16 November 2026

Danantara

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengelolaan Danantara kembali menjadi sorotan. Wartawan senior Ishak Rafick mempertanyakan transparansi pengelolaan aset badan usaha milik negara (BUMN), terutama setelah kontribusi dividen yang sebelumnya masuk ke kas negara disebutnya tidak lagi mengalir seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ishak menyoroti perubahan aliran keuntungan BUMN setelah pengelolaan aset negara ditempatkan dalam skema Danantara. Menurut dia, kontribusi yang sebelumnya mencapai sekitar Rp90 triliun per tahun kini tidak lagi diberikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dulunya setiap tahun disumbangkan oleh BUMN itu Rp90 triliun. Pada 2025 dan 2026, nol,” ujar Ishak Rafick di Channel YouTube Sinkos Indonesia, Rabu (28/10/2026).

Ishak juga menyoroti restrukturisasi portofolio perusahaan yang berada dalam pengelolaan Danantara. Ia menyebut jumlah perusahaan yang semula mencapai sekitar 1.077 telah dikurangi, dengan lebih dari 300 perusahaan disebut telah dijual.

Persoalan yang dipertanyakannya bukan hanya mengenai jumlah perusahaan yang dilepas, melainkan juga transparansi hasil penjualannya.

“Yang dijual ini ke mana duitnya? Enggak ada laporannya,” kata Ishak.

Pernyataan tersebut mengarah pada pertanyaan penting tentang akuntabilitas pengelolaan aset negara. Penjualan perusahaan atau pelepasan kepemilikan saham seharusnya dapat ditelusuri melalui informasi mengenai aset yang dilepas, nilai transaksi, pihak pembeli, serta penggunaan hasil penjualan.

Ishak turut menyinggung perubahan aturan mengenai pengawasan terhadap Danantara. Ia mengatakan bahwa sebelumnya terdapat pembatasan terhadap pemeriksaan oleh lembaga pengawas, tetapi aturan tersebut kemudian diperbaiki sehingga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimungkinkan.

“Kalau sudah diperbaiki pada bulan Oktober, sekarang sudah boleh diaudit oleh BPK,” ujarnya.

Ishak juga mengangkat persoalan kontribusi Danantara terhadap APBN pada tahun-tahun mendatang. Ia menyebut Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pada 2027 kontribusi tersebut diperkirakan belum tersedia karena belum ada standar operasional prosedur (SOP) untuk penyaluran keuntungan ke APBN.

Di sisi lain, tidak semua keuntungan perusahaan negara otomatis harus disalurkan langsung ke APBN pada tahun yang sama. Sebagian keuntungan dapat ditahan untuk investasi, pembayaran kewajiban, pengembangan usaha, atau kebutuhan korporasi lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah dividen dibagikan atau tidak, melainkan apakah keputusan tersebut memiliki dasar yang jelas, dapat diaudit, dan memberikan manfaat yang terukur bagi negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kenaikan laba PT Pertamina International Shipping (PIS) pada 2025 justru diikuti membengkaknya anggaran insentif, bonus, dan tantiem bagi jajaran Dewan Komisaris serta Direksi. Kondisi ini memantik kritik tajam dari Center for Budget Analysis (CBA) yang menilai pertumbuhan keuntungan perusahaan nyaris habis terserap untuk tambahan kompensasi para petinggi.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti laporan tahunan PIS 2025 yang menyebutkan bonus kinerja tahun 2024 belum dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi karena masih menunggu persetujuan pemangku kepentingan (stakeholder).

Menurut Uchok, bonus kinerja bagi Dewan Komisaris dalam praktik perusahaan lazim dikenal sebagai tantiem atau insentif kinerja. Dengan demikian, keterangan dalam laporan tahunan tersebut menunjukkan bahwa tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi PIS belum dibayarkan, meskipun kewajiban tersebut telah diperhitungkan dalam laporan keuangan perusahaan.

“Ini uang belum keluar dari saku perusahaan, tetapi bebannya sudah bertambah di pundak PIS,” ujar Uchok Sky, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data anggaran CBA, nilai insentif, bonus, dan tantiem PIS pada 2025 mencapai USD100.733.784, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD87.320.241.

Artinya, terdapat kenaikan sebesar USD13.413.543 atau setara sekitar Rp214,6 miliar dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS.

Uchok menilai lonjakan anggaran tersebut patut dipertanyakan, terutama karena pembayaran bonus kinerja tahun sebelumnya masih menunggu persetujuan stakeholder.

“Kenaikan insentif, bonus, dan tantiem sekitar Rp214,6 miliar hanya menguras anggaran perusahaan. Mereka benar-benar tidak punya hati nurani bila petinggi PIS menerimanya dengan senang hati,” tegasnya.

Sorotan CBA semakin menguat ketika membandingkan kenaikan anggaran insentif dengan pertumbuhan laba perusahaan.

Berdasarkan data yang dihimpun CBA, laba tahun berjalan PIS pada 2025 mencapai USD572.478.498, meningkat dari USD558.604.027 pada 2024.

Dengan demikian, laba perusahaan bertambah USD13.874.471 atau sekitar Rp222 miliar berdasarkan asumsi kurs yang sama.

Sementara itu, anggaran insentif, bonus, dan tantiem meningkat USD13.413.543 atau sekitar Rp214,6 miliar.

Perbandingan kedua angka tersebut menunjukkan bahwa nilai kenaikan anggaran kompensasi mencapai sekitar 96,7 persen dari tambahan laba perusahaan pada periode yang sama.

Bagi Uchok, kondisi ini memperlihatkan betapa besarnya porsi tambahan keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk kompensasi jajaran petinggi.

“Kenaikan labanya hampir sama persis dengan kenaikan uang insentif para petinggi. Laba yang bertambah itu nilainya nyaris sama dengan kenaikan anggaran bonus mereka. Artinya, tambahan untung itu cuma cukup untuk mengisi kantong sendiri,” tegas Uchok.

