16 November 2026

CERI

MoneyTalk, Jakarta – Pengadaan impor minyak mentah dan kondensat untuk kebutuhan kilang serta impor bahan bakar minyak (BBM) yang totalnya mencapai sekitar 1 juta barel perhari untuk memenuhi konsumsi BBM nasional tidak bisa berhenti meskipun Kejaksaan Agung sedang menyidik dugaan penyimpangan tata kelola impor periode 2018 hingga 2023 yang untuk tahun 2023 saja kerugiannya mencapai Rp 193,7 triliun dan sudah menetapkan 9 orang tersangka.

“Sebab, jika tidak dilakukan impor minyak mentah dan BBM sejumlah tersebut di atas, konsekwensinya akan terjadi kelangkaan di SPBU yang akan berpotensi terjadinya krisis sosial dan ekonomi. Bahkan jika kelangkaan berlangsung lama bisa berujung menjadi krisis politik,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

Yusri membeberkan, biang keroknya adalah produksi minyak kita di hulu yang anjlok terus dari tahun ke tahun.

“Terakhir produksinya sepanjang tahun 2024 hanya sekitar 575.000 barel perhari, sementara konsumsi nasional sudah mencapai 1,5 juta barel perhari,” ungkap Yusri.

Jadi, kata Yusri, ditangkap pun seluruh karyawan Pertamina sekitar 30 ribu orang, tidak bisa merubah bahwa kita harus mengimpor setiap harinya sekitar 1 juta barel. “Paham kan,” sergah Yusri.

Sehingga, kata Yusri, dapat dipahami suasana kebatinan Direksi Pertamina (Persero) dan Subholding saat ini yang sangat galau dan trauma. Ibarat buah simalakama, dimakan mati ibu, tak dimakan mati ayah.

“Apalagi Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri baru saja menjabat tentu saja kelimpungan menghadapi badai besar lagi menghantam kapal besar Pertamina, salah-salah mengatasinya bisa kolaps,” beber Yusri.

Dikatakan Yusri, di dalam negeri muncul krisis kepercayaan publik terhadap kualitas BBM Pertamina yang dijual di SPBU, termasuk lender atau bank-bank luar negeri pemberi pinjaman dalam bentuk global bond miliaran Dollar Amerika kepada Pertamina pun ikut khawatir bahkan bisa minta percepatan pelunasan akibat kasus yang lagi menimpa Pertamina.

“Bagaimana mungkin mereka Direksi dan stafnya bisa bekerja tenang untuk memastikan ketersedian BBM dan LPG ada dan mudah dibeli oleh rakyat lantaran di saat bersamaan mereka silih berganti terpaksa mondar-mandir harus ke gedung bundar Kejaksaan Agung untuk memberikan kesaksian atas dugaan peristiwa pidana yang sudah terjadi,” ungkap Yusri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, lanjut Yusri, jika tidak ada intervensi yang sangat kuat terhadap Kejagung, diperkirakan ada penambahan tersangka bisa mencapai 20 orang hingga 30 orang lagi terdiri dari pejabat Pertamina dan mitra usahanya.

“Ini tak main main. Terbaru kami mendapatkan informasi telah terjadi kebingungan di internal bagian pengadaan minyak mentah di PT Pertamina Kilang International dan pengadaan BBM di PT Pertamina Patra Niaga apakah masih menggunakan General Terms and Condition lama atau baru, sebab jika masih menggunakan yang lama tentu konsekwensinya akan berulang lagi potensi kejadian pidana yang sedang disidik Kejagung,” beber Yusri.

Termasuk, lanjut Yusri, apakah vendor calon pemasok minyak mentah dan BBM yang akan diundang tender masih menggunakan data Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) lama atau terbaru yang merupakan hasil akhir seleksi setelah beberapa vendor menurut Kejagung ikut terlibat dalam penyimpangan pengadaan periode 2018 hingga 2023.

Oleh sebab itu, kata Yusri, Kejagung seharusnya pro aktif ikut menyelamatkan Pertamina dengan memberikan rekomendasi segera kepada Dirut dan Dewan Komisaris serta Menteri BUMN agar segera menonaktifkan terhadap pejabat pejabat di holding dan subholding yang diduga terlibat, yang hanya karena persoalan waktu saja untuk ditetapkan sebagai tersangka.

“Hal tersebut penting untuk meminimalkan dampak negatif dari lender dan publik terhadap Pertamina sebagai entitas bisnis yang mengurus hajat hidup orang banyak, ketika Kejagung akan menentukan tersangka baru. Jangan sampai terjadi tindakan Kejagung dalam menyidik kasus ini bukannya menyelamatkan kerugian negara dan Pertamina, namun malah bisa menimbulkan kerugian baru yang tak perlu,” pungkas Yusri.

MoneyTalk, Jakarta –  Penegasan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah ke awak media di kompleks DPR RI pada Rabu (5/3/2025) bahwa Menteri BUMN Erick Tohir dan Garibaldi “Boy” Tohir tidak terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM di PT Pertamina (Persero) dinilai prematur dan aneh serta merusak akal sehat publik.

“Bahkan muncul banyak komentar di group-group whatsapp terkesan sikap Jampidsus seolah-olah bertindak seperti pengacara calon tersangka,” beber Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Kamis (6/3/2025).

