17 November 2026

Djaka Budi Utama

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Jalih Pitoeng, menyampaikan kekhawatiran serius terhadap potensi meningkatnya kemarahan publik apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, yang namanya mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap impor yang melibatkan Bos Blueray Cargo, John Field.

Menurut Jalih, saat ini masyarakat tengah menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, sementara di sisi lain publik menuntut adanya penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara.

“Rakyat hari ini sudah berada pada titik kelelahan. Harga kebutuhan naik, daya beli menurun, lapangan kerja sulit, tetapi ketika muncul fakta-fakta persidangan yang menyeret nama pejabat tinggi, publik justru melihat belum ada langkah hukum yang tegas. Ini yang berpotensi memunculkan kemarahan rakyat,” ujar Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan Jalih merujuk pada sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam dakwaan dan keterangan yang muncul di persidangan, nama Djaka Budi Utama disebut dalam rangkaian pertemuan dengan Bos Blueray Cargo. KPK sendiri menyatakan akan mencermati dan menganalisis seluruh fakta yang muncul selama proses persidangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Lebih jauh, dalam persidangan juga muncul dugaan adanya aliran dana dengan kode tertentu yang dikaitkan dengan sejumlah pejabat Bea Cukai. Jaksa KPK mengungkap adanya amplop berkode “1” yang disebut merujuk kepada Dirjen Bea dan Cukai, dengan nilai yang disebut mencapai 213.600 dolar Singapura. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari fakta persidangan yang terus didalami aparat penegak hukum.

Bagi Jalih Pitoeng, fakta mengenai adanya enam kali penyerahan amplop berkode “1” sebagaimana terungkap dalam persidangan menimbulkan pertanyaan besar yang harus dijawab melalui proses hukum.

“Kalau dalam persidangan disebut ada enam kali penyerahan dengan kode yang sama, tentu publik akan bertanya. Sangat sulit diterima akal sehat jika peristiwa itu tidak ditelusuri secara mendalam. Justru karena itu KPK harus segera bertindak agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat,” kata Jalih.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan bukan berarti seseorang dinyatakan bersalah. Namun, menurutnya, pemeriksaan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan publik.

“Pemeriksaan itu bagian dari proses mencari kebenaran. Jangan sampai masyarakat menilai ada perlakuan berbeda antara rakyat biasa dan pejabat tinggi negara,” ujarnya.

Jalih menilai kasus yang menyeret institusi Bea Cukai memiliki dampak yang sangat luas karena berkaitan dengan tata kelola perdagangan, penerimaan negara, dan iklim investasi.

Karena itu, Formasi meminta KPK menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan independensi dan keberanian dalam mengusut setiap pihak yang namanya muncul dalam fakta persidangan.

“Jangan sampai publik melihat hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. KPK harus membuktikan bahwa siapa pun yang disebut dalam fakta persidangan dan memiliki keterkaitan dengan perkara wajib diperiksa,” tegasnya.

Menurut Jalih, keterbukaan dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk meredam kekecewaan masyarakat yang selama ini menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu.

Jalih juga mengingatkan bahwa akumulasi persoalan ekonomi dan persepsi lemahnya penegakan hukum dapat menjadi kombinasi yang berbahaya bagi stabilitas sosial.

“Ketika rakyat merasa hidup semakin sulit dan pada saat yang sama melihat dugaan korupsi besar tidak ditangani secara cepat, maka yang muncul adalah ketidakpercayaan. Jika ketidakpercayaan itu terus menumpuk, kemarahan rakyat bisa berkembang menjadi gejolak yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Karena itu, ia mendesak KPK untuk segera memberikan kepastian mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh terkait nama-nama yang muncul dalam persidangan perkara Blueray Cargo.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan menganalisis seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan tidak menutup kemungkinan memeriksa pihak-pihak yang namanya disebut dalam dakwaan maupun keterangan saksi.

Bagi Jalih Pitoeng, langkah cepat dan transparan dari KPK bukan hanya penting untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara dalam upaya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak pemerintah segera mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama setelah namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan suap importasi yang menyeret perusahaan Blueray Cargo. Muslim menilai munculnya nama pejabat tertinggi Bea Cukai dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan persoalan serius yang tidak bisa dianggap sekadar isu administratif internal.

Menurut Muslim Arbi, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, apalagi jika dugaan tersebut berkaitan dengan praktik suap dalam pengurusan barang impor yang merugikan negara dan merusak kredibilitas institusi kepabeanan.

“Kalau benar dalam persidangan terungkap ada penerimaan uang hingga puluhan miliar rupiah dan nama Dirjen disebut berkali-kali dalam dakwaan jaksa KPK, maka Presiden dan Menteri Keuangan harus segera mengambil langkah tegas. Copot sementara dan proses hukum harus berjalan transparan,” ujar Muslim Arbi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Ia menegaskan, pencopotan pejabat yang sedang terseret perkara korupsi merupakan bagian penting untuk menjaga integritas lembaga negara. Terlebih, Bea Cukai merupakan institusi strategis yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara, arus perdagangan internasional, serta pengawasan keluar masuk barang.

Kasus yang kini menjadi sorotan publik tersebut bermula dari sidang dugaan suap importasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam surat dakwaan jaksa KPK, tiga terdakwa dari Blueray Cargo didakwa memberikan suap kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar proses importasi barang dipermudah dan pengawasan kepabeanan dilonggarkan.

Jaksa KPK mendakwa pimpinan Blueray Cargo, John Field, bersama sejumlah pihak lain memberikan suap senilai sekitar Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura serta fasilitas mewah senilai Rp1,8 miliar kepada pejabat Bea Cukai.

Dalam dakwaan tersebut, nama Djaka Budi Utama disebut hadir dalam pertemuan bersama sejumlah pejabat Bea Cukai dan pengusaha kargo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Juli 2025. Pertemuan itu diduga menjadi bagian dari rangkaian komunikasi antara pihak swasta dan pejabat Bea Cukai terkait pengurusan impor barang.

Jaksa mengungkap bahwa setelah pertemuan tersebut terjadi komunikasi lanjutan yang berujung pada praktik suap untuk mempermudah pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo. Modus yang diungkap di persidangan meliputi pengondisian jalur pemeriksaan, pengurangan hambatan dwelling time, hingga pengawasan yang lebih longgar terhadap barang impor tertentu.

Muslim Arbi menilai fakta persidangan itu cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memperdalam dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk pejabat level tertinggi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Jangan sampai publik melihat ada perlindungan terhadap elite tertentu. Kalau bawahan diproses, maka atasan yang namanya muncul dalam dakwaan juga harus diperiksa secara serius,” katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Menurutnya, KPK harus menunjukkan independensi dan keberanian dalam membongkar dugaan mafia impor yang selama ini dianggap merugikan negara triliunan rupiah.

Secara hukum, nama seseorang yang muncul dalam surat dakwaan memang belum otomatis membuktikan keterlibatan pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, fakta persidangan dan keterangan jaksa dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mendalami kemungkinan adanya aliran dana, komunikasi, maupun peran pihak lain dalam perkara.

Dalam hukum acara pidana, jaksa dapat mengembangkan perkara apabila ditemukan fakta baru selama persidangan berlangsung. Keterangan saksi, dokumen transaksi, catatan komunikasi, maupun aliran dana dapat dijadikan alat bukti tambahan untuk memperluas penyidikan.

Kasus Blueray Cargo sendiri kini menjadi perhatian karena menggambarkan dugaan praktik korupsi sistematis dalam tata kelola kepabeanan. Jaksa menyebut praktik suap dilakukan secara bertahap sejak pertengahan 2025 hingga awal 2026.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihak Bea Cukai menegaskan tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai substansi perkara karena kasus tersebut telah masuk tahap persidangan.

Nama Djaka Budi Utama sendiri sebelumnya dikenal sebagai purnawirawan TNI yang mulai menjabat Dirjen Bea dan Cukai pada Mei 2025. Ia memiliki latar belakang militer dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis sebelum masuk ke lingkungan Kementerian Keuangan.

Muslim Arbi menilai pemerintah tidak boleh menunggu tekanan publik semakin besar sebelum mengambil langkah. Ia meminta Presiden dan Menteri Keuangan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap negara. Kalau institusi strategis seperti Bea Cukai terus diterpa dugaan mafia impor dan suap, maka wibawa pemerintah ikut dipertaruhkan,” ujarnya.

Ia juga mendesak KPK membuka seluruh fakta persidangan secara terang kepada publik agar tidak muncul spekulasi maupun dugaan adanya upaya penghentian perkara di tengah jalan.

“Publik ingin melihat apakah pemberantasan korupsi benar-benar menyentuh aktor utama atau hanya berhenti di level bawah,” tegas Muslim Arbi.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi melontarkan pernyataan keras terkait kasus dugaan suap importasi yang menyeret perusahaan Blueray Cargo dan sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Muslim menduga ada aliran dana yang tidak hanya berhenti pada oknum internal Bea Cukai, tetapi juga mengalir ke pihak eksternal, termasuk oknum anggota DPR dan sebagian aktivis 98.

Menurut Muslim Arbi, dugaan tersebut perlu dibongkar secara transparan oleh aparat penegak hukum agar publik tidak terus dibayangi spekulasi adanya “operasi pengamanan” terhadap pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Publik sekarang bertanya-tanya, mengapa ada pihak-pihak yang begitu agresif membela dan mengamankan posisi Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama. Jangan-jangan ada aliran dana yang mengalir ke oknum DPR maupun sebagian aktivis 98,” kata Muslim Arbi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Muslim menilai kasus dugaan suap importasi Blueray Cargo bukan perkara kecil. Sebab, dalam dakwaan jaksa KPK disebut adanya dugaan pemberian uang hingga puluhan miliar rupiah kepada sejumlah pejabat Bea Cukai demi melancarkan proses impor barang.

Ia menegaskan, kasus tersebut harus dibuka seterang-terangnya karena menyangkut dugaan praktik mafia impor yang selama ini disebut merusak sistem perdagangan nasional dan merugikan negara.

“Kalau benar ada mafia impor bermain di balik kasus ini, maka pasti ada jaringan perlindungan kekuasaan. Tidak mungkin praktik sebesar itu berjalan tanpa dukungan oknum-oknum tertentu,” ujarnya.

Muslim juga menyoroti munculnya nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam fakta persidangan kasus dugaan suap importasi Blueray Cargo. Dalam sejumlah pemberitaan, nama Djaka disebut hadir dalam pertemuan bersama pihak Blueray Cargo dan sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya.

Karena itu, Muslim mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada langkah tegas untuk mendalami dugaan keterlibatan pejabat tinggi di lingkungan Bea Cukai tersebut.

“Kalau nama sudah muncul dalam dakwaan dan fakta persidangan, mestinya diperiksa secara terbuka. Jangan ada kesan ada pihak yang dilindungi,” katanya.

Lebih jauh, Muslim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar seluruh rekam jejak komunikasi dan pertemuan pejabat Bea Cukai dengan berbagai pihak, termasuk aktivis dan elite politik.

Ia bahkan secara terbuka meminta rekaman CCTV di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperiksa untuk mengetahui siapa saja yang keluar masuk menemui Dirjen Bea Cukai dalam periode perkara dugaan suap tersebut berlangsung.

“Bongkar saja CCTV di kantor Dirjen Bea Cukai. Publik harus tahu siapa saja yang sering bertemu. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus takut dibuka?” tegasnya.

Muslim mengatakan pemeriksaan terhadap aliran komunikasi dan pertemuan itu penting untuk menghindari dugaan adanya upaya sistematis mengondisikan opini publik maupun proses hukum.

Menurutnya, apabila benar ada aktivis atau oknum anggota DPR yang ikut bermain dalam pengamanan kasus, maka hal tersebut menjadi ancaman serius terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Jangan sampai ada aktivis yang berubah fungsi menjadi tameng mafia impor. Aktivis seharusnya membela kepentingan rakyat, bukan melindungi kekuasaan dan jaringan mafia,” ucapnya.

Bos Blueray Cargo, John Field, bersama sejumlah pihak lain telah didakwa dalam perkara tersebut. Jaksa juga mengungkap adanya dugaan pemberian dalam bentuk dolar Singapura dan fasilitas hiburan kepada sejumlah pejabat terkait.

Muslim menilai kasus ini harus menjadi momentum besar untuk membersihkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari dugaan praktik mafia impor dan permainan jalur kepabeanan.

Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak membiarkan kasus tersebut berhenti di level bawah.

“Kalau Presiden Prabowo benar-benar serius memberantas korupsi dan mafia impor, maka kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya operator kecil yang diproses,” ujarnya.

Muslim juga mendesak DPR ikut mendorong transparansi penanganan perkara tersebut, bukan justru menjadi bagian dari dugaan pengamanan terhadap pejabat tertentu.

“Kalau ada oknum DPR yang ikut bermain, itu harus dibuka juga. Jangan sampai lembaga pengawas malah ikut menjadi pelindung mafia,” katanya.

Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami kasus dugaan suap importasi yang melibatkan Blueray Cargo dan sejumlah pejabat Bea Cukai. Sejumlah pihak mendesak agar pengusutan tidak berhenti pada level teknis, tetapi juga membongkar kemungkinan adanya jaringan pengaruh dan perlindungan politik di balik kasus tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, terkait strategi penyidik dalam mengusut dugaan penerimaan uang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan sinyal kuat bahwa kasus tersebut akan terus dikembangkan, termasuk kemungkinan menyeret pejabat tinggi di institusi tersebut.

Menurut Muslim Arbi, kehati-hatian Setyo Budiyanto dalam memberikan komentar ke publik justru menunjukkan bahwa KPK sedang menyiapkan langkah hukum yang lebih besar. Ia menilai publik tidak boleh melihat pernyataan Ketua KPK hanya sebagai jawaban normatif, melainkan sebagai kode bahwa penyidik tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak lain.

“Pernyataan Ketua KPK itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kasus ini tidak berhenti pada level bawahan atau penerima teknis saja. Ada kemungkinan penyidik sedang mengembangkan perkara hingga ke level pimpinan, termasuk Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Muslim menilai, dalam praktik penegakan hukum di KPK, pimpinan lembaga antirasuah biasanya tidak akan membuka langkah penyidikan secara terang-terangan ke publik sebelum alat bukti dianggap cukup kuat. Karena itu, ucapan Setyo mengenai “strategi penyidik” menurutnya menjadi bagian penting yang patut dicermati.

“Kalau Ketua KPK mengatakan ada strategi dan prosesnya sedang diolah oleh kedeputian penindakan, itu berarti perkara ini serius. Biasanya KPK sedang mencocokkan fakta persidangan dengan berita acara pemeriksaan untuk menemukan konstruksi hukum yang lebih besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik terkait strategi pengusutan kasus dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului dalam memberikan tanggapan. Karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik,” kata Setyo kepada wartawan di Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (21/5/2026).

Setyo juga menegaskan bahwa penyidik akan mencermati kembali kesesuaian antara berita acara pemeriksaan dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Hasil pengolahan tersebut nantinya menjadi dasar langkah berikutnya yang akan ditempuh oleh KPK.

Bagi Muslim Arbi, pernyataan tersebut menandakan bahwa KPK tidak ingin gegabah, tetapi juga tidak ingin membiarkan perkara berhenti di tengah jalan. Ia menilai publik kini menunggu keberanian KPK dalam menuntaskan dugaan korupsi di tubuh Bea Cukai yang selama ini kerap menjadi sorotan.

“Kasus-kasus di Bea Cukai selama ini sering menimbulkan pertanyaan publik karena menyangkut arus barang impor, fasilitas kepabeanan, hingga dugaan permainan yang nilainya besar. Karena itu, jika KPK serius membongkar perkara ini, publik tentu akan mendukung,” katanya.

Muslim juga menilai posisi Dirjen Bea Cukai menjadi sorotan karena jabatan tersebut memiliki kewenangan strategis dalam sistem pengawasan keluar-masuk barang dan penerimaan negara. Menurutnya, apabila ada dugaan penerimaan uang oleh pejabat di lingkungan Bea Cukai, maka pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar persoalan.

“Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Harus ditelusuri aliran dana, siapa yang menerima, siapa yang memberi perintah, dan apakah ada jaringan sistematis di dalamnya,” tegasnya.

Ia mengatakan, langkah KPK dalam mengembangkan kasus ini juga akan menjadi ujian serius terhadap komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor penerimaan negara.

Menurut Muslim, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menegaskan pentingnya membersihkan aparat negara dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, ia menilai aparat penegak hukum harus menangkap pesan politik tersebut dengan langkah konkret.

“Kalau pemerintah serius memberantas korupsi, maka kasus seperti ini harus dibuka terang-benderang. Jangan sampai publik melihat ada perlindungan terhadap pejabat tertentu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muslim Arbi menilai pengembangan perkara ini berpotensi membuka tabir praktik lama yang selama ini disebut-sebut terjadi di sektor kepabeanan. Ia mengatakan institusi Bea Cukai merupakan salah satu titik rawan karena berkaitan langsung dengan aktivitas impor dan ekspor bernilai besar.

“Ini bukan hanya soal individu, tetapi soal tata kelola dan kultur birokrasi. Kalau ada praktik penerimaan uang secara sistematis, maka reformasi total diperlukan,” katanya.

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi hukum Damai Hari Lubis menilai posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, semakin tertekan setelah namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan suap impor yang menyeret pemilik Blueray Cargo Group, John Field.

Menurut Damai, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pembenahan total di institusi Bea dan Cukai hingga sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka kemungkinan pencopotan pejabat apabila terbukti terlibat, menjadi sinyal kuat bahwa pergantian Dirjen Bea Cukai hanya tinggal menunggu waktu.

“Kalau kita membaca arah politik hukum pemerintah hari ini, terutama setelah Presiden Prabowo berbicara keras soal pembersihan aparat dan mafia di sektor strategis, maka pencopotan Dirjen Bea Cukai tinggal soal waktu,” kata Damai Hari Lubis kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Damai menilai, pemerintah tidak mungkin mempertahankan pejabat tinggi yang namanya sudah muncul dalam dakwaan perkara korupsi besar, terlebih kasus tersebut menyangkut institusi strategis penerimaan negara.

Ia mengatakan, publik saat ini menunggu konsistensi pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi, terutama di sektor perpajakan, kepabeanan, dan perdagangan internasional.

“Presiden sudah memberikan pesan keras bahwa aparat tidak boleh menjadi backing kepentingan tertentu. Kalau ada pejabat yang disebut menerima aliran dana suap, maka langkah evaluasi hingga pencopotan merupakan konsekuensi logis,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung praktik aparat yang dipakai oleh kelompok kapital tertentu dan meminta pembenahan di tubuh institusi negara, termasuk sektor kepabeanan dan perpajakan. Pernyataan tersebut dinilai banyak pihak sebagai sinyal kuat reformasi di lingkungan Bea dan Cukai.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan akan melihat proses hukum yang berjalan terkait munculnya nama Djaka Budi Utama dalam persidangan kasus suap impor. Purbaya menegaskan pemerintah akan mengambil langkah sesuai perkembangan hukum.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa penuntut umum KPK mengungkap adanya dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat Bea Cukai melalui kode tertentu.

Jaksa bahkan menyebut kode “1” dalam daftar penerimaan uang merujuk kepada Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama. Nilai uang yang disebut diterima mencapai 213.600 dolar Singapura dalam satu kali penyerahan pada Agustus 2025.

Damai Hari Lubis mengatakan fakta persidangan tersebut bukan persoalan kecil karena telah masuk dalam proses pembuktian hukum di pengadilan.

“Ketika nama pejabat tinggi disebut secara eksplisit dalam persidangan dan jaksa menyatakan memiliki bukti, maka itu bukan lagi rumor politik. Itu sudah masuk domain hukum yang serius,” katanya.

Ia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dasar untuk memanggil pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan maupun fakta persidangan.

Menurut Damai, jika KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, maka status hukum pihak yang disebut menerima aliran dana dapat meningkat dari saksi menjadi tersangka.

“Dalam hukum pidana korupsi, siapa pun yang menerima hadiah atau janji karena jabatan dan berkaitan dengan kewenangannya dapat diproses pidana,” ujarnya.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, dugaan penerimaan uang oleh pejabat negara dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Kedua, Pasal 11 UU Tipikor juga mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Ancaman pidana dalam pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Selain itu, apabila uang yang diterima dikategorikan sebagai gratifikasi dan tidak dilaporkan kepada KPK, maka dapat dijerat Pasal 12B UU Tipikor.

Pasal gratifikasi menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Kalau benar ada penerimaan uang dalam konteks pengurusan impor, maka konstruksi hukumnya bisa masuk suap aktif, suap pasif, maupun gratifikasi,” ujar Damai.

Ia menambahkan, kasus ini dapat menjadi pintu masuk membongkar dugaan mafia impor dan praktik permainan di pelabuhan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Menurutnya, reformasi Bea dan Cukai tidak cukup hanya dengan pergantian pejabat, tetapi harus disertai pembenahan sistem pengawasan internal dan digitalisasi layanan.

Sementara itu, KPK menyatakan akan mencermati seluruh fakta yang muncul di persidangan dan membuka peluang memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam dakwaan.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti pimpinan Bea Cukai yang bermasalah merupakan sinyal kuat adanya evaluasi serius terhadap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Muslim Arbi, pesan yang disampaikan Prabowo bukan sekadar teguran umum, melainkan peringatan politik yang memiliki arah jelas kepada pejabat strategis di lingkungan Bea Cukai. Ia menilai Presiden mulai menunjukkan ketidaksabaran terhadap berbagai polemik yang terus menyeret institusi tersebut ke ruang publik.

“Pernyataan Prabowo itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa posisi Dirjen Bea Cukai saat ini mulai digoyang. Presiden tentu sudah mendapatkan banyak laporan dan informasi di lapangan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Muslim menyoroti nama Djaka Budi Utama yang belakangan menjadi perhatian publik menyusul berbagai isu yang berkembang terkait dugaan praktik penyimpangan di tubuh Bea Cukai. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah dugaan keterkaitan dalam kasus yang dikenal publik sebagai “blueray cargo”.

Ia mengatakan, jika benar Presiden sampai meminta Menkeu mengganti pimpinan Bea Cukai yang bermasalah, maka hal itu menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi sudah masuk kategori serius dan dianggap mengganggu kredibilitas pemerintah.

“Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap aparat yang diduga bermain-main dengan praktik suap maupun mafia impor. Ini penting karena Bea Cukai merupakan pintu strategis keluar masuk barang dan berkaitan langsung dengan penerimaan negara,” ujarnya.

Menurut Muslim, selama ini publik menaruh sorotan besar terhadap kinerja Bea Cukai karena banyaknya keluhan dunia usaha mengenai dugaan praktik permainan di pelabuhan, pungutan tidak resmi, hingga persoalan barang impor yang diduga lolos tanpa prosedur yang semestinya.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membangun citra pemerintahan yang tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di sektor strategis. Karena itu, jika ditemukan pejabat yang dianggap menjadi beban politik pemerintahan, maka pergantian jabatan dinilai sangat mungkin dilakukan.

“Prabowo paham bahwa sektor kepabeanan sangat sensitif. Jika masyarakat melihat ada dugaan permainan di Bea Cukai dan pemerintah diam saja, maka kepercayaan publik bisa turun,” katanya.

Muslim juga menilai langkah Prabowo memberikan peringatan terbuka kepada jajaran Bea Cukai merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus pesan keras kepada birokrasi agar tidak bermain-main dengan praktik rente.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo memang menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan pemberantasan mafia ekonomi. Ia bahkan meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak pihak-pihak yang merugikan negara melalui praktik korupsi maupun penyelundupan.

Menurut Muslim Arbi, langkah evaluasi di lingkungan Bea Cukai akan mendapat dukungan publik apabila dilakukan secara transparan dan berbasis penegakan hukum.

“Kalau memang ada dugaan keterlibatan pejabat dalam praktik suap atau permainan impor, harus dibuka secara terang. Jangan hanya berhenti di isu atau rumor. Pemerintah harus menunjukkan keberanian,” tegasnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan KPK,menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang berkembang di sektor kepabeanan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait tudingan maupun analisis politik yang disampaikan Muslim Arbi. Pemerintah juga belum mengumumkan adanya rencana pergantian pejabat di lingkungan Bea Cukai.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, terkait pengembangan kasus dugaan korupsi importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Desakan itu disampaikan Uchok Sky setelah KPK menyita satu unit kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, dalam rangka pengembangan perkara dugaan korupsi importasi yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut.

Penyitaan dilakukan usai tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di wilayah Semarang pada 11-12 Mei 2026. Dalam penggeledahan itu, penyidik juga menyasar rumah pengusaha Heri Sutiyono alias Heri Black.

“Tanpa memeriksa Djaka Budi Utama, KPK hanya melakukan penyelidikan yang menjadi tontonan publik saja. KPK hanya berani kepada pejabat kelas teri seperti kepala daerah,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Uchok juga menyinggung posisi Djaka Budi Utama yang disebut sebagai sosok dekat Presiden Prabowo Subianto.

“Bisa juga KPK tidak berani memeriksa Djaka Budi Utama karena Djaka adalah bekas anak buah dan orang kepercayaan Presiden Prabowo sehingga KPK ketakutan dengan Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kontainer yang disita diduga milik importir yang terafiliasi dengan korporasi PT Blueray Cargo.

“Diduga milik importir yang terafiliasi dengan PT BR,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Menurut Budi, kontainer tersebut menjadi perhatian penyidik karena tertahan selama sekitar 30 hari di pelabuhan tanpa adanya pengajuan dokumen clearance untuk keluar dari kawasan kepabeanan.

KPK kini mendalami proses administrasi dan mekanisme perizinan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Tentu ini akan dicek bagaimana proses clearance-nya, proses izinnya kepada Ditjen Bea dan Cukai itu seperti apa,” kata Budi.

Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menemukan spare part kendaraan di dalam kontainer yang masuk kategori barang larangan dan pembatasan (lartas). Barang dengan kategori tersebut memerlukan dokumen dan izin tertentu sebelum dapat dikeluarkan dari kawasan pelabuhan.

“Di dalamnya berisi spare part kendaraan yang masuk kategori lartas atau dilarang ataupun dibatasi,” ujarnya.

KPK juga masih mendalami identitas korporasi pemilik barang serta keterkaitannya dengan struktur afiliasi PT Blueray Cargo.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK dalam perkara dugaan suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

MoneyTalk, Jakarta – Institusi Bea Cukai kembali tercoreng. Kali ini nama Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama ikut terseret dalam kasus suap importasi barang Rp61,3 miliar yang melibatkan pimpinan Blueray Cargo, John Field.

LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) pun mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa agar segera memecat petinggi Bea dan Cukai itu.

“Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan harus segera memecat Dirjen Bea Cukai. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan dan pembersihan di Direktorat Bea dan Cukai, guna menciptakan pemerintahan yang bersih,” tegas KRH.HM.Jusuf Rizal,SH, Presiden LSM LIRA kepada media di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Pernyataan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, Relawan Prabowo Subianto itu disampaikan menjawab pertanyaan media usai diskusi Tipikor yang dilaksanakan Pemuda Lira, Adam Irham, terkait nama Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama yang muncul dalam dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat belum lama ini.

LSM LIRA merupakan LSM yang kerap mengkritisi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahkan seringkali membongkar berbagai kasus penyelundupan yang merugikan negara.

Terkait kasus Dirjen Bea dan Cukai, LSM LIRA akan turun aksi demo ke Kementerian Keuangan, dan secara khusus mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto maupun DPR agar Dirjen Bea Cukai segera dipecat.

Sebagaimana dilansir media, nama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama terseret kasus suap importasi barang di luar ketentuan dengan memberikan fasilitas jalur hijