MoneyTalk, Jakarta – Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, mengungkapkan adanya kekecewaan dari pemerintah Iran terhadap sikap Indonesia dalam dinamika konflik di kawasan Timur Tengah.
Hal itu disampaikan Siswanto setelah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Iran di Jakarta. Ia mengatakan komunikasi dengan pihak Iran tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui pesan singkat serta melalui atase pertahanan Iran.
Menurut Siswanto, Iran menilai Indonesia tidak menunjukkan sikap yang tegas terkait sejumlah peristiwa yang terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
“Iran kecewa karena Indonesia tidak mengecam pembunuhan anak-anak sekolah. Sementara pemimpin negara lain memberikan kecaman,” kata Siswanto, Senin (9/3/2026).
Selain itu, Iran juga disebut menyoroti lambatnya ucapan belasungkawa dari pemerintah Indonesia atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang menurutnya menjadi korban serangan militer Amerika Serikat di Teheran.
Menurut Siswanto, ucapan belasungkawa dari Indonesia baru disampaikan beberapa hari setelah kejadian, dan hanya dalam bentuk surat.
“Iran merasa Indonesia adalah teman baik. Tetapi mereka mempertanyakan mengapa respons Indonesia seperti itu,” ujarnya.
Kekecewaan lain, kata Siswanto, muncul saat Angkatan Laut Indonesia menggelar dua agenda maritim internasional pada Februari 2025, yaitu International Maritime Security Symposium (IMSS) dan latihan gabungan Multinational Exercise Komodo.
Dalam kegiatan tersebut, Iran menerima undangan resmi dari Indonesia dan mengirimkan dua kapal perang, yakni Mahdavi dan Shahid Abbas.
Namun ketika kapal tersebut hampir memasuki perairan Indonesia, izin masuknya tiba-tiba dicabut.
“Ketika kapal sudah hampir masuk ke perairan Indonesia, izinnya ditolak dan dicabut,” kata Siswanto.
Padahal, menurutnya, sekitar 50 negara diundang dalam kegiatan tersebut, termasuk Amerika Serikat.
Ia menyebut keputusan tersebut diduga berkaitan dengan tekanan dari Washington terhadap pemerintah Indonesia.
Menurut Siswanto, pihak Iran mendapat informasi bahwa jika kapal Iran tetap diizinkan mengikuti latihan gabungan, maka Amerika Serikat dan sekutunya akan menarik diri dari kegiatan tersebut.
“Bagi Iran, ini menjadi pertanyaan besar. Indonesia dikenal sebagai negara non-blok, tetapi sikapnya dianggap tidak konsisten,” ujarnya.
Selain soal kapal perang, Siswanto juga menyinggung kasus penangkapan kapal tanker Iran di perairan Batam oleh otoritas Indonesia.
Kapal tersebut membawa sekitar dua juta barel minyak mentah dan ditangkap oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebelum kemudian diproses oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena diduga mencemari laut.
Kasus itu kemudian diproses secara hukum hingga pengadilan memutuskan kapal beserta muatannya akan dilelang.
Menurut Siswanto, pihak Iran mempertanyakan langkah tersebut.
“Atase pertahanan Iran mempertanyakan kenapa kapal itu ditangkap lalu dilelang. Mereka mengatakan bahkan ketika Iran menangkap kapal asing di Selat Hormuz, kapal itu tidak dilelang,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Siswanto juga menyinggung tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Menurutnya, Iran sebenarnya tidak sedang berada dalam posisi untuk bernegosiasi dan memandang konflik tersebut sebagai perang jangka panjang.
Ia mengatakan Iran tidak ingin mempermalukan Presiden Prabowo secara diplomatik. Karena itu, Duta Besar Iran kemudian melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
“Melalui pertemuan itu Iran seolah memberi ruang agar Indonesia tetap memiliki peran, tanpa secara langsung menolak tawaran Presiden Prabowo,” kata Siswanto.
Meski demikian, ia menilai upaya mediasi dalam konflik tersebut tidak akan mudah karena situasi di kawasan Timur Tengah sudah sangat kompleks.
“Iran memandang konflik ini sebagai perang panjang. Mereka tidak dalam posisi untuk bernegosiasi,” ujarnya.
