Din Syamsuddin Archives -

Tak Sabar Berkuasa, Din Syamsuddin Bongkar Ada Kelompok Ingin Jatuhkan Prabowo M. Din Syamsuddin

Tak Sabar Berkuasa, Din Syamsuddin Bongkar Ada Kelompok Ingin Jatuhkan Prabowo

Hedi Batubara 31 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, melontarkan pandangan serius terkait dinamika politik nasional. Ia menilai terdapat gejala dan gelagat adanya kelompok tertentu yang diduga sedang memainkan rekayasa politik dengan tujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Din Syamsuddin, dugaan gerakan politik tersebut memiliki tujuan ganda. Salah satunya, kata dia, adalah keinginan untuk mengganti kekuasaan karena ada pihak-pihak tertentu yang dinilainya tidak sabar untuk kembali atau segera berada di lingkaran kekuasaan.

“Kami meyakini, dan saya pribadi meyakini, ada yang sedang bermain, yang sedang melakukan rekayasa politik, yang bertujuan ganda. Antara lain, ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto karena mereka tidak sabar ingin berkuasa,” ujar Din Syamsuddin dalam video yang beredar di media sosial, Senin (31/8/2026).

Ia mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak mudah terbawa arus dalam membaca berbagai peristiwa politik yang tengah berkembang.

Din kemudian mengutip sebuah ungkapan Arab, takfî lil-‘âqili al-isyârah, yang secara umum dimaknai bahwa bagi orang yang cerdas, sebuah isyarat sudah cukup untuk memahami keadaan.

“Umat Islam harus cerdas. Cukuplah bagi orang-orang cerdas itu isyarat,” katanya.

Menurut Din, pandangannya tersebut bukan semata-mata pendapat pribadi. Ia mengaku melihat adanya pandangan serupa di tengah masyarakat mengenai kemungkinan keberadaan kelompok politik yang memiliki kepentingan untuk menggoyang pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ada kelompok yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto untuk mereka berkuasa dengan kepentingan-kepentingan politiknya,” ujarnya.

Meski demikian, Din mengaku tidak secara terbuka menyebut kelompok yang dimaksud. Ia mengatakan pihak-pihak tersebut tidak mudah terlihat secara langsung, namun menurutnya terdapat gejala dan gelagat politik yang patut dicermati.

Ia bahkan menduga gerakan-gerakan tersebut memiliki dukungan kekuatan modal yang besar, termasuk dari kelompok oligarki.

“Kelompok-kelompok ini tidak bisa saya sebut. Tidak kelihatan, namun sangat jelas gejala dan gelagatnya, didukung oleh oligarki dengan dana besar,” katanya.

Din Syamsuddin juga menyoroti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dinilainya tengah menghadapi berbagai persoalan serius. Ia menilai keresahan yang muncul di tengah mahasiswa, pemuda, dan masyarakat memiliki dasar persoalan yang nyata.

Menurutnya, banyak rakyat menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari persoalan kemiskinan, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup hingga biaya pendidikan yang semakin menjadi beban bagi sebagian keluarga.

Gerakan mahasiswa dan pemuda, kata Din, pada dasarnya perlu dilihat sebagai ekspresi keresahan terhadap persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk mendorong agenda yang berbeda dari aspirasi awal masyarakat.

“Gerakan murni mahasiswa dan pemuda memang kita semua sangat memahami. Banyak rakyat yang terjatuh ke bawah garis kemiskinan. Banyak rakyat kita yang tidak bisa makan. Banyak rakyat kita yang tidak bisa membayar uang kuliah dan uang sekolah,” ujarnya.

Din juga menyinggung apa yang disebutnya sebagai pembusukan politik dari dalam atau political decay. Menurut dia, berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat telah menciptakan akumulasi kekecewaan di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut, menurut Din, berpotensi menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok berkepentingan untuk memainkan situasi politik.

“Kesempatan inilah yang digunakan oleh kelompok yang saya indikasikan tadi,” katanya.

Karena itu, Din mengajak umat Islam dan seluruh elemen bangsa, termasuk pemeluk agama lain, untuk tetap tenang namun tidak kehilangan kewaspadaan dalam menghadapi perkembangan politik nasional.

