17 November 2026

Danantara

MoneyTalk, Jakarta – Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara, maka secara resmi ada tiga sumber uang negara, yakni lembaga keuangan bank maupun non bank, kedua fiskal atau APBN dan ketiga adalah Danantara. Ketiganya akan berebut pengaruh siapa yang akan paling bermanfaat buat bangsa, negara dan rakyat. Sebaik baiknya manusia dan lembaga adalah yang bermanfaat buat orang banyak.

Dua diantaranya adalah sumber uang pemerintah yakni fiskal atau APBN dan uang Danantara. Selama ini pemerintah tidak dapat meminta uang kepada lembaga keuangan bank maupun non bank, karena mereka semua adalah lembaga independen, profesional, non goverment, walaupun sebelum reformasi semua uang bank itu milik pemerintah. Namun sekarang pemerintah kalau kurang uang untuk mensejahterakan rakyat, memberi makan rakyat maka bisa meminta uang kepada Danantara.

Danantara akan mengelola kekayaan 1 triliun dolar AS atau sekitar 16.500 triliun rupiah. Aset ini selama ini hanya menghasilkan keuntungan sebesar 350 triliunan rupiah setahun atau hanya 2% dari aset tersebut. Kedepan aset tersebut jika dikelola dengan benar maka akan dapat menghasilkan minimal 10 persen yakni 1.650 triliun rupiah setahun. Pemerintahan Prabowo dapat mempelototi dengan benar bagaimana kinerja semua aset BUMN tersebut.

Aset Danantara bisa bertambah dikarenakan banyak aset aset eks BUMN dan aset negara lainnya yang selama ini dikuasai menteri keuangan yakni oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bernilai ratusan triliun. Selama ini semua aset tersebut ditelantarkan, ada yang di sewakan dan bahkan ada yang berpindah tangan ke oligarki. Saya kasih satu contoh di depan mata orang Jakarta adalah aset bandara udara kemayoran tanah ratusan hektar telah berpindah tangan ke oligark.

Semua aset yang selama ini dikuasai dan dimainkan oleh DJKN agar segera diserahkan kepada Danantara sebagai lembaga negara yang membawahi semua BUMN. Dengan demikian seluruh aset aset negara yang dikuasai menteri keuangan dapat segera menjadi aset produktif yang didayagunakan untuk membangun tiga juta rumah untuk rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia.

Danantara juga diharapkan akan menguasai aset 100 juta hentar hutan tropis Indonesia, yang sangat bernilai secara ekonomis terutama dihadapan isue climate change. Indoensia sebagai climate change super power akan memimpin dunia dalam isue transisi energi. Danantara yang merupakan representasi utama negara akan memiliki aset hutan bernilai puluhan dolar.

Jika kekayaan carbon 100 juta hektar hutan Indonesia telah rampung dinegosiasikan dalam perundingan climate change, maka setiap batang pohon dalam hutan akan bernilai dolar. Maka saat itulah Indonesia tidak membutuhkan menteri keuangan lagi. Rakyat juga tidak membutuhkan menteri keuangan lagi karena telah dipandang sebagai teror yang memburu pajak sampai ke dapur rakyat. Saat Danantara telah menjadi tempat rakyat menyadarkan segala hajat hidupnya.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Apakah pengurus Danantara tahu? Danantara adalah dana-antara, antara negara dan rakyat, antara-perantara-amanah. Danantara adalah dana amanah. Karena uang adalah amanah. Negara pemegang amanah, Keuangan mengabdi pada rakyat, kepada kemanusiaan.

Danantara adalah manifestasi dari amanah rakyat, keuangan rakyat, lembaga negara, instrumen negara, alat negara dalam rangka menjadikan negara berdaulat atas keuangan. Negara adalah manifestasi dari rakyat. Berdaulat artinya berkuasa. Maka negara berkuasa atas keuangan. Artinya rakyat berkuasa atas keuangan.

Danantara jangan disalahartikan sebagai lembaga pembiayaan yang mencari untung, membungakan uang, yang menyandarkan operasinya pada mekanisme pasar keuangan. Jangan berpikir seperti itu. Karena Danantara adalah alat negara untuk menjadikan bank dan semua lembaga keuangan non bank, serta segenap potensi keuangan fiskal sebagai agen pembangunan, agent of development. Negara menggerakkan langsung pembangunan di segala bidang dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini.

Danantara adalah babonnya bank, induknya bank dan semua lembaga keuangan. Danantara akan menjadi sandaran fiskal di masa depan. Pemerintah membutuhkan uang untuk apa saja akan diberikan oleh Danantara. Inilah yang dimaksud Presiden Prabowo bahwa Danantara untuk anak cucu. Untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan di masa mendatang. Memastikan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

Bagaimana dengan menteri keuangan? Selama ini menkeu mencari pajak, memburu pajak sampai ke lubang-lubang terkecil. Memajaki hajat hidup orang banyak, memajaki listrik dan BBM, memajaki makan dan minum. Peran fiskal akan diambil alih Danantara. Namanya bukan lagi fiskal. Pajak mungkin akan ditiadakan. Danantara memiliki kekayaan alam yang besar, memiliki sumber daya ekonomi yang besar. Sehingga Danantara dapat menghilangkan sama sekali ketergantungan kepada pajak dan memajaki rakyat.

Bagaimana dengan Bank Indonesia (BI)? Selama ini mereka menciptakan uang, bersama bank-bank mereka menciptakan uang. Puluhan ribu triliun uang diciptakan melalui berbagai cara. BI telah mengambil otoritas atau kekuasaan negara atas uang.

Uang kertas punya negara tidak seberapa hanya 10 persen dari uang yang diciptakan oleh Bank Indonesia dan semua perbankan. Sekarang peran BI telah dikurangi atau diambil alih. Semua uang dalam peredaran adalah kekuasaan penuh negara.

