9 November 2026

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

CBA Gelar Diskusi Publik soal Kasus Suap Blueray Cargo, Soroti Dugaan Aliran Dana ke Aparat Penegak Hukum yang Belum Diusut KPK IMG-20260629-WA0085

CBA Gelar Diskusi Publik soal Kasus Suap Blueray Cargo, Soroti Dugaan Aliran Dana ke Aparat Penegak Hukum yang Belum Diusut KPK

Hedi Batubara 29 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Penanganan perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo kembali menjadi sorotan.

Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui telah memproses hukum sejumlah pihak yang berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta pihak swasta dari Blueray Cargo.

Namun, sejumlah pihak menilai pengungkapan perkara tersebut belum sepenuhnya menyentuh dugaan aliran dana kepada pihak-pihak lain yang sempat muncul dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Atas dasar itu, Center for Budget Analysis (CBA) akan menggelar diskusi publik bertajuk “Suap Blueray Cargo: KPK Jerat Tentara, Cokelat Muda dan Cokelat Tua Dilindungi?” pada Selasa, 30 Juni 2026, pukul 12.00 WIB hingga selesai, di Wizzmie Menteng, Jakarta Pusat.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Koordinator Nasional Poros Muda NU Ramadan Isa, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI) Mus Gaber, serta Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi.

Acara akan dipandu oleh Koordinator CBA Jajang Nurjaman* sebagai moderator.

Soroti Dugaan Aliran Dana yang Disebut dalam BAP

Latar belakang penyelenggaraan diskusi ini berangkat dari penilaian bahwa pengusutan perkara dugaan suap Blueray Cargo dinilai belum dilakukan secara menyeluruh.

Menurut CBA, fokus penyidikan KPK sejauh ini masih mengarah kepada oknum pejabat Bea dan Cukai serta pihak Blueray Cargo, termasuk John Field dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disebut berasal dari keterangan Hartanto, seorang pegawai Blueray Cargo, terdapat pengakuan mengenai penyerahan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, penyerahan uang tersebut disebut dilakukan atas perintah John Field.

CBA menilai informasi yang muncul dalam dokumen tersebut perlu memperoleh penjelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai konstruksi perkara.

Dorong Transparansi Penanganan Perkara

Melalui forum diskusi publik ini, Uchok Sky Khadafi Direktur Eksekutif Center of Budget Analisis (CBA) berharap muncul pembahasan yang komprehensif mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan suap impor Blueray Cargo.

“Kita akan bongkar semua patgulipat yang diduga sudah puluhan tahun, kenapa KPK hanya mengambil setahun atau enam bulan terkait suap ini,” ucap Uchok Sky.

Uchok berharap lembaga anti tasuah ini bisa melihat secara jernih ketika para saksi mengaku memberikan uang suap ke instansi lain.

Selain membahas aspek hukum, forum tersebut juga akan mengulas sejauh mana dugaan aliran dana yang sempat disebut dalam proses penyidikan perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut penyelenggara, diskusi ini bertujuan mendorong transparansi serta memperkaya perspektif publik mengenai proses pemberantasan korupsi, tanpa mendahului ataupun mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

CBA menegaskan bahwa seluruh dugaan yang berkembang tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan, penyelidikan, maupun persidangan sesuai prinsip praduga tak bersalah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga kini, KPK masih terus menangani perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo. Sementara itu, proses hukum terhadap para terdakwa yang telah ditetapkan masih berlangsung sesuai mekanisme peradilan.

KPK Periksa Mantan Pejabat Bea Cukai Ahmad Dedi Terkait Dugaan Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 1

KPK Periksa Mantan Pejabat Bea Cukai Ahmad Dedi Terkait Dugaan Gratifikasi

Hedi Batubara 9 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ahmad Dedi, terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan impor barang serta bea masuk.

Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan dilakukan karena Ahmad Dedi diduga mengetahui aliran dana dan proses pengurusan importasi yang melibatkan perusahaan jasa kepabeanan, termasuk PT Blueray Cargo.

KPK mendalami dugaan adanya penerimaan uang yang berkaitan dengan pengurusan bea masuk dan impor barang.

Dalam perkara ini, KPK juga memeriksa pengusaha bernama Heri Black. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK sebelumnya yang berkaitan dengan praktik suap di lingkungan Bea Cukai.

Setelah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Ahmad Dedi menghindari wartawan dan tidak memberikan komentar terkait materi pemeriksaan.

Diduga Terseret Kasus Suap Blueray Cargo, Muslim Arbi Minta Djaka Budi Utama Dicopot dari Dirjen Bea Cukai Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu 1

Diduga Terseret Kasus Suap Blueray Cargo, Muslim Arbi Minta Djaka Budi Utama Dicopot dari Dirjen Bea Cukai

Hedi Batubara 9 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta pemerintah segera mencopot Djaka Budi Utama dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah namanya disebut dalam perkara dugaan suap pengurusan impor yang menyeret perusahaan Blueray Cargo.

Menurut Muslim Arbi, pencopotan perlu dilakukan untuk menjaga integritas institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara transparan tanpa intervensi.

“Kalau nama seorang Dirjen sudah disebut dalam dakwaan kasus suap dan ada dugaan keterlibatan dalam rangkaian pertemuan dengan pihak yang kini menjadi tersangka, maka sebaiknya segera dinonaktifkan atau dicopot sementara demi menjaga marwah institusi,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).

Muslim menyoroti kemunculan nama Djaka Budi Utama dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (6/5/2026).

Dalam dakwaan tersebut, nama Djaka disebut berada dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan sejumlah pengusaha kargo sebelum dugaan praktik pengondisian jalur impor terjadi.

Muslim juga menyinggung pertemuan di Hotel Borobudur yang diduga dihadiri Djaka Budi Utama bersama bos Blueray Cargo, John Field. Diketahui, John Field telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini soal etika jabatan dan kepercayaan publik. Presiden dan Menteri Keuangan harus bertindak cepat agar tidak muncul persepsi adanya pembiaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah pencopotan sementara merupakan hal lazim dalam proses penegakan hukum terhadap pejabat publik yang namanya telah disebut dalam proses persidangan.

“Kalau pemerintah ingin serius memberantas mafia impor dan praktik suap di Bea Cukai, maka semua pihak yang disebut dalam dakwaan harus diperiksa secara terbuka, termasuk Djaka Budi Utama,” tegasnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Djaka Budi Utama terkait namanya yang disebut dalam surat dakwaan perkara tersebut.

Djaka Budi juga belum memberikan pernyataan terkait permintaan Muslim Arbi yang mendesak untuk mundur dari Dirjen Bea Cukai.

DHL Minta Dirjen Bea Cukai Dihadirkan di Sidang Blueray Cargo dan Diperiksa KPK Pengamat Kebijakan Umum Politik Dan Hukum, Damai Hari Lubis,

DHL Minta Dirjen Bea Cukai Dihadirkan di Sidang Blueray Cargo dan Diperiksa KPK

Hedi Batubara 8 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat kebijakan umum politik dan hukum, Damai Hari Lubis, meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusan impor yang menjerat Bos Blueray Cargo, John Field.

Menurut Damai Hari Lubis atau DHL, munculnya nama Djaka Budi Utama dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi fakta penting yang tidak boleh diabaikan aparat penegak hukum.

“Kalau nama Dirjen Bea dan Cukai disebut dalam rangkaian pertemuan sebelum dugaan praktik pengondisian jalur impor terjadi, maka demi asas transparansi dan equality before the law, yang bersangkutan patut dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan penjelasan,” kata DHL, Jumat (8/5/2026).

DHL menilai, pengungkapan secara terang-benderang dalam persidangan penting dilakukan agar publik mengetahui sejauh mana relasi antara pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan para pengusaha kargo yang diduga terlibat dalam praktik pengondisian jalur impor.

Ia juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Djaka Budi Utama apabila ditemukan adanya keterkaitan lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan.

“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. KPK harus berani memanggil dan memeriksa siapa pun yang namanya muncul dalam dakwaan maupun fakta persidangan, termasuk pejabat aktif,” ujarnya.

DHL menegaskan, pemanggilan Djaka Budi Utama tidak otomatis berarti yang bersangkutan bersalah. Namun, menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang objektif dan profesional.

“Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Tetapi semua pihak yang disebut dalam alur perkara wajib memberikan klarifikasi agar kasus ini menjadi terang,” katanya.

Sebelumnya, nama Djaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor di DJBC yang dibacakan tim JPU KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Dalam dakwaan tersebut, nama Djaka disebut dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan para pengusaha kargo sebelum dugaan praktik pengondisian jalur impor terjadi.

LSAK: Pelaporan Faizal Assegaf ke Dewas dan Polisi Tidak Relevan, Fokus Utama Harus Bongkar Korupsi DJBC Peneliti LSAK, A. Hariri

LSAK: Pelaporan Faizal Assegaf ke Dewas dan Polisi Tidak Relevan, Fokus Utama Harus Bongkar Korupsi DJBC

Hedi Batubara 18 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai pelaporan terhadap insan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik ke Dewan Pengawas (Dewas) maupun Kepolisian, terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Faizal Assegaf, tidak memiliki dasar yang kuat dan justru dinilai mengaburkan substansi utama perkara korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Peneliti LSAK, A. Hariri, menegaskan bahwa konstruksi hukum dalam kasus ini harus dipahami secara utuh. Menurutnya, Faizal Assegaf dipanggil oleh KPK bukan dalam kapasitas sebagai saksi ahli, melainkan sebagai saksi yang dimintai keterangan terkait pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan DJBC.

“Pelapor, Faizal Assegaf, dipanggil KPK sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai pemilik perusahaan PT Sinkos Multimedia Mandiri. Jadi konstruksinya jelas, yang bersangkutan dipanggil karena memang ada dugaan keterkaitannya dengan perkara yang sedang disidik,” ujar Hariri dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, hal itu sangat berbeda apabila seseorang dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi ahli. Karena itu, tuduhan pencemaran nama baik terhadap juru bicara KPK dinilai tidak masuk akal, sebab jubir KPK hanya menjalankan tugas kelembagaan dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik.

“Tidak make sense jika jubir KPK dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik, sementara tugasnya memang memberikan informasi secara transparan terkait update perkara yang tengah ditangani KPK,” tegasnya.

Hariri menambahkan, seluruh insan KPK, baik pimpinan, juru bicara, maupun pejabat internal lainnya, terikat oleh kode etik yang sangat ketat. Dalam setiap penyampaian informasi kepada publik, KPK memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang mengacu pada ketentuan hukum dan aturan kelembagaan yang berlaku.

“Penyampaian informasi soal OTT, penetapan tersangka, hingga pemanggilan pihak-pihak terkait dalam pengembangan perkara adalah hal biasa. Semua itu dilakukan berdasarkan prosedur resmi, bukan atas dasar opini pribadi,” katanya.

Karena itu, menurut LSAK, pelaporan ke Kepolisian maupun Dewas justru memberi kesan sebagai upaya untuk mengaburkan pokok utama perkara korupsi yang sedang diusut.

“Kalau memang merasa tidak terlibat, ya tidak perlu baper. Transparansi kerja KPK itu penting agar publik bisa ikut mengawasi proses pemberantasan korupsi,” ujarnya.

LSAK menilai, kasus dugaan korupsi di DJBC merupakan perkara serius yang sangat merugikan negara dan menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Perkara ini bermula dari dugaan pemufakatan jahat dalam jalur importasi barang yang melibatkan oknum pejabat Bea Cukai dan perusahaan PT Blueray.

Dalam skema tersebut, diduga oknum pejabat Bea Cukai memberi perintah kepada bawahannya untuk mempermudah proses masuknya logistik milik PT BR tanpa melalui pemeriksaan fisik sebagaimana mestinya.

Akibatnya, barang-barang yang diduga palsu, imitasi, tiruan, hingga ilegal dapat masuk ke Indonesia tanpa pengecekan ketat dari petugas bea cukai.

“Ini jelas merugikan negara dan mencederai sistem pengawasan impor nasional. Kalau perusahaan besar diberi privilege seperti ini, sementara masyarakat kecil justru dipersulit, maka rasa keadilan benar-benar terluka,” kata Hariri.

Ia juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terhadap kinerja DJBC, mulai dari proses pemeriksaan yang berbelit hingga kondisi barang kiriman yang rusak dengan alasan pengecekan oleh petugas.