Ia menekankan pentingnya masyarakat mencermati setiap dinamika yang terjadi secara objektif agar tidak mudah terprovokasi maupun dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu.

“Oleh karena itu, kita umat Islam khususnya, bersama umat agama-agama lain, agar tenang tetapi tetap waspada, mencermati dan mengamati keadaan,” ujar Din.

Prof Din Syamsuddin Soroti Kontroversi Kurban Istana: “Jika Dana dari Negara, Tidak Dapat Disebut Kurban” M. Din Syamsuddin

Prof Din Syamsuddin Soroti Kontroversi Kurban Istana: “Jika Dana dari Negara, Tidak Dapat Disebut Kurban”

Hedi Batubara 29 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan mantan Ketua Umum MUI, M. Din Syamsuddin, menyoroti polemik penyaluran ribuan ekor sapi jenis limousin atas nama Presiden Prabowo Subianto pada momentum Idul Adha 2026.

Dalam rilisnya, Prof Din menyatakan bahwa pro dan kontra mengenai penyaluran sapi kurban tersebut sebenarnya dapat dijelaskan secara sederhana tanpa perlu justifikasi yang dianggap bersifat kontekstual ataupun analogi yang dipaksakan.

Menurutnya, dalam ajaran Islam ibadah memiliki sifat personal antara seorang hamba dengan Sang Pencipta, meskipun pelaksanaannya dapat dilakukan secara kolektif atau berjamaah.

“Ibadah kurban bersifat sangat personal/pribadi, karena perintahnya dalam Al-Qur’an jelas dan tegas dialamatkan kepada seorang hamba yang mau dan mampu berkurban dengan dana dari dirinya sendiri,” kata Din Syamsuddin.

Ia menjelaskan bahwa prinsip personalitas dalam ibadah kurban menjadi penting sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Karena itu, dalam proses penyembelihan hewan kurban, nama pekurban lazim disebutkan sebagai bentuk akad dan komitmen spiritual.

Prof Din juga menekankan bahwa ibadah harus dilandasi keikhlasan, bukan riya atau motif lain di luar ibadah.

Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa apabila dana pengadaan hewan berasal dari lembaga atau negara, maka secara fikih hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah kurban pribadi.

“Kalau dana hewan kurban berasal dari lembaga/negara maka ia tidak dapat disebut sebagai kurban. Mungkin pantas disebut sebagai pemberian bantuan negara pada saat Idul Adha,” ujarnya.

Ia kemudian membandingkan bantuan tersebut dengan program bantuan sosial yang biasa diberikan negara pada momentum tertentu.

Dalam rilis itu, Din Syamsuddin juga menyinggung persoalan pahala ibadah kurban yang menurutnya kembali kepada pelaku ibadah secara personal.

Ia mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subianto memperoleh pahala sebagai pekurban dari penyaluran ribuan sapi limousin tersebut.

“Walau urusan pahala dan dosa merupakan hak prerogatif Allah SWT, namun dapat dipastikan bukan pahala sebagai pekurban, tapi pahala dari perintahnya untuk menyebarkan seribuan sapi limousin itu, dengan syarat dilakukan dengan niat ikhlas dan taat kepada Allah SWT,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Din menutup dengan kalimat “Wallahu a’lam” sebagai penegasan bahwa penilaian akhir tetap berada dalam kuasa Allah SWT. (Ys)

Din Syamsuddin Desak Prabowo Bertindak, Sebut Penculikan Relawan Indonesia oleh Israel Kejahatan Kemanusiaan Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), M. Din Syamsuddin

Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), M. Din Syamsuddin

Din Syamsuddin Desak Prabowo Bertindak, Sebut Penculikan Relawan Indonesia oleh Israel Kejahatan Kemanusiaan

Hedi Batubara 18 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), M. Din Syamsuddin, mengecam keras tindakan Tentara Zionis Israel yang disebut menculik para relawan kemanusiaan dari Indonesia, termasuk wartawan Republika, dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina.

Dalam rilis yang diterima Redaksi Senin 18/5/2026), Din Syamsuddin menyebut tindakan tersebut sebagai kekejaman, kekejian, sekaligus kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi oleh dunia internasional.