Semua akan berpikir, ini adalah perubahan yang besar. Sri Mulyani mau mundur, karena dia merasa bahwa dunia sudah keluar sama sekali dari globalisasi, keluar dari multilateralisme, keluar dari pasar bebas. Sri Mulyani salah. Dunia tidak keluar dari globalisasi. Karena globalisasi telah mengubah tema. Tema globalisasi yang baru bukan neoliberalisme. Presiden Prabowo berada dalam tema globalisasi yang baru. Demikian juga Presiden Trump berada dalam tema globalisasi yang baru. Tema baru ini telah membubarkan neoliberalisme. Pengurus Danantara harus mengerti itu. Jangan mengarang cerita sendiri yang membuatmu tampak bodoh di hadapan agenda revolusi presiden Prabowo.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Pikiran saya tentang Danantara simpel: semakin besar dana kelolaan, semakin besar daya ungkit (leverage), risiko pun semakin besar! Jangan hanya bicara soal enak dan untungnya saja.

Risiko terbesar bagi lembaga yang bakal mengelola aset BUMN sebesar Rp14 ribuan triliun itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang memanfaatkan aset triliunan tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Apalagi jika tidak ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat.

Saya batasi dua hal saja: reputasi/rekam jejak orang-orangnya dan privatisasi.

Dalam sebuah lembaga pengelola investasi, sangat penting untuk pertama-tama melihat siapa saja orang yang mengelola. Dalam hal ini, kita bicara tentang rekam jejak dan reputasi orang yang bersangkutan dalam dunia keuangan dan investasi.

Ada tiga posisi kunci: Presiden, Menteri BUMN, dan Kepala Badan Pelaksana Danantara. Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN. Kekuasaan presiden itu dikuasakan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna (1%) dan 99% kepada Badan (Danantara) sebagai pemegang saham Seri B pada holding investasi dan holding operasional (keuangan negara-kah?)

Menteri BUMN adalah Erick Thohir dan Kepala Badan Pelaksana Danantara adalah Rosan Perkasa Roeslani. Menteri BUMN memiliki multiperan di Danantara yang sangat strategis: sebagai kuasa pemegang saham Dwiwarna, Ketua Dewan Pengawas, dan Ketua Komite Privatisasi. Sementara itu, Kepala Danantara adalah pelaksana dan juga membawahkan Komite Investasi.

Seperti apa reputasi keduanya? Anda tahu, saya kritis terhadap Erick Thohir yang berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam investasi BUMN Telkom/Telkomsel di GOTO sebesar Rp6,4 triliun, mengingat kakak Erick Thohir adalah pemilik dan pengurus di GOTO.

Rekam jejak Rosan, baik secara pribadi maupun sebagai pendiri Recapital Advisors (bergerak di bidang manajemen aset), sangat patut kita kritisi juga. Pada tahun 2014, Rosan diduga terlibat dalam kasus pengalihan dana sebesar USD 173 juta (sekitar Rp2 triliun ketika itu) di BUMI Plc melalui putusan Pengadilan Arbitrase Singapura. Pada tahun 2020, Asuransi Recapital ditutup oleh OJK karena masalah solvabilitas. Pada tahun 2021, PT Recapital Asset Management (RAM) adalah salah satu dari 10 tersangka korporasi yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus Asabri.

Silakan masyarakat menilai sendiri reputasi keduanya. Misalnya, apa jaminannya bahwa kakak Menteri BUMN tidak akan ikut campur dalam pengelolaan Danantara seperti di GOTO? Bagaimana kelanjutan proses hukum anak perusahaan Recapital dalam kasus Asabri dan kasus-kasus lainnya? Siapa saja klien Recapital yang berpotensi bersinggungan dengan Danantara?

Soal kedua adalah privatisasi. Dalam bahasa awamnya: jangan sampai BUMN dijual atau digadaikan sembarangan. Ada tiga metode privatisasi yang perlu kita soroti: penjualan saham melalui pasar modal, penjualan saham kepada investor langsung, dan penjualan saham kepada manajemen/karyawan.

Privatisasi BUMN sangat rentan terhadap penyalahgunaan karena mekanisme pengawasan yang lemah (atau dilemahkan?). Menteri BUMN berwenang menyusun rencana program privatisasi tahunan (sampai soal jumlah saham dan harga jual), dan dia pula yang membawa rencana itu untuk dibahas di Komite Privatisasi, di mana dia menjabat sebagai ketua. Pelaksana privatisasi adalah BP Danantara, di mana Menteri BUMN juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Setelah semua proses itu, privatisasi diputuskan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah setelah disetujui oleh alat kelengkapan DPR (Komisi VI BUMN)—catat, cukup alat kelengkapan, bukan pleno DPR.

Memang ada kriteria BUMN yang tidak boleh diprivatisasi, misalnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, ada pula kriteria BUMN yang boleh diprivatisasi, yaitu persero yang industri/sektor usahanya kompetitif dan memiliki perubahan teknologi yang cepat.

Dugaan saya, ‘incaran’ pertama yang bisa ‘diolah’ adalah BUMN di sektor perbankan, kemudian yang relatif ‘abu-abu’ seperti Telkom, lalu sebagian anak usaha BUMN di sektor pertambangan dan energi (setelah dipilah mana yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mana yang tidak).

Privatisasi juga agaknya bisa menjadi obat mujarab jika terjadi kegagalan dalam pembayaran obligasi. Dengan aset kelolaan sebesar Rp14 ribuan triliun, Danantara memiliki kapasitas yang semakin besar untuk menerbitkan obligasi (berutang) demi kebutuhan proyek strategis. Tetapi, bagaimana jika gagal bayar? Entah karena proyeknya gagal atau karena dikorupsi, itu masalah yang nyata.