Ia menilai, peningkatan keuntungan perusahaan semestinya juga mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan manfaat yang lebih luas, bukan hanya peningkatan kompensasi bagi pejabat di dalamnya.

Atas kondisi tersebut, CBA meminta Danantara mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi anggaran insentif, bonus, dan tantiem PIS.

Uchok bahkan mengusulkan agar Danantara memerintahkan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk menghapus anggaran insentif, bonus, dan tantiem yang menjadi sorotan dalam laporan keuangan PIS.

Menurutnya, kenaikan laba perusahaan sebesar USD13,87 juta tidak sebanding dengan peningkatan anggaran kompensasi yang mencapai USD13,41 juta.

“Lebih baik Danantara memerintahkan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk menghapus anggaran insentif, bonus, dan tantiem dalam laporan keuangan PT PIS tersebut,” kata Uchok.

Ia menegaskan, keuntungan perusahaan tidak semestinya diperlakukan sebagai kesempatan bagi para pejabat untuk meningkatkan pendapatan pribadi, sementara risiko kerugian tetap menjadi tanggungan perusahaan.

“Keuntungan PIS ini jangan seperti mengambil duit bila ada kesempatan. Kalau untung naik, itu rezeki pejabat. Kalau rugi, itu risiko perusahaan. Dan yang bayar akhirnya tetap rakyat yang punya,” pungkas Uchok.

CBA menilai persoalan ini perlu menjadi perhatian serius pemegang saham dan Danantara, terutama dalam memastikan kebijakan remunerasi di lingkungan BUMN berjalan sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengacara dokter Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, Aziz Yanuar, menilai konstruksi hukum dalam perkara polemik ijazah Joko Widodo atau Jokowi perlu diuji secara lebih mendalam. Menurut dia, persoalan mendasar dalam perkara tersebut adalah apakah pernyataan mengenai keaslian sebuah dokumen dapat serta-merta dikonstruksikan sebagai tuduhan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Aziz bahkan menilai terdapat dugaan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan persoalan ijazah Jokowi. Ia mengatakan, konstruksi perkara yang digunakan aparat penegak hukum harus dilihat secara hati-hati dengan memperhatikan unsur setiap pasal yang diterapkan.

“Saudara Jokowi itu bukan lagi presiden, tapi dia masih pejabat, dia masih pembina di Danantara. Artinya segala hal terkait dia itu menjadi kapasitas umum yang memang ranahnya umum,” kata Aziz Yanuar dalam podcast Sinkos Indonesia, Ahad (27/9/2026).

Menurut Aziz, ijazah yang menjadi objek perdebatan telah berkaitan dengan perjalanan politik dan jabatan publik Jokowi. Karena itu, menurut dia, pembahasan mengenai dokumen tersebut tidak dapat begitu saja diposisikan sebagai persoalan yang sepenuhnya bersifat privat.

“Ijazah itu kan umum. Itu yang kita concern dan enggak bisa sebenarnya teman-teman lain dipidana untuk hal tersebut,” ujarnya.

Aziz mengatakan, dirinya lebih menyoroti penerapan norma pidana dalam perkara tersebut daripada penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Pasal-pasal yang dituduhkan, saya concern ke pidana ya, bukan Undang-Undang ITE,” katanya.

Aziz kemudian membedah norma mengenai pencemaran, fitnah, dan penghinaan. Menurut dia, ada perbedaan mendasar antara menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menyatakan bahwa suatu benda atau dokumen memiliki sifat tertentu.

Ia mencontohkan, seseorang dapat dikenai persoalan penghinaan apabila secara terang menuduh orang lain melakukan tindakan tertentu, misalnya menuduh seseorang memalsukan ijazah.

“Saya menuduh abang memalsukan ijazah. Tindakan itu menurut pasal penghinaan dan fitnah itu. Kalau terbukti penghinaan, kalau tidak terbukti fitnah,” ujar Aziz.

Namun, menurut Aziz, konstruksinya menjadi berbeda apabila yang dinyatakan adalah bahwa sebuah benda atau dokumen tertentu palsu.

“Tapi yang dia tuduhkan, yang masyarakat banyak tuduh itu adalah bentuknya. Saya menuduh misalnya ini handphone palsu. Ini handphone palsu itu enggak masuk,” katanya.

Aziz menilai perbedaan tersebut penting karena norma pidana mengenai pencemaran dan fitnah memiliki unsur yang harus dipenuhi. Dalam KUHP lama, pencemaran diatur dalam Pasal 310, sedangkan KUHP baru mengatur pencemaran dalam Pasal 433. Mahkamah Konstitusi juga telah menjelaskan bahwa Pasal 433 KUHP baru mengakomodasi ketentuan mengenai pencemaran sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHP lama.

Sementara itu, KUHP baru membedakan sejumlah bentuk tindak pidana penghinaan, antara lain pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan pencemaran orang mati.

Dalam perkara ijazah Jokowi, Aziz berpendapat bahwa pernyataan yang dipersoalkan perlu dilihat secara utuh. Menurut dia, apabila seseorang mengatakan “ijazah Jokowi palsu”, pernyataan tersebut secara gramatikal diarahkan kepada objek berupa ijazah, bukan secara langsung menuduh Jokowi melakukan suatu tindakan pemalsuan.

“Enggak ada, Bang, perbuatan kita menuduh sesuatu itu kecuali perbuatannya,” ujarnya.

Dari sudut pandang Aziz, konstruksi tersebut berbeda dengan pernyataan “Jokowi memalsukan ijazah”. Kalimat kedua, menurut dia, secara langsung menuduhkan suatu perbuatan kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan pernyataan mengenai ijazah palsu diarahkan kepada benda atau dokumen yang dipersoalkan.

Atas dasar itu, Aziz menilai penerapan ketentuan mengenai pencemaran atau fitnah harus diuji berdasarkan unsur perbuatannya, bukan hanya berdasarkan adanya pernyataan yang dianggap merugikan nama baik seseorang.

“Poinnya adalah case building ini dibentuk oleh polisi untuk mengkriminal seseorang,” tegas Aziz.

Aziz juga mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan mengenai penghinaan ringan. Dalam KUHP baru, penghinaan ringan diatur dalam Pasal 436. Ketentuan tersebut merupakan salah satu kategori tindak pidana penghinaan yang dibedakan dari pencemaran dan fitnah.

Dalam penjelasan mengenai KUHP lama, R. Soesilo membedakan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduhkan suatu perbuatan dengan penghinaan yang dilakukan melalui kata-kata atau tindakan yang bersifat menghina. Perbedaan unsur tersebut menjadi penting ketika menentukan pasal yang tepat untuk diterapkan.

Aziz berpandangan, persoalan yang muncul dalam polemik ijazah Jokowi tidak tepat jika langsung dikonstruksikan sebagai tuduhan.

“Yang dilakukan Roy dan kawan-kawan kan bukan menuduh Jokowi melakukan pemalsuan, tapi ijazahnya palsu. Tuduhannya begitu,” kata Aziz.

Menurut dia, apabila konstruksi pernyataannya adalah mengenai sebuah benda atau dokumen, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu menjelaskan hubungan antara pernyataan tersebut dengan unsur perbuatan yang disyaratkan dalam pasal yang digunakan.

Aziz juga menilai konstruksi fitnah perlu dilihat secara lebih hati-hati. Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai fitnah dibedakan dari pencemaran dan penghinaan ringan. Pemerintah dalam dokumen yang diajukan dalam perkara pengujian undang-undang juga menjelaskan bahwa KUHP baru membedakan kategori pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu.

Menurut Aziz, persoalan utamanya kembali pada pertanyaan apakah pihak yang dituduh memang dinyatakan melakukan suatu perbuatan tertentu.

Ia menilai pernyataan mengenai keaslian sebuah dokumen tidak otomatis sama dengan tuduhan bahwa pemilik atau orang yang menggunakan dokumen tersebut telah melakukan tindak pidana pemalsuan.

Karena itu, Aziz berpendapat bahwa konstruksi perkara terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa harus diuji dengan melihat secara cermat kata-kata yang disampaikan, objek yang menjadi sasaran pernyataan, serta unsur pasal pidana yang digunakan.

Dokter Tifa sendiri dalam persidangan sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meneliti ijazah fisik Jokowi. Ia mengatakan objek yang dikaji adalah benda digital berupa gambar dokumen yang diunggah pihak lain di media sosial.

Aziz tetap pada pandangannya bahwa penegakan hukum dalam perkara tersebut tidak boleh mengabaikan perbedaan antara tuduhan mengenai perbuatan seseorang dan pernyataan mengenai suatu benda atau dokumen.

Menurut dia, perbedaan tersebut bukan persoalan istilah semata, melainkan berkaitan langsung dengan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan tidak hanya dipandang sebagai persoalan etika dalam penggunaan kekuasaan, tetapi juga dinilai berkaitan dengan kepentingan pengelolaan keuangan negara dan pihak-pihak yang merasa terganggu oleh kebijakan mantan Menteri Keuangan tersebut.

Pandangan itu disampaikan Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, dalam tulisannya pada 18 September 2026. Sutoyo menyoroti kritik pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengenai cara Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya.

Sebelumnya, Jimly mengkritik mekanisme pemberhentian Purbaya dan menyatakan perlunya penataan etika kekuasaan melalui regulasi khusus. Jimly menyebut, “Indonesia membutuhkan Undang-Undang (UU) Etika Bernegara” agar penggunaan kekuasaan oleh pejabat negara, termasuk presiden, memiliki landasan etika yang lebih jelas. Kritik Jimly mengenai cara pemberhentian Purbaya juga diberitakan sejumlah media.

Menurut Sutoyo, gagasan mengenai etika penyelenggara negara bukan sesuatu yang baru. Ia mengaitkannya dengan wacana peradilan etik terhadap presiden yang pernah muncul pada 2013 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Dokumen resmi MPR mencatat TAP MPR VI/MPR/2001 ditetapkan pada 9 November 2001 dan memuat pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Ketetapan tersebut mencakup antara lain etika politik dan pemerintahan serta etika ekonomi dan bisnis.

Sutoyo kemudian memperluas persoalan pemberhentian Purbaya ke isu pengelolaan keuangan negara. Ia menilai sikap Purbaya terhadap berbagai persoalan fiskal dan pengelolaan aset negara dapat bersinggungan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Pemberhentian Purbaya ternyata bukan hanya soal etika bernegara tetapi terkait dengan ketersinggungan Presiden Prabowo Subianto,” tulis Sutoyo.

Ia kemudian menyebut sikap Purbaya yang dinilainya keras terhadap praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Dalam pandangan Sutoyo, hal itu terlihat dari sikap Purbaya ketika mengikuti rapat bersama Komite IV DPD RI pada Senin, 14 September 2026. Sutoyo menyebut Purbaya memaparkan bahwa keuntungan dari aset negara harus memberikan manfaat langsung bagi APBN.

“Danantara diminta menyetor sebagian keuntungan yang didapat dari BUMN untuk APBN,” tulis Sutoyo.

Ia juga menyoroti pandangan mengenai kewajiban perpajakan perusahaan asing. Menurut Sutoyo, Purbaya berpandangan bahwa status perusahaan asing tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban pajak.

“Perusahaan asing harus tunduk pada hukum Indonesia seperti perusahaan domestik,” demikian dikutip dari tulisan Sutoyo.

Lebih jauh, Sutoyo menyatakan bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya patuh kepada oknum pemerintah yang menurutnya dapat menjadi sumber kebocoran keuangan negara.

“Semua perusahaan tidak boleh hanya patuh pada oknum pemerintah yang menjadi sumber kebocoran keuangan negara dan kepatuhan yang hanya tergantung pada negosiasi informal atau suap,” tulisnya.

Sutoyo kemudian menghubungkan pandangan tersebut dengan pemberhentian Purbaya. Ia menilai keputusan tersebut menimbulkan persepsi bahwa pergantian Menteri Keuangan tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, melainkan juga beririsan dengan kepentingan kelompok tertentu.

Menurut Sutoyo, “cara pemberhentian Kemkeu Purbaya oleh Presiden Prabowo dengan mengabaikan etika” membuat sebagian masyarakat mempertanyakan dasar keputusan tersebut.

Ia bahkan menyebut adanya dugaan keterkaitan dengan kekuatan pengusaha yang disebutnya sebagai “bandit pengusaha hitam perampok uang negara”. Namun, tudingan tersebut merupakan penilaian dan interpretasi Sutoyo Abadi, bukan fakta yang telah dibuktikan secara hukum.

Di sisi lain, pemberhentian Purbaya sendiri telah menjadi perhatian publik. Reuters melaporkan bahwa Purbaya diberhentikan setelah terjadi perselisihan dengan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk terkait perubahan besar di lingkungan perpajakan dan kepabeanan. Purbaya sendiri mengatakan dirinya kecewa dengan pemberhentian tersebut, meski mengaku sudah memperkirakan kemungkinan itu.

Dengan demikian, polemik pemberhentian Purbaya berkembang pada dua isu berbeda: tata cara penggunaan kewenangan dan etika kekuasaan, serta perbedaan pandangan mengenai pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal.

Pernyataan mengenai adanya keterkaitan pemberhentian Purbaya dengan kepentingan kelompok tertentu, termasuk istilah “bandit pengusaha hitam perampok uang negara”, merupakan kritik dan penilaian Sutoyo Abadi yang disampaikan dalam tulisannya. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut maupun dikritik dalam pernyataan tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, Danantara, serta pihak terkait lainnya, untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis Politik Kenegaraan M. Hatta Taliwang mencermati pola konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika politik nasional. Menurutnya, pendekatan Prabowo terhadap kekuatan politik warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih dekat pada kombinasi kooptasi dan erosi bertahap, bukan model konfrontasi frontal.

Hatta mengatakan, teori konsolidasi kekuasaan dapat dilihat melalui sejumlah model. Dalam pandangannya, terdapat tiga pola utama yang berkembang dalam kajian politik, yakni model frontal, kooptasi, dan erosi bertahap.

“Model frontal itu pecat, tangkap, bersihkan secara cepat. Perlawanan keras, bahkan bisa memunculkan kudeta dan instabilitas,” kata Hatta dalam catatannya, Kamis (27/8/2026).

Sementara model kooptasi dilakukan dengan merangkul lawan, memberikan ruang dalam kekuasaan, dan menjaga stabilitas agar program pemerintahan dapat berjalan. Adapun erosi bertahap dilakukan dengan mengurangi pengaruh kelompok lawan secara perlahan, antara lain melalui perubahan posisi dan masuknya kelompok pendukung ke dalam pusat kekuasaan.

Hatta menilai, dalam praktik politik modern, seorang pemimpin tidak selalu menggunakan satu model secara murni. Kombinasi beberapa pendekatan justru lebih memungkinkan digunakan untuk mempertahankan stabilitas sekaligus memperkuat kendali kekuasaan.

Menurut Hatta, dari gejala yang terlihat di ruang publik, Prabowo tidak menunjukkan kecenderungan memilih pola frontal terhadap kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan pemerintahan Jokowi.

Ia menunjuk sejumlah indikator, antara lain belum terlihat adanya pembersihan politik secara besar-besaran, penangkapan terhadap tokoh-tokoh utama era Jokowi secara menyeluruh, maupun pembongkaran kabinet lama secara ekstrem.

Selain itu, menurut Hatta, tidak terlihat adanya kampanye resmi pemerintah yang secara terbuka menjadikan Jokowi sebagai sasaran kesalahan politik.

“Ini menunjukkan Prabowo tidak memilih jalur model Soeharto 1966 atau Erdogan 2016,” ujarnya.

Sebaliknya, Prabowo sejak awal pemerintahannya menggunakan narasi melanjutkan hal-hal yang dinilai baik dari pemerintahan sebelumnya sembari memperbaiki kekurangannya.

Bagi Hatta, bahasa politik semacam itu merupakan salah satu bentuk pendekatan kooptasi.

Strategi tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk menenangkan pendukung Jokowi, menjaga stabilitas birokrasi, mempertahankan dukungan politik di parlemen, sekaligus mencegah terbentuknya polarisasi baru.

Di sisi lain, Hatta melihat adanya indikasi pendekatan erosi bertahap dalam konsolidasi kekuasaan Prabowo.

Ia menilai sejumlah posisi strategis mulai diisi oleh figur-figur yang dipersepsikan lebih dekat dengan Prabowo, termasuk dari lingkungan militer. Menurutnya, perubahan komposisi tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari proses memperkuat kendali politik secara perlahan.

Hatta juga menyoroti restrukturisasi pusat-pusat kekuasaan ekonomi melalui pembentukan dan penguatan instrumen negara seperti Danantara.

Menurutnya, perkembangan tersebut dapat memperbesar kapasitas negara dalam mengendalikan aset dan sumber daya strategis.

“Bukan perang terbuka, tetapi pengurangan pengaruh secara perlahan,” katanya.

Namun, Hatta menegaskan bahwa pembacaan tersebut merupakan analisis terhadap gejala politik yang terlihat di ruang publik, bukan kesimpulan bahwa pemerintah secara resmi menjalankan strategi tertentu.

Hatta menilai terdapat sejumlah alasan mengapa pendekatan frontal berisiko diterapkan di Indonesia.

