17 November 2026

Danantara

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Relawan Prabowo – Gibran, Logis 08 Anshar Ilo, menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum menunjukkan kinerja yang optimal sejak dibentuk pemerintah.

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang menghambat efektivitas lembaga tersebut adalah masih banyaknya pejabat yang merangkap jabatan di institusi lain.

Anshar Ilo mengatakan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu fokus kerja dan memperlambat pengambilan keputusan strategis yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Danantara dibentuk dengan harapan menjadi motor penggerak investasi nasional yang mampu mengelola aset negara secara profesional dan produktif. Namun hingga saat ini, kontribusinya terhadap perekonomian nasional belum terlihat signifikan,” ujar Anshar Ilo, Rabu (13/05).

Menurutnya, rangkap jabatan menimbulkan persoalan serius, mulai dari terbatasnya waktu dan perhatian pejabat, hingga potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.

Seperti, Rosan Perkasa Roeslani menjabat sebagai CEO Danantara pada saat yang sama juga menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM (kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM).

Selanjutnya, Dony Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, lalu Pandu Patria Sjahrir menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara, namun dikenal masih aktif dalam berbagai perusahaan dan entitas investasi swasta.

“Jika para pengambil keputusan masih disibukkan dengan tugas di lembaga lain, tentu sulit bagi Danantara untuk bekerja secara maksimal. Lembaga sebesar ini membutuhkan figur-figur yang fokus penuh dan memiliki komitmen total,” tegasnya.

Anshar juga menilai bahwa Danantara semestinya menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan aset negara dan menempatkan investasi pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi Danantara, termasuk menata ulang komposisi pimpinan agar diisi oleh profesional yang dapat bekerja secara independen dan penuh waktu.

“Pemerintah perlu memastikan Danantara dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan begitu, lembaga ini dapat bergerak lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional,” tutup Anshar Ilo.

MoneyTalk, Jakarta – Ada satu pertanyaan yang sampai sekarang, nyaris setahun setelah kejadian, masih menggantung seperti pesawat yang tak kunjung mendapat izin mendarat. Pada Juni 2025, Danantara, itu badan pengelola investasi anyar yang dibangun dengan jargon sovereign wealth fund kelas global, menyuntikkan dana Rp6,65 triliun ke PT Garuda Indonesia. Bentuknya pinjaman pemegang saham. Tujuannya untuk perawatan armada atau MRO. Itu saja yang publik tahu.

Sisanya? Gelap!

Berapa bunganya? Tidak tahu. Berapa lama tenornya? Tidak tahu. Apa jaminannya? Tidak tahu. Bagaimana kalau Garuda bangkrut lagi? Tidak tahu. Bagaimana Danantara akan menarik kembali uang itu? Tidak tahu.

IAW tidak bilang ini korupsi, juga tidak bilang ini ilegal. Tapi IAW bilang: ini aneh. Aneh untuk sebuah entitas yang mengaku sebagai SWF modern. Aneh untuk sebuah keputusan yang melibatkan uang sebesar itu. Dan aneh untuk sebuah perusahaan seperti Garuda yang punya sejarah panjang gagal kelola dan pernah hampir mati!

Tulisan ini bukan untuk menghakimi. Tapi untuk menilai. Dengan pisau hukum. Dengan pisau audit. Dan dengan akal sehat publik yang muak dengan keputusan tertutup yang dampaknya dibayar rakyat.

Garuda itu bukan perusahaan biasa

Sebelum bicara kebijakan Danantara, kita harus paham dulu bahwa Garuda itu bukan sekadar maskapai. Dia BUMN strategis. Dia simbol. Dia pernah nyaris mati. Dan dia diselamatkan dengan uang negara, itu berkali-kali!

IAW sudah baca laporan keuangan Garuda dari 2015 sampai 2025. Polanya gamblang. Antara 2015 dan 2017, Garuda masih terbang. Laporan keuangan terbit. Tapi rapuh. Utang menggunung. Bisnis maskapai yang super sensitif sama kurs dolar dan harga avtur mulai keropos. Belum krisis, tapi sudah merambat.

Lalu 2018 datang. Tahun itu menjadi titik hitam. OJK menjatuhkan sanksi administratif karena Garuda dianggap melanggar ketentuan penyajian laporan keuangan. Kementerian Keuangan bahkan membekukan izin auditor yang menangani. Itu bukan sekadar polemik pasar. Itu adalah bukti bahwa masalah Garuda sudah menyentuh ranah kredibilitas pelaporan.

Kemudian pandemi memukul. 2020 sampai 2021 adalah periode paling kelam. Ekuitas negatif. Catatan going concern muncul di laporan auditor. Pendapatan operasi ambrol dari 4,57 miliar dolar AS menjadi tinggal 1,34 miliar dolar AS. Garuda berada di tepi jurang.

Penyelamatan datang pada 2022. PKPU, homologasi, restrukturisasi utang besar-besaran, plus PMN 7,5 triliun rupiah. Bahkan utang ke sesama BUMN direstrukturisasi sampai 22 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun. Itu bukan lagi bantuan. Itu penyangga hidup.

Tahun 2023 Garuda membukukan laba. Tapi jangan buru-buru tepuk tangan. Laba itu terjadi setelah restrukturisasi utang, penyesuaian kewajiban, dan rasionalisasi armada yang drastis. Jumlah pesawat turun dari 210 pada 2019 menjadi hanya 139 pada 2024. Skala usaha menyusut. Dan di 2025 masih muncul isu selisih angka konsolidasi dengan anak usaha GMFI, itu isu yang meskipun dibilang tidak material, menunjukkan bahwa tata kelola pelaporan belum benar-benar rapi!

Kesimpulan IAW: Garuda hari ini bukan perusahaan yang ambruk. Tapi juga bukan perusahaan yang sehat tanpa penyangga. Dia berjalan dengan tongkat. Dan tongkat itu masih dipegang negara.

Danantara masuk tapi modusnya samar

Sekarang kita bicarakan kebijakan Danantara. Pada Juni 2025, Danantara, melalui PT Danantara Asset Management, memberikan pinjaman pemegang saham Rp6,65 triliun kepada Garuda. IAW ulangi: ini bukan PMN. Ini pinjaman. Secara administratif, ini sah. Tidak ada undang-undang yang dilanggar secara kasat mata. Danantara berdalih ini adalah “pendekatan baru restrukturisasi dan transformasi BUMN”.

Tapi di situlah letak persoalannya!

Jika Danantara benar-benar bertindak sebagai investor yang profesional, seperti klaimnya selama ini, maka publik berhak tahu parameter investasinya. Berapa target ROI-nya? Berapa bunganya? Apa yang terjadi jika Garuda gagal bayar? Bagaimana exit strategy-nya? Sampai tulisan ini dibuat, tidak ada satupun parameter itu yang diumumkan secara resmi.

Coba bayangkan. Anda meminjamkan uang Rp6,65 triliun ke tetangga yang punya riwayat bangkrut tiga kali. Anda tidak bilang bunganya berapa. Tidak bilang kapan harus dikembalikan. Tidak bilang apa jaminannya. Tetangga Anda akan curiga, kan? Publik adalah tetangga itu!

Dan yang membuat ini lebih mengkhawatirkan bahwa Garuda bukan tetangga biasa. Dia adalah BUMN yang sudah pernah masuk fase going concern, yang sudah pernah disanksi OJK, yang proses konsolidasi laporannya saja masih bermasalah di 2025. Meminjamkan uang sebesar itu ke Garuda tanpa transparansi parameter adalah sebuah keputusan yang berisiko tinggi, itu bukan hanya untuk Danantara, tapi untuk kepercayaan publik terhadap seluruh sistem pengelolaan BUMN.

Dari sudut hukum ini zona abu-abu yang berbahaya

Sekarang IAW bedah dari perspektif peraturan perundang-undangan. Kami tidak akan menggunakan istilah-istilah rumit yang membuat kepala pusing. IAW akan sederhanakan.

Ada beberapa undang-undang yang relevan dengan kasus ini. Pertama, Undang-Undang Keuangan Negara (UU 17/2003). Pasal 3 ayat 1 undang-undang ini menyatakan bahwa setiap keputusan yang berdampak pada keuangan negara harus efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pertanyaan kita: apakah keputusan pinjaman Rp6,65 triliun ke Garuda sudah memenuhi prinsip transparansi? Jawabannya: belum. Karena parameter dasarnya saja tidak diumumkan.

Kedua, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Pasal 10 dan 11 undang-undang ini melarang maladministrasi, termasuk keputusan yang diambil tanpa kajian yang memadai atau tanpa keterbukaan yang proporsional. Apakah Danantara sudah mengantongi kajian kelayakan yang komprehensif sebelum memutuskan pinjaman ini? IAW tidak tahu. Dan justru karena tidak tahu, di situlah letak potensi maladministrasi. Karena dalam administrasi pemerintahan yang baik, proses harus bisa diuji oleh publik.

Ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo. 20/2001). IAW hati-hati di sini. Pasal 2 dan 3 undang-undang ini mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Sampai saat ini, tidak ada bukti bahwa pinjaman Rp6,65 triliun telah merugikan negara. Pinjaman belum jatuh tempo. Garuda masih membayar kewajibannya sejauh data publik menunjukkan. Jadi jangan teriak korupsi dulu. Itu tidak adil dan tidak berdasar!

Tapi, dan ini penting, ketiadaan bukti kerugian saat ini bukan berarti tidak ada risiko kerugian di masa depan. Jika pinjaman ini diberikan tanpa kajian yang matang, tanpa parameter yang jelas, dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, maka ketika Garuda suatu saat gagal bayar (dan sejarah menunjukkan itu sangat mungkin), pertanyaan hukumnya akan bergeser dari “apakah ini korupsi?” menjadi “apakah ini kelalaian berat yang merugikan negara?”

Dan di situlah ranah pidana bisa terbuka!

Dari sudut audit ini penganan empuk BPK

Sekarang kita bicara soal audit. Karena tanpa audit, semua analisis hukum hanya akan jadi wacana.

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memiliki kewenangan yang sangat luas berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2006. Pasal 6 huruf c undang-undang itu dengan tegas menyatakan bahwa BPK dapat melakukan audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara.

Dan uang Rp6,65 triliun yang dipinjamkan Danantara ke Garuda, meskipun itu secara administratif diklaim sebagai “uang negara yang dipisahkan”, tetaplah uang yang bersumber dari ekosistem negara. Maka BPK berwenang untuk memeriksanya!

Apa yang bisa diperiksa BPK?

Bukan untuk mencari korupsi dulu. Tapi untuk menilai proses. Apakah keputusan pinjaman ini didahului oleh studi kelayakan yang memadai? Apakah bunga yang dikenakan wajar dan setara dengan risiko kredit Garuda? Apakah ada konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan? Apakah Danantara memiliki kebijakan internal yang baku tentang transparansi investasi?

Ini semua adalah ranah audit kinerja. Bukan audit investigatif. Dan BPK tidak butuh izin siapa pun untuk melakukannya!

IAW berpendapat bahwa BPK seharusnya sudah bergerak sejak Oktober 2025. Kenapa? Karena tiga bulan setelah pinjaman itu diberikan, Garuda sudah harus melaporkan dampaknya dalam laporan keuangan kuartal III. Dan dari laporan itu, publik tidak bisa menilai apa-apa karena parameternya tidak ada. BPK tidak bisa diam. Diam adalah bentuk pembiaran terhadap potensi risiko fiskal yang besar!

Maka dalam tulisan ini, IAW ingin mengajukan secara terbuka bahwa: BPK harus melakukan audit prosedural atas keputusan Danantara terhadap Garuda. Dasar hukumnya sudah disebutkan. Tidak perlu menunggu laporan dari DPR. Tidak perlu menunggu bukti kerugian negara. Kewenangan BPK adalah ex officio, itu bisa digunakan kapan saja jika ada indikasi bahwa pengelolaan keuangan negara tidak sehat.

Dan indikasi itu sudah ada, yakni ketidaktransparanan parameter pinjaman Rp6,65 triliun.

Bandingkan dengan dunia, kita tertinggal jau

IAW tidak ingin hanya berkutat di Indonesia. Mari kita lihat keluar. Singapura punya Temasek. Malaysia punya Khazanah. Keduanya adalah SWF yang diakui dunia. Dan keduanya pernah menghadapi situasi serupa yakni: maskapai nasional mereka nyaris mati.

Saat Singapore Airlines (SIA) terpukul pandemi, Temasek masuk. Tapi mereka masuk dengan transparansi tinggi. Bunga, tenor, opsi konversi saham, hak negara, itu semuanya tertuang dalam prospektus tebal yang bisa dibaca siapa pun. Bukan karena Temasek lebih baik hati. Tapi karena mereka tahu bahwa uang yang mereka kelola adalah uang publik, dan publik berhak tahu!

Malaysia Airlines di bawah Khazanah juga sama. Setiap suntikan dana, setiap restrukturisasi, selalu disertai laporan berkala yang bisa diakses publik. Tidak selalu mulus. Tapi prosesnya terbuka.

Danantara? Sejauh ini hanya satu kalimat: “pendekatan baru restrukturisasi dan transformasi BUMN.” Itu tidak cukup. Itu bahkan menghina inteligensi publik!

Prinsip-prinsip Santiago (Santiago Principles) yang menjadi standar global SWF dengan tegas menyatakan bahwa SWF harus mengungkapkan kebijakan investasinya, parameter risikonya, dan mekanisme akuntabilitasnya. Danantara, sejauh ini, belum memenuhi standar itu!

Jadi ketika pejabat Danantara berkata “kami profesional dan transparan”, maka IAW hanya ingin bertanya: “Transparan pada siapa? Dan sejauh apa?” Karena profesionalisme tanpa transparansi hanyalah cara halus untuk mengatakan “percaya saja pada kami.”

Dan rakyat Indonesia sudah terlalu sering mendengar kalimat itu!