Sebelum jauh melangkah, saya usulkan dua langkah konkret saja: 1) Uji materiil UU 1/2025 tentang BUMN, terutama pada pasal yang mengatur pengawasan privatisasi BUMN; 2) Ganti pengurus Danantara (Menteri BUMN dan Kepala Badan) dengan orang yang memiliki reputasi dan rekam jejak yang lebih baik melalui proses seleksi yang lebih transparan.

Penulis : Agustinus Edy Kristianto

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah Prabowo telah memutuskan mendirikan Danantara melalui revisi UU BUMN. Danantara telah ditetapkan sebagai super holding yang mengelola keuangan negara dengan dua holding utama yakni Holding Operasional dan Holding investasi. Ini adalah langkah integrasi semua kegiatan BUMN dengan sistem pembiayaannya. Holding investasi akan mencari dan mengumpulkan uang, untuk membiayai Holding operasional, salah satunya adalah membiayai pembangunan tiga juta rumah.

Mengapa tiga juta rumah? Ini adalah satu langkah penting mengatasi tidak adanya ekspansi dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Mengatasi rendahnya aliran uang ke lapisan terendah dalam masyarajat, ke desa desa. Mengatasi melemahkan daya beli masyarakat pada lapisan terendah yakni pegawai rendah, buruh, dan petani.

Mari kita lihat apa yang terjadi sepanjang 2024-2025. Perekonomian Indonesia sepanjang 2024 mengalami deflasi selama 5 bulan berturut turut. Deflasi dipicu oleh penurunan konsunsi bahan pokon yakni pangan dan juga papan atau perumahan. Apa artinya? Daya beli masyarakat merosot. Bahayanya karena uang tidak ada di masyarakat. Maka masyarakat terpaksa mengurangi pembelian makanan dan minuman. Ini benar benar jatuh kere.

Apakah keadaan ini pulih? Ternyata tidak! Sampai dengan januari 2025 menurut survey BPS inflasi masih sangat rendah. Kata BPS inflasi pada bulan Januari adalah terendah sejak 24 tahun silam yakni terendah sejak tahun 2020. Apa artinya keadaan ekonomi lesu, uang tidak ada di masyarakat, daya beli jatuh, maka terjadilah inflasi rendah.

Awal pemerintahan Prabowo Subianto memulai dengan kebijakan pemotongan besar besaran pos belanja kementerian dan lembaga. Hal ini dikarenakan selama ini anggaran APBN terbayar banyak terjadi kebocoran. Bocor APBN sudah dinilai sangat keterlaluan. Sehingga terpaksa pemerintah melakukan pemotongan besar besaran. Ini tentu upaya yang bagus. Namun dampak negatifnya tidak akan dapat dihindari yakni tidak adanya uang beredar di masyarakat. Masyarakat jatuh makin kere karena uang tidak ada untuk membeli kebutuhan pokok mereka.

Tetapi konon uang akan dialihkan ke Danantara. Tentu melalui revisi UU APBN. Selanjutnya persetujuan DPR. Namun seberapa cepat revisi ini berlangsung. Apakah DPR akan bersedia mengalihkan uang tiga tahap penghematan APBN ini ke dalam Danantara. Proses konsolidasi kebijakan ini akan memakan waktu. Sehingga pemerintah perlu memiliki cara lain untuk menghidupkan ekonomi, yakni bagaimana agar perbankkan dan sektor keuangan lainnya mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional, membantu pemerintah dalam percepatan pendanaan dan pembiayaan ekonomi sembari menunggu rampungnga konsolidasi Danantara.

Sektor perumahan adalah sektor yang lebih siap untuk ekspansi. Baik melalui ekspansi pada pemerintahan sendiri, BUMN, dan juga perbankkan dan sektor keuangan. Bahkan nanti setelah Danantara rampung sektor perumahan adalah sektor yang paling siap dibiayai negara, melalui keuangan pemerintah yang dikelola danantara. Nantinya sektor perumahan akan significant dalam menyerap bagi uang Danantara yang akan dikerjakan oleh holding operasional Danantara untuk membangun tiga juta rumah secara langsung.

Pengembang Nakal

Muncul pertanyaan, apakah sektor perumahahan akan dapat memompa pertumbuhan ekonomi, meningkatkan jumlah uang beredar dan ujungnya memperbaiki daya beli masyarakat sedesa desa. Ini memang pertanyaan utama yang harus dijawab dengan strategi pembangunan tiga juta perumahan yang tepat.

Selama ini bangunan perumahan hanya memperkaya pengembang. Berbagai fasilitas dan insentif dalam Pembangunan Perumahan yang diberikan oleh pemerintah telah membuat para pengembang kaya raya. Namun pembangunan perumahan tidak membawa dampak significant terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak membawa uang mengalir ke desa desa, tidak membuat daya beli masyarakat naik.

Bahkan tidak jarang pembangunan perumahan membawa dampak negatif, yakni spekulasi tanah oleh para kapitalis tanah, menggelembung harga tanah dan rumah secara tidak wajar, banyak kredit macet, banyak pembangunan perumahan yang gagal, banyak rumah terbengkalai tidak laku dan tidak ditempati, kualitas perumahan yang buruk dan tidak sesuai standar, banyak alih fungsi tanah atau lahan Pertanian, dan lain sebagainya yang ujungnya pembangunan perumahan justru membawa efek diskrimansi yang negatif.

Banyaknya masalah di perumahan salah satunya adalah ulah pengembang nakal, yang membangun perumahan dengan cara yang tidak benar, yang ditenggarai bekerja sama dengan oknum pemerintahan, untuk menjebol kredit perumahan yang didanai pemerintah di perbankkan. Fasilitas kredit perumahan yang dibiayai oleh negara habis, namun hasilnya tidak seperti harapan pemerintah. Hasilnya tidak membuat daya beli tumbuh, dan tidak menghasilkan kesejahteraan rakyat.

Sekarang Danantara dapat mengambil alih semua pembiayaan perumahan. Danantara dapat mengambil alih semua dana yang berasal dari APBN yang selama ini untuk mensubsidi kredit perumahan melalui perbankkan. Ternyata selama ini berbagai fasilitas kredit tersebut banyak disalahgunakan oleh perbankkan dan pelaku usaha sektor perumahan. Dengan diambil-alihnya pendanaan dari negara oleh Danantara maka usaha pembangunan perumahan dapat dilakukan secara terintegrasi dan menghentikan berbagai kecurangan pengembang yang selama ini kerap terjadi.

Perumahan Danantara

Bagaimana caranya Danantara Membiayai perumahan murah untuk rakyat sebanyak tiga juta rumah? Ini tentu akan menempuh cara yang lebih terstruktur dan lebih rapi, sasaran pembangunan yang lebih jelas dan target yang lebih pasti. Pembangunan perumahan dengan cara neoliberal, mengandalkan pasar, ternyata ujungnya melahirkan krisis dan rakyat tersangkut penipuan pengembang nakal.

Bagaimana pemerintah menjalankan memalui Danantara? Kata kuncinya adalah pemerintah memiliki rakyat, pegawai pemerintahan, memiliki sekolah untuk mendidik masyarakat, memiliki sarana kesehatan untuk perbaiki kesehatan masyarakat. Kerja nyata atau hasil karya pemerintah secara langsung dalam program tiga juta rumah dapat dipaksakan dalam lingkup pemerintahan sendiri. Program ini dapat dilaksanakan diseluruh seluruh wilayah dengan memulai dari desa, dan seluruh sektor masyarakat mulai dari sektor pendidikan hingga kesehatan ikut andil di dalamnya.

Mari buktikan bahwa tiga juta rumah adalah program yang inclusive dan kerakyatan. Sekarang jumlah sekolah di Indonesia sekitar 93 ribu sekolah, bayangkan saja jika satu sekolah dibangunkan dua rumah dalam setahun untuk perumahan guru guru, maka akan terbangun 186 ribu rumah setahun. Maka dalam lima tahun akan terbangun 930 ribu rumah.

Selanjutnya jumlah desa di Indonesia 71600 desa. Jika diasumsikan 1 desa ada 500 kepala keluarga dengan pertumbuhan 1 persen rumah, maka setiap desa dapat dibangunkan 5 rumah dalam setahun. Dengan demikian akan terbangun 400 ribu rumah setahun. Dengan demikian dalam 5 tahun akan terbangun 2 juta rumah. Maka program pembangunan perumahan Prabowo Gibran telah selesai yakni membangun tiga juta rumah dalam lima tahun.

Dari sekian banyak program ambisius pemerintahan Prabowo, pembangunan perumahan adalah program yang sangat inclusive, dikarenakan dapat diintegraikan dengan semua program prioritas lainnya seperti misalnya program hilirisasi SDA terutama di wilayah wilayah perkebunan dan pertambangan. Kedua program ini tentu dapat membantu mendukung dengan pembangunan fasilitas perumahan bagi guru dan buruh perusahaan sawit dan tambang.

Nah para pengembang supaya tidak bingung nanti setelah Mendengar Bapak Prabowo pidato berapi api, setelah itu telphonlah pengusaha sawit dan perkebunan besar yang jumlahnya sekarang sekitar 3000 perusahaan, 32654 perusahan industry dan telephonlah 4600 pemegang ijin pertambangan. Ajaklah mereka bekerja sama menggunakan Fasilitas Liquiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) yang disediakan pemerintah, lalu membangun 10 rumah saja untuk para karyawannya atau untuk keluarganya yang terlantar dan tidak punya rumah. Maka akan terbangun 2 juta rumah dalam lima tahun.

Begitu mudah bagi Danantara untuk menjadikan pembangunan perumahan sebagai pekerjaan holding investasi Danantara. Tentu saja semua strategi dapat diorientasikan bagi usaha percepatan pemerataan pembangunan, usaha bagi bagi pekerjaan dan bagi uang kepada masyarakat. Selama ini dengan pembangunan perumahan neoliberal, pemerintah hanya membagi uang kepada kapitalis besar, membagi kepada bank, membangi pada pengembang nakal. Uangnya tidak pernah sampai ke tangan rakyat. Rakyat tetap kere dan tidak pegang uang.

Tahukan semua rakyat Indonesia bahwa uang beredar sekarang hanya 1000 triliun rupiah. Jika dibagi kepada seluruh penduduk, maka setiap orang Indonesia hanya memegang uang 7000 rupiah per kapita per hari. Bayangkan nasib 100 juta penduduk Indonesia yang saat ini dikategorikan miskin. Pendapatan dibawah dua dolar PPP atau kurang dari 10.000 rupiah perkapita per hari. Ini namanya keadaan kere keriting.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Tidak banyak informasi yang utuh tentang pengelolaan dana pensiun BUMN. Namun dapat dipastikan bahwa dana pensiun BUMN seluruhnya sangat besar. Seluruh dana tersebut selama ini dikelola oleh masing masing BUMN melalui DPLK.

Secara hitungan kasar seluruh karyawan BUMN mencapai 1,6 juta orang. Dengan gaji rata rata 10 juta per bulan maka dana pensiun BUMN yang terkumpul setiap tahun mencapai 12 juta per orang. Sehingga dana pensiun BUMN secara keselulrihan selama usia kerja karyawan BUMN 25 tahun adalah sekitar 300 triliun rupiah. Ini adalah kekuatan yang sangat besar bagi pendanaan pembangunan nasional.

Secara prinsip pengelolaan dana pensiun BUMN adalah nirlaba. Dana ini dapat diinvestasikan untuk investasi dalam rangka mencari laba, namun seluruh keuntungannya harus dikembalikan kepada karyawan BUMN.