Pertama, struktur kekuasaan Indonesia pascareformasi sangat terfragmentasi. Berbeda dengan negara yang memiliki struktur kekuasaan lebih terpusat, Indonesia memiliki banyak partai politik, kelompok bisnis, organisasi masyarakat, serta mekanisme pemilihan presiden secara langsung.

Karena itu, pembersihan politik secara frontal berpotensi memunculkan resistensi dari berbagai pusat kekuatan sekaligus.

Kedua, pemerintah membutuhkan stabilitas ekonomi.

Menurut Hatta, investor dan pasar cenderung sensitif terhadap konflik elite, perang politik terbuka, serta perubahan kebijakan secara mendadak.

Pendekatan bertahap, kata dia, relatif lebih aman karena perubahan kekuasaan dapat dilakukan tanpa memicu gejolak politik dan ekonomi yang terlalu besar.

Ketiga, terdapat budaya politik elite Indonesia yang sejak era Orde Baru cenderung mengutamakan kompromi, musyawarah elite, serta pembagian ruang kekuasaan.

“Karena itu politik Indonesia sering tampak lambat menggerakkan perubahan,” ujarnya.

Mengapa Ada Kelompok yang Tidak Puas?

Hatta juga menjelaskan munculnya kelompok-kelompok yang menilai pemerintahan Prabowo belum melakukan perubahan secara signifikan terhadap warisan pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga kelompok yang memiliki ekspektasi berbeda.

Kelompok pertama adalah mereka yang mengharapkan pembongkaran total terhadap warisan pemerintahan sebelumnya serta penindakan cepat terhadap tokoh-tokoh yang dianggap bermasalah.

Ketika langkah tersebut tidak terjadi, Prabowo kemudian dinilai tidak berani.

Padahal, menurut Hatta, bisa saja Presiden memang memilih strategi yang berbeda, yakni perubahan secara bertahap untuk menghindari benturan langsung.

Kelompok kedua menilai keberhasilan perubahan politik dari simbol-simbol kekuasaan.

Misalnya, apakah ada elite yang ditangkap, dipermalukan, atau berkonfrontasi secara terbuka dengan pemerintah.

Ketika simbol-simbol tersebut tidak muncul, mereka kemudian menganggap tidak ada perubahan.

Sementara kelompok ketiga adalah kelompok yang sejak awal berada di luar koalisi politik Prabowo sehingga cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Hatta, sikap kritis tersebut merupakan sesuatu yang normal dalam sistem politik, terutama dari kelompok yang kalah dalam kontestasi Pilpres.

Hatta menilai terlalu dini menyimpulkan apakah strategi konsolidasi kekuasaan Prabowo berhasil atau tidak.

Sebab, konsolidasi kekuasaan melalui erosi bertahap biasanya membutuhkan waktu.

Ia mengambil contoh Vladimir Putin, Xi Jinping, dan Recep Tayyip Erdogan yang menurutnya juga membutuhkan waktu untuk memperkuat kendali politik masing-masing.

Karena itu, indikator keberhasilan Prabowo tidak semata-mata harus dilihat dari ada atau tidaknya konflik politik besar dalam waktu dekat.

Ada sejumlah indikator yang menurut Hatta lebih penting diperhatikan.

Pertama, apakah pusat kekuasaan negara semakin kuat.

Kedua, apakah birokrasi semakin loyal dan efektif menjalankan kebijakan pemerintah.

Ketiga, apakah program-program strategis pemerintah dapat dijalankan tanpa hambatan politik yang berarti.

Keempat, apakah pengaruh kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan secara perlahan berkurang.

“Kalau Prabowo memang menggunakan kombinasi kooptasi dan erosi bertahap, ukuran keberhasilannya bukan apakah ada konflik besar hari ini, melainkan bagaimana konfigurasi kekuasaan berubah dalam beberapa tahun,” jelasnya.

Pada akhirnya, Hatta menyimpulkan bahwa berdasarkan gejala yang terlihat di ruang publik, pendekatan Prabowo terhadap Jokowi lebih dekat pada kombinasi model kooptasi dan model erosi bertahap, dengan kooptasi yang lebih dominan pada fase awal pemerintahan.

Ia menilai strategi tersebut memang dapat terlihat lambat atau bahkan dianggap lemah oleh kelompok yang menginginkan perubahan cepat.

Namun dari perspektif konsolidasi kekuasaan, strategi bertahap dapat menjadi pilihan bagi pemimpin yang ingin memperkuat pemerintahan sembari menekan risiko konflik elite, gejolak ekonomi, dan ketidakstabilan politik.

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Telkom Indonesia. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dan memperkirakan potensi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2 triliun.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam membongkar dan menuntaskan kasus yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.

Mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini menegaskan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi di lingkungan BUMN harus ditindak tanpa pandang bulu.

“Kami mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Siapa pun yang terbukti mengkhianati amanat rakyat dan mencuri uang rakyat harus diproses secara hukum dan diberikan sanksi yang tegas,” kata Anshar Ilo, Sabtu (06/06).

Menurutnya, kasus yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun tersebut menjadi peringatan bahwa pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara harus diperkuat.

Anshar menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) semestinya juga berperan aktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap BUMN yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Danantara seharusnya tidak hanya berfokus pada pengelolaan aset dan investasi, tetapi juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap BUMN yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pencegahan harus menjadi prioritas agar kasus-kasus seperti ini tidak terus berulang,” ujar mantan aktivis HMI ini.

Ia menambahkan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara.

“Kita semua harus berdiri bersama melawan korupsi. Uang negara adalah uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum,” tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa lembaganya telah memulai penyidikan baru terkait dugaan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka karena penyidikan masih menggunakan sprindik umum.

KPK juga mengungkapkan bahwa hasil perhitungan sementara menunjukkan potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, mengkritik keras masih adanya gelontoran tantiem bernilai fantastis di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Kritik tersebut muncul setelah Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmennya untuk memangkas jumlah komisaris serta menghapus praktik pemberian tantiem di BUMN.

Menurut Anshar, pernyataan Presiden Prabowo terkait efisiensi dan pembenahan tata kelola BUMN harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh perusahaan pelat merah, termasuk BRI yang kini berada dalam pengawasan Badan Pengelola Investasi Danantara.

“Presiden sudah bicara tegas soal efisiensi dan penghapusan tantiem, tapi faktanya di BRI masih ada gelontoran ratusan miliar untuk direksi dan komisaris, bandel juga nih Pimpinan BRI,” kata Anshar Ilo, Jumat (29/05/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langkah tegas pemerintah untuk menata ulang pengelolaan BUMN demi memaksimalkan kontribusi aset negara yang nilainya mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Presiden bahkan menargetkan BUMN mampu menyumbang minimal 50 miliar dolar AS per tahun agar APBN tidak terus mengalami tekanan defisit.

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan akan memangkas jumlah komisaris dan menghapus tantiem yang dinilai tidak masuk akal.

Namun, kondisi di BRI justru menuai sorotan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2025, BRI masih mengalokasikan tantiem direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

Selain itu, BRI juga tercatat mengeluarkan anggaran gaji dan tunjangan direksi mencapai Rp240,8 miliar serta gaji dan tunjangan dewan komisaris sebesar Rp80,2 miliar. Perusahaan juga mengalokasikan bonus dan insentif manajemen kunci sebesar Rp396,3 miliar.

Ketua umum Relawan Logis 08 Prabowo Gibran saat Pilpres 2024 ini menilai Anshar Ilo menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo dan Danantara.

Anshar Ilo menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo dan Danantara.

“Kalau Presiden ingin BUMN sehat dan efisien, maka kebijakan itu harus berlaku untuk semua. Jangan terkesan ada BUMN yang kebal terhadap arahan Presiden,” ujarnya.

Ia juga meminta Danantara bertindak tegas dan tidak hanya menyampaikan narasi reformasi di ruang rapat, tetapi memastikan implementasi nyata di lapangan.

“Danantara harus konsisten. Kalau memang tantiem dihapus, ya harus ditertibkan semuanya. Jangan rakyat diminta berhemat sementara elite BUMN masih pesta bonus dan tantiem,” tegas Anshar.

Menurutnya, praktik pemberian tantiem dan bonus jumbo di tengah tuntutan efisiensi berpotensi melukai rasa keadilan publik, terutama saat pemerintah sedang fokus melakukan penghematan anggaran dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap negara.

Logis 08 pun mendesak evaluasi menyeluruh terhadap manajemen BUMN dan mempertanyakan sikap Danantara yang dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo terkait reformasi tata kelola perusahaan negara.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kebijakan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani hanya sebatas wacana atau “omon-omon” belaka.

Pasalnya, menurut Uchok, masih ada BUMN sektor perbankan yang tetap memberikan tantiem bernilai fantastis kepada direksi dan komisarisnya.

“Pernyataan Presiden Prabowo dan Rosan Perkasa Roeslani hanya omon-omon saja. Ada BUMN perbankan yang tidak menjalankan perintah Presiden dan Danantara tersebut,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menghapus tantiem untuk jajaran komisaris dan direksi BUMN karena menilai banyak praktik yang tidak masuk akal di perusahaan pelat merah. Menurutnya, ada perusahaan yang merugi namun memiliki komisaris terlalu banyak.

Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga memastikan kebijakan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN telah berjalan. Hal itu disampaikan Rosan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen pada 19 Agustus 2025.

Namun, Uchok menilai fakta di lapangan justru berbeda. Ia menyoroti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang masih mengalokasikan tantiem bagi direksi dan komisaris.

Menurut data yang ditemukan CBA dalam laporan keuangan BRI tahun 2025, perusahaan masih memberikan tantiem kepada direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem kepada dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

“Angka yang bikin rakyat biasa pusing menghitung nol-nya,” sindir Uchok.

Uchok juga menyoroti Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, yang dinilai tidak menjalankan arahan Presiden dan Danantara terkait penghapusan tantiem.

“Dari data tantiem di atas, sepertinya Direktur Utama BRI Hery Gunardi hanya mau mendengar perintah Presiden saja. Dan tidak menjalankan lantaran belum tentu Presiden Prabowo dan Rosan bisa membaca laporan keuangan BRI,” ujarnya.

Menurut Uchok, kebijakan penghapusan tantiem seolah hanya berlaku bagi BUMN lain, sementara di BRI praktik tersebut tetap berjalan seperti biasa.

“Buat Hery Gunardi aturan itu hanya cuma kata-kata Rosan saja. Dan perintah Presiden Prabowo cuma arahan umum. Kebijakan penghapusan tantiem itu seolah cuma berlaku untuk BUMN yang lain saja. Kalau BRI, ya jalan terus seperti biasa,” tegasnya.

Ia juga mengkritik gaya kepemimpinan manajemen BRI yang dinilai bertolak belakang dengan arahan pemerintah.

“Benar-benar gaya kepemimpinan yang unik di manajemen BRI ini. Mendengar perintah, mengangguk hormat, lalu diam-diam melakukan hal sebaliknya. Yang bikin heran, bagaimana mungkin pembangkangan seterang ini bisa terjadi di badan usaha milik negara tanpa ada yang menegur dan tanpa ada yang memprotes,” katanya.

Selain tantiem, Uchok mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 BRI juga mengeluarkan anggaran gaji dan tunjangan direksi mencapai Rp240,8 miliar serta gaji dan tunjangan dewan komisaris sebesar Rp80,2 miliar.

Tak hanya itu, perusahaan juga mengalokasikan bonus dan insentif manajemen kunci sebesar Rp396,3 miliar.

Uchok menilai kondisi tersebut menunjukkan belum adanya keseriusan dalam melakukan efisiensi di tubuh BUMN, khususnya sektor perbankan pelat merah.

MoneyTalk, Jakarta – Kamis, 14 Mei 2026 The Economist menulis serangkaian kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Judulnya lumayan menohok. “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Tulisan tersebut menyoroti kekhawatiran atas kebijakan ekonomi populis, pelemahan demokrasi, serta peningkatan sentralisasi kekuasaan.

Kritik kepada penguasa boleh. Bahkan penting dan harus. Tapi, kita juga perlu melihat “siapa”. Bukan cuma “apa”. Ini penting. Bukan bermaksud denial. Tapi faktor “siapa” bisa mengungkap agenda penting di balik kritik yang disampaikan. Apakah kritik benar-benar objektif? Atau, bias karena ada motif tertentu dan atau kepentingan majikan yang harus dilayani.

Majalah The Economist, terbit kali pertama pada 1843 di London, Inggris. Sudah lama sekali. Dalam perkembangannya, ia menjadi “bacaan wajib” bagi para investor dan elit global. Pada titik ini, The Economist bukan sekadar jurnal ekonomi. Ia juga alat ideologis yang menyebarkan doktrin pasar bebas di balik balutan analisis objektif.

Karena latar belakang inilah, artikel terbaru The Economist tentang Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto sangat mungkin sarat bias struktural. Ia mewakili kepentingan majikan globalnya. Mereka para pemodal dan kaum liberal-demokrat yang ingin Indonesia tetap terbuka bagi investasi dan ekspansi pasar mereka.

Namun, sekali lagi, menguliti faktor “siapa” tidak serta merta membuat kita menolak mentah-mentah kritik. Terlalu mudah tersinggung dan menutup mata terhadap kebenaran yang terkandung dalam kritik jelas sikap yang memalukan.

*Ok, sih. Tapi…*

Sekarang mari kita objektif dan jujur. Beberapa kekhawatiran The Economist sesungguhnya punya dasar yang kuat. Program makan gratis untuk anak sekolah bertajuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP), misalnya. Mengutip si Manusia Merdeka Muhammad Said Didu, dia percaya dengan niat Prabowo. Tapi Said frustasi dengan caranya. Belakangan dia malah bilang “bisa gila” dengan cara Prabowo merealisasikan niat baiknya.

Dua program populis Prabowo itu, sekali lagi, mulia. Tapi perencanaan dan persiapannya tidak matang. Akibatnya, fakta di lapangan banyak bermasalah. Laporan dari berbagai daerah menyebut terjadinya keracunan makanan yang massif. Juga adanya penyalahgunaan anggaran dan proyek fiktif. MBG dan KMP jadi lahan subur praktik korupsi yang melibatkan elit politik, tentara dan polisi. Dalam sistem yang pengawasannya lemah, uang rakyat memang mudah ditelikung segelintir orang.

Disiplin fiskal yang dikhawatirkan The Economist juga masuk akal. Defisit anggaran 2025 tercatat mencapai 2,92% dari PDB. Angka ini melesat dari target 2,53%. Penyebabnya, realisasi pajak yang turun Rp 271,7 triliun. Rasio utang pemerintah per Maret 2026 mencapai Rp 9.920 triliun atau 40,75% dari PDB.

Ada lagi yang tidak kalah mengkhawatirkan. Bagaimana pengelolaan Danantara dengan aset US$1 triliun? Maaf, ini bukan sekadar angka-angkanya. Tapi soal transparansi. Tanpa mekanisme kontrol yang kuat, dana sebesar itu bisa dengan mudah berubah jadi alat legitimasi politik atau sumber baru korupsi. Begitu juga dengan inflasi yang menyentuh 4,76% pada Februari 2026. Artinya, tekanan ekonomi sedang nyata terasa.

Tapi di sinilah letak bias The Economist yang patut diwaspadai. Majalah ini mengabaikan sejarah dan konteks Indonesia yang jauh lebih kompleks daripada narasi liberalnya. The Economist tidak pernah membahas, misalnya, bagaimana di era Soeharto.

Di era penguasa Orde Baru dengan segala plus-minus kekuasaannya itu, pendapatan per kapita Indonesia meningkat drastis selama tiga dekade. Dari Rp1,5 juta jadi Rp30 juta. Model pembangunan yang menekankan kemandirian, proteksi industri strategis, dan sikap tegas terhadap kepentingan asing terbukti mampu mendorong pertumbuhan yang tinggi pada masanya.

Pelajaran pentingnya bukan untuk kembali ke otoritarianisme. Tapi ini bukti bahwa Indonesia memiliki hak untuk mencari model pembangunan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Bukan sekadar mengikuti resep liberal murni yang digariskan IMF, WB, dan World Trade Organization (WTO) sebagai trio lembaga penjaga kapitalisme global.

The Economist juga mengabaikan konteks demokrasi Indonesia sebagai sebuah proses belajar. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan populasi 290 juta jiwa, baru saja melewati transisi demokratis yang penuh kompleksitas.

Standar Barat yang sudah mapan tidak bisa menjadi satu-satunya patokan untuk menilai bangsa yang sedang mencari jalannya sendiri. Dalam demokrasi yang sesungguhnya, program populis–bagaimana pun cacat pelaksanaannya di lapangan—adalah bentuk legitimasi politik yang sah. Pemimpin yang terpilih memang harus merespon aspirasi rakyat.

Program populis seperti MBG, misalnya, bukanlah dosa itu sendiri. Banyak negara sukses menggunakan instrumen serupa untuk membangun human capital dan legitimasi politik. Brasil dan India bisa jadi contoh sukses yang bagus. Masalahnya di Indonesia adalah tata kelola dan akuntabilitasnya yang masih amburadul.

Pelayan Kapitalisme Dan Elit Global

Mari kita luruskan posisi The Economist dengan lebih jujur. Sejak lahir, media publikasi itu sudah jadi alat propaganda kaum kapitalis global. Majikan mereka adalah para pemodal besar di Wall Street, City of London, dan pusat-pusat keuangan Barat lainnya. Sejatinya, percayalah, mereka tidak peduli pada nasib rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tak ambil pusing pada suksesi kepemimpinan di Jakarta. Satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah keterbukaan pasar Indonesia yang seluas-luasnya. Dengan begitu barang-barang impor dan modal asing bisa mengalir deras ke Nusantara.

