21 November 2026

Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi

MoneyTalk.id, Jakarta – Tata kelola sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai memburuknya kinerja lima perusahaan daerah pada 2025 perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.

Sorotan paling tajam diarahkan kepada PT Indo Pusaka Berau (IPB), perusahaan daerah yang menaungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati. Perusahaan tersebut disebut mengalami kerugian hingga Rp133,88 miliar.

Menurut Uchok, kondisi tersebut menjadi gambaran serius mengenai buruknya tata kelola perusahaan daerah di Kabupaten Berau. Ia bahkan menyebut 2025 sebagai tahun yang kelam bagi Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas karena persoalan BUMD tidak hanya berkaitan dengan kerugian IPB, tetapi juga tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari lima perusahaan daerah.

“Pada tahun 2025 adalah tahun yang kelam bagi Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas. Bukan hanya harus menanggung kerugian IPB yang membengkak mencapai Rp133,8 miliar, tetapi semua target PAD dari lima BUMD juga tidak tercapai,” ujar Uchok, Jumat (21/8/2026).

CBA menilai kondisi tersebut tidak boleh berhenti pada persoalan kinerja bisnis semata. Menurut Uchok, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, aparat penegak hukum perlu turun tangan untuk melakukan pemeriksaan.

Karena itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) apabila berdasarkan hasil telaah awal ditemukan indikasi pidana, sekaligus melakukan penyelidikan terhadap tata kelola perusahaan daerah di Kabupaten Berau.

Uchok mengatakan kegagalan perusahaan daerah memenuhi target kontribusi PAD perlu dibedah secara menyeluruh. Persoalannya bukan hanya mengenai berapa besar keuntungan yang berhasil disetorkan ke kas daerah, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola modal, aset, pendapatan, biaya operasional, investasi, serta berbagai keputusan bisnis yang diambil jajaran manajemen.

Lima perusahaan daerah yang menjadi perhatian CBA yakni BPD Kaltimtara, PT Hutan Sanggam Berau, PT Indo Pusaka Berau, Perumda Air Minum Batiwakal, dan Perumda Bhakti Praja.

Kelima perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Berau. Namun, berdasarkan data yang disampaikan CBA, kontribusi lima perusahaan daerah tersebut mengalami penurunan cukup tajam.

Pada 2024, kontribusi yang diberikan kepada PAD Kabupaten Berau disebut mencapai sekitar Rp17,9 miliar. Namun pada 2025, angka tersebut turun menjadi sekitar Rp11,3 miliar.

Artinya, terdapat penurunan kontribusi sekitar Rp6,5 miliar atau sekitar 36,63 persen hanya dalam satu tahun.

Bagi pemerintah daerah, penurunan tersebut tentu bukan angka kecil. BUMD dibentuk dengan salah satu tujuan penting untuk mengelola potensi ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

Ketika kontribusinya justru menurun secara signifikan, publik berhak mengetahui faktor penyebabnya.

“Target realisasi yang tidak tercapai termasuk dalam kategori mengelola perusahaan yang buruk akibat adanya dugaan penyimpangan keuangan yang harus diungkap oleh jaksa penyidik yang ditugaskan Kejagung,” kata Uchok.

Sorotan semakin kuat karena dari lima perusahaan daerah tersebut terdapat tiga BUMD yang disebut sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada kas daerah pada 2025.

Ketiganya adalah PT Indo Pusaka Berau, Perumda Air Minum Batiwakal, dan Perumda Bhakti Praja.

Kondisi ini menjadi pertanyaan besar karena perusahaan daerah pada prinsipnya tidak hanya dituntut mampu bertahan secara operasional, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sesuai tujuan pendiriannya.

Terlebih, PT Indo Pusaka Berau berada dalam posisi strategis karena menaungi PLTU Lati. Dengan posisi tersebut, kondisi keuangan perusahaan menjadi penting untuk diperhatikan, bukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Berau.

Kerugian yang disebut mencapai Rp133,88 miliar semakin memperbesar tuntutan agar pengelolaan perusahaan dibuka secara transparan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kerugian sebesar itu terjadi, apa penyebab utamanya, bagaimana kondisi aset dan kewajiban perusahaan, serta apakah seluruh proses pengambilan keputusan bisnis telah dilakukan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut CBA, harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh.

CBA mendesak Kejagung tidak hanya melihat angka kerugian di atas kertas. Aparat penegak hukum dinilai perlu menelusuri proses pengelolaan keuangan perusahaan secara detail.

Uchok meminta jajaran direksi, komisaris maupun pengawas perusahaan daerah dipanggil untuk memberikan keterangan apabila aparat menemukan indikasi penyimpangan.

Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui aliran dana dan kebijakan pengelolaan keuangan perusahaan.

