12 November 2026

crypto

MoneyTalk, Jakarta – Perkembangan teknologi kuantum bukanlah fiksi ilmiah belaka. Ini adalah kenyataan yang semakin mendekati kita. Ada potensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan modern, termasuk keamanan kriptografi yang menjadi fondasi cryptocurrency seperti Bitcoin.

Artikel ini bukan untuk menimbulkan rasa takut, ketidakpastian, atau keraguan (FUD) mengenai masa depan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Sebaliknya, tujuan kami adalah untuk memberikan edukasi dan wawasan tentang teknologi kuantum yang sedang berkembang serta dampaknya terhadap keamanan kriptografi modern. Kami ingin Anda lebih memahami potensi tantangan di masa depan, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dalam dunia aset digital.

Bayangkan dunia di mana komputer kuantum mampu memecahkan sistem enkripsi yang selama ini dianggap aman oleh cryptocurrency seperti Bitcoin. Komputer kuantum bukan sekadar inovasi; teknologi ini dapat menghitung miliaran kemungkinan dalam sekejap—sesuatu yang bahkan superkomputer konvensional tidak bisa capai. Tapi, apa artinya ini bagi keamanan Bitcoin dan aset digital lainnya?

Cryptocurrency adalah aset digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengendalikan penciptaan unit baru. Bitcoin, yang diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, adalah mata uang kripto pertama yang berbasis pada teknologi blockchain. Blockchain adalah buku besar digital yang terdesentralisasi, di mana setiap transaksi tercatat secara permanen dan transparan.

Seiring berjalannya waktu, cryptocurrency telah berkembang dari sekadar konsep menjadi bagian integral dari ekonomi digital. Bitcoin, Ethereum, dan ribuan altcoin lainnya kini digunakan tidak hanya sebagai alat investasi, tetapi juga untuk transaksi harian, kontrak pintar, dan bahkan tokenisasi aset fisik. Keamanan dan desentralisasi adalah dua fitur utama yang membuat teknologi ini sangat diminati.

Setiap transaksi Bitcoin diverifikasi melalui proses yang disebut “mining,” di mana komputer-komputer di seluruh dunia memecahkan teka-teki matematika yang rumit. Keamanan Bitcoin bergantung pada algoritma kriptografi, terutama SHA-256 untuk hashing dan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) untuk tanda tangan digital. Dengan tambahan teknologi seperti Schnorr Signature dan Taproot, Bitcoin telah meningkatkan privasi dan efisiensi transaksi.

Namun, semua ini mungkin akan terancam dengan kehadiran komputer kuantum. Pertanyaannya adalah, sejauh mana ancaman ini nyata?

Komputer kuantum menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan pada tingkat yang jauh melampaui komputer konvensional. Dua algoritma kuantum utama yang menjadi ancaman bagi kriptografi modern adalah:

Algoritma Shor, Algoritma ini mampu memecahkan masalah faktorisasi integer yang menjadi dasar keamanan banyak sistem enkripsi, termasuk ECDSA yang digunakan oleh Bitcoin. Dengan menggunakan Algoritma Shor, komputer kuantum dapat memecahkan kunci privat Bitcoin dalam hitungan menit atau bahkan detik, sesuatu yang akan memerlukan miliaran tahun pada komputer klasik.

Algoritma Grover, Algoritma ini dapat mempercepat proses pencarian pada ruang data yang besar, yang dapat mengurangi keamanan hash functions seperti SHA-256. Meskipun Algoritma Grover tidak seefektif Shor dalam menyerang kunci privat, namun ini tetap menurunkan tingkat keamanan yang selama ini dianggap tidak mungkin ditembus.