Selama ini banyak sekali kasus korupsi dana pensiun BUMN. Penanganan kasus dana pensiun BUMN belum terlihat kejelasannya. Ditambah lagi tidak tampak kemajuan yang berarti dalam pemanfaatan dana pensiun bagi pembangunan nasional khususnya bagi kesejahteraan karyawan BUMN, keamanan hari tua, dan tempat tinggal atau perumahan yang layak di masa tua. Masih banyak eks karyawan BUMN yang tidak dapat memiliki rumah di masa tua.

Keuntungan Dana Pensiun Bagi Perumahan Karyawan

Dengan kekuatan dana Pensiun BUMN yang tidak kurang dari 300 triliun rupiah maka sebanyak 1,6 juta karyawan BUMN seluruhnya dapat memiliki rumah yang layak huni. Perlu diingat bahwa pengelolaan dana pensiun sama sekali tidak akan mengurangi dana pensiun karyawan di hari tua mereka atau tidak akan keuntungan yang diterima karyawan hasil pengelolaan dana pensiun tersebut.

Karyawan sebetulnya dapat menerima keuntungan ganda yakni mendapatkan rumah dan mendapatkan hasil pengelolaan dana pensiun. Syaratnya semua harus dilakukan secara digital, akuntabel dan transparan. Laporan pengelolaan dana pensiun terhubung langsung dengan lepada karyawan.

Keuntungan hasil kelola dana pensiun setiap tahun dengan imbal hasil 5% dari 300 triliun rupiah dana pensiun yang terakumulasi maka akan mencapai 15 triliun rupiah setahun. Jika sebanyak 10 triliun rupiah diinvestasikan bagi pengembangan rumah karyawan maka bisa membangun 40 ribu rumah seharga 200 juta dalam setahun.

Jika dana pensiun yang terakumulasi senilai 300 triliun digunakan separuh saja sebagai pembiayaan perumahan maka setahun Danantara sebagai pengelola dana pensiun dapat membiayai sedikitnya 300 ribu rumah seharga 500 juta dalam setahun. Dalam lima tahun ke depan berarti ada 2,5 juta rumah yang terbangun hanya dari penempatan separuh dana pensiun BUMN.

Jadi pekerjaan Danantara sebagai lembaga penyedia dana murah bagi pengembangan perumahan dalam program 3 juta rumah oleh pemerintah melalui kementerian Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman sebetulnya adalah langkah yang mudah.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana Danantara merapikan pengelolaan dana pensiun tersebut dan memastikan koordinasi yang baik dengan kementerian yang bertanggung jawab atas program ini. Jadi cari uang untuk pendanaan perumahan tidak usah jauh jauh. Asal koornisai yang baik, tinggalkan ego sektoral masing masing kementerian dan lembaga. Koordinasi yang bagus dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Hal yang lebih mulia nantinya adalah dana pensiun BUMN dapat juga digunakan untuk mendukung pendanaan perumahan sektor lain non BUMN melalui KPR, seperti perumahan untuk buruh sektor informal, wartawan dan juga para aktivis atau juga mahasiswa dari kampung kampung. Jadi besar sekali kemampuan dana pensiun jika Danantara mengelola secara terbuka, transparan dan akuntabel, serttatepat sasaran. Ok gaes!

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Apa sebetulnya yang harus dilakukan Danantara? Apa signifikasinya lembaga ini bagi Pemerintahan Prabowo Gibran? Mengapa lembaga ini dibentuk dan dipayungi dengan cukup kuat oleh UU BUMN? Kita tau bahwa UU ini dibahas dan disyahkan dengan cepat. Tentu saja dikarenakan suatu alasan yang sangat berarti yakni bagaimana membangun lembaga pembiayaan yang murah dalam rangka mendukung program prioritas dan mendesak pemerintah.

Perlu diingat bahwa tanpa tujuan mencapai kedaulatan negara atas keuangan nasional pendirian Danantara tidak akan relevan dengan masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Ini harus menjadi pijakannya yakni kedaulatan negara atas keuangan akan menjadi sumber utama dalam menyediakan dasar keuangan untuk menggerakkan program utama pemerintahan yang baru berumur tiga bulan ini.

Danantara tengah dihadapkan dengan tiga usaha utama yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo Gibran yakni 1) Hilirisasi sumber daya alam. 2) Industri pangan dalam mendukung makan bergizi gratis dan 3) Pembangunan tiga juta rumah dalam program perumahan rakyat. Ketiganya adalah usaha menghubungkan kekuatan keuangan Indonesia yang sebenarnya dengan usaha membangkitkan kembali industri nasional yakni Industry dasar, industri makanan dan minuman dan industri perumahan.

Program hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah sejak era Presiden Jokowi. Dalam usaha hilirasi sumber daya alam telah melibatkan banyak pembiayaan sektor swata dan juga modal asing. Sementara makan bergizi gratis sepenuhnya akan dibiayai oleh negara melalui APBN. program ini memang bukan bisnis komersial namun diharapkan akan mendongkrak usaha rakyat menengah ke bawah yang banyak bekerja dalam industri pangan makanan dan minuman. Selanjutnya program pembangunan tiga juta rumah merupakan program prioritas yang akan dibiayai oleh subsidi pemerintah, investasi sektor swasta nasional dan penanaman modal asing. Masuk akal jika ketiganya dikatakan dapat memompa pertumbuhan hingga 8 persen.

Dalam pembahasan sebelumnya berkali kali telah dikatakan bahwa hambatan terbesar dalam pembangunan Industri nasional adalah tingginga biaya keuangan. Penyebabnya adalah depresiasi mata uang, inflasi, yang menimbulkan persaingan yang kurang sehat antara usaha pemerintah dan BI mendapatkan uang dalam membiayai APBN dan sisi lain rakyat, sektor swasta dalam mendapatkan uang untuk membangun usaha usaha produktif dan industrialisasi nasional.

Danantara adalah badan lain diluar Kementerian Keuangan dan BI yang akan menjalankan fungsi sebagai badan pembiayaan investasi. Karena kita mengetahui bahwa kementerian keuangan tidak mungkin membiayai investasi. Demikian juga BI tidak ditugaskan untuk membiayai investasi. Memang ada bank bank nasional, namun tidak sepenuhnya dibawah kendali pemerintah untuk membiayai investasi terutama dalam rangka membangun industrialisasi nasional. Itu bukan tujuan dari semua bank komersial.

Danantara akan mengelola aset setidaknya seluruh bank BUMN dan dua perusahaan BUMN non bank yakni Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sampai dengan tahun 2023 total aset semua BUMN mencapai 11.684 triliun rupuah, aset yang sangat besar. Sementara aset yang akan dikelola sebagai usaha menciptakan sumber keuangan yang besar yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Aset utama tersebut mencapai 1900 triliun rupiah aset bank mandiri, 1965 triliun rupiah aset bank BRI, 1000 triliun rupiah aset bank BNI, dan sekitar 438 triliun rupiah aset bank BTN. Selanjutnya aset dua BUMN non bank yakni 1670 triliun rupiah aset PLN dan 91,123 miliar dolar atau 1500 triliun rupiah aset Pertamina. Ini adalah aset yang sangat besar yang mencapai 8473 triliun rupiah (laporan keuangan 2023) yang dapat dijadikan dasar bagi pengadaan sumber keuangan untuk program prioritas pemerintah. Aset jumbo bos!

Memulai dari Pembiayaan Perumahan

Mengapa perumahan? Karena salah satu masalah terbesar dalam pengembangan perumahan selama ini adalah masalah keuangan yakni mahalnya biaya uang. Ini berbeda dengan sektor komoditas dalam program hilirisasi yang penerimaannya dalam dollar. Akibatnya sangat sulit untuk menekan harga aset perumahan sehingga dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat bawah.

Selama ini pembangunan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah yang dijalankan oleh pemerintah melalui program Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Usaha ini tekan menunjukan hasil, yakni sebagian masyarakat berpendapatan rendah sudah dapat memiliki hunian.

*Selama 100 hari pemerintahan Prabowo dan sejak program pembangunan perumahan kembali digalakkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebuah kementerian baru telah berhasil merealisasi KPR subsidi mencapai 87.736 unit rumah. Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit. Meskipun demikian ini jumlah ini masih separuh dari target yakni sedikitnya 150 ribu rumah per tiga bulan (Data Kementerian Perumahan Rakyat).*

Usaha pembiayaan perumahan melalui KPR yang didanai FLPP dan Tapera diharapkan akan semakin optimal dengan dibentuknya Danantara. Karena dengan cara ini maka pembiayaan yang dilakukan oleh Bank bank BUMN akan dapat terkoordinasi dengan baik. Bagian terpenting dari tugas Danantara adalah memastikan subsidi tetap sasaran nya dan subsidi perumahan rakyat benar benar diterima oleh yang berhak yakni masyarakat berpendapatan rendah. Dalam banyak kasus hunian apartemen murah di kota kota besar justru dikuasai oknum yang tidak berhak.

Mungkin baik juga Danantara belajar dari kasus mengapa subsidi LPG 3 kg yang sangat besar, mungkin angkanya jauh lebih besar dan bahkan 3 kali subsidi perumahan saat ini, justru menciptakan ketidak adilan. Mengapa? Karena subsidi LPG 3 kg tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarajat miskin yang berhak, namun nyantol menjadi keuntungan para pedagang LPG dari agen hingga pangkalan. Demikian juga dengan subsidi perumahan, jangan sampai nyantol ke tangan pengembang ya Bos!. Tertib di penyalurannya dan tertib di harganya. Untuk merayu teman teman media untuk mau memuat artikel ini mari kita usul program rumah murah/gratis untuk wartawan dan penulis. Ok Gas?

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta –  Alih-alih memiliki Badan Pengelola Investasi (Danantara) yang bisa menyaingi atau bahkan lebih besar dari Holding BUMN Singapura, Temasek, Government of Singapore Investment Corporation (GIC) dan Khazanah Nasional Berhad, namun indikasi yang muncul justru ‘dibonsai’ oleh kelompok tertentu yang selama ini menguasai BUMN.

“Hal ini dapat dilihat dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
RUU BUMN, ketentuan mengenai Badan Pengelola Investasi (BPI) diatur dalam BAB 1 C, pasal 3D sampai dengan 3Z. Pertama, Danantara menerima pelimpahan sebagian tugas dan kewenangannya melaksanakan pengelolaan BUMN dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun
dalam pelaksanaan Danantara ini diawasi oleh Menteri BUMN,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Selasa (4/1/2025).

Kedua, lanjut Yusri, Menteri BUMN dapat menempatkan perwakilannya di Danantara untuk memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi.

“Ketiga, mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi dan Holding Operasional kepada DPR RI. Keempat, pengaturan kewenangan Badan Pelaksana Danantara sebagai pelaksana operasional sangat adminitratif dan lebih layak disebut badan pengkajian investasi daripada badan pengelola investasi,” beber Yusri.

Diungkapkan Yusri, adapun kewenangan BPI antara lain; 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Badan; 2. Melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional Badan; 3. Menyusun dan mengusulkan remunerasi dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas; 4. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (key performance indicators) kepada Dewan Pengawas; serta 5. menyusun struktur organisasi Badan dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem, penggajian, remunerasi, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Badan; dan 6. Mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan.

“Kelima, Dewan Pengawas Danantara yang notabene akan diketuai Menteri BUMN diberikan kewenangan yang luar biasa, di antaranya menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (key performance indicator) yang diusulkan Badan Pelaksana Danantara, melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (key performance indicator) dan menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Badan Pelaksana,” beber Yusri.

Keenam, kata Yusri, pembinaan dan pengawasan Danantara dilaksanakan oleh Menteri. Ketujuh, Badan Pelaksana Danantara tidak akan mandiri dalam membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional karena peran Menteri BUMN masih akan sangat
besar.

“Kedelapan, Badan Pelaksana Danantara dibonsai peranannya dimana tugas bersifat investasi dan operasional akan dilaksanakan oleh Holding Investasi dan Holding Operasional,” ungkap Yusri.

Dalam desain RUU BUMN ini, kata Yusri, Holding Investasi bertugas melakukan pengelolaan investasi, pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan.

“Sementara Holding Operasional bertugas melakukan pengelolaan operasional BUMN dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan. Sementara Danantara hanya bertugas; 1. Mengelola dividen holding investasi, holding operasional dan BUMN; 2. Menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; 3. Menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, dan pemisahan; 4. Membentuk holding Investasi, holding operasional, dan BUMN; 5. Menyetujui usulan hapus buku dan atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; 6. Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding,” beber Yusri.

Kesembilan, kata Yusri, Komisaris Utama Holding Investasi dan Holding Operasional merupakan perwakilan dari Kementerian BUMN. Perwakilan Kementerian BUMN dimaksud adalah Wakil Menteri atau pegawai Eselon 1 yang tentu saja disetujui oleh Menteri
BUMN.

“Kesepuluh, seluruh saham Holding Operasional dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan. Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna pada Holding Operasional melalui Kementerian BUMN. Namun
kewenangannya sangat vital seperti hak untuk menetapkan pedoman atau kebijakan strategis, antara lain kebijakan Akuntansi atau Keuangan, Sumber Daya Manusia, Operasional dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa serta pengembangan Investasi,” beber Yusri.

Menurut Yusri, dari substansi pengaturan dalam Daftar Inventarisasi Masalah alias DIM RUU BUMN di atas, semakin menguatkan indikasi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN tidak rela melepaskan pengaruh dan kewenangan pada sejumlah BUMN besar berkinerja baik dan beraset besar seperti Bank Mandiri (Rp2.174 triliun), BRI (Rp1.965 triliun), PLN (Rp1.671 triliun), Pertamina (Rp1.412 triliun), BNI (Rp1.087 triliun), Telkom Indonesia (Rp318 triliun), MIND ID (Rp259 triliun) dan Indonesia Investment Authority
(Rp163 triliun).

“Dengan demikian, Danantara diperkirakan memiliki aset kelolaan awal Rp9,4 ribu triliun atau sekitar US$600 miliar. Untuk itu, Erick Thohir menancapkan kuku pengaruhnya lebih dalam dengan peranan lebih besar revisi RUU BUMN ini. Struktur peran dan tugas Danantara sengaja didesain tidak independen bergantung kepada Menteri BUMN, keputusan bisnis strategis harus melewati berbagai level persetujuan yang panjang, sehingga tidak bisa bergerak lincah dan agresif dalam ekspansi global,” ulas Yusri.

Padahal, kata Yusri, jika Danantara ingin sukses dan menyaingi Temasek, Government of Singapore Investment Corporation (GIC) dan Khazanah Nasional Berhad, maka Danantara harus memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan investasi tanpa terlalu banyak campur tangan politik dan birokrasi. Jika tidak, Danantara hanya akan besar di atas kertas, tapi tidak kompetitif di arena global.

“Ibarat peribahasa, kepala dilepas, ekor dipegang, begitulah nasib Danantara. Kendali utama atas investasi dan operasional masih tetap berada di tangan kelompok yang
selama ini menguasai BUMN, sementara Danantara hanya memiliki peran terbatas,” ungkap Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar aset yang dikelola Danantara dapat berkembang hingga US$982 miliar dan menjadikannya sovereign wealth fund
terbesar di dunia, menyusul Norway Government Pension Fund Global (US$1,8 triliun), China Investment Corporation, China (US$1,33 triliun), SAFE Investment Company, China (US$1,09 triliun) dan Abu Dhabi Investment Authority, Uni Emirat
Arab (US$1,06 triliun).(*)

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini Pemerintahan Prabowo Subianto mendeklarasikan pembentukan Danantara. Sebuah lembaga yang akan mengelola keuangan ribuan triliun karena menggabungkan aset BUMN utama Indonesia yakni BUMN perbankan dan BUMN energi.

Namun ada satu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dalam merespon isue transisi energi yakni berubahnya aset menjadi beban dikarenakan berubah tema ekonomi dan bergesernya tema keuangan.

Harus dipahami bahwa transisi energi bukanlah tema dalam bidang energi semata, namun ini adalah tema utama dalam transisi keuangan. Hal yang harus juga dipahami bahwa keuangan adalah puncak dari semua masalah ekonomi. Sekarang ini tengah berlangsung transfer of power atau pemindahan kekuasaan tersebut.

Transisi energi merupakan usaha memindahkan lekuasaan keuangan dari pihak yang tadinya menguasai energi fosil ke tangan penguasa baru yang menguasai anergi baru terbaharukan. Pemindahan ini adalah pemindahan yang memaksa yang meniadakan sama sekali kewenangan keuangan pada penguasa energi fosil dan mengadakan kekuasaan penuh atas keuangan pada penguasa energi baru terbaharukan.

Apa akibatnya? Sesuatu yang tadinya merupakan aset keuangan atau bahkan jangkar keuangan, sekarang justru menjadi beban yang harus dibayarkan kepada keuangan. Sebaliknya sesuatu yang tadinya adalah beban sekarang justru menjadi aset dan portofolio keuangan yang besar.