Yusri mengutarakan, tampaknya di tahun 2025 muncul modus baru aparat penegak hukum (APH) belum lagi apa-apa sudah menyatakan tidak terlibat, seperti kasus pagar laut yang menyatakan korporasi Aguan tidak terlibat, sehingga memunculkan sikap kecurigaan dari masyarakat bahwa dewa-dewa gelap sudah turun gunung.

“Pasalnya, masih banyak saksi-saksi penting yang sampai saat ini belum diperiksa oleh penyidik Pidsus Kejagung, sehingga terlalu pagi jika Jampidsus menyimpulkannya,” kata Yusri.

Yusri mengatakan, setidaknya ada tiga saksi penting yang harus didengarkan terlebih dahulu kesaksiannya dengan asumsi bahwa kesembilan tersangka yang sudah ditetapkan di dalam BAP tidak memberikan keterangan yang signifikan dan tidak ditemukan bukti atau petunjuk lain dari perangkat elektronik yang sudah disita penyidik mengarah kepada ET dan BT.

“Seharusnya Tim Pidsus segera mengundang mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati serta Mister James untuk didengar keterangannya,” ungkap Yusri.

Apalagi, lanjut Yusri, Ahok sudah mengatakan punya banyak bukti terkait beberapa pejabat subholding Pertamina yang sudah jadi tersangka diduga terkait hubungannya dengan pejabat di Kementerian.

“Sependek pemahaman kami, lazimnya keterangan saksi-saksi mahkota ini biasanya dikonfrontir dengan para tersangka oleh penyidik,” beber Yusri.

“Kami sangat yakin Ahok bisa membuka kotak pandora mulai proses promosi dan penempatan orang-orang di jabatan strategis di holding dan subholding Pertamina yang terkait dengan proses bisnis impor minyak mentah, BBM dan LPG serta lainnya,” timpal Yusri.

Selain itu, kata Yusri, diharapkan Ahok jujur dan berani membuka apa isi pertemuan dia dengan orang penting di rumah pengusaha Ricardo Galael di tahun 2022, yang katanya orang tersebut punya pengaruh kuat di Kementerian.

“Konon kabarnya di dalam pertemuan tersebut ada upaya membujuk Ahok untuk tutup mata terhadap proses pengadaan minyak mentah dan BBM serta LPG, tapi informasi yang kami peroleh bahwa permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Ahok,” beber Yusri.

“Kami sangat berharap Tim Pidsus dalam bekerja jangan diintervensi yang bisa membuat arah penyidikan menjadi tidak fokus untuk membuat semakin terang benderangnya konstruksi peristiwa pidananya dan mengungkap siapa-siapa aktor intelektualnya menjadi gelap,” pungkas Yusri.

MoneyTalk, Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dinilai secara serampangan telah membatalkan penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari pipa West Natuna Transportation System (WNTS) ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau.

“Ini disebut model tata kelola salah paham, diduga kental ada motif meraih keuntungan kawan Pak Menteri, kami berharap APH menelisiknya,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Selasa (25/2/2025) di Jakarta.

Yusri mengutarakan, CERI telah mengkonfirmasi secara resmi melalui surat elektronik ke Menteri ESDM. Namun, tidak ada keterangan apa pun dari Menteri ESDM. Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada CERI mengatakan bahwa surat elektronik CERI tersebut telah diterima Menteri ESDM.

Yusri lebih lanjut membeberkan, CERI telah mendapat bocoran Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 20.K/MG.01/MEM.M/2025 tanggal 22 Januari 2025 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri ESDM Nomor 6105K/12/MEN/2016 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Dari Pipa West Natuna Transportation System (WNTS) Ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau.

“Menurut berita media pada 30 Juli 2024, PT PGN (Persero) Tbk mendapatkan alokasi gas sebesar 124 miliar kaki kubik (Bcf) dari Conrad Asia Energy Ltd dengan harga USD 5,5

per MMBTU dari Lapangan Mako, Blok Duyung lepas pantai cekungan Natuna Barat. Gas ini akan dialirkan melalui Pipa WNTS ke Batam, Kepulauan Riau,” beber Yusri.

Selain itu, kata Yusri, malah Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman kepada media Bisnis.com pada 1 Oktober 2024, Kementerian ESDM telah

memastikan aliran gas dari pipa West Natuna Transportation System (WNTS) tersambung ke Pulau Rempang Batam pada tahun 2028. Proyek Pipa tersebut akan menyambungkan jaringan gas dari Natuna ke Sumatera yang juga akan tersambung ke jaringan pipa Dumai Sei Mangkei, diperkirakan akan selesai semuanya pada tahun 2028.

“Hal tersebut di atas menurut Sulaeman, sesuai dengan rencana tersambungnya semua pipa Sumatera dan Jawa pada tahun 2028 serta bersamaan dengan berakhirnya kontrak suplai gas dari Natuna ke Singapura. Sehingga, alokasi gas dari Natuna tersebut semuanya dipasok ke jaringan pipa Sumatera-Jawa,” lanjut Yusri.

Yusri mengutarakan, CERI telah mempertanyakan dasar pemikiran pembatalan penugasan kepada PT PGN (Persero) tersebut.

“Mengingat di dalam dasar pertimbangan Kepmen ESDM tersebut tidak menyebutkan bahwa Kementerian ESDM pernah menyurati PT PGN (Persero) Tbk, untuk menanyakan apa alasan PT PGN (Persero) Tbk belum membangun jaringan pipa WNTS, sehingga Menteri ESDM perlu menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 20.K/MG.01/MEM.M/2025,” ungkap Yusri.

Yusri sudah berulang kali mengkonfirmasi hal-hal tersebut kepada Direksi PGN dan Corsec, terutama soal informasi bahwa PGN telah menyelesaikan studi Front End Engineering Design (FEED) dan Final Investment Decision (FID) serta PGN sudah siap melaksanakan konstruksinya pada tahun 2025, lantaran RKAP PGN tahun 2025 telah disahkan oleh Pertamina (Persero) dan Kementerian BUMN. “Namun, sayangnya pihak PGN bungkam,” ungkap Yusri.

Namun menurut Yusri, jika benar bahwa PGN telah menyelesaikan FEED, FID dan proyek pipa tersebut sudah masuk RKAP 2025, maka langkah Menteri ESDM mencabut penugasan tersebut diduga bisa memenuhi pasal tindak pidana korupsi.

“Akan tetapi untuk kepastian dugaan itu sudah menjadi tugas APH, mulai dari KPK, Kejagung atau Bareskrim untuk bisa menelisiknya,” ketus Yusri.

Selain itu, muncul keanehan, kata Yusri, Menteri ESDM malah setelah membatalkan Kepmen Nomor 6105K/12/MEN/2016, barulah meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas untuk berkoordinasi serta menyampaikan rekomendasi kepada Menteri ESDM terkait dengan strategi dan opsi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan dan pengoperasian pipa gas West Natuna Transportation System ke Pulau Pamping, Provinsi Kepulauan Riau.

“Lazimnya, saran dan pertimbangan untuk mencabut Kepmen ESDM itu harusnya dilakukan sebelum dicabut, bukan setelah dicabut,” tutup Yusri.

MoneyTalk, Jakarta – Jika menurut Kapuspen Kejagung Harli Siregar SH bahwa Pidsus Kejaksaan Agung pada hari Senin 10 Febuari 2025 telah menggeledah Ditjen Migas untuk mencari atau menambah alat bukti agar semakin terang telah terjadi peristiwa pidana atas dugaan permainan penjualan MMKB oleh KKKS ke Kilang Pertamina, maka langkah Pidsus kejagung kemaren langsung menggeledah Ditjen Migas tanpa menggeledah SKK Migas patut dipertanyakan apa pertimbangan, sebab soal kewajiban KKKS menawarkan hak prioritas MMKBN ke Kilang Pertamina itu berdasarkan Permen ESDM 18 Tahun 2021, sementara SKKMigas memberi kuasa menjual MMKBN ( Minyak Mentah & Kondensat Bagian Negara) ke KKKS beralaskan PTK 06 Tahun 2017.

Lagipula, posisi Ditjen Migas dalam tata kelola MMKBN itu berada di hilir, yaitu hanya melaksanakan apa hasil kesepakatan antara KKKS dengan Pertamina Kilang,ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (12/2/2025).

Jika alasan Pertamina menolak MMKBN lantaran secara komersial tidak memberikan margin kepada Kilang atau tidak sesuai dengan program kilang dalam memproduksi jenis BBM nya, maka Ditjen Migas atas persetujuan Menteri ESDM harus menerbitkan rekomendasi ekspor ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdangangan untuk menerbitkan izin ekspor, jika tidak maka akan menggaggu lifting KKKS tersebut karena terjadi “toptank”, lanjut ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (12/2/2025).

Jika baru belakangan Pidsus Kejagung baru akan menggeledah maka itu langkah terlambat karena sudah diantisipasi oleh SKKMigas tak akan dapat alat bukti yang bisa membuat semakin terangnya peristiwa pidana tersebut, jadi kami menilai Pidsus Kejagung telah salah strategi dan bisa gagal mengungkap dugaan kasus korupsi penjualan MMKBN di KKKS selama ini.

Untuk itu kami berharap Jamwas dan Jambin Kejagung bisa memeriksa Dirdik Kejagung untuk mempertanggungjawabkan kegiatan penggeledahan di Ditjen Migas tanpa menggeledah SKK Migas, sambungnya

Sebab, terungkap keanehan terkait aturan Pedoman Tata Kerja ( PTK) SKKMigas Nomor 065/2017 bisa mengeliminir aturan yg lebih tinggi diatasnya yaitu SK Menteri ESDM nomor 5543/13/MEM.M/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola seluruh MMKBN yang diperkuat oleh SK Kepala SKK Migas Nomor Kep 0131/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penunjukan PT Pertamina ( Persero) sebagai penjual seluruh MMKBN diperkuat surat perjanjian penunjukan Penjual seluruh MMKBN antara SKK Migas dgn Pertamina pada tgl 18 September 2015.