Jika komputer kuantum dapat membobol enkripsi yang digunakan oleh Bitcoin, ini berarti aset digital tersebut tidak lagi aman. Siapa pun dengan akses ke komputer kuantum yang cukup kuat dapat mencuri Bitcoin dari dompet digital, mengubah transaksi, dan pada dasarnya menghancurkan kepercayaan pada jaringan blockchain. Ini bukan hanya ancaman bagi Bitcoin, tetapi juga untuk banyak aplikasi lain yang bergantung pada kriptografi modern, termasuk sistem perbankan, e-commerce, dan komunikasi.

Tentu saja, komunitas kripto tidak tinggal diam. Para peneliti dan pengembang sedang bekerja pada berbagai solusi untuk menghadapi ancaman kuantum, yang dikenal sebagai post-quantum cryptography. Beberapa metode kriptografi pasca-kuantum meliputi:

Lattice-Based Cryptography. Teknik ini menggunakan struktur matematika kompleks yang sulit dipecahkan bahkan oleh komputer kuantum.

Hash-Based Cryptography, Solusi ini memperkuat penggunaan fungsi hash yang lebih aman dari serangan algoritma Grover.

Multivariate Polynomial Cryptography, Menggunakan persamaan polinomial untuk mengenkripsi data, teknik ini dianggap tahan terhadap serangan kuantum.

Hybrid Encryption Approaches, Menggabungkan teknologi kriptografi konvensional dan pasca-kuantum untuk memperkuat lapisan keamanan hingga teknologi kuantum benar-benar matang.

Meskipun ancaman dari komputer kuantum tampak mengkhawatirkan, ada harapan bahwa teknologi kriptografi akan berkembang seiring waktu untuk mengatasi tantangan ini. Para ahli percaya bahwa butuh beberapa dekade sebelum komputer kuantum mencapai skala yang cukup besar untuk benar-benar membahayakan Bitcoin. Dengan waktu yang cukup, para pengembang blockchain dapat mengimplementasikan pembaruan yang memanfaatkan kriptografi tahan kuantum, sehingga menjaga integritas dan keamanan aset digital.

Sebagai investor atau pengguna cryptocurrency, penting untuk tetap waspada terhadap perkembangan teknologi, termasuk komputer kuantum. Meskipun saat ini ancaman tersebut masih jauh dari kenyataan, persiapan sejak dini akan membantu kita mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

Ingatlah, ini bukan untuk menimbulkan rasa takut, tetapi untuk memberikan wawasan tentang masa depan teknologi dan bagaimana kita bisa tetap terlindungi. Dunia kripto telah melalui berbagai tantangan, dan dengan inovasi serta adaptasi yang tepat, masa depan aset digital tetap cerah.

Diversifikasi Investasi, Jangan letakkan semua telur di satu keranjang. Pertimbangkan untuk berinvestasi pada proyek yang berfokus pada kriptografi pasca-kuantum.

Dukungan terhadap Pembaruan, Jika Anda terlibat dalam komunitas kripto, dukung pembaruan protokol yang menambah ketahanan terhadap serangan kuantum.

Masa depan cryptocurrency berada di tangan kita. Dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, kita dapat menghadapi era kuantum tanpa harus mengorbankan keamanan aset digital kita.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta — Isu judi online yang semakin marak di Indonesia kini memasuki babak baru dengan ditemukannya modus transaksi menggunakan mata uang kripto (cryptocurrency). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru-baru ini mengungkapkan bahwa para pelaku judi online telah beralih menggunakan metode pembayaran yang lebih canggih seperti crypto. Tindakan ini mereka lakukan untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Hal ini menambah tantangan bagi Polri dalam memberantas jaringan judi online yang semakin kompleks dan sulit dilacak.

Dalam acara malam apresiasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 di Jakarta Selatan, Jumat (8/11), Kapolri menyampaikan kekhawatirannya terkait perkembangan modus operandi judi online. Awalnya, transaksi dilakukan melalui rekening bank lokal, namun kini para pelaku beralih menggunakan payment gateway dan mata uang kripto, yang lebih sulit dilacak oleh aparat.