Karena itu, LSAK meminta agar KPK tidak berhenti pada satu perkara saja, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan-perusahaan lain yang diduga memperoleh perlakuan istimewa melalui praktik serupa.

“Kita mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat. Ini harus menjadi momentum pembenahan mendasar di tubuh DJBC agar praktik mafia impor tidak terus berulang,” pungkasnya.

Mafia Bea Cukai, Dosen FH Universitas Pakuan: Masalahnya Sistemik, Bukan Sekadar OTT Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Dinalara Butar-Butar

Mafia Bea Cukai, Dosen FH Universitas Pakuan: Masalahnya Sistemik, Bukan Sekadar OTT

Hedi Batubara 16 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Diskusi bertajuk “Menguji Keberanian KPK Membongkar Mafia Bea Cukai: Dari OTT Menuju Pembersihan Sistemik dan Penyelamatan PNBP Negara” yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Kamis (16/4/2026), mengemuka kritik tajam terhadap penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Dinalara Butar-Butar, yang juga dikenal sebagai konsultan merek Blueray Cargo, menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka patut diapresiasi, namun belum menyentuh akar persoalan.

“KPK memang sudah bekerja dengan menetapkan tersangka, tetapi publik juga melihat ada orang-orang tertentu yang seharusnya bisa ikut dimintai pertanggungjawaban namun tidak dijadikan tersangka,” ujar Dinalara dalam forum diskusi tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi impor barang. Empat dari DJBC dan 3 dari swasta

Dinalara menegaskan bahwa praktik di lapangan menunjukkan persoalan yang lebih kompleks dari sekadar tindakan individu. Ia menyoroti adanya pola komunikasi yang kerap mengatasnamakan oknum Bea Cukai dalam proses pemasukan barang.

“Bea cukai itu tidak bisa ‘diatur’ oleh perusahaan seperti Blueray Cargo. Tapi di lapangan, ada komunikasi yang mengatasnamakan personel bea cukai. Ini yang harus dibongkar, apakah benar sistemnya membuka ruang seperti itu,” tegasnya.

Menurut Dinalara, kliennya yang bergerak di bidang jasa kargo seringkali berada dalam posisi dilematis. Mereka dituntut memastikan kelancaran arus barang masuk dan keluar, sementara di sisi lain menghadapi ketidakpastian dalam proses pemeriksaan di pelabuhan atau bandara.

“Saya tanya klien saya, kenapa mau memberikan sesuatu ke bea cukai? Jawabannya sederhana: karena sistemnya. Tidak ada kepastian kapan barang diperiksa. Padahal mereka harus menjamin kepastian kepada pengguna jasa. Akhirnya muncul komunikasi-komunikasi yang tidak sehat,” jelasnya.

Ia bahkan menyebut kliennya sebagai “korban sistem” yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Dinalara mendorong KPK agar tidak hanya bertindak reaktif melalui operasi tangkap tangan (OTT), tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang yang mampu memperbaiki tata kelola di sektor kepabeanan.

“Yang penting bukan hanya OTT, tapi kenapa praktik itu bisa terjadi di Bea Cukai. KPK harus masuk ke perbaikan sistem, jangan hanya berhenti pada penindakan,” pungkasnya.

Jelang Akhir Tahun, Bea Cukai Bongkar Dua Upaya Peredaran Produk Garmen Ilegal FB_IMG_1765534899171

Jelang Akhir Tahun, Bea Cukai Bongkar Dua Upaya Peredaran Produk Garmen Ilegal

Hedi Batubara 12 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggagalkan upaya peredaran produk garmen ilegal melalui dua operasi penindakan yang dilakukan secara terpisah. Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025 serta dua truk bermuatan ballpress di ruas tol Palembang–Lampung pada Rabu, 03 Desember 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa operasi kali ini menjadi bukti komitmen pihaknya dalam melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari praktik perdagangan ilegal. “Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya barang-barang yang merugikan negara dan mematikan industri lokal,” ujarnya.

Penindakan Tiga Kontainer Asal KM Indah Costa di Sunda Kelapa

Bea Cukai menggagalkan pengiriman 3 kontainer, dengan masing-masing 2 kontainer berisi produk garmen ilegal serta 1 kontainer berisi mesin, yang diangkut oleh KM Indah Costa yang diketahui tiba dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau. Penindakan ini dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025.

Dalam pemeriksaan terhadap manifest, diketahui KM Indah Costa mengangkut 44 kontainer, dengan 13 di antaranya bermuatan barang. Dari 13 kontainer tersebut, petugas menemukan 3 kontainer dengan pemberitahuan “barang campuran dan sajadah” yang diduga atau terindikasi berisi barang ilegal. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas segera melakukan pengawasan pembongkaran terhadap 2 kontainer di gudang penerima di wilayah Muara Karang, sementara 1 kontainer lainnya masih berada di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kontainer tidak memuat barang sesuai pemberitahuan, melainkan 2 kontainer berisi pakaian jadi yang diduga kuat ex-impor ilegal, sedangkan 1 kontainer lainnya memuat mesin. Atas temuan tersebut, petugas segera mengamankan kontainer ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Djaka menggarisbawahi bahwa penyelundupan melalui kontainer adalah salah satu tantangan besar dalam pengawasan kepabeanan. “Kami memperketat pengawasan sampai ke moda pengangkutan laut karena para pelaku terus mencari celah. Tidak ada kompromi terhadap importasi ilegal, apalagi yang mencoba memanipulasi dokumen dan pemberitahuan barang,” tegasnya.

Penindakan Dua Truk Bermuatan Garmen yang dikemas dalam Bentuk Ballpress di KM 116 Tol Palembang-Lampung

Satu minggu sebelumnya, pada Rabu, 03 Desember 2025, Bea Cukai juga melakukan penindakan terhadap dua truk bermuatan garmen yang dimuat dalam bentuk ballpress di KM 116 tol Palembang-Lampung. Penindakan berawal dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai mengenai adanya pergerakan truk yang membawa ballpress diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tim P2 Bea Cukai yang turut mendapatkan dukungan dari personel BAIS TNI dan berkoordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar).

Dalam proses pengawasan yang dilakukan, petugas menemukan dua truk, masing-masing dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU sedang berhenti di rest area KM 116. Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan, kedua truk mengangkut pakaian jadi baru berbagai yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti “made in Tiongkok” dan “made in Bangladesh”.

Djaka menegaskan bahwa modus seperti ini telah berulang kali terjadi, terutama dengan memanfaatkan jalur darat lintas Sumatra. “Perdagangan ilegal seperti ini merugikan negara dan berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat di sektor usaha garmen. Penindakan adalah kunci untuk memutus pergerakannya,” sambungnya.

Dalam keterangan yang diberikan, kedua sopir yang mengangkut barang terlarang tersebut mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta. Selain itu, berdasarkan keterangan pada surat jalan yang di bawa oleh Sopir tersebut dtemukan bahwa barang berasal dari Medan. Keduanya menerima truk dalam kondisi sudah terisi penuh dengan muatan dan dilengkapi surat jalan. Sebagai tindak lanjut, kini kedua kendaraan dibawa ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk proses penelitian lebih lanjut.

Tindak Lanjut

Atas dua penindakan ini, Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.

Djaka kembali menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kolaborasi kuat dengan berbagai pihak, termasuk instansi lain dan masyarakat. “Pengawasan yang efektif tidak hanya bertumpu pada teknologi dan sumber daya, tetapi juga partisipasi masyarakat. Informasi dari publik sangat membantu kami dalam menindak jaringan penyelundupan.”

Bea Cukai berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan guna menekan peredaran produk ilegal yang dapat mengancam perekonomian nasional serta keberlangsungan industri dalam negeri.

Baca Juga Berita Ini

Forkabi

Dikala Politik Memanas Masjid Daarul Maarif Pondok Kelapa Diserang Tiga orang Luka luka

Hedi Batubara 8 November 2026
CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

Hedi Batubara 8 November 2026
Laskar Cinta Jokowi

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Hedi Batubara 8 November 2026
Diplesetkan Jadi 'Partai Sadap Indonesia', PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah

Diplesetkan Jadi ‘Partai Sadap Indonesia’, PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah

Hedi Batubara 8 November 2026