebagai manusia yang unggul, maka akan menghancurkan yang lemah, dan ini sejalan dengan ajaran Charles Darwin yang dibentuk oleh kakeknya Erasmus Darmin. Kakek Darwin ini adalah seorang Yahudi paganisme dan merupakan tokoh Masonik.

Genosida yang dilakukan hingga saat ini adalah juga berasal ajaran Karl Ernst Haushofer. Dia berasal dari keluarga Yahudi-Jerman. Hilter dalam bukunya, “Mein Kampf” membenarkan perang untuk mencapai ekspansionisme Jerman dengan menggunakan Lebensraum (ruang hidup), salah satu ide utama dari Haushofer. Haushofer yang mendasarkan teori geopolitiknya berlaku untuk studi seleksi alam Darwinisme.

Baik Hitler maupun Zionisme menggunakan ruang hidup versi Darwin, bahwa orang-orang yang secara ras lebih unggul memiliki kewajiban moral untuk menyita tanah orang-orang yang lebih rendah. Gagasan ini diterjemahkan ke dalam pemaknaan, bahwa bangsa yang lebih kuat memiliki hak untuk menguasai, dengan kekerasan jika perlu, wilayah yang dianggap perlu oleh bangsa yang lebih kuat untuk kelangsungan hidupnya. Sama halnya dengan Friedrich Ratzel, ia memberikan pandangan bahwa konsep Lebensraum menyatakan tidaklah salah mengambil tanah orang yang lebih lemah. Tindakan tersebut selaras dengan “hukum alam”, sebagaimana diajarkan evolusi Darwin.

Ideologi utama Nazi yang didasarkan pada superioritas rasial dimana orang Yahudi dan kelompok lain, termasuk Roma akan dibunuh, berkesesuian dengan ajaran Yahudi. Sebagaimana terdapat dalam kitab mereka Talmud dan Protocols of the Elders of Zion. Jadi, tindakan holocaust terhadap bangsa Palestina merupakan suatu resultan dari ajaran Yahudi itu sendiri. Dapat dikatakan, holocaust yang diciptakan oleh Zionisme itu bermata dunia. Pada sisi pertama, digunakan untuk terjadinya imigrasi kaum Yahudi ke Palestina. Pada sisi kedua, digunakan agar terwujud emigrasi bangsa Palestina ke luar dari airnya di Palestina.

Uraian di atas memberikan pemahaman bagi kita, bahwa Zionis Internasional telah melakukan kebohongan yang nyata. Bagi mereka, kebenaran adalah kekuatan konspirasi. Jadi, kepalsuan identitas kebangsaan Yahudi adalah bagian dari konspirasi itu sendiri. Kesemuanya itu dimaksudkan dalam rangka pendirian dan pengakuan Negara Yahudi satu-satunya di dunia ini.”

Penulis: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., Pakar Hukum & Pemerhati Zionisme, Pusat Pemikiran Al Fatih, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024.