“Pelaku judi online kini semakin pintar. Mereka menggunakan teknologi kripto untuk melakukan transaksi, yang jelas menambah tantangan bagi Polri. Kita perlu meningkatkan kualitas SDM untuk bisa beradaptasi dengan modus yang terus berubah ini,” ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menegaskan, Polri sebagai leading sector dalam pemberantasan judi online, terus berupaya mengembangkan strategi baru. Termasuk dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di tubuh kepolisian.

Pernyataan Kapolri ini memicu pertanyaan dari berbagai pihak, terutama pengamat teknologi dan masyarakat luas. Beberapa mempertanyakan mengapa Polri baru menyadari penggunaan kripto sebagai metode transaksi oleh pelaku judi online, padahal tren ini telah lama berkembang di dunia digital global.

Budi S. Tjandradjaja, seorang pengamat dan pengembang teknologi blockchain menilai, keterlambatan Polri dalam menyadari modus ini menunjukkan kurangnya kesiapan aparat dalam mengikuti perkembangan teknologi yang sangat dinamis.

“Teknologi memang berkembang sangat cepat dan aparat penegak hukum harus bisa mengikuti perkembangan ini. Jika Polri baru sadar sekarang bahwa transaksi judi online sudah menggunakan kripto. Ini mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan digital yang perlu segera ditutup,” ungkap Budi S. Tjandradjaja.

Menurut Budi, penggunaan kripto dalam transaksi ilegal bukanlah hal baru di dunia kejahatan siber. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah dan aparat hukum untuk segera meningkatkan kapasitas teknologi dalam mengidentifikasi dan menindak aktivitas ilegal yang menggunakan metode pembayaran modern.

Penggunaan mata uang kripto dalam transaksi judi online memberikan keuntungan bagi pelaku, terutama dalam hal anonimitas. Transaksi menggunakan kripto tidak memerlukan perantara perbankan tradisional, sehingga lebih sulit dilacak oleh pihak berwenang. Selain itu, transaksi ini bisa dilakukan lintas batas negara dengan cepat dan biaya yang relatif rendah.

Para bandar judi online tidak hanya menggunakan kripto populer seperti Bitcoin dan Ethereum, tetapi juga altcoin yang lebih privat seperti Monero dan Zcash yang dirancang untuk menyembunyikan identitas pengguna. Dengan demikian, meskipun transaksi ini tercatat di blockchain, identitas pengirim dan penerima tetap tersembunyi.

Sementara itu, Kapolri juga mengakui pihaknya membutuhkan dukungan dari berbagai instansi termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ini bertujuan untuk memantau aliran dana yang mencurigakan. Kolaborasi antara Polri dan PPATK diharapkan mampu mengidentifikasi transaksi mencurigakan, terutama yang melibatkan mata uang kripto.

“Saya selalu minta ke PPATK, tolong identifikasi anggota kita yang terlibat dalam aktivitas judi online dan gunakan data tersebut untuk perbaikan internal,” ujar Kapolri.

Namun, upaya ini tidaklah mudah. PPATK membutuhkan waktu lebih lama untuk menganalisis transaksi yang menggunakan kripto dibandingkan transaksi bank tradisional. Selain itu, kurangnya regulasi yang spesifik terkait kripto di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam penindakan kasus-kasus seperti ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, para ahli merekomendasikan beberapa langkah strategis yang perlu segera diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum:

Peningkatan Kapasitas Teknologi: Polri perlu memperbarui perangkat teknologi yang digunakan untuk melacak transaksi kripto. Ini termasuk pelatihan khusus bagi penyidik terkait analisis blockchain dan teknologi kripto lainnya.

Regulasi yang Lebih Ketat: Pemerintah Indonesia perlu segera memperkenalkan regulasi yang lebih spesifik terkait penggunaan kripto. Ini mencakup kewajiban bagi platform exchange kripto untuk melaporkan transaksi mencurigakan, mirip dengan aturan yang diterapkan pada sektor perbankan.