“Penculikan para relawan kemanusiaan dari Indonesia termasuk wartawan Republika oleh Tentara Zionis Israel adalah kekejaman, kekejian, dan kejahatan kemanusiaan,” tegas Din Syamsuddin.

Menurutnya, para relawan Indonesia bersama relawan mancanegara datang ke Gaza/Palestina bukan untuk kepentingan politik ataupun militer, melainkan membawa bantuan kemanusiaan dan dukungan moral bagi rakyat Gaza yang hingga kini terus menderita akibat agresi berkepanjangan.

“Mereka pergi ke Gaza bersama para relawan mancanegara bertujuan untuk membawa bantuan kemanusiaan dan memberi dukungan moril bagi rakyat Gaza yang menderita,” ujarnya.

Din Syamsuddin juga mendesak Pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah cepat dan konkret demi menyelamatkan warga negara Indonesia yang ditahan Israel. Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap warga negara merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan negara.

“Pemerintah Indonesia harus segera bertindak menyelamatkan mereka. Sangat dikhawatirkan mereka menerima perlakuan kekerasan dan kejam oleh Tentara Zionis Israel,” katanya.

Ia menegaskan, tindakan cepat pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi seluruh warga bangsa Indonesia di mana pun berada.

“Tindakan cepat Pemerintah Indonesia adalah amanat konstitusi bahwa pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap warga bangsa,” lanjutnya.

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu juga menyerukan agar Indonesia menggunakan forum internasional Board of Peace (BoP) untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar segera membebaskan warga negara Indonesia yang ditahan.

“Saatnya Indonesia bicara pada Forum Board of Peace (BoP) agar Netanyahu membebaskan warga negara Indonesia yang ditahannya,” pungkas Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin: Islam dan Konghucu Punya Banyak Persamaan, Dorong Aliansi Peradaban Dunia Baru IMG-20260417-WA0117

Din Syamsuddin: Islam dan Konghucu Punya Banyak Persamaan, Dorong Aliansi Peradaban Dunia Baru

Hedi Batubara 17 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menegaskan bahwa ajaran Islam dan Konghucu memiliki banyak titik temu, baik dalam aspek teologis maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Internasional Islam-Confucianism Civilizational Dialogue 2026 yang berlangsung di Friendship Palace pada 16 April 2026.

Konferensi tersebut diselenggarakan oleh International Confucian Association bersama International Islamic University Malaysia dan dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai negara. Dari Indonesia, turut hadir Chandra Setiawan yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden International Confucian Association.

Dalam paparannya, Din Syamsuddin menekankan bahwa ajaran Konghucu yang lahir jauh sebelum Islam membawa nilai-nilai luhur yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia mencontohkan konsep Tian dalam Konghucu yang sering dimaknai sebagai Tuhan atau kekuatan langit, serta ajaran tentang pentingnya keluarga, harmoni sosial, dan pembentukan manusia paripurna.

“Dalam perspektif Islam, konsep insan paripurna dikenal sebagai insan kamil. Ini menunjukkan adanya kesamaan nilai dasar antara kedua ajaran,” ujarnya.

Lebih jauh, Din bahkan mengemukakan pandangan teologis bahwa Confucius atau Konghucu dapat dipandang sebagai sosok nabi yang diutus kepada kaumnya. Pandangan tersebut ia dasarkan pada prinsip dalam Al-Qur’an bahwa setiap umat telah diberikan petunjuk oleh Tuhan melalui seorang pembimbing.

Dalam makalahnya yang berjudul Viability of Islamic Confucian Global Collaboration, Din menilai kolaborasi antara dunia Islam dan peradaban Tiongkok bukan hanya mungkin, tetapi juga mendesak. Ia menyebut bahwa sistem dunia saat ini yang berbasis humanisme sekuler dan liberal telah mengalami kerusakan dan perlu digantikan.

“Sudah saatnya dibangun sistem dunia baru yang bertumpu pada nilai ketuhanan atau teosentrisme, yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab,” tegasnya.

Tokoh yang juga dikenal sebagai Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam itu mengusulkan pembentukan Global Alliance of Virtues atau Aliansi Global Keutamaan. Gagasan ini bertujuan menciptakan “lingkaran keutamaan” sebagai pengganti “lingkaran setan” yang selama ini dinilai menjerat peradaban dunia dengan konflik, ketimpangan, dan dominasi kekuasaan.

Menurut Din, kolaborasi konkret antara dunia Islam dan Tiongkok dapat menjadi motor penggerak lahirnya peradaban dunia baru yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

Konferensi ini juga menghadirkan sambutan kunci dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim serta perwakilan pemerintah Tiongkok. Sementara itu, Chandra Setiawan dalam kesempatan yang sama memaparkan makalah tentang Pancasila dan etika Konghucu sebagai dasar harmonisasi kehidupan berbangsa.

Gagasan Din Syamsuddin tersebut sejalan dengan seruan para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia pada 2 April 2026 yang mendorong terbentuknya aliansi global untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Seruan itu menolak segala bentuk agresi, dominasi, dan hegemoni antarnegara.

“Sudah saatnya bangsa-bangsa yang mencintai perdamaian dan keadilan bersatu membangun tata dunia baru yang adil, damai, sejahtera, dan beradab,” pungkas Din menutup presentasinya.

Din Syamsuddin Serukan “Ishlah Syamilah”, Kecam Agresi AS–Israel dan Desak Tatanan Dunia Baru Berkeadilan Din Syamsuddin Bersama lembaga Center for Dialogue and Cooperation Among Civilisations menggelar silaturahmi dan konferensi pers

Din Syamsuddin Bersama lembaga Center for Dialogue and Cooperation Among Civilisations menggelar silaturahmi dan konferensi pers

Din Syamsuddin Serukan “Ishlah Syamilah”, Kecam Agresi AS–Israel dan Desak Tatanan Dunia Baru Berkeadilan

Hedi Batubara 13 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Din Syamsuddin melalui lembaga Center for Dialogue and Cooperation Among Civilisations menggelar silaturahmi dan konferensi pers yang menyoroti eskalasi konflik global, khususnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Dalam pernyataan resminya yang dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, Din menegaskan bahwa serangan tersebut telah melahirkan tragedi kemanusiaan baru, di tengah belum berakhirnya penderitaan rakyat Palestina di Gaza. Ia menyebut alasan serangan terkait dugaan senjata nuklir Iran sebagai dalih yang “superfisial”, mengingat pengalaman serupa pada invasi Irak tahun 2003 yang terbukti tidak berdasar.

“Agresi ini merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara, hukum internasional, serta hak asasi manusia. Bahkan menjadi bentuk nyata kejahatan kemanusiaan dan aksi teror,” tegasnya, Senin (13/4/2026).

Menurut Din, dampak konflik tersebut tidak hanya bersifat regional, tetapi telah merembet ke skala global, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Ia memperingatkan, jika tidak segera dihentikan, konflik ini berpotensi memicu perang global yang dapat menghancurkan peradaban manusia.

Berangkat dari nilai Islam sebagai agama perdamaian (din al-salam) dan keadilan (din al-‘adl), Din menyerukan pentingnya ishlah syamilah atau perbaikan menyeluruh. Konsep ini mencakup penghentian perang secara total dan permanen, penyelesaian konflik secara adil, serta pembenahan tata kehidupan global berbasis kebenaran dan keadaban.

Ia juga mengingatkan mandat konstitusi Indonesia untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia dan menghapus penjajahan di muka bumi.

Dalam pernyataannya, Din mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta lembaga terkait seperti Dewan Keamanan PBB, International Court of Justice, dan International Criminal Court untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab perang.

Ia juga menuntut komitmen Amerika Serikat dan Israel agar tidak mengulangi tindakan agresi terhadap negara berdaulat, termasuk Palestina, serta mendesak agar keduanya mematuhi prinsip-prinsip HAM, demokrasi, dan hukum internasional secara konsisten.

Din secara khusus menyoroti sikap Amerika Serikat yang dinilai masih menunjukkan arogansi dan standar ganda dalam menyikapi konflik global.

Kepada para pemimpin negara-negara Islam, Din menyerukan pentingnya persatuan dan solidaritas dalam menghadapi tantangan global. Ia mengutip Al-Qur’an untuk menekankan pentingnya kerja sama dalam kebaikan serta larangan perpecahan.

Ia juga menegaskan pentingnya dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina dan perlindungan Masjid Al-Aqsa dari pendudukan.

“Perbedaan di antara negara-negara Islam harus diselesaikan dalam semangat ukhuwah Islamiyah, bukan justru memperlemah kekuatan umat,” ujarnya.

Din turut mengingatkan umat Islam di seluruh dunia agar tidak terpecah oleh politik divide et impera, termasuk perbedaan mazhab seperti Sunni dan Syiah maupun identitas etnis.

Selama umat berpegang pada syahadat, Al-Qur’an, dan kiblat yang sama, ia menegaskan bahwa umat Islam adalah satu kesatuan (ummatan wahidah).

Menutup pernyataannya, Din menyebut konflik Timur Tengah 2026 sebagai momentum refleksi bagi dunia Islam untuk bangkit sebagai khair ummah (umat terbaik) dan ummatan wasathan (umat moderat).

Ia menyerukan pembentukan “Aliansi Global untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” sebagai upaya membangun tatanan dunia baru yang damai, adil, dan sejahtera.

“Ini saatnya umat Islam bersama bangsa-bangsa pecinta perdamaian membangun dunia yang lebih beradab,” pungkasnya.

Din Syamsuddin Pertanyakan Sikap Diam Prabowo saat Israel Tutup Masjid Al-Aqsha di Ramadhan 1760613469559

Din Syamsuddin Pertanyakan Sikap Diam Prabowo saat Israel Tutup Masjid Al-Aqsha di Ramadhan

Hedi Batubara 16 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Penutupan kompleks Masjid suci Masjid Al-Aqsha oleh tentara Israel selama bulan suci Ramadhan memicu reaksi keras dari sejumlah tokoh Muslim Indonesia. Salah satunya datang dari Din Syamsuddin yang mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum menunjukkan respons tegas terhadap tindakan tersebut.

Dalam pernyataannya, Din Syamsuddin menyebut penutupan Masjid Al-Aqsha selama dua pekan Ramadhan merupakan tragedi kemanusiaan dan pelanggaran kebebasan beragama yang serius. Menurutnya, umat Islam di Palestina tidak dapat menunaikan ibadah secara normal karena akses jamaah ke masjid tersebut dibatasi oleh aparat keamanan Israel.

“Masjid Al-Aqsha bukan hanya milik umat Islam Palestina, tetapi milik umat Islam sedunia. Masjid ini adalah kiblat pertama umat Islam dan memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam sejarah Islam,” ujar Din kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) itu menilai Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seharusnya mengambil sikap lebih tegas terhadap pemerintah Israel.

Din bahkan mendorong Presiden Prabowo untuk secara langsung menegur Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui forum internasional yang disebutnya sebagai Board of Peace.

Menurutnya, forum tersebut seharusnya menjadi sarana mendorong perdamaian dunia, bukan justru terkesan diam terhadap tindakan yang dinilai sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat Palestina.

“Kalau Board of Peace tidak mampu menghentikan penindasan dan pelanggaran kemanusiaan seperti ini, apa gunanya lembaga tersebut? Jangan sampai berubah menjadi Board of War atau bahkan Board of Tyranny,” tegasnya.

Din juga mempertanyakan mengapa Indonesia tidak mengambil langkah yang lebih tegas, termasuk mempertimbangkan keluar dari forum tersebut jika dianggap tidak lagi menjalankan fungsi perdamaian.

Ia menilai, suara Indonesia sangat penting dalam diplomasi internasional terkait konflik Palestina karena selama ini Indonesia dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk pendudukan wilayah oleh Israel.

“Sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara keras ketika tempat suci umat Islam diperlakukan seperti ini,” kata Din.

Masjid Al-Aqsha yang berada di wilayah Yerusalem Timur merupakan salah satu situs suci umat Islam. Kompleks tersebut kerap menjadi titik ketegangan antara warga Palestina dan aparat keamanan Israel, terutama pada masa-masa penting keagamaan seperti bulan Ramadhan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia terkait desakan Din Syamsuddin tersebut.