Kesimpulan

IAW akan tarik kesimpulan dengan jujur. Sejujur-jujurnya. Pertama, secara hukum, keputusan Danantara memberikan pinjaman Rp6,65 triliun ke Garuda tidak melanggar undang-undang secara kasat mata. Tidak ada pasal yang dilanggar. Tidak ada bukti korupsi. Kami tegaskan itu agar tidak ada yang menuduh bahwa IAW asal tuduh.

Kedua, namun secara tata kelola, keputusan ini bermasalah. Parameter investasi tidak diumumkan. Transparansi tidak terpenuhi. Risiko fiskal tidak bisa diukur publik. Ini bukan cara kerja SWF modern. Ini cara kerja badan penalangan BUMN strategis!

Ketiga, karena itu, penilaian IAW atas kebijakan Danantara terhadap Garuda adalah: Danantara sedang menalangi, bukan berinvestasi. Karena tidak ada investor profesional yang meminjamkan uang Rp6,65 triliun tanpa menyebutkan bunga, tenor, dan exit strategy-nya. Kecuali, dan ini penting, jika pinjaman itu memang tidak dirancang untuk kembali dengan keuntungan, tapi hanya untuk membuat Garuda tetap hidup!

Dan jika itu tujuannya, maka itu adalah kebijakan yang tidak jujur. Karena publik disuguhi narasi investasi, padahal realitasnya adalah talangan terselubung.

Keempat, karena itu, IAW mendorong tiga hal:

1. BPK harus segera melakukan audit kinerja atas keputusan Danantara terhadap Garuda. Dasar hukumnya sudah jelas. Tidak perlu alasan lain!

2. DPR harus memanggil Danantara dalam rapat dengar pendapat yang terbuka, dan meminta mereka mempresentasikan parameter pinjaman Rp6,65 triliun.

3. Jika Danantara menolak membuka parameter itu, maka publik berhak menafsirkannya sebagai satu hal: ada sesuatu yang sengaja disembunyikan.

Garuda adalah ujian, Danantara belum lulus

IAW akhiri dengan ini. Garuda adalah ujian. Bukan hanya ujian bagi manajemennya sendiri, tapi ujian bagi Danantara, ujian bagi DPR, ujian bagi BPK, dan ujian bagi komitmen negara terhadap tata kelola yang baik.

Danantara saat ini belum lulus ujian itu. Bukan karena mereka korup. Tapi karena mereka tertutup. Dan dalam pengelolaan uang publik, tertutup adalah dosa yang tidak kalah bahaya dari korupsi. Karena ketertutupan adalah lahan subur tempat korupsi tumbuh.

IAW tidak ingin Garuda jatuh lagi. Juga tidak ingin Danantara gagal sebelum benar-benar terbang. Tapi untuk menghindari itu semua, kita butuh terang. Bukan gelap!

Maka sekali lagi kami katakan: BPK, masuklah. Jangan tunggu sampai ada yang jatuh! Karena jika Garuda jatuh lagi, yang ikut jatuh bukan hanya maskapai itu. Tapi kepercayaan publik terhadap seluruh sistem.

Dan kepercayaan, jika sudah runtuh, tidak pernah bisa dibangun kembali dengan angka-angka di laporan keuangan.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Realitas perekonomian nasional bukanlah di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia (BEI). Gonjang-ganjing yang terjadi di BEI tak berpengaruh pada sebagian besar pelaku ekonomi dan UMKM Indonesia. Yang bermain di BEI sebagai pasar modal hanyalah segelintir orang. Tak sampai 10 persen dari total penduduk Indonesia. Jadi, untuk apa resah dan khawatir? Yang resah dan khawatir tentu para pemain kertas saham dan pemilik modal saja.

Mengapa demikian, tidak lain karena pasar bursa adalah kumpulan modal atau uang dalam bentuk kertas saham (stock) yang dimiliki oleh para spekulan. Sedangkan kenyataan sehari-hari mayoritas perekonomian rakyat berada di sektor riil. Yangmana, hukum permintaan (demand) dan penawaran (supply) berlaku secara umum di pasar barang/jasa. Dan, uang hanyalah alat untuk tukar menukar dari suatu barang/jasa serta bukanlah komoditas yang diperjualbelikan.

Spekulasi dan Kontribusi PDB

Telah berulang kali sistem liberalisme-kapitaliame mengalami krisis dan depresi ekonomi, khususnya di United States of America (USA). Tak terkecuali, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi yang sama dan berujung ke krisis politik. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tercatat krisis terjadi pada Tahun 1965, Tahun 1998 dan Tahun 2008. Tak ayal, dana negara melalui Bantuan Kredit Likuuditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dikorbankan demi sekelonpok kecil konglomerat atau korporasi taipan.

**

Tapi, sangat berbeda dengan kelompok besar usaha rakyat Indonesia yang hidup ditengah masyarakat sehari-hari. Yang tak pernah “mengeluh” dan tetap bertahan (_survive_) untuk mencari penghidupan. Malah sebaliknya, saat krisis tersebut justru kelompok besar masyarakat melalui Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi menjadi penyangga kekuatan perekonomian nasional dari kebangkrutan. Tanpa, adanya bantuan permodalan yang memadai dari pihak perbankan umum nasional.

Yang lebih sering dibantu oleh pemerintah justru para konglomerat dan bank-bank lewat kebijakan bantuan keuangan menutupi kebangkrutan (bailout). Padahal, sumbangan (kontribusi) pelaku usaha rakyat skala UMKM dan Koperasi ini pada perekoniomian nasional dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja adalah yang terbesar dibanding pelaku usaha lainnya. Rata-rata bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perdagangan umum.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013, disaat perekonomian tumbuh 5,78% kontribusi UMKM dan Koperasi atas PDB adalah sebesar 60,34%. Penyerapan tenaga kerjanya juga tertinggi dibanding skala usaha korporasi, yaitu mencapai 96,99%. Sedangkan, kontribusinya pada total ekspor non migas adalah sebesar 15,68%. Pada tahun 2025 (selama 12 tahun), BPS juga mencatat perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen. Dengan besaran PDB atas dasar harga berlaku sejumlah Rp23.821,1 triliun atau mencapai Rp83,7 juta atau US$5.083,4.2 per kapita.

Komponen yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor komoditas. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusinya sebesar 4,98% selama tahun 2025 dengan distribusi terhadap PDB sebesar 53,88%. Disusul oleh pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,09%. Kontribusinya dalam pembentukan PDB merupakan kedua terbesar, yaitu 29,77%.

Mengacu skala usahanya, maka UMKM masih menyumbang sebesar 61 persen atas PDB. Serapan tenaga kerjanya mencapai 97 persen, dan mencakup 99 persen dari seluruh unit bisnis di Indonesia. Di tahun 2025, kontribusi sektor ini berada pada tingkat dominan terhadap struktur perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB tercatat sebesar 61,9 persen. Masih menjadikannya kontributor terbesar dalam proses pembentukan hasil akhir (output l) perekonomian nasional.

**

Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDB nasional haruslah memperhatikan kontributor terbesarnya. Kelompok ini tidak berada dalam radius permainan di pasar modal atau bursa saham di BEI. Tidak ada kemendesakan (urgent) pemerintah untuk mengurus pasar modal atau BEI yang hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang saja. Yang bermain kertas dan jual/beli saham/uang mengambil keuntungan sendiri! Justru kepanikan inilah yang dipelihara para spekulan pemain pasar modal=saham untuk berburu rente capital gain!

Tidak akan mungkin dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau _middle income country trap_ jika masukan dan keluaran nilai tambah produksi atau ICOR tidak bisa mencapai 2-3 persen. Apalagi ICOR itu hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memperlebar ketimpangan ekonomi-sosial. Ketimpangan jelas berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional.

Salah satu cara mengejar ketertinggalan dari, negara yang berpendapatan tertinggi bukan melakui kegiatan spekulasi di BEI. Melainkan, kebijakan pemihakan (_affirmative policy_) kepada UMKM. Konsistensi visi-misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto adalah pertaruhan politiknya. Komitmen ini dibutuhkan tidak saja mengurangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga ketertinggalan dari negara kawasan.

Persoalannya, PDB per kapita Malaysia tahun 2025 telah mencapai US$43.473 atau sekira Rp717,3 juta per kapita. Sementara itu, PDB Singapura tertinggi di ASEAN berjumlah US$156.755 atau ekuivalen Rp2,58 miliar. Dan, yang terdekat mengejar PDB Indonesia tahun 2025 adalah Vietnam diperkirakan mencapai US$484,73 miliar–U$489,07 miliar, ekuivalen sekitar US$4.745–$5.026 sekira Rp78,29 – 82,91 juta per kapita. Jika berkeinginan kuat mengejar ketertinggalan dari Malaysia dan tak disalip oleh Vietnam, perubahan paradigmatik dan pola pikir (mindset) harus segera dilakukan.

Tidak perlulah Danantara sebagai lembaga negara ikut latah melakukan aksi korporasi di BEI dengan berburu keuntungan finansial. Hanya akan menguntungkan orang per orang atau sekelompok kecil orang saja yang berspekulasi dan menggoreng saham. Aksi korporasi prioritas Danantara adalah mengembalikan saham negara yang telah dijual (IPO) sebagian ((45-50%) di BEI. Agar saham yang dimiliki publik/swasta itu kembali 100 persen kepada negara melalui BUMN. Skala UMKM, Koperasi dan BUMN-lah yang menggerakkan perekonomian nasional bukan pasar modal!

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi

MoneyTalk, Jakarta – Ketika Danantara mengelola sampah dan uang negara sekaligus, itu bagai kondisi dari tumpukan sampah ke tumpukan risiko, mengapa bukan bisnis yang lain saja?

Di Indonesia, bau sampah bukan lagi soal hidung, tapi soal kekuasaan. Di balik proyek Waste-to-Energy (WtE) yang katanya hijau dan modern, disadari atau tidak, tersembunyi jejak kebijakan yang bisa membuat fiskal negara malah ikut meleleh di tungku insinerator. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tentu akan bertambah beban untuk memikirkannya.

Semuanya dimulai dari Perpres 109 tahun 2025, yang oleh pemerintah disebut sebagai “solusi hijau atas darurat sampah”. Namun di tangan PT Danantara Daya Nusantara, badan investasi milik BUMN, proyek itu malah berubah wajah, yakni dari solusi lingkungan menjadi ladang bisnis beraroma politik.

Sehingga, Presiden Prabowo kini bisa jadi akan mewarisi bom waktu yaitu kombinasi antara niat baik, kepentingan ekonomi, dan risiko fiskal. Siapa sebenarnya yang secara teknis menyusun Perpres tersebut?

Danantara, yang seharusnya menjadi “soko guru investasi nasional”, justru tampak mulai berperan sebagai pemadam kebakaran proyek BUMN bermasalah, dari Whoosh hingga sampah jadi energi.

Dasar hukum yang dilanggar secara halus

Menurut UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebut bahwa pengelolaan sampah adalah urusan wajib pemerintah daerah. Artinya, biaya dan tanggung jawabnya ada di APBD, bukan APBN!

Namun Perpres 109/2025 justru menendang logika hukum ini keluar jendela. Pemerintah pusat, lewat PLN dan Danantara, malah mengambil alih urusan daerah, yakni menentukan harga listrik, menyiapkan lahan, bahkan mengatur model bisnis.

Lebih parah lagi, tipping fee (biaya yang biasanya dibayar Pemda ke pengelola sampah) dihapus. Kedengarannya efisien, padahal biaya itu tidak akan hilang, ia hanya berpindah menjadi beban PLN dan APBN. Pemerintah pusat akan jadi penanggung, daerah akan kehilangan kendali dan rakyat jadi penonton.

Dua dekade LHP BPK yang diabaikan

Selama 20 tahun penuh, yakni tahun 2004–2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah berkali-kali menulis hal yang sama, bahwa sampah Indonesia bukan karena kekurangan proyek, tapi kekurangan tata kelola.

LHP BPK 2018 malah menyebut hanya 18,17% daerah yang punya rencana pengelolaan sampah. Di LHP 2020 temuannya sebut, target pengurangan 30% di 2025 mustahil tercapai.

Di LHP 2017 ditemukan dana DAK Rp1,68 triliun tidak efektif karena daerah tak siap. Lalu di LHP 2021 disebut program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) gagal total!

Seluruh rekomendasi BPK isinya adalah “benahi dari hulu, bukan membangun pembakar di hilir.” Namun dengan Perpres itu pemerintah malah menyiapkan insentif listrik mahal, seolah semua sampah hanya bisa diselesaikan dengan api dan kontrak jangka panjang.

Pertanyaan publik yang tak boleh dihapus

Pertama, jika ini benar-benar “bisnis hijau”, mengapa hanya 33 kota besar yang mendapat proyeknya? Apakah daerah kecil tidak berhak menghirup udara hijau dan energi bersih? Mengapa hanya daerah dengan sampah melimpah yang dianggap bankable bagi investor?

Kedua, apakah lahan sudah tersedia tanpa membebani APBD? Faktanya, banyak daerah harus menyiapkan lahan, infrastruktur, dan bahkan mengganti tanah warga. Artinya, “bisnis hijau nasional” ini diam-diam tetap membebani daerah, meski beban itu kini dibungkus dengan kata lain.

Ketiga, bagaimana nasib Perda-perda tentang sampah yang sudah disahkan DPRD di seluruh Indonesia? Dengan dihapusnya tipping fee, banyak Perda kehilangan dasar eksekusinya. Secara hukum, ini bentuk nyata pelemahan otonomi daerah dimana Pemda kehilangan kendali atas urusan wajibnya sendiri.

Danantara dari superholding ke super-penjamin

Skema kerja Danantara saat ini menyerupai special purpose vehicle versi negara. Dari proyek kereta cepat Whoosh hingga proyek WtE, pola yang sama muncul yakni standby loan, jaminan BUMN, keuntungan korporasi dan risiko fiskal yang berputar kembali ke APBN.

Data PLN menunjukkan overcapacity mencapai >30% di sistem Jawa-Bali, namun sekarang PLN tetap dipaksa membeli listrik dari proyek WtE seharga US$ 0,20/kWh, itu tiga kali lipat dari harga listrik berbasis batubara (US$ 0,07/kWh). Kelebihan biaya ini akhirnya tentu harus disubsidi oleh APBN ke PLN.

Itu artinya, sampah rakyat dibakar, sekalian uang rakyat juga ikut terbakar!

Analisis hukum Perpres vs semangat konstitusi

Secara tata negara, kebijakan ini mengandung tiga pelanggaran prinsipil:

1. Sentralisasi kebijakan fiskal, dimana beban daerah dipindahkan ke pusat tanpa dasar undang-undang. Ini akan menambah beban pemerintah pusat, tentu itu berfokus pada Presiden Prabowo.

2. Erosi otonomi daerah, karena perda dan kewenangan lokal lumpuh oleh regulasi yang baru.

3. Penyimpangan dari good governance, itu terlihat dari rekomendasi BPK diabaikan total.

Jika diuji di Mahkamah Agung, Perpres ini berpotensi bertentangan dengan UU 23/2014 dan UU 18/2008, karena melanggar pembagian urusan pemerintahan dan sumber pembiayaan publik.

Masukan: negara jangan mau jadi tukang angkut rente

Indonesian Audit Watch menyebut fenomena ini sebagai bentuk neo-ekstraktivisme fiskal, dimana rente ekonomi diciptakan bukan dari sumber daya alam, tapi dari krisis publik, kali ini, dari tumpukan sampah.

“Jika Danantara benar ingin jadi pemain hijau kelas dunia, sekolahkanlah investasinya, bukan direksinya saja. Ajarkan juga uang negara bekerja dengan akal sehat, bukan dengan api. Sebab yang membakar bukan cuma plastik, tapi juga logika fiskal kita sendiri.”

Saran terbuka IAW untuk Menkeu Purbaya

“Pak Purbaya, Indonesian Audit Watch menyarankan diskusikan ke Presiden Prabowo bahwa jika ingin membangun ekonomi hijau yang sejati, bangunlah tata kelolanya, bukan tungkunya.”

“Jika benar hijau, maka hijaukan semua daerah, bukan hanya kota yang bisa disulap jadi proyek. Jangan bebani APBD untuk menyiapkan lahan proyek yang keuntungannya lari ke pusat. Dan jangan biarkan perda hasil keringat rakyat daerah diinjak oleh regulasi yang dilahirkan bertendensi rente.”

Sebab yang kini menyengat di udara bukan lagi bau sampah rakyat kecil, melainkan bau kebijakan yang sedang membakar uang negara di balik bendera “energi hijau”.

MoneyTalk, Jakarta – Pernah dengar lembaga investasi yang lebih sibuk memadamkan kebakaran daripada menanam uang?

Selamat datang di Danantara, itu lembaga yang katanya “sovereign wealth fund” Indonesia, tapi belakangan lebih sering berperan sebagai Sovereign Waste Fund.

Lahir dengan semangat mulia untuk mengelola kekayaan negara agar tumbuh. Tapi sejak dini, langkahnya justru terseret ke proyek-proyek yang sudah lama jadi “sarang rugi”. Mulai dari menalangi utang Whoosh hingga merangkul bisnis sampah jadi listrik. Dua kata yang seharusnya membuat kita siaga, yakni talangan dan sampah, dua-duanya lebih dekat ke lubang rugi ketimbang laba.

Dari Whoosh ke Waste pola talangan yang sama

Kita mundur sedikit ke Whoosh, proyek kereta cepat kebanggaan yang kini justru jadi beban berat. Ketika cicilan jatuh tempo, siapa yang turun tangan? Bukan investor swasta, bukan APBN langsung, tapi Danantara. Skema yang disebut standby loan itu seolah keren di atas kertas, tapi sejatinya hanya talangan dengan wajah baru.

Kini pola itu tampak diulang lewat proyek Waste-to-Energy (WtE) ada 33 proyek pengolahan sampah jadi listrik, menggandeng perusahaan asing dan lokal dengan rekam jejak yang… ya, mari kita bilang saja tidak secerah energi surya. Jika Whoosh ditalangi, jangan heran bila nanti WtE juga ditalangi. Danantara seperti terjebak dalam peran yang sama, yaitu sebagai pemadam proyek BUMN yang terbakar utang.

Bisnis sampah jalan pintas yang berisiko panjang

Mengapa tiba-tiba bisnis sampah? Secara konsep, Waste-to-Energy memang terdengar hijau dan berkelanjutan. Tapi data BPK 10 tahun terakhir berbicara lain. Hampir semua proyek serupa di Indonesia gagal menghasilkan keuntungan.

Dari PLTSa Surabaya tanpa AMDAL, PLTSa Bekasi yang tendernya tidak transparan, hingga proyek Makassar yang mangkrak dan merugikan negara Rp120 miliar. Laporan BPK bahkan mencatat bahwa tak satu pun proyek WtE nasional yang berhasil mencapai ROI positif dalam lima tahun pertama.

Danantara seakan melupakan pelajaran sejarah itu.

Jika proyek sampah di tingkat kota saja penuh masalah, bagaimana mengelola 33 proyek besar serentak, lintas provinsi, dengan teknologi insinerasi yang sensitif, dan modal dari Patriot Bonds yang notabene juga utang?

Menkeu sudah ingatkan, “Anda penyelenggara negara, bukan pemadam BUMN”

Pernyataan Menteri Keuangan jadi pembatas moral yang tegas bahwa pejabat BUMN dan Danantara adalah penyelenggara negara, tunduk pada audit BPK. Artinya, setiap keputusan investasi bukan hanya urusan korporasi tapi juga publik dan hukum.

Jika proyek Whoosh dan WtE bermasalah, yang dipertaruhkan bukan sekadar return, tapi reputasi negara. Karena setiap rupiah yang hilang, pada akhirnya bersumber dari kekayaan publik.

Dan bila sudah menyentuh uang rakyat, tak ada istilah “eksperimen bisnis”.

Prediksi keras: Danantara akan rugi di bisnis sampah

Mari kita hitung sederhana. Feedstock (bahan bakar) sampah Indonesia tidak konsisten, teknologi insinerasi mahal, emisi dioksin tinggi, sementara tarif listrik dari WtE lebih mahal dari EBT biasa. Ditambah skema pendanaan via obligasi, Danantara menanggung risiko ganda: gagal teknologi dan gagal bayar.

IAW memprediksi, dalam tiga tahun pertama, potensi kerugian akumulatif bisa mencapai Rp1 triliun jika tidak ada pengawasan dan transparansi tender.

Itu belum termasuk risiko hukum bila konflik kepentingan dan pelanggaran AMDAL terbukti di kemudian hari.

Jalan pulang nasih ada

Masih ada cara agar Danantara tak benar-benar menjadi “Danantara Waste Fund”, yaitu:

1. Hentikan ekspansi proyek WtE besar-besaran.

Mulailah dengan proyek percontohan kecil yang bisa diuji hasilnya, bukan proyek nasional yang penuh risiko politik dan lingkungan.

2. Audit total skema talangan Whoosh dan Patriot Bonds. Pastikan tidak ada “utang dalam bayangan” yang bisa menyeret APBN.

3. Fokus ke investasi yang memberi nilai tambah riil, seperti sektor logistik, agritech, energi bersih non-insinerasi, atau infrastruktur digital. Bukan bisnis sampah yang sudah berulang kali gagal di audit negara.

Sekolahkan investasi, jangan sekolahkan rugi

Danantara punya peluang menjadi ikon keuangan negara baru. Tapi hanya jika ia berani jujur pada mandatnya untuk menghasilkan keuntungan, bukan menalangi kegagalan.

Kalau tujuannya menyelamatkan proyek bermasalah, kita tidak butuh SWF, lebih tepat kita butuh Badan Pemadam BUMN Nasional.

Karena kalau semua proyek gagal ditalangi Danantara, cepat atau lambat rakyat akan bertanya, “Kapan Danantara berhenti menyekolahkan rugi, dan mulai menyekolahkan untung?”

“Negara tidak kekurangan ide besar. Yang kurang hanyalah disiplin menghitung mana yang untung dan mana yang sekadar terlihat keren di konferensi pers.”

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Rentetan skandal kasus korupsi dan kredit fiktif di PT Pegadaian (Persero) sepanjang 2025 mendapat sorotan tajam dari Aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI). Kasus-kasus tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai dugaan adanya kelemahan sistem pengawasan dan tata kelola internal perusahaan milik negara itu

‎KAMAKSI mempertanyakan kinerja direksi dan komisaris Pegadaian yang dinilai belum maksimal dalam menerapkan sistem tata kelola dan pengawasan yang baik. Tujuan utama PT Pegadaian adalah menyediakan pinjaman dana dengan sistem gadai bagi masyarakat yang membutuhkan secara mudah dan cepat, sekaligus mencegah praktik rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah, dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi.

‎Pegadaian seharusnya diharapkan mampu menjalani fungsi pengawasan secara baik hingga mampu secara efektif melayani kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Apalagi dengan slogannya Mengatasi Masalah Tanpa Masalah, namun faktanya rentetan masalah kasus korupsi dan kredit fiktif terus terjadi. Kejadian tersebut memperlihatkan adanya celah atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal Pegadaian, baik pada level cabang maupun unit pelayanan.

Meskipun manajemen berulang kali menegaskan komitmen terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG), berbagai kasus penyimpangan masih terus bermunculan di sepanjang 2025.

KAMAKSI mendesak Presiden Prabowo melakukan reformasi total di tubuh Pegadaian. Bila perlu mengganti semua jajaran direksi dan komisaris yang selama ini dinilai lemah menjalankan manajemen tata kelola dan pengawasan Perusahaan Plat Merah tersebut. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan terhadap Pegadaian karena ulah segelintir oknum di Perusahaan Negara yang memanfaatkan jabatan untuk melakukan praktik korupsi dan memperkaya diri sendiri,” tegas Joko Priyoski Ketua Umum DPP KAMAKSI di Jakarta.

‎Kasus terbaru terjadi di Cabang Bekasi Timur, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menetapkan pengelola agunan berinisial OA sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pengelolaan barang jaminan senilai Rp748,8 juta. OA diduga memindahkan barang jaminan berupa logam mulia antarunit pelayanan sebelum dan sesudah audit internal dilakukan.

‎Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bekasi, Hanafi, menjelaskan bahwa perbuatan tersangka menimbulkan kerugian negara.

‎Kejadian yang berkaitan dengan hukum juga terjadi pada Mei 2025. Dimana, Kejaksaan Negeri Batam menetapkan seorang pegawai Pegadaian Syariah Cabang Karina berinisial R sebagai tersangka dalam kasus kredit fiktif.

‎R diduga menyalahgunakan data pribadi nasabah yang sebelumnya ditolak pengajuan kreditnya. Dana yang dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah mencapai Rp3,9 miliar, dan sebagian digunakan untuk bermain judi online.

‎Kasus lainya mencuat di Pamekasan, Jawa Timur, pada awal tahun. Dimana, ratusan warga, sebagian besar ibu rumah tangga, menggelar aksi di depan kantor Pegadaian Syariah Pamekasan setelah merasa ditipu dalam investasi emas bodong yang melibatkan oknum agen Pegadaian.

‎Adapun, aksi tersebut disebabkan dengan adanya kerugian yang ditaksir mencapai Rp63 miliar. Massa sempat menyegel kantor cabang sebagai bentuk protes dan menuntut pengembalian dana.

‎”Pemerintah dan DANANTARA seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola Perusahaan Negara terutama banyaknya oknum-oknum Perusahaan Negara justru terseret dalam kasus korupsi dan kredit fiktif yang bukan hanya merugikan keuangan Negara, namun malah menyusahkan rakyat. KAMAKSI tegak lurus mendukung Presiden Prabowo bersihkan tikus-tikus berdasi yang merongrong Perusahaan Negara dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, Sita semua asset Pejabat BUMN yang terjerat korupsi dan beri hukuman berat agar menimbulkan efek jera,” pungkas Jojo sapaan akrabnya.

MoneyTalk, Jakarta – Menurut Ekonom Yanuar Rizky Masuknya PT.PLN, dan Pertamina ke dalam Danantara hanya akan menambah lapisan kebingungan saja. Apakah PLN entitas komersial atau instrumen fiskal negara?

‎Pemerintah sudah menyatakan bahwa Danantara diposisikan sebagai lembaga investasi yang mengelola aset BUMN dengan orientasi komersial. Namun, PLN jelas berbeda. Keberlangsungan PLN sepenuhnya terkait fiskal negara dari piutang kompensasi, subsidi tarif, hingga pengecualian ISAK 8, Jelas Yanuar.

‎Kemudian dalam kasus PLN ini, Yanuar Rizky membandingkan dengan Malaysia, di mana Petronas tidak dimasukkan ke SWF Hasanah karena bersifat strategis dan erat dengan kebijakan pemerintah.

‎“PLN seharusnya masuk kategori BUMN layanan publik, bukan entitas komersial murni,” Jika dipaksakan masuk Danantara, status PLN akan membingungkan investor. Siapa sebenarnya yang menjamin PLN, Danantara atau pemerintah, tegas Yanuar.

‎Kalau rencana pemerintah jalan untuk mengkonsolidasikan utang BUMN strategis ke dalam super holding Danantara dinilai Yanuar ibarat “double-edged sword”. Jika Danantara bisa menerbitkan obligasi berbunga rendah (3%) untuk melunasi utang PLN (8%), maka ada ruang efisiensi.

‎Namun faktanya, 70–80% ekuitas Danantara justru ditopang oleh aset bermasalah PLN dan Pertamina.Dengan aset leverage, Danantara bisa terjebak membiayai PSN non-strategis, sementara BUMN inti belum sehat.

‎“Jangan sampai Danantara justru membuka risiko krisis. Karena kalau PLN dan Pertamina gagal bayar, dampaknya sistemik, tutup Yanuar

MoneyTalk, Jakarta – Empat bulan usia Danantara, badan yang diklaim sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, tetapi publik dikejutkan dengan beredarnya surat: S-063/DI-BP/VII/2025. Isinya? Danantara secara sepihak menyatakan berwenang mengatur insentif, tantiem, dan penghasilan lainnya bagi Direksi dan Komisaris BUMN, bahkan hingga anak perusahaan BUMN. Mirip perilaku anak yang tidak tahu diri!