Pertanyaan fundamental yang tidak pernah mereka ajukan adalah: bagaimana Indonesia menjaga kedaulatan ekonominya? Kedaulatan ekonomi bukan sekadar soal harga saham di IHSG atau peringkat kredit dari S&P. Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan Indonesia untuk menentukan sendiri arah pembangunan bangsanya. Kedaulatan yang tanpa bergantung pada keputusan Wall Street atau IMF dan Bank Dunia.

Mereka tidak suka negara yang punya industri dalam negeri kuat. Industri yang kuat berarti ketahanan ekonomi yang membatasi ruang gerak mereka. Mereka membenci subsidi pangan, subsidi energi, dan program perlindungan petani. Semua itu membuat rakyat Indonesia tidak tergantung pada pasar global.

Mereka tak rela Danantara berdiri. Karena dana sebesar US$1 triliun yang dikelola secara merdeka adalah ancaman serius terhadap dominasi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Danantara, dengan visinya menggerakkan aset BUMN untuk pembangunan nasional, adalah wujud nyata kedaulatan ekonomi Indonesia—suatu hal yang sangat ditakuti kaum kapitalis global. The Economist, yang merupakan lobi terorganisir kaum kapitalis global, menulis artikelnya bukan untuk membantu Indonesia. Tapi untuk melemahkan Indonesia dari dalam agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.

The Economist juga kerap menjadi corong bagi kaum liberal-demokrat global yang ingin mengontrol arah politik negara-negara berkembang. Mereka membenci program-program populis seperti makan gratis. Pasalnya, program-program itu bakal memperkuat legitimasi pemimpin yang tidak tunduk pada agenda Barat.

Mereka sangat tidak suka keterlibatan militer dalam proyek sipil. Karena militer yang kuat di mata mereka adalah ancaman bagi tatanan liberal yang mereka dogmakan. Mereka mati-matian mencegah Indonesia memilih jalur pembangunan mandiri. Karena jalan itu tidak ada dalam agenda IMF dan World Bank.

Pada akhirnya, artikel The Economist bisa dibaca sebagai cermin pandangan liberal-globalis. Hal itu tidak salah, karena jelas siapa yang mereka layani. Namun Indonesia bukanlah investasi belaka. Indoneia adalah rumah bagi 290 juta manusia dengan aspirasi dan hak menentukan jalannya sendiri. Kita perlu kritik jujur dari dalam negeri. Kritik tentang korupsi dalam program populis yang serampangan. Kritik atas rendahnya transparansi Danantara. Kritik atas efisiensi anggaran yang timpang.

Di sisi lain, kita juga perlu skeptis terhadap kritik dari luar yang sarat bias ideologis. Tapi yang tidak kalah berbahayanya dari bias liberal Barat, adalah bias lokal yang takut dikritik. Marilah kita kritis terhadap semua pihak—termasuk diri kita sendiri. Karena hanya dari kerendahan hati itulah, sebuah bangsa bisa belajar menjadi lebih baik.

Penulis : Edy Mulyadi,Wartawan Senior

MoneyTalk, Makassar – Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, yang merupakan relawan pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara untuk menunda rencana investasi sebesar Rp20 triliun di sektor peternakan ayam pedaging dan petelur.

Menurut Anshar Ilo, rencana investasi jumbo tersebut patut diapresiasi karena bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menilai pelaksanaan program tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa apabila ekosistem bisnis peternakan nasional belum benar-benar siap.

“Program ini sangat baik dan strategis karena dapat memperkuat rantai pasok ayam dan telur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Tetapi kami meminta Danantara menunda dulu investasi ini jika seluruh ekosistem usaha belum siap. Jangan sampai dana besar justru menimbulkan risiko kegagalan,” ujar Anshar Ilo, Senin (18/5/2026).

Anshar menegaskan bahwa ada banyak aspek fundamental yang harus dipersiapkan secara matang sebelum investasi tersebut direalisasikan. Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, kualitas kandang modern, ketersediaan pakan, mutu bibit (DOC), teknologi budidaya, hingga sistem manajemen produksi dan distribusi.

“Peternakan ayam membutuhkan standar yang tinggi. Kandang harus memenuhi spesifikasi, teknologi harus memadai, bibit dan pakan harus berkualitas, serta sumber daya manusia harus siap. Jika hal-hal ini belum dimaksimalkan, maka investasi sebesar Rp20 triliun berpotensi tidak efektif,” katanya.

Ia juga menyoroti peran strategis PT Berdikari sebagai BUMN yang selama ini bergerak di sektor peternakan dan pangan. Menurutnya, PT Berdikari harus mampu menjadi lokomotif dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan protein hewani nasional, dan mendukung suksesnya Program MBG.

Namun demikian, Anshar mengaku masih meragukan kesiapan operasional dan kapasitas eksekusi di lapangan apabila investasi tersebut dipaksakan tanpa perencanaan yang matang.

“Kami mendukung penuh upaya pemerintah meningkatkan produksi ayam dan telur nasional. Tetapi investasi sebesar ini harus diawali dengan kajian komprehensif, pilot project, dan pembangunan ekosistem yang kuat. Jangan sampai niat baik justru berujung pada pemborosan anggaran,” tegasnya.

Logis 08 menilai, apabila seluruh infrastruktur, teknologi, dan tata kelola telah siap, investasi Danantara dapat menjadi tonggak penting bagi kemandirian pangan Indonesia sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Kalau ekosistemnya sudah matang, kami yakin investasi ini akan memberikan manfaat besar bagi peternak, masyarakat, dan negara. Tetapi jika belum siap, lebih baik ditunda sampai semuanya benar-benar siap,” tutup Anshar Ilo.