Kerjasama Internasional: Mengingat banyaknya server judi online yang berbasis di luar negeri, Polri perlu memperluas kerjasama dengan otoritas internasional. Ini penting untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum di Indonesia.

Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Masyarakat perlu diedukasi mengenai risiko dan bahaya judi online, terutama yang memanfaatkan kripto sebagai alat transaksi. Kampanye ini juga penting untuk mencegah semakin banyaknya korban yang terjerat dalam skema judi online.

Perkembangan modus judi online yang semakin canggih menjadi alarm bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Keterlambatan dalam mengidentifikasi modus baru ini bisa berdampak pada semakin meluasnya judi online di masyarakat. Oleh karena itu, Polri bersama dengan instansi terkait harus segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperketat pengawasan terhadap transaksi digital.

Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan penegakan hukum terhadap judi online, terutama yang melibatkan kripto, bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Keberhasilan dalam memberantas kasus ini tidak hanya akan melindungi masyarakat, tetapi juga membuktikan komitmen Polri dalam menjaga keamanan digital di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam dunia investasi kripto, whale merujuk pada individu atau entitas yang memiliki jumlah aset besar dan mampu memengaruhi harga pasar secara signifikan melalui transaksi besar. Baru-baru ini, seorang whale Bitcoin melakukan aksi jual besar-besaran, melepas sebanyak 2.019 BTC dengan nilai sekitar USD 141,5 juta setelah harga Bitcoin turun di bawah ambang psikologis USD 70.000.

Data dari Lookonchain yang dikutip oleh crypto.news menunjukkan bahwa whale ini mulai menjual asetnya karena khawatir harga Bitcoin akan terus mengalami penurunan setelah sebelumnya menyentuh puncak di atas USD 73.000.

Penjualan ini bukan kali pertama dilakukan oleh whale tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Sejak Oktober 2024, whale ini telah beberapa kali melakukan aksi jual besar yang menyebabkan penurunan drastis pada kepemilikan Bitcoin-nya. Pada bulan Oktober, ia tercatat menjual lebih dari 10.000 BTC yang berujung pada kerugian besar.

Kini jumlah Bitcoin yang tersisa di wallet whale tersebut hanya sekitar 4.980 BTC, diperkirakan bernilai USD 345 juta. Padahal, pada awalnya whale ini memiliki total 11.659 BTC dengan nilai mencapai USD 727 juta ketika ia pertama kali mulai mengumpulkan Bitcoin pada Juni 2024.

Menurut beberapa analis, aksi jual yang dilakukan whale ini diduga tidak hanya sebagai upaya untuk mengamankan keuntungan tetapi juga sebagai langkah antisipatif terhadap potensi penurunan harga lebih lanjut. Pola ini, di mana para whale menjual asetnya saat harga Bitcoin berada di puncak, sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir.

Sebagai contoh, antara 29 September hingga 2 Oktober, harga Bitcoin merosot dari USD 66.000 menjadi USD 60.000. Kemudian pada 7 hingga 10 Oktober, harga kembali turun dari USD 64.000 ke USD 58.800, menyebabkan lebih banyak whale memutuskan untuk melepas aset mereka demi menghindari potensi kerugian yang lebih besar.

Aksi jual yang dilakukan whale ini berdampak pada seluruh pasar kripto, menciptakan sentimen negatif dan memicu spekulasi di kalangan trader dan investor. Dalam laporan yang dirilis pada 1 Oktober, whale tersebut telah menjual total 5.506 BTC dengan nilai lebih dari USD 366 juta. Tidak hanya itu, penjualan sebanyak 800 BTC juga tercatat pada 10 Oktober, saat harga Bitcoin mengalami penurunan tajam. Hal ini menyebabkan tekanan jual di pasar, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan investor ritel untuk turut melepas Bitcoin mereka.