Surat itu ditandatangani oleh Rosan Perkasa Roeslani selaku Kepala Badan Pelaksana Danantara. Bahasa yang digunakan tegas, tanpa tedeng aling-aling: pengelolaan terhadap BUMN dan operasionalnya kini disebut sebagai “kewenangan penuh BPI Danantara”.

Sejak kapan kewenangan itu? Sejak bayi bernama Danantara itu diberi kekuasaan seperti Menteri BUMN?

Melabrak UU, mengesampingkan rakyat

Langkah Danantara jelas melanggar batas. Sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, hanya Menteri BUMN yang berwenang mengusulkan dan menetapkan remunerasi Direksi dan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Danantara bukanlah Menteri, bukan juga RUPS, dan bahkan bukan pemilik sah secara dominan di sebagian besar BUMN yang disebut dalam lampiran suratnya.

Celakanya, Danantara menyebut bahwa dasar hukumnya adalah UU No. 1 Tahun 2025, itu undang-undang yang hingga hari ini tidak tersedia naskah resminya di publik, melanggar prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi pukulan telak terhadap prinsip legalitas dan supremasi hukum di negara demokrasi.

Bayangan anggaran di luar APBN

Jika dicermati lebih dalam, surat ini bisa menciptakan situasi keuangan yang gawat, yakni pengeluaran insentif dan bonus besar-besaran di luar kerangka APBN.

Padahal dalam regulasi yang sah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 juncto PP Nomor 72 tahun 2016, menyebut setiap pembayaran insentif atau tantiem di lingkungan BUMN harus melalui persetujuan Menteri Keuangan dan tercatat dalam sistem fiskal nasional. Artinya, kalau skema Danantara ini dijalankan, akan lahir semacam “shadow budget”, anggaran tersembunyi yang tidak diaudit, tidak dikontrol DPR, dan berpotensi menciptakan lubang fiskal baru.

Di sinilah bahayanya, publik dibebani, elit merayakan insentif.

Membuka celah manipulasi kinerja

Salah satu poin absurd dalam surat tersebut adalah syarat bahwa insentif tidak boleh dihitung dari windfall profit atau hasil one-off seperti revaluasi aset dan penjualan properti. Di permukaan, ini terdengar positif.

Namun pertanyaannya, siapa yang menentukan itu windfall? Apa acuannya? Siapa auditornya? Tidak ada penjelasan. Tidak ada rujukan pada PSAK, IFRS, atau metode akuntansi baku. Artinya, surat ini membuka ruang abu-abu yang sangat lebar untuk manipulasi laporan keuangan, financial engineering, bahkan potensi penyalahgunaan wewenang untuk memperindah kinerja sebelum pembagian bonus.

Membungkam komite pengawas

Lebih ironis lagi, surat itu juga melarang Komisaris menerima insentif berbasis kinerja. Padahal pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara sah memperbolehkan pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris.

Di banyak negara, termasuk dalam pedoman OECD tentang Corporate Governance, insentif bagi pengawas justru dianjurkan agar mereka tidak hanya berfungsi sebagai stempel formal, tapi benar-benar bekerja menjaga akuntabilitas perusahaan. Alih-alih memperkuat pengawasan, Danantara justru ingin membisukan Komite Pengawas.

Benturan kepentingan yang terstruktur

Lalu siapa sebenarnya Danantara? Ia adalah lembaga pengelola investasi negara. Kini, ia juga ingin menjadi penentu bonus, pengatur insentif, dan bahkan mengarahkan tata kelola lebih dari 100 BUMN. Ini benturan kepentingan yang brutal.

Bayangkan, Danantara memiliki portofolio saham di BUMN A. Lalu, Danantara juga yang mengatur bonus direksi BUMN A. Maka apa jaminan objektivitasnya? Ini jelas bertabrakan dengan pasal 17 UU BUMN yang melarang pejabat atau pengelola BUMN terlibat dalam kebijakan yang punya potensi konflik kepentingan.

IAW minta Presiden bertindak: ini bukan pola SWF, ini anomali tata negara

Indonesian Audit Watch menyerukan dengan tegas:

1. Presiden dan Menteri Hukum harus menegur Danantara secara resmi dan memaksa pencabutan surat tersebut dalam waktu 7 hari kerja.

2. BPK dan OJK wajib melakukan audit khusus terhadap seluruh BUMN yang masuk dalam daftar lampiran surat itu, terutama pada laporan keuangan dan proses perhitungan laba-rugi mereka.

3. DPR (Komisi VI dan XI) harus menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Rosan Roeslani dan Erick Thohir sekaligus. Bila perlu, bentuk Pansus agar potensi penyimpangan ini tak membesar.

4. KPK wajib mewaspadai skema bonus terselubung ini dan memantau segala keputusan pembayaran yang mengandung potensi penyalahgunaan kekuasaan.

SWF harusnya berinvestasi, tak seagresif model ini

Kalau kita bandingkan dengan SWF dunia, seperti Temasek Singapura, Khazanah Malaysia, atau NBIM Norwegia, maka tak satu pun dari mereka ikut mengatur gaji dan bonus pengurus perusahaan negara. Mereka berinvestasi, bukan mencampuri urusan internal manajemen.

Justru Danantara sedang mendobrak batas itu semua. Baru lahir empat bulan, tapi sudah ingin mendikte seluruh sistem tata kelola BUMN. Kita patut bertanya:

Ini SWF atau kementerian bayangan?

Jika dibiarkan, surat seperti ini akan menjadi pintu masuk praktik korupsi legal berbasis peraturan internal, yang akhirnya menyandera keuangan negara dan memperlemah transparansi publik.

Jangan sampai mimpi lepas dari jerat utang asing justru membawa kita ke lubang yang lebih dalam: utang moral, utang tata kelola, dan utang kepercayaan publik.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Bayangkan seorang bayi baru lahir, tapi langsung diberi warisan emas dari keluarganya. Sayangnya, bayi itu justru dibesarkan oleh orang-orang yang tak punya pengalaman mengurus anak, apalagi bayi emas sekelas ini.

Itulah Danantara, Sovereign Wealth Fund (SWF) versi Indonesia, yang dalam empat bulan usianya, bukan tumbuh sehat seperti bayi SWF lain di dunia, tapi justru menunjukkan gejala gagal tumbuh.

Danantara resmi berdiri Maret 2025 melalui Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2025. Baru empat bulan usianya, tapi dana publik triliunan rupiah dari dividen BUMN sudah disalurkan kepadanya. Sayangnya, seperti bayi yang diasuh oleh perawat salah sekolah, Danantara gagal menujukkan satu pun performa pertumbuhan yang meyakinkan.

Bayi SWF tetangga lain

Mari bandingkan. Norwegia, saat mendirikan NBIM pada 1996, langsung menginvestasikan dana awalnya ke obligasi global senilai 1,2 miliar dolar hanya dalam waktu empat bulan.

GIC Singapura di 1981, sejak bulan-bulan pertamanya, telah mengakuisisi saham raksasa seperti Microsoft dan aset real estat di Amerika Serikat.

Bayi yang paling dekat, di Malaysia lewat Khazanah, tak menunggu lama menanamkan modal di sektor strategis digital dan kesehatan.

Bahkan Rusia dan Kazakhstan, dengan sumber dana hasil privatisasi BUMN, segera menyasar transformasi ekonomi domestik mereka dalam hitungan kuartal pertama.

Lalu Danantara?

Empat bulan berlalu, tak ada satu pun portofolio investasi yang bisa diverifikasi. Tidak ada akuisisi. Tidak ada penyertaan modal produktif. Yang terdengar hanya wacana “kampus impian” dengan estimasi anggaran Rp1,8 triliun dan sederet rapat internal mewah.

Dan semua itu dibiayai dari dividen BUMN, yang semestinya masuk kas negara, tapi justru disedot Danantara yang dilakukan tanpa transparansi, tanpa laporan publik, dan tanpa ‘manfaat’ nyata bagi rakyat.

Ini bukan hanya soal kinerja lembaga, tapi soal siapa yang ditunjuk merawat bayi itu. Danantara tidak dirawat pemimpin kelas tokoh pasar keuangan dunia, bukan pula jebolan manajer investasi sovereign fund global, bahkan bukan pemilik pengalaman di bidang perbendaharaan negara. Tapi orang-orang yang lebih terbiasa mengurus proposal proyek, bukan pertumbuhan portofolio nasional. Maka wajar jika bayi ini terlihat kurus, lemas, dan tak bergerak seharusnya.

Sementara negara kehilangan Rp4,1 triliun potensi PNBP dalam empat bulan, yang merawat Danantara malah menghabiskan anggaran operasional yang tidak kecil. Setoran dividen BRI triwulan pertama tahun ini sebesar Rp3,2 triliun langsung dialihkan, tanpa satu pun laporan resmi ke publik.

Gaji para perawat bayi itu diduga mencapai Rp120 miliar per bulan, cukup untuk membangun 50 sekolah rakyat seperti cita-cita Presiden Prabowo. Tapi rakyat tak melihat sekolah, tak melihat investasi, tak melihat manfaat, hanya mendengar mimpi yang digadang-gadang elite Danantara.

Apakah Presiden Prabowo tahu?

Harusnya tahu. Tapi barangkali belum sadar bahwa lembaga yang ia bayangkan akan membebaskan Indonesia dari jerat utang asing ini justru berisiko menjadi parasit fiskal, seperti BLBI jilid dua.

Bayi yang lahir dari cita-cita luhur ini kini digendong oleh tangan-tangan yang salah. Dan kalau Presiden tidak bertindak segera, maka bayi ini akan tumbuh menjadi beban negara, bukan harapan bangsa!

Seruan Indonesian Audit Watch

IAW menyerukan audit menyeluruh oleh BPK, moratorium dana BUMN ke Danantara, dan evaluasi total terhadap struktur pengurusnya.

Kelahiran boleh gegap gempita, tapi jika pengasuhnya salah, maka besar kemungkinan bayi itu tumbuh menyimpang.

Danantara masih bisa diselamatkan asal jangan terus dipelihara oleh mereka yang tak paham cara membesarkan lembaga keuangan negara kelas dunia.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Pokok dari masalah keuangan Indonesia adalah transparansi keuangan. Jika ini benar-benar dijalankan maka menjadi bukti nyata bahwa kapasitas keuangan Indonesia dapat menjadi syarat sebagai negara maju. Sebagaimana dikatakan Presiden Prabowo bahwa kapasitas ekonomi Indonesia cukup sebagai syarat menjadi negara maju. Artinya negara ini bisa lepas dari ketergantungan dari utang luar negeri dan investasi asing yang selama ini menyebabkan defisit besar dalam neraca pendapatan primer.

Baru baru ini Danantara menemukan dan memutuskan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dialihkan ke sektor perumahan. Nilainya luar biasa banyak yakni mencapai 130 triliun rupiah. Alasannya karena memang dana ini tersedia dan selama ini ternyata dana ini tertidur. Penemuan ini tentu akan terus berkembang seiring transparansi keuangan ke depan.

Danantara sebagaimana yang diatur dalam UU BUMN membawahi semua BUMN keuangan melalui Danantara investasi. Sebagai Badan Negara Danantara berhak memerintahkan BUMN perbankan untuk menggunakan semua potensi keuangan yang dimilikinya untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo salah satunya adalah membangun tiga juta rumah.

Langkah strategis Danantara ini menepis kecurigaan selama ini yang mengatakan bahwa Danantara hanya akan menjadi penikmat keuntungan yang diperoleh BUMN. Namun ternyata langkah Danantara Membangunkan Dana yang ada di BUMN untuk kepentingan pembangunan ekonomi menunjukan kreativitas nyata lembaga ini dalam membuat kebijakan keuangan strategis.

Dana KUR yang dialihkan kepada sektor perumahan akan digunakan dalam rangka mendukung sisi supply dan sisi demam perumahan. Sisi supply berarti menyediakan dukungan pembiayaan bagi para penerbang perumahan dan sisi denan menyediakan kredit produktif bagi konsumen perumahan. Khusus dari sisi demam kepada konsumen perumahan ini akan menjadi sumber dana bagi mereka agar mengembangkan usaha produktif untuk memastikan kredit perumahan berkelanjutan.

Sebelumnya BI dan Menteri Keuangan telah melihat peluang yang sama yakni membangunkan dana tidur di perbankan yang juga dialihkan ke sektor perumahan. Usaha tersebut dijalankan dengan strategi penurunan Giro Wajib Minimum (GWN) sehingga menghasilkan dana 80 triliun rupiah untuk kredit Perumahan komersial dan 50 triliun rupiah untuk kredit Perumahan subsidi. Masih mungkin ditemukan banyak dana lain yang terkunci dalam sistem ekonomi Indonesia yang dapat dibuka seperti dana BPJS Ketenagakerjaan dan dana asuransi milik pemerintah lainnya.

Langkah selanjutnya dari usaha transparansi keuangan dan kebijakan membangunkan dana tidur adalah mengatasi masalah suku bunga dalam perekonomian Indonesia yang masih tinggi. Ada Kecurigaan bahwa suku bunga saat ini masih membawa beban pada keuangan negara dan masih menjadi beban bagi daya beli masyarakat. Buktinya banyak pembiayaan yang kurang terserap. Tugas kedepan adalah mengurangi beban subsidi bunga oleh negara dan mengurangi beban bunga yang juga dibayarkan oleh rakyat. Data menunjukkan bahwa beban bunga di Indonesia tertinggi dibandingkan negara negara ASEAN.

Teruslah bekerja secara efektif dan cerdas Danantara. Demikian juga dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang makin dipercaya, harus dapat membuktikan kesungguhannya dalam menjalankan tugas besar ini. Optimalisasi penyerapan dana ini akan menjadi ukuran utama untuk menilai bahwa kebijakan Danantara membawa manfaat bagi bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Penulis : Salamuddin Daeng