“Segera panggil jajaran direktur, komisaris maupun pengawas perusahaan untuk diminta keterangan, ke mana saja duit perusahaan tersebut,” tegas Uchok.

Dorongan tersebut sekaligus menempatkan persoalan BUMD Berau sebagai isu tata kelola pemerintahan daerah. Sebab, perusahaan daerah menggunakan dan mengelola kekayaan daerah yang pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan publik.

BUMD idealnya menjadi mesin ekonomi daerah. Perusahaan daerah dapat mengelola sektor-sektor strategis, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pelayanan publik, membuka peluang investasi, sekaligus menghasilkan keuntungan yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui PAD.

Namun ketika perusahaan daerah mengalami kerugian besar dan kontribusi terhadap PAD justru menurun, tujuan tersebut patut dievaluasi.

Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka penyebab penurunan kontribusi dari Rp17,9 miliar pada 2024 menjadi Rp11,3 miliar pada 2025.

Lebih jauh, kondisi tiga BUMD yang disebut tidak memberikan kontribusi kepada kas daerah juga perlu dijelaskan kepada publik. Apakah perusahaan memang sedang melakukan restrukturisasi? Apakah mengalami tekanan operasional? Atau terdapat persoalan manajemen dan keuangan yang belum terungkap?

Semua kemungkinan tersebut harus diuji berdasarkan data dan audit, bukan asumsi.

Di sisi lain, apabila benar ditemukan indikasi tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah, persoalan tersebut tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Bagi CBA, langkah penegakan hukum diperlukan agar perusahaan daerah tidak berubah menjadi beban baru bagi APBD.

Sorotan terhadap lima BUMD Berau pada akhirnya bukan hanya soal angka Rp133,88 miliar. Di balik angka tersebut terdapat pertanyaan yang lebih besar mengenai bagaimana kekayaan daerah dikelola, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan bisnis, dan sejauh mana mekanisme pengawasan berjalan.

Karena itu, desakan CBA kepada Kejagung menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membuka data dan menjelaskan kondisi sebenarnya. Jika persoalannya murni karena risiko bisnis, publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan. Namun jika ditemukan dugaan penyimpangan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya berdasarkan bukti.

Dengan demikian, polemik lima BUMD Berau tidak berhenti sebagai persoalan laporan keuangan tahunan, melainkan menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola kekayaan daerah dan pertanggungjawaban para pengelolanya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Bukannya dibanjiri nasabah yang menabung, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) justru disebut menghadapi “banjir” perkara hukum sepanjang 2025.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai banyaknya perkara hukum yang dihadapi Bank BJB menjadi sinyal adanya persoalan yang perlu segera dievaluasi dalam jajaran manajemen perseroan.

“Jumlah perkara hukum yang dihadapi Bank BJB selama tahun 2025 seperti banjir air bah. Ini artinya ada yang salah dalam jajaran manajemen top Bank BJB yang perlu dibenahi dan diganti,” kata Uchok Sky, Senin (17/8/2026).

Menurut Uchok, apabila jajaran manajemen Bank BJB bekerja secara profesional dengan kinerja yang baik, jumlah perkara hukum yang harus dihadapi perusahaan tidak semestinya mencapai ratusan kasus.

Ia menyebut berdasarkan data yang menjadi perhatiannya, terdapat 350 perkara hukum yang dihadapi Bank BJB sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 220 perkara telah selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara 130 perkara lainnya masih dalam proses penyelesaian.

“Kalau jajaran manajemen top Bank BJB bekerja dengan profesional dengan kinerja yang top, tidak mungkin jumlah perkara hukum yang dihadapi Bank BJB sampai sebanyak 350 kasus,” ujar Uchok.

Bagi CBA, tingginya jumlah perkara tersebut bukan hanya persoalan hukum yang harus diselesaikan satu per satu, tetapi juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola dan kinerja manajemen bank.

Uchok menilai pemegang saham memiliki tanggung jawab untuk memastikan Bank BJB dikelola dengan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Karena itu, CBA mendorong seluruh pemegang saham Bank BJB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi dan komisaris.

Pemegang saham tersebut antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan kepemilikan 38,52 persen, Pemerintah Daerah Provinsi Banten 4,95 persen, pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa Barat 24,15 persen, pemerintah kota dan kabupaten se-Banten 7,93 persen, serta publik sebesar 24,45 persen.

“Untuk itu, CBA meminta kepada pemilik saham Bank BJB seperti Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemda Provinsi Banten, Pemda kota dan kabupaten se-Jawa Barat, Pemda kota dan kabupaten se-Banten, serta publik untuk segera melakukan pergantian jajaran direktur dan komisaris,” tegas Uchok.

Menurutnya, evaluasi terhadap manajemen tidak semata-mata harus melihat kinerja bisnis dan pertumbuhan perusahaan, tetapi juga bagaimana jajaran pengurus mengendalikan risiko hukum dan memastikan seluruh aktivitas perbankan berjalan sesuai ketentuan.

Banyaknya perkara yang masih berproses juga dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi persoalan yang berpotensi memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank BJB.

CBA pun mendorong pemegang saham menggunakan kewenangan dalam forum korporasi untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai penyebab munculnya ratusan perkara tersebut, status masing-masing perkara, serta langkah manajemen dalam mencegah persoalan hukum serupa kembali terjadi.

Dengan demikian, persoalan 350 perkara hukum tersebut tidak berhenti pada penyelesaian kasus, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas manajemen Bank BJB ke depan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda), Nur Rahmawati, terkait sorotan terhadap kredit bermasalah di bank milik Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut.

Uchok menilai persoalan kredit macet yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut dia, posisi Direktur Utama membuat Nur Rahmawati harus dapat menjelaskan secara menyeluruh proses penyaluran hingga penanganan kredit bermasalah di Bank Daerah Lamongan (BDL).

“Sebagai Direktur Utama, tentu harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terkait persoalan kredit bermasalah tersebut. KPK perlu melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada unsur pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemberian kredit,” kata Uchok dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).

Sorotan terhadap BDL Lamongan mencuat menyusul adanya informasi mengenai lebih dari 1.500 kredit yang masuk kategori bermasalah atau macet. Nilai pencairan kredit kepada sejumlah debitur disebut mencapai miliaran rupiah.

Dalam sejumlah kasus yang menjadi sorotan, terdapat pencairan dana secara bertahap dengan nilai sekitar Rp3,2 miliar, Rp2 miliar hingga Rp3,25 miliar kepada debitur yang kemudian menghadapi persoalan dalam pengembalian kredit.

Selain itu, terdapat ratusan nasabah dengan total kredit yang disebut mencapai sekitar Rp386 miliar. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas penyaluran kredit, pengawasan internal, serta langkah penyelamatan aset bank.

Uchok meminta KPK tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai perkara kredit macet biasa. Menurutnya, perlu ditelusuri apakah terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau unsur pidana dalam proses pemberian kredit.

“Kalau jumlah kredit bermasalahnya besar, jangan hanya dilihat sebagai persoalan bisnis perbankan. Harus ditelusuri bagaimana kredit itu disetujui, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana analisis kelayakannya, dan mengapa kredit tersebut akhirnya bermasalah,” ujarnya.

Ia juga meminta proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dengan menelusuri seluruh dokumen penyaluran kredit, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Direktur Utama BDL Nur Rahmawati, S.E., menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menangani kredit macet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian kredit macet, salah satunya kerja sama dengan Kejaksaan dalam proses penagihan,” jelas Nur Rahmawati.

Bank Daerah Lamongan merupakan bank milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah berdiri sejak 1952. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BDL berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan simpanan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BDL memiliki fokus usaha antara lain penyaluran kredit, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan deposito.

Uchok menegaskan, besarnya nilai kredit bermasalah perlu menjadi perhatian pemerintah daerah selaku pemilik bank. Ia meminta evaluasi menyeluruh dilakukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Pemilik bank harus memastikan tata kelola dan pengawasan berjalan dengan baik. Jangan sampai kredit bermasalah yang jumlahnya besar pada akhirnya menjadi beban keuangan daerah,” kata Uchok.

Ia berharap KPK dapat melakukan pendalaman secara objektif berdasarkan data dan hasil audit, sehingga dapat diketahui secara jelas apakah persoalan tersebut murni akibat risiko bisnis perbankan atau terdapat dugaan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti.

Uchok juga mendorong agar hasil audit dan pemeriksaan terhadap kredit bermasalah BDL dibuka secara transparan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran pengadaan pakaian dinas di sejumlah pemerintah provinsi di Tanah Papua menjadi sorotan publik setelah nilainya mencapai miliaran rupiah dalam dua tahun anggaran berturut-turut, yakni 2025 dan 2026. Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menilai besarnya alokasi anggaran tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Menurut Uchok Sky, pada tahun 2025 Provinsi Papua Tengah menjadi daerah dengan anggaran pengadaan pakaian dinas terbesar, mencapai Rp9,4 miliar. Posisi berikutnya ditempati Provinsi Papua Barat sebesar Rp4,3 miliar, disusul Papua Selatan Rp3,5 miliar.

Selanjutnya, Provinsi Papua mengalokasikan Rp3,3 miliar untuk pakaian dinas, Papua Barat Daya Rp2,2 miliar, dan Papua Pegunungan sebesar Rp727,5 juta.

“Pada tahun 2025, juara pengadaan pakaian dinas adalah Papua Tengah dengan anggaran Rp9,4 miliar, kemudian Papua Barat Rp4,3 miliar, dan Papua Selatan Rp3,5 miliar,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).

Ia menambahkan, pada tahun anggaran 2026, Papua Tengah kembali menjadi daerah dengan alokasi terbesar untuk pengadaan pakaian dinas, yakni Rp4,9 miliar. Di posisi kedua terdapat Papua dengan anggaran sekitar Rp3 miliar.

Sementara itu, Papua Barat menempati urutan ketiga dengan anggaran Rp2,76 miliar, diikuti Papua Barat Daya Rp2,74 miliar, Papua Pegunungan Rp1,5 miliar, dan Papua Selatan sebesar Rp964,67 juta.

Uchok menilai besarnya anggaran tersebut menimbulkan tanda tanya karena dalam dokumen pengadaan yang ditelusuri pihaknya tidak tercantum secara rinci jumlah setel pakaian dinas yang akan dibeli.

“Anggaran pengadaan pakaian dinas ini sangat aneh dan janggal karena instansi pemerintah di provinsi-provinsi Papua tidak mencantumkan atau diduga menutupi informasi mengenai berapa jumlah setel pakaian dinas yang akan dibeli,” ujarnya.

Atas temuan tersebut, CBA meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membuka penyelidikan terhadap pengadaan pakaian dinas di pemerintah provinsi se-Papua.

Menurut Uchok, langkah penegakan hukum diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“CBA meminta Kejagung turun tangan membuka penyelidikan atas pemborongan pakaian dinas di pemerintah provinsi se-Papua yang nilainya tidak masuk akal ini,” tegasnya.

Ia berharap anggaran daerah dapat lebih diprioritaskan untuk pembangunan layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Dengan turunnya Kejagung ke Papua, diharapkan anggaran pakaian dinas tidak hanya menjadi simbol kemewahan birokrasi, tetapi dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua,” pungkas Uchok Sky.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai kebijakan Menteri Keuangan yang menempatkan dana kas negara sebesar Rp200 triliun pada lima bank BUMN melalui deposito on call merupakan tindakan yang melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, yang diteken pada 12 September 2025. Dana itu bersumber dari Kas Umum Negara (KUN) yang selama ini disimpan di Bank Indonesia dengan total cadangan Rp425 triliun. Penempatan dana dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut Uchok, kebijakan ini “nyata-nyata melanggar konstitusi” karena tidak melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya menjadi dasar setiap pengeluaran uang negara. Ia merinci dugaan pelanggaran, antara lain:

UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2)

Menurut konstitusi, setiap pengeluaran uang negara harus dibahas dan disetujui DPR melalui APBN. Penempatan dana Rp200 triliun secara sepihak dianggap mengabaikan peran legislatif.

-UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU ini mengatur prinsip pengelolaan keuangan negara agar tertib, efisien, dan transparan. Pengalihan dana secara “koboy-koboyan”, kata Uchok, bertentangan dengan prosedur yang berlaku.

-UU APBN 2025

Dalam APBN 2025 tidak terdapat pos anggaran untuk penempatan dana negara dalam bentuk deposito on call di bank umum.

-UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 22 ayat (4), (8), dan (9) hanya memperbolehkan pembukaan rekening operasional APBN di bank umum untuk kepentingan penerimaan dan pengeluaran yang ditetapkan dalam APBN. Penempatan dana Rp200 triliun di luar program APBN dinilai menyalahi ketentuan ini.

Selain dugaan pelanggaran hukum, Uchok juga menyoroti risiko kebijakan tersebut. Ia menilai skema deposito on call dengan tenor hanya enam bulan berpotensi menimbulkan kredit macet, mengganggu likuiditas kas negara, dan menyulitkan perbankan dalam menyalurkan kredit sektor riil yang saat ini lesu.

“Jika pemerintah tiba-tiba membutuhkan dana besar untuk program prioritas, sementara dana kas sudah ditempatkan di bank umum, pelaksanaan program APBN bisa terganggu,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).

Uchok mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto, sesuai sumpah jabatannya, wajib memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan undang-undang.

“Apabila kebijakan Menteri Keuangan ini tidak segera dievaluasi, presiden dianggap turut menyetujui dan terlibat dalam pelanggaran konstitusi,” tegasnya.

Ia mendesak Presiden Prabowo segera menghentikan atau meninjau kembali kebijakan penempatan dana negara tersebut agar tidak menimbulkan risiko hukum dan fiskal yang lebih besar.