Isu penutupan Masjid Al-Aqsha di bulan Ramadhan kembali memicu perdebatan luas di berbagai negara Muslim, termasuk di Indonesia, mengenai langkah diplomasi yang perlu diambil untuk melindungi kebebasan beribadah umat Islam di Palestina.

Din Syamsuddin: Perpol 10/2025 Bisa Dinilai sebagai Pembangkangan Konstitusi Serius 1763029963055

Din Syamsuddin: Perpol 10/2025 Bisa Dinilai sebagai Pembangkangan Konstitusi Serius

Hedi Batubara 23 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005–2015, Din Syamsuddin, menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang diterbitkan Kapolri berpotensi menjadi bentuk pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience) yang serius.

Penilaian itu disampaikan Din karena Perpol tersebut dinilai bertentangan secara langsung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang secara tegas melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan di lembaga eksekutif maupun legislatif.

“Putusan MK itu eksplisit dan tidak membuka ruang tafsir lain. Frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Din dalam pernyataannya, Selasa (23/12/2025).

Menurut Guru Besar Politik Islam FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, penerbitan Perpol 10/2025 di tengah kuatnya tuntutan Reformasi Polri juga bermasalah secara etik. Ia menilai langkah tersebut dapat dipersepsikan sebagai upaya memanfaatkan situasi secara tidak patut.

“Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga etika profesi kepolisian. Bisa dipandang sebagai mencuri kesempatan dalam kesempitan,” tegas Din.

Sebagai Presidium Gerakan Kembali ke UUD 1945 (G-45), Din menekankan bahwa Kapolri seharusnya lebih memprioritaskan penguatan fungsi utama Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan justru memperluas fungsi ke ranah-ranah lain yang berpotensi menimbulkan multi fungsi kepolisian.

Ia juga menyoroti persoalan klasik dalam penegakan hukum di Indonesia yang kerap dinilai publik tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Menurutnya, inilah yang seharusnya menjadi fokus utama reformasi internal Polri.

Din mengingatkan bahwa Reformasi 1998 secara tegas mengoreksi Dwi Fungsi ABRI yang dinilai merusak tatanan demokrasi. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa Polri kini justru dibiarkan mengulang pola serupa dalam bentuk lain.

“Reformasi 1998 sudah mengoreksi Dwi Fungsi ABRI. Lalu mengapa Polri dibiarkan mengulangnya dalam berbagai fungsi yang melampaui tugas utamanya?” tanyanya.

Pada bagian akhir pernyataannya, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas dan tidak ragu melakukan Reformasi Polri secara menyeluruh.

Ia juga mengingatkan agar Presiden tidak memberikan ruang sedikit pun kepada para pembantunya untuk membangkangi konstitusi.

“Presiden harus berdiri tegak sebagai penjaga konstitusi dan memastikan seluruh kebijakan negara sejalan dengan UUD 1945,” pungkas Din.

Din Syamsuddin Terima ICMI Award 2025, Serukan Reformasi Moral dan Peran Cendekiawan sebagai Problem Solver IMG-20251206-WA0074

Din Syamsuddin Terima ICMI Award 2025, Serukan Reformasi Moral dan Peran Cendekiawan sebagai Problem Solver

Hedi Batubara 6 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Tokoh nasional sekaligus Anggota Dewan Penasehat ICMI, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, menerima ICMI Award 2025 atas dedikasinya dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia. Penghargaan diberikan dalam rangka Milad ke-34 ICMI dan Pembukaan Silaknas di Jimbaran, Bali, 5 Desember 2025.

Selain Din Syamsuddin, sejumlah tokoh juga menerima penghargaan serupa, antara lain lima mantan mahasiswa Universitas Brawijaya yang memprakarsai seminar pendirian ICMI tahun 1990, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla untuk Bidang Politik, Prof. Dr. Nasaruddin Umar untuk Bidang Moderasi Beragama, serta Dr. Saraswati Khasanah, Pendiri Alisa Khadijah.

Penganugerahan diberikan langsung oleh Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Arif Satria.

Dalam sambutan singkatnya, Din Syamsuddin menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya miliknya pribadi, tetapi hasil karya kolektif banyak pihak.

“Capaian seseorang bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena kerja sama dan kebersamaan dengan manusia-manusia lain,” ujarnya. Din sendiri pada bulan lalu memprakarsai Forum Perdamaian Dunia Ke-9.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI Pusat itu menegaskan pentingnya peran ICMI di tengah tantangan bangsa yang semakin berat dan kompleks. Ia menekankan bahwa kaum cendekiawan harus tampil sebagai penyelesai masalah (problem solver), bukan menjadi bagian dari masalah.

Mengutip pandangan Islam dan Al-Qur’an, Din menjelaskan bahwa cendekiawan adalah mereka yang masuk kategori ulama penguasa ilmu, Ulul Albab yang mengedepankan rasionalitas, dan Ulun Nuha yang mengutamakan spiritualitas dalam membawa perubahan untuk kemanusiaan dan membangun peradaban.

Din juga menyerukan pentingnya Reformasi Moral, mengingat bangsa saat ini dilanda penyakit tuna aksara moral (moral illiteracy), yang ironisnya juga melanda sebagian kaum terpelajar. “Kaum terpelajar yang bermoral harus tampil mengatasinya,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Din menyampaikan harapan kepada ICMI agar terus berperan sebagai agen perubahan Indonesia. “Selamat 35 Tahun ICMI. May life begins at thirty five,” pungkasnya.

Din Syamsuddin: Liga Muslim Dunia Jadi Pemersatu Umat dan Pembangkit Peradaban Islam IMG-20251205-WA0059

Din Syamsuddin: Liga Muslim Dunia Jadi Pemersatu Umat dan Pembangkit Peradaban Islam

Hedi Batubara 5 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, memberikan apresiasi tinggi kepada Liga Muslim Dunia (Rabithah al-‘Alam al-Islami) atas perannya dalam menyatukan umat Islam sedunia serta membangkitkan kembali peradaban Islam. Pujian itu disampaikan dalam sambutan singkatnya pada pertemuan bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Sekjen Liga Muslim Dunia, Dr. Muhammad Abdel Karim al-‘Isa, di Gedung Nusantara V MPR RI, Senayan, Rabu (4/12/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 500 tokoh ulama, zuama, cendekiawan Muslim, pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah, serta mahasiswa dari perguruan tinggi Islam di Jakarta. Sejumlah tokoh nasional turut hadir, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Umum MUI KH Dr. Cholil Nafis, serta Ketua dan Sekjen Forum Ponpes Alumni Gontor, KH Dr. Zulkifli Muhadli dan KH Dr. Anang Riqza. Acara dikordinasikan oleh KH Anizar Masyhadi, Lc., MA.

Dalam sambutannya mewakili ulama dan zuama Indonesia, Din Syamsuddin menilai bahwa Rabithah al-‘Alam al-Islami di bawah kepemimpinan Dr. Al-‘Isa sangat aktif mempromosikan konsep Wasatiyyat Islam dan mendorong dialog lintas agama di berbagai negara. Upaya tersebut, menurut mantan Ketua Umum MUI Pusat itu, memberikan kontribusi besar dalam memperkuat citra Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin.

Din Syamsuddin, yang juga Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam (Global Fulcrum of Wasatiyyat Islam), menegaskan bahwa umat Islam saat ini menghadapi tantangan global yang sangat besar dan kompleks. Ia menekankan pentingnya strategi “perjuangan menghadapi” (al-jihad li al-muwajahah/struggle for) dibandingkan strategi “perjuangan melawan” (al-jihad li al-mu’aradhah/struggle against). Menurutnya, Dunia Islam perlu menawarkan peradaban alternatif yang berorientasi pada jalan tengah, perdamaian, inklusivitas, dan kerukunan.

Terkait hal tersebut, Din menilai peluncuran platform internet Minhaj oleh Rabithah al-‘Alam al-Islami pada pekan lalu sebagai langkah strategis. Platform itu dinilai dapat menjadi sarana penting untuk mengarusutamakan Islam sebagai agama perdamaian, keadilan, dan kemajuan.

“Walau terlambat, namun lebih baik daripada tidak sama sekali,” ujar Din Syamsuddin mengakhiri sambutannya.