Jadi, jika ditinjau dari perspektif hirarki peraturan perundang undang, maka PTK 065 / 2017 dapat diklasifikasi cacat hukum, sehingga patut diduga kuasa yang telah diberikan oleh SkK Migas ke KKKS selama ini untuk menjual MMKBN adalah tindakan ilegal, pungkas ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

MoneyTalk,Jakarta –  Alih-alih memiliki Badan Pengelola Investasi (Danantara) yang bisa menyaingi atau bahkan lebih besar dari Holding BUMN Singapura, Temasek, Government of Singapore Investment Corporation (GIC) dan Khazanah Nasional Berhad, namun indikasi yang muncul justru ‘dibonsai’ oleh kelompok tertentu yang selama ini menguasai BUMN.

“Hal ini dapat dilihat dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
RUU BUMN, ketentuan mengenai Badan Pengelola Investasi (BPI) diatur dalam BAB 1 C, pasal 3D sampai dengan 3Z. Pertama, Danantara menerima pelimpahan sebagian tugas dan kewenangannya melaksanakan pengelolaan BUMN dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun
dalam pelaksanaan Danantara ini diawasi oleh Menteri BUMN,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Selasa (4/1/2025).

Kedua, lanjut Yusri, Menteri BUMN dapat menempatkan perwakilannya di Danantara untuk memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi.

“Ketiga, mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi dan Holding Operasional kepada DPR RI. Keempat, pengaturan kewenangan Badan Pelaksana Danantara sebagai pelaksana operasional sangat adminitratif dan lebih layak disebut badan pengkajian investasi daripada badan pengelola investasi,” beber Yusri.

Diungkapkan Yusri, adapun kewenangan BPI antara lain; 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Badan; 2. Melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional Badan; 3. Menyusun dan mengusulkan remunerasi dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas; 4. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (key performance indicators) kepada Dewan Pengawas; serta 5. menyusun struktur organisasi Badan dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem, penggajian, remunerasi, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Badan; dan 6. Mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan.

“Kelima, Dewan Pengawas Danantara yang notabene akan diketuai Menteri BUMN diberikan kewenangan yang luar biasa, di antaranya menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (key performance indicator) yang diusulkan Badan Pelaksana Danantara, melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (key performance indicator) dan menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Badan Pelaksana,” beber Yusri.

Keenam, kata Yusri, pembinaan dan pengawasan Danantara dilaksanakan oleh Menteri. Ketujuh, Badan Pelaksana Danantara tidak akan mandiri dalam membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional karena peran Menteri BUMN masih akan sangat
besar.

“Kedelapan, Badan Pelaksana Danantara dibonsai peranannya dimana tugas bersifat investasi dan operasional akan dilaksanakan oleh Holding Investasi dan Holding Operasional,” ungkap Yusri.

Dalam desain RUU BUMN ini, kata Yusri, Holding Investasi bertugas melakukan pengelolaan investasi, pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan.

“Sementara Holding Operasional bertugas melakukan pengelolaan operasional BUMN dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan. Sementara Danantara hanya bertugas; 1. Mengelola dividen holding investasi, holding operasional dan BUMN; 2. Menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; 3. Menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, dan pemisahan; 4. Membentuk holding Investasi, holding operasional, dan BUMN; 5. Menyetujui usulan hapus buku dan atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; 6. Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding,” beber Yusri.

Kesembilan, kata Yusri, Komisaris Utama Holding Investasi dan Holding Operasional merupakan perwakilan dari Kementerian BUMN. Perwakilan Kementerian BUMN dimaksud adalah Wakil Menteri atau pegawai Eselon 1 yang tentu saja disetujui oleh Menteri
BUMN.

“Kesepuluh, seluruh saham Holding Operasional dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan. Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna pada Holding Operasional melalui Kementerian BUMN. Namun
kewenangannya sangat vital seperti hak untuk menetapkan pedoman atau kebijakan strategis, antara lain kebijakan Akuntansi atau Keuangan, Sumber Daya Manusia, Operasional dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa serta pengembangan Investasi,” beber Yusri.

Menurut Yusri, dari substansi pengaturan dalam Daftar Inventarisasi Masalah alias DIM RUU BUMN di atas, semakin menguatkan indikasi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN tidak rela melepaskan pengaruh dan kewenangan pada sejumlah BUMN besar berkinerja baik dan beraset besar seperti Bank Mandiri (Rp2.174 triliun), BRI (Rp1.965 triliun), PLN (Rp1.671 triliun), Pertamina (Rp1.412 triliun), BNI (Rp1.087 triliun), Telkom Indonesia (Rp318 triliun), MIND ID (Rp259 triliun) dan Indonesia Investment Authority
(Rp163 triliun).

“Dengan demikian, Danantara diperkirakan memiliki aset kelolaan awal Rp9,4 ribu triliun atau sekitar US$600 miliar. Untuk itu, Erick Thohir menancapkan kuku pengaruhnya lebih dalam dengan peranan lebih besar revisi RUU BUMN ini. Struktur peran dan tugas Danantara sengaja didesain tidak independen bergantung kepada Menteri BUMN, keputusan bisnis strategis harus melewati berbagai level persetujuan yang panjang, sehingga tidak bisa bergerak lincah dan agresif dalam ekspansi global,” ulas Yusri.