Dampak ini semakin terasa bagi para trader yang memasang posisi long atau yang berharap harga Bitcoin akan naik. Berdasarkan data dari Coinglass, pasar kripto telah mengalami likuidasi lebih dari USD 271 juta, dengan USD 188 juta di antaranya berasal dari posisi long. Likuidasi ini memperburuk situasi pasar dan meningkatkan volatilitas, terutama bagi trader yang mengandalkan leverage tinggi dalam transaksi mereka.

Penjualan besar yang dilakukan oleh whale ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan investor tentang arah pergerakan harga Bitcoin ke depan. Mengingat besarnya pengaruh whale dalam pergerakan harga kripto, aksi jual ini bisa memicu koreksi yang lebih dalam, terutama jika investor besar lainnya mengikuti jejak yang sama.

Namun, sebagian analis juga berpendapat bahwa aksi jual besar-besaran ini bisa menjadi peluang bagi investor untuk membeli Bitcoin pada harga yang lebih rendah, mengingat fundamental Bitcoin dan adopsinya yang terus berkembang secara global. Di sisi lain, volatilitas yang tinggi juga bisa menjadi pengingat bagi investor tentang risiko dalam investasi kripto, terutama ketika melibatkan jumlah yang signifikan seperti yang dilakukan whale ini.

Aksi jual oleh whale Bitcoin ini menggambarkan betapa rentannya pasar kripto terhadap pergerakan dari investor besar. Dalam beberapa bulan terakhir, aksi penjualan ini tidak hanya memengaruhi harga, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap psikologi pasar. Investor ritel perlu berhati-hati dalam menghadapi volatilitas pasar kripto yang tinggi, terutama ketika ada sinyal aksi jual besar oleh whale. Sebagai langkah antisipasi, para investor disarankan untuk selalu melakukan diversifikasi portofolio, mengikuti perkembangan pasar dengan seksama, dan menghindari penggunaan leverage yang terlalu tinggi demi mengurangi risiko kerugian.

Kondisi ini menyoroti kembali bahwa pasar kripto sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian, sehingga memerlukan strategi investasi yang cermat dan pendekatan risiko yang bijak.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Perdagangan aset kripto masih salah satu minat utama saat ini. Dari sisi penguatan ekonomi nasional, perdagangan aset kripto memberikan manfaat terutama melalui kontribusinya dalam penerimaan negara melalui pajak.

Pada periode Mei-Desember 2022 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, telah terkumpul pajak atas perdagangan fisik aset kripto sebesar Rp246,5 miliar.

Dinamika perdagangan fisik aset kripto memang mengalami pasang surut sejak beberapa tahun terakhir. Nilai transaksi pada 2022 sempat menurun, namun pada Februari 2023 tercatat Rp13,8 triliun atau naik 13,7 persen dibandingkan Januari 2023 (MoM).

Secara total, nilai transaksi periode Januari-Februari 2023 sebesar Rp25,94 triliun atau turun 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022 sebesar Rp83,76 triliun. Lima Jenis aset kripto dengan nilai transaksi terbesar saat ini yaitu Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), dan Terra (LUNA).

Awal 2022 dan diperkirakan sampai dengan 2023, dunia masih mengalami fase crypto winter. Artinya, penurunan transaksi perdagangan aset kripto terjadi hampir sepanjang tahun.

Namun sebaliknya, dari sisi jumlah pelanggan, terjadi penambahan cukup signifikan. Pada Februari 2023, tercatat jumlah pelanggan 17 juta (rata-rata penambahan sebesar 500 ribu pelanggan per bulan) dari tahun sebelumnya sebesar 16 juta.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Dinamika perdagangan fisik aset kripto mengalami pasang surut sejak beberapa tahun terakhir. Nilai transaksi pada 2022 sempat menurun, namun pada Februari 2023 tercatat Rp13,8 triliun atau naik 13,7 persen dibandingkan Januari 2023 (MoM).

Secara total, nilai transaksi aset kripto periode Januari-Februari 2023 sebesar Rp25,94 triliun atau turun 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022 sebesar Rp83,76 triliun.

Lima Jenis aset kripto dengan nilai transaksi terbesar saat ini yaitu Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), dan Terra (LUNA).

Awal 2022 dan diperkirakan sampai dengan 2023, dunia masih mengalami fase crypto winter. Artinya, penurunan transaksi perdagangan aset kripto terjadi hampir sepanjang tahun.

Namun sebaliknya, dari sisi jumlah pelanggan, terjadi penambahan cukup signifikan. Pada Februari 2023, tercatat jumlah pelanggan 17 juta (rata-rata penambahan sebesar 500 ribu pelanggan per bulan) dari tahun sebelumnya sebesar 16 juta.

Dari sisi penguatan ekonomi nasional, perdagangan aset kripto memberikan manfaat terutama melalui kontribusinya dalam penerimaan negara melalui pajak.

Pada periode Mei-Desember 2022 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, telah terkumpul pajak atas perdagangan fisik aset kripto sebesar Rp246,5 miliar.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menuturkan, perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia didukung penguatan regulasi dan pembinaan ekosistem yang terus mengalami perbaikan. Hingga saat ini, Bappebti telah memberi izin 28 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto.

“Masyarakat dapat bertransaksi aset kripto melalui 28 perusahaan yang telah mengantong izin dari Bappebti. Sehingga, ini sudah jelas legalitasnya. Jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan ada 383 dan diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022,” jelas Didid.

Perusahaan calon pedagang aset fisik kripto yang telah terdaftar di Bappebti yaitu PT Indodax Nasional Indonesia, PT Crypto Indonesia Berkat/Tokocrypto, PT Zipmex Exchange lndonesia, PT Indonesia Digital Exchange, PT Pintu Kemana Saja, PT Luno Indonesia LTD, PT Cipta Koin Digital, PT Tiga lnti Utama, dan PT Upbit Exchange lndonesia.

Selanjutnya PT Rekeningku Dotcom Indonesia, PT Triniti Investama Berkat, PT Plutonext Digital Aset, PT Galad Koin Indonesia, PT Kripto Maksima Koin, PT Mitra Kripto Sukses, PT Pantheras Teknologi International, PT Aset Digital Indonesia, dan PT Pedagang Aset Kripto.

Kemudian PT Tumbuh Bersama Nano, PT Utama Aset Digital Indonesia, PT Coinbit Digital Indonesia, PT Kagum Teknologi Indonesia, PT Bumi Santosa Cemerlang, PT Gudang Kripto Indonesia, PT Ventura Koin Nusantara, PT Sentra Bitwewe Indonesia, PT CTXG Indonesia Berkarya, dan PT Cyrameta Exchange Indonesia.

Dalam peluncuran awal PT Sentra Bitwewe Indonesia yang merupakan karya anak bangsa, Bappebti menunjukkan dukungan pemerintah terhadap industri kripto. Diharapkan PT Sentra Bitwewe Indonesia dapat melayani nasabah pada Mei 2023 mendatang.

Didid menambahkan, Bappebti merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Perdagangan yang memiliki tanggung jawab dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di Indonesia.

Perdagangan fisik aset kripto menjadi salah satu bagian dari perdagangan berjangka yang diawasi Bappebti. Hal ini berlaku sejak disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

“Perdagangan berjangka merupakan bisnis yang saat ini berkembang, sangat kompleks dan memiliki sifat high risk high return sehingga diperlukan tata kelola dan pengaturan yang baik. Perdagangan berjangka juga perlu diatur dalam rangka melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi semua pihak yang terlibat,” jelas Didid.

Menurut Didid, menghadapi tantangan teknologi rantai blok (blockchain), aset kripto dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan. Untuk itu, pada tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Keberadaan UU P2SK ini memiliki tujuan yang forward looking, mengantisipasi risiko masa depan, perlindungan konsumen/investor.

Beberapa ruang lingkup yang diatur dalam UU ini antara lain penguatan kelembagaan sektor keuangan; penguatan tata kelola keuangan; dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; perlindungan konsumen; serta literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran Bappebti dalam tata kelola perdagangan aset kripto akan berpindah menjadi kewewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa transisi 2 tahun.

Melihat peminat aset kripto yang terus meningkat serta perkiraan berakhirnya crypto winter pada 2024, pemerintah harus optimistis perdagangan aset kripto akan semakin berkembang. Melalui UU P2SK, diharapkan koordinasi dan penguatan peran kementerian dan lembaga terkait dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto menjadi lebih baik.

“Masih berkaitan dengan UU P2SK, Bappebti akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai amanat UU Nomor 4 Tahun 2023. Penyusunan RPP khususnya terkait masa transisi pengalihan pengawasan derivatif keuangan dan aset kripto,” ungkap Didid.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Perdagangan aset kripto menjadi salah satu pilihan investasi yang semakin diminati masyarakat Indonesia. Dengan sifatnya yang dinamis, perdagangan aset kripto banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai golongan.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam Seminar dan Diskusi Publik ‘Telaah Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Perlindungan Konsumen Aset Kripto di Indonesia’ yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta.

“Perdagangan aset kripto menjadi salah satu pilihan berinvestasi yang belakangan ini begitu diminati masyarakat, terutama di kalangan anak muda atau milenial. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, lebih dari separuh pelanggan aset kripto di Indonesia berada pada rentang usia 18 – 35 tahun,” ujar Wamendag.

Survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menunjukkan bahwa aset kripto berada pada urutan ketiga instrumen investasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Survei menunjukkan 21,1 persen responden memiliki instrumen investasi aset kripto, angka ini berada di bawah reksadana sebesar 29,8 persen dan saham sebesar 21,7 persen dengan rata-rata penempatan dana yang dilakukan masyarakat berkisar antara Rp500 ribu—Rp1 juta. Hal ini banyak dipengaruhi kemunculan aplikasi investasi ritel, biaya transaksi yang murah, dan modal awal yang rendah.

Wamendag menambahkan, pertumbuhan nilai transaksi maupun jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia sangat luar biasa. Nilai transaksi pada 2022 menyentuh angka Rp306,4 triliun, kendati menurun lebih dari 50 persen dibandingkan pada 2021. Nilai transaksi ini patut menjadi perhatian karena nilainya yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Sedangkan, pada tahun ini, hingga Februari telah tercatat jumlah transaksi sebesar Rp25,9 triliun.

“Penurunan nilai transaksi ini tidak menyurutkan minat pelanggan untuk berinvestasi. Tercatat jumlah pelanggan terdaftar hingga Februari 2023 mencapai 17 juta pelanggan terdaftar,” ungkap Wamendag.

Dalam kesempatan ini Wamendag juga menjelaskan, bahwa beberapa waktu yang lalu Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU ini maka ke depan regulasi dan wewenang pengawasan dan pembinaan Perdagangan Fisik Aset Kripto akan bergeser dari Kementerian Perdagangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peralihan pengawasan aset kripto dan produk derivatif keuangan ini merupakan perwujudan pengambilan kebijakan oleh pemerintah yang forward looking, kedua industri ini beririsan dengan sektor keuangan.

Diharapkan dengan peralihan pengawasan ini dapat memberikan ruang pengaturan dan manajemen risiko yang lebih baik, utamanya terkait sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

“Terakhir, Kementerian Perdagangan mengajak seluruh mahasiswa dan generasi muda lainnya untuk berkolaborasi dalam memberikan masukan serta terobosan guna meningkatkan perlindungan bagi masyarakat luas dengan cara yang paling efektif dan efisien,” pungkas Wamendag.[MT]