Din Syamsuddin: MUI Harus Jadi “Tenda Besar” yang Mengayomi Seluruh Umat Islam IMG-20250928-WA0089

Din Syamsuddin: MUI Harus Jadi “Tenda Besar” yang Mengayomi Seluruh Umat Islam

Hedi Batubara 20 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang resmi dimulai hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan posisi MUI sebagai “Tenda Besar” umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, Ketua Umum MUI periode 2014–2015, dalam pernyataannya menjelang pelaksanaan Munas.

Menurut Din Syamsuddin, MUI sejak awal telah menjalankan fungsi sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim. Namun ia mengakui masih adanya dominasi organisasi tertentu dalam kepengurusan, yang membuat MUI belum sepenuhnya mencerminkan kebersamaan umat Islam.

“Jika MUI masih didominasi oleh organisasi tertentu, maka MUI belum kaffah dalam menjalankan misi rahmatan lil ‘alamin dan belum berfungsi fauqal jami’ walil jami’ berada di atas dan untuk semua golongan,” kata Din, Kamis (20/11/2025).

Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015–2020 itu menekankan bahwa susunan kepengurusan MUI ke depan harus lebih inklusif. Ia mengusulkan agar seluruh unsur umat Islam, terutama Ketua Umum dari sekitar 70 ormas Islam, masuk dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan. Selain itu, jika Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI berasal dari organisasi tertentu, maka Ketua Dewan Pertimbangan idealnya dari organisasi lain.

“Jangan ada dominasi. Struktur kepengurusan harus mencerminkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan umat,” ujarnya. Ia juga menilai posisi wakil ketua umum perlu diisi oleh perwakilan dari berbagai ormas agar MUI benar-benar menjadi wadah bersama.

Din menegaskan, tantangan umat Islam saat ini semakin besar dan kompleks sehingga MUI dituntut tampil sebagai problem solver sekaligus penghela lokomotif keumatan dan kebangsaan. Untuk itu, MUI harus menghadirkan change leadership dan memiliki kemampuan manajemen perubahan yang kuat.

Terkait hubungan MUI dengan negara, Din mengingatkan pentingnya menjaga peran sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah—pelayan umat dan mitra strategis pemerintah. Menurutnya, MUI perlu mendukung pemerintah yang bekerja dengan benar, namun harus berada di garis depan melakukan amar ma’ruf nahi munkar jika pemerintah menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai agama.

“Jika pemerintah salah atau menyeleweng, ulama harus berada di shaf terdepan,” pungkas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005–2015 itu.

Din Syamsuddin

Tak Sabar Berkuasa, Din Syamsuddin Bongkar Ada Kelompok Ingin Jatuhkan Prabowo

Prof Din Syamsuddin Soroti Kontroversi Kurban Istana: “Jika Dana dari Negara, Tidak Dapat Disebut Kurban”

Din Syamsuddin Desak Prabowo Bertindak, Sebut Penculikan Relawan Indonesia oleh Israel Kejahatan Kemanusiaan

Din Syamsuddin: Islam dan Konghucu Punya Banyak Persamaan, Dorong Aliansi Peradaban Dunia Baru

Din Syamsuddin Serukan “Ishlah Syamilah”, Kecam Agresi AS–Israel dan Desak Tatanan Dunia Baru Berkeadilan

Din Syamsuddin Pertanyakan Sikap Diam Prabowo saat Israel Tutup Masjid Al-Aqsha di Ramadhan

Din Syamsuddin: Perpol 10/2025 Bisa Dinilai sebagai Pembangkangan Konstitusi Serius

Din Syamsuddin Terima ICMI Award 2025, Serukan Reformasi Moral dan Peran Cendekiawan sebagai Problem Solver

Din Syamsuddin: Liga Muslim Dunia Jadi Pemersatu Umat dan Pembangkit Peradaban Islam

Din Syamsuddin: MUI Harus Jadi “Tenda Besar” yang Mengayomi Seluruh Umat Islam

Baca Juga Berita Ini

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!

Setelah Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka. Ada Mantan Kapolri Yang Terlibat Penyadapan. Akan Jadi Tersangka?

Ahrie Sonta Nasution Nyatakan Siap Kooperatif dan Terbuka Ungkap Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Munaslub Golkar Digelar Demi “Selamatkan Partai dari Gank Solo”, Ahmad Doli Kurnia Maju Jadi Caketum!