Beban tersebut ada pada keseluruhan rantai supply ekonomi mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari usaha penyediaan bahan mentah, bahan baku, pengolahan, produknya, hingga perdagangannya sampai pada sektor keuangannya seperti banking, insurance dan lain lain semua adalah beban. Semua yang berada di luar portofolio transisi energi harus dibayarkan bebannya setiap hari, bahkan harus dihentikan perdagangan dan keuangannya.

Keuntungannya bagi pemerintahan Prabowo adalah bahwa Indonesia telah diberi gelar secara resmi oleh pemerintah Inggris bahwa Indonesia adalah climate super power yang berarti ada transfer of power kepada Indonesia dari penguasa dunia sebelumnya.

Hal ini harus dikaitkan oleh pemerintahan Prabowo dengan usahanya mengintegrasikan segenap kekuatan keuangan nasional melalui Danantara, dalam rangka mendukung usaha usaha pembangunan nasional dan dunia dalam tema baru dunia saat ini. Strategi, program dan projectnya harus sesuai dengan tema zaman yang tengah mengalami patahan sejarah.

Penulis: Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Dalam pidato terbarunya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana ambisius untuk membentuk perusahaan investasi milik negara berkelas dunia. Rencana ini mirip dengan Temasek Holdings milik Singapura.

Rencana ini bukan tanpa alasan. Singapura melalui Temasek telah berhasil membangun gurita bisnis yang mendunia, menjadikannya salah satu pemain utama dalam dunia investasi global. Lalu, apakah ambisi Indonesia ini bisa menyaingi Temasek, atau justru akan mengalami tantangan besar seperti 1MDB di Malaysia?

Didirikan pada 25 Juni 1974, Temasek Holdings Private Limited adalah perusahaan investasi milik negara Singapura yang telah mengukir sejarah panjang kesuksesan di dunia investasi global. Di tahun 2024, Temasek tercatat mengelola portofolio senilai 4,5 kuadriliun rupiah (sekitar 4.520 triliun rupiah). Nilai ini bahkan lebih besar dari APBN Indonesia, menunjukkan betapa masifnya aset yang dikelola oleh perusahaan ini.

Temasek memiliki portofolio investasi yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah. Mereka berinvestasi di telekomunikasi, transportasi, teknologi, hingga keuangan, dengan kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan besar seperti Telkomsel, Grab, Gojek, Tokopedia, bahkan raksasa global seperti Alibaba, Tencent, BlackRock, dan MasterCard. Gurita bisnis ini membuat Temasek menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) yang paling dihormati di dunia.

Menariknya, meskipun Temasek tidak memiliki kantor di Indonesia, mereka tetap aktif berinvestasi di dalam negeri, terutama di sektor teknologi dan telekomunikasi. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, sekaligus menunjukkan kemampuan Temasek dalam mendiversifikasi investasinya di berbagai negara tanpa harus memiliki kehadiran fisik di setiap pasar.

Melihat kesuksesan Temasek, Prabowo Subianto berencana membentuk DANANTARA (Daya Anagata Nusantara), sebuah perusahaan investasi milik negara yang akan bertindak sebagai SWF baru Indonesia. DANANTARA diharapkan mampu mengelola aset pemerintah secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel, serupa dengan apa yang dilakukan oleh Temasek.

Tujuannya adalah memisahkan pengelolaan aset negara dari campur tangan pemerintah, menghindari potensi konflik kepentingan antara regulator dan pelaku bisnis. Dengan adanya DANANTARA, aset-aset milik pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan daerah akan disatukan untuk dikelola secara terpusat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk investasi yang lebih strategis baik di dalam maupun luar negeri.

Namun, membentuk sebuah perusahaan investasi global yang sukses bukanlah perkara mudah. Indonesia sudah memiliki SWF, yaitu Indonesia Investment Authority (INA), yang dibentuk pada era Presiden Jokowi. Meskipun INA telah melakukan investasi di beberapa proyek besar seperti Tol Trans Sumatera, Pertamina Geothermal Energy, dan jalan tol di Jawa, nilainya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Temasek. Hingga kini, total investasi yang dikelola INA baru mencapai 50 triliun rupiah, sangat jauh dibandingkan portofolio Temasek yang mencapai kuadriliunan rupiah.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan perusahaan investasi berkelas dunia, tetapi ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Sejarah menunjukkan bahwa tidak semua negara sukses dalam menjalankan SWF mereka. Contohnya adalah 1MDB di Malaysia yang terjebak dalam skandal korupsi besar, berujung pada kerugian triliunan rupiah dan rusaknya reputasi negara. Oleh karena itu, transparansi, tata kelola yang baik, dan integritas adalah hal-hal yang wajib dimiliki oleh DANANTARA untuk memastikan keberhasilannya.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal sumber daya alam dan populasi yang besar. Dengan mengoptimalkan investasi dalam sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan teknologi, DANANTARA bisa menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus pemain global yang kompetitif.

Dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sebuah perusahaan investasi yang bisa bersaing di kancah global. Namun, hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa tata kelola yang baik diterapkan sejak awal pembentukan DANANTARA.

Visi Prabowo untuk menciptakan SWF kelas dunia ini harus dibarengi dengan strategi yang tepat agar tidak terjerumus pada kasus yang sama seperti 1MDB. Selain itu, belajar dari pengalaman Temasek, Indonesia perlu fokus pada diversifikasi portofolio, transparansi dalam pengelolaan, serta kemampuan untuk mengambil keputusan investasi yang tepat di pasar global.

Jika semua ini dapat diwujudkan, bukan tidak mungkin DANANTARA akan menjadi “gurita bisnis” baru yang menggerakkan ekonomi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, mengubah Indonesia menjadi pemain global di bidang investasi seperti halnya Temasek bagi Singapura.(c@kra)