Padahal, kata Yusri, jika Danantara ingin sukses dan menyaingi Temasek, Government of Singapore Investment Corporation (GIC) dan Khazanah Nasional Berhad, maka Danantara harus memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan investasi tanpa terlalu banyak campur tangan politik dan birokrasi. Jika tidak, Danantara hanya akan besar di atas kertas, tapi tidak kompetitif di arena global.

“Ibarat peribahasa, kepala dilepas, ekor dipegang, begitulah nasib Danantara. Kendali utama atas investasi dan operasional masih tetap berada di tangan kelompok yang
selama ini menguasai BUMN, sementara Danantara hanya memiliki peran terbatas,” ungkap Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar aset yang dikelola Danantara dapat berkembang hingga US$982 miliar dan menjadikannya sovereign wealth fund
terbesar di dunia, menyusul Norway Government Pension Fund Global (US$1,8 triliun), China Investment Corporation, China (US$1,33 triliun), SAFE Investment Company, China (US$1,09 triliun) dan Abu Dhabi Investment Authority, Uni Emirat
Arab (US$1,06 triliun).(*)

MoneyTalk,Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar rapat koordinasi pada Kamis (30/1) membahas dugaan ketidaksesuaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2) dan proyek South Senoro.

Rapat ini bertujuan memastikan kepatuhan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mengurangi ketergantungan pada produk impor, memperkuat industri nasional, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Heru Kustanto, menegaskan bahwa Kemenperin berkomitmen memastikan setiap proyek strategis mematuhi regulasi TKDN.

“Kami ingin memastikan seluruh proyek energi dan migas mengikuti ketentuan TKDN. Ini bukan sekadar regulasi, tetapi strategi memperkuat daya saing industri nasional dan keberlanjutan industri penunjang dalam negeri,” ujar Heru.

Menurutnya, jika proyek strategis tidak mematuhi ketentuan TKDN, industri nasional akan tersisih oleh produk impor, yang berdampak pada ekonomi dan lapangan kerja. Kemenperin akan terus mengawasi proyek strategis guna memastikan pemenuhan kandungan lokal dalam rantai pasok industri energi dan migas.

“Kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi agar aturan TKDN benar-benar dijalankan. Ini bukan sekadar angka persentase, tetapi bagaimana industri dalam negeri berkembang dan berdaya saing,” tegas Heru.

Selain itu, Kemenperin akan melakukan sampling audit terhadap komitmen TKDN di semua proyek hulu dan hilir migas untuk menilai kepatuhan terhadap undang-undang.

Menanggapi inisiatif Kemenperin, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengungkapkan bahwa dirinya mendadak dipanggil oleh Kepala P3DN dalam forum tersebut dan diperkenalkan sebagai calon penggugat. Ia diberi kesempatan menyampaikan pendapat terkait dugaan pelanggaran TKDN.

“Saya diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dalam forum. Jika ada pelanggaran, CERI tetap akan menggugat. Namun, jika aturan TKDN dipenuhi untuk kedua proyek ini, CERI tidak akan menggugat,” ujar Yusri.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah Kemenperin dalam menjaga kepentingan industri jasa penunjang migas di Indonesia.

“Kami mendukung upaya Kemenperin memastikan industri jasa penunjang migas menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini bukan hanya menjaga keberlanjutan industri, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja,” tambahnya.

Menurut Yusri, pihak pemilik proyek, baik JOB Pertamina-Medco E&P Tomori maupun PT Pertamina Energi Terminal, tampaknya sepakat mengikuti aturan TKDN. Hal ini menjadi sinyal positif bagi industri nasional agar aturan tersebut benar-benar ditegakkan.

Ketua Himpunan Pengusaha Pipa, Tubular, dan Aksesoris (HIPPDA), Irvan Prasurya Widjaya, turut memberikan pandangannya mengenai kebijakan TKDN yang diterapkan selama ini.

“Selama ini TKDN jasa dan barang digabung secara total untuk persyaratan kontraktor EPC migas. Mungkin saran saya ke depan, TKDN barang dan jasa harus dipisahkan untuk menghindari perhitungan TKDN yang tidak transparan sehingga terlihat jelas berapa persen TKDN barang dan berapa persen TKDN jasa,” ujar Irvan.

Ia menambahkan bahwa pemisahan ini penting untuk mencegah kontraktor EPC melakukan impor barang dengan asumsi bahwa mereka telah memenuhi persyaratan minimum TKDN barang dan jasa yang digabungkan. Dengan demikian, diharapkan penerapan TKDN dapat lebih transparan dan berpihak pada industri dalam negeri.

Sebagai informasi, Kemenperin mengundang berbagai pihak dari unsur pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, serta asosiasi industri terkait dalam rapat koordinasi ini:

1. Direktur Industri Logam, Ditjen ILMATE, Kementerian Perindustrian

2. Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal

3. Project Manager LPG Tuban Tahap II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

4. VP Local Content Utilization Management PT Pertamina (Persero)

5. VP Procurement & Asset Management PT Pertamina International Shipping

6. General Manager JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi

7. Direktur PT Timas Suplindo

8. Direktur PT Pratiwi Putri Sulung

9. Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas

10. Direktur Pembinaan Program Migas, Kementerian ESDM

11. Direktur Gas Bumi BPH Migas, Kementerian ESDM

12. Direktur PT Trimitra Wahana Sukses

13. Kepala Bagian Fasilitasi Kandungan Lokal PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO)

14. Kepala Divisi Bisnis Industrial Service PT Surveyor Indonesia

15. Ketua Himpunan Pengusaha Pipa, Tubular, dan Aksesoris (HIPPDA)

16. Dewan Pengurus Pusat HAKINDO

17. Ketua Asosiasi Produsen Pipa OCTG dan Accessories (PROA)

18. Ketua Asosiasi Produsen Pipa Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (Apropipe)

MoneyTalk,Jakarta – Akibat lifting atau produksi minyak nasional anjlok terus dan saat ini produksinya hanya di bawah 600.000 barel perhari, sementara untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional setiap harinya Pertamina harus menyiapkan sekitar 1,5 juta barel, sehingga Pertamina saat ini terpaksa harus mengimpor 1 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan BBM.

Impor ini tentu akan memberikan tekanan bagi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan neraca transaksi berjalan Pemerintah.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Selasa (28/1/2025) di Bandung.

“Apalagi, akan beroperasinya RDMP Balikpapan pertengahan tahun 2025 ini tentunya akan semakin meningkatkan kebutuhan impor minyak mentah daripada saat ini, hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah sejak dini” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, problem tersebut semakin diperparah oleh kebijakan SKK Migas yang telah memberikan kuasa jual Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan skema Election Not To Take in Kind, sebagaima diatur pada Pedoman Tata Kerja Nomor : PTK-065 SKKMA0000/2017/SO yang pada 1 November 2017 ditanda tangani oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala SKK Migas saat itu.

Dijelaskan Yusri, landasan hukum PTK 065/2017 tersebut lemah dan tak berakar terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017, terkesan digatok gatoke aja. Setelah terbitnya Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang telah direvisi menjadi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi dan Kondensat Untuk Kebutuhan Dalam Negeri, PTK 065/2017 itupun tak pernah direvisi untuk kepastian pasokan kilang Pertamina dari produksi minyak mentah dalam negeri.

“Sependek pemahaman dan temuan kami, PTK 065/2017 itu rawan disalahgunakan untuk kepentingan pemburu rente, bahkan ada KKKS tidak pernah melakukan tender dalam menjual kondensat bagian negara setidak tidaknya lima tahun terakhir berpotensi merugikan negara, dugaan kongkalikong ini sudah kami laporkan resmi ke KPK dan Kejaksaan Agung sejak Juni 2024,” ungkap Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, dari setiap barel produksi minyak mentah dan kondensat yang dikelola oleh KKKS asing, swasta nasional dan Pertamina Hulu Energi serta BUMD, baik dengan skema gross split atau skema cost recovery, terdapat minyak bagian negara yang dikenal dengan istilah Goverment Oil Intake (GOI).

Selain itu, tambah Yusri, jika merujuk UU Migas, ada kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) KKKS sebesar 25 persen dari total produksinya untuk kebutuhan kilang Pertamina.

“Sayangnya, akibat penerapan formula harga Indonesian Crude Price (ICP) + Premium yang ditawarkan oleh KKKS ke Pertamina menjadi tak ekonomis, mengakibatkan banyak minyak bagian negara dan DMO telah diekspor, ironisnya kembali diimpor oleh Pertamina Patra Niaga dalam bentuk BBM. Ini adalah fakta,” beber Yusri.

Harusnya, kata Yusri, Pemerintah hadir untuk menekan PT Kilang Pertamina Internasional untuk mengurangi impor minyak mentah, sehingga harus ada kebijakan Menteri Keuangan bahwa minyak mentah bagian negara dan DMO dijual ke KPI dengan formula ICP + flat, jika harga ICP discount tentu lebih.

“Pemerintah bisa memotong pendapatannya di hulu agar kebijakan harga ICP + flat tanpa merugikan KKKS, seperti yang sudah dilakukan Pemerintah terhadap harga jual gas HGBT pada 7 Industri dengan USD 6 per MMBTU. “Ironisnya soal kebijakan ini Kilang Pertamina malah belum mendapatkan HGBT”, heran Yusri.

Jadi, tidak ada alasan bagi KKKS terpaksa menjual minyak bagian negara DMO untuk diekspor hanya karena Pertamina menolak harga ICP + Premium,” ulas Yusri.

Menurut Yusri, pemerintah bisa meningkatkan penerimaan negara dari upaya serius meningkatkan lifting nasional bukan dari premium jual MMKBN, sebab harga MNKBN dan nilai tukar sebagai pembentuk harga BBM itu menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Oleh sebab itu, kata Yusri, CERI akan segera menunjuk tim hukum untuk mempersiapkan gugatan terhadap produk aturan SKK Migas soal Pedoman Tata Kerja 065 Tahun 2017 untuk kemandirian energi sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

MoneyTalk, Jakarta – Jakarta- Meskipun banyak aturan telah dibuat berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri dengan turunannya berupa Pedoman Tata Kerja (PTK) oleh SKK Migas untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri ( TKDN) untuk industri hulu Migas, ternyata lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap TKDN telah menyebabkan praktek impor matrial yang sudah mampu diproduksi didalam negeri tersebut masih subur terjadi hingga saat ini.

Keluhan pengusaha atas lemahnya peran maksimal SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM yang awalnya diharapkan sebagai garda terdepan dan benteng terakhir untuk memastikan komitmen TKDN pada infrastruktur hulu migas, ternyata lemah.

Diduga ada kekuatan besar yang membuat peran pejabat migas tersebut menjadi lemah, disinyalir pelanggaran terhadap TKDN di industri hulu migas bisa berlangsung terus.

Jadi kekagetan dan keluhan yang sering diucapkan Presiden Jokowi diberbagai forum bahwa mengapa negara kita impornya besar terus, ternyata akibat anak buahnya ikut membiarkan praktek yang merugikan kepentingan industri dalam negeri bisa terjadi terus.

Meskipun telah ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM untuk Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Demikian diutarakan Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Jum’at (20/9/2024) di Jakarta.

“Padahal, sejak tahun 2018 Kementerian Keuangan telah menertibkan rencana impor barang (RIB) untuk industri migas. Saat itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan kepada media bahwa penertiban RIB akan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yang akan berkerja sama dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM, tetapi kami pun tidak tau apa progresnya hingga saat ini,” lanjut Yusri.

Sebab, kata Yusri, ternyata ada siasat yang dilakukan oleh importir nakal untuk menghindari larangan impor tersebut dengan menggunakan pabrik yang punya workshop di Kawasan Berikat.

“Jadi importir nakal ini bisa mengeluarkan produk-produk impor yang masuk ke Kawasan Berikat lantaran mereka bisa impor langsung tanpa harus minta Pertimbangan Teknis (Pertek) ke Kementerian Perindustrian untuk bisa mendapat rekomendasi impor ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,” beber Yusri.

Yusri mengutarakan, harusnya semua pihak punya tanggungjawab bersama untuk mencegah banjirnya produk impor kebutuhan sektor migas yang sudah bisa diproduksi dengan kualitas yang bagus, khususnya untuk melindungi industri jasa penunjang migas dalam negeri bisa terus berproduksi.

“Sebab, berdasarkan informasi terbaru yang kami peroleh bahwa industri jasa penunjang hulu migas juga akan mengalami nasib yang sama dengan industri lainnya yang sudah duluan bangkrut,” kata Yusri.

Meskipun SKK Migas telah menetapkan aturan berupa Pedoman Tata Kerja untuk memastikan komitmen TKDN pada industri hulu migas yang dioperatori Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), khususnya kontrak dengan skema cost recovery, ternyata dugaan pelanggaran terhadap komitmen TKDN masih saja terjadi.

“Sebagai contoh kecil, diduga adanya upaya kontrakror EPC di Medco Tomori, yaitu konsorsium PT Timas Suplindo dengan PT Pratiwi Putri Sulung (KSO Timas-Pratiwi) dengan mengundang vendor yang akan melakukan impor komponen untuk memenuhi kebutuhan proyek tersebut, jika benar informasi tersebut seyogyanya langkah itu harus segera dicegah dan ditindak,” ungkap Yusri.

Yusri membeberkan, diketahui konsorsium Timas Suplindo dengan Pratiwi Putri Sulung telah menanda tangani kontrak EPC dengan JOB Pertamina-Medco E&P Sulawesi Tengah untuk pengembangan lapangan gas Senoro Selatan pada 26 Februari 2024. Rencananya proyek gas Senoro Selatan diperkirakan akan onstream pada akhir tahun 2025.

Padahal, kata Yusri, kegiatan impor itu jelas melanggar komitmen TKDN sesuai PTK 07 revisi ke 05 yang tegas menyatakan, “Dalam rangka memastikan penggunaan produk dalam negeri oleh Pelaksana kontrak KKKS Cost Recovery melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan kontrak dengan cara melakukan verifikasi untuk memenuhi kewajiban capaian TKDN dan penggunaan produk dalam negeri”.

“Termasuk sanksi ringan sampai sanksi daftar hitam alias black list terhadap rekanan tersebut. Namun jika tetap berani melanggarnya patut diduga ada backing kuat di belakangnya yang berani melawan negara,” pungkas Yusri.

MoneyTalk,Jakarta  – Tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya orang kuat di balik Kingswood Capital Ltd (KCL) yang melaporkan dua pejabat tinggi BUMD Migas Riau ke Bareskrim Polri tampaknya mulai terjawab.

Menurut penelusuran Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), ada nama pengusaha kelas kakap nasional yang namanya terkait dengan Kingswood Capital Ltd.

“Dilansir situs datatempo.co edisi 09/45 tanggal 1 Mei 2016 berjudul ‘Orang Kita di Gedung Akara’, disebutkan bahwa empat puluh lima dokumen terserak di antara 11,5 juta dokumen Panama Papers. Jika dicetak, tebalnya lebih dari setengah rim kertas. Semuanya terkait dengan aktivitas perusahaan offshore milik pengusaha Edi Yosfi,” ungkap Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, Kamis (13/9/2024) pagi di Jakarta.

“Masih menurut artikel itu, ada setidaknya empat perusahaan di berkas Panama yang terkait dengan Edi: Saxenburg Enterprises Ltd, Palomino Energy Ketapang Limited, Hollingsworth Group Ltd, dan Kingswood Capital Ltd. Empat perusahaan tersebut didaftarkan oleh firma hukum Mossack Fonseca dan beralamat sama: Akara Building, Tortola, British Virgin Islands,” lanjut Hengki.

Jadi, lanjut Hengki, melihat dari sosok orang kuat di balik Kingswood Capital Ltd berhadapan dengan dua petinggi BUMD Migas Riau itu, sudah ibarat kelas berat lawan kelas terbang ringan saja. “Sehingga menurut kami wajar saja kedua petinggi BUMD Migas Riau itu jadi korban,” celetuk Hengki.

Sementara itu, sesuai jadwal persidangan di PN Jakarta Selatan, kasus dugaan penggelapan dengan tersangka dua mantan petinggi BUMD Migas Riau inisial IF dan ND, akan disidangkan pada Kamis (12/9/2024) pagi pada pukul 10.00 WIB.

Menurut Pengacara IF, Denny Latief SH MH, sejak awal penyelidikan dan penyidikan, kasus kliennya itu terkesan dipaksakan dan ada penyimpangan hukum.

Pasalnya, kasus yang dilaporkan sekitar lima tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 November 2018, dengan sangat cepat diproses pada tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, perjanjian kerjasama antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Ltd yang ditandatangani Direktur Utama PT SPR Rahman Akil dan Martino Noma pada tanggal 18 April 2010 ditandatangani sewaktu Gubernur Riau masih dijabat oleh Rusli Zainal. Saat itu, Kepala BP Migas dijabat Raden Priyono.(*)

JAKARTA, MoneyTalk – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Jumat (14/4/2023) secara resmi telah melaporkan dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan dugaan menghalang-halangi penyelidikan KPK. Laporan tersebut diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Metro Jaya di Jakarta.

Dugaan tindak pidana menyebarkan kabar bohong tersebut terkait kasus bocornya dokumen hasil penyelidikan KPK atas perkara dugaan korupsi tunjangan kinerja (Tukin) dan rekomendasi ekspor mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Tindak pidana tersebut diduga telah dilakukan oleh Pimpinan KPK Alex Marwata dan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Menurut Sekretaris CERI Hengki Seprihadi, pernyataan keduanya yang diduga mengandung unsur kabar bohong tersebut telah pula disiarkan sejumlah media massa dan tentunya sudah menjadi konsumsi publik.

Pada tanggal 8 April 2023 lalu, Alex Marwata membuat pernyataan yang dikutip berbagai media yang menyatakan, “Kasus tukin itu kan sebetulnya penyelidikan sifatnya terbuka. Jadi misalnya saya terbitkan surat penyelidikan terbuka nih, sesuatu peristiwa yang terjadi. Saya kasih tahu, emang bocor apa? Terus dampaknya apa terhadap kebocoran surat penyelidikan itu? Gak ada sama sekali.”

Sedangkan Agung Pribadi pada tanggal tanggal 12 April 2023 menyatakan melalui media, “Tidak ada (dokumen penyelidikan KPK) yang ditemukan di ruang Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Itu tidak benar. Tidak pernah mendapatkan dokumen atau apapun sebagaimana dimaksud, sebagaimana yang beredar di media massa.”

Pernyataan Alex dan Agung itu menurut Yusri diduga juga masuk ke dalam kategori tindak pidana menghalang-halangi penyelidikan KPK tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut Hengki mengatakan, perbuatan Alex dan Agung yang diduga sebagai menyebarkan kabar bohong tersebut diduga telah melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, CERI juga telah mengajukan beberapa saksi yang patut dan dapat membuat terang dugaan tindak pidana menyebarkan kabar bohong tersebut.

Saksi-saksi yang diajukan antara lain Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris F Sihite. Selain itu CERI juga mengajukan saksi mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan mantan pimpinan KPK Abdullah Hehamahua.

“Kami juga melampirkan sejumlah bukti pendukung untuk membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana menyebarkan kabar bohong ini ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kami berharap kasus ini segera ditangani Polda Metro Jaya karena telah membuat resah masyarakat kita saat ini. Selain itu juga agar membuat terang kasus Tukin di ESDM yang telah membuat heboh itu,” pungkas Hengki.

Menurut Hengki, laporan ke Polda ini dibuat, lantaran mantan penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, sebagaimana dilansir Tribunnews.com 13 April 2023, menyatakan protes keras terhadap pernyataan Alexander Marwata tersebut.

“Saya katakan itu fatal sekali pernyataan pimpinan KPK seperti itu, karena salah satu kehebatan KPK itu Operasi Tangkap Tangan (OTT), sebab OTT itu karena bukti awal kemudian hasil dari OTT lazimnya ditemukan barang bukti,” ungkap Abdullah Hehamahua.

Kemudian, mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, sebagaimana dilansir Suara.com pada 10 April 2023, juga ikut geram dengan pernyataan Alex Marwata tersebut.

“Saya ingatkan kebiasaan berbohong ini dihentikan poin itu saja. Yang bocor itu bukan hanya sprint lidik (surat perintah penyelidikan). Sejak kapan dokumen bocor tidak menganggu kegiatan perkara,” tegas Novel di Kantor Dewas KPK, Jakarta, Senin (10/3/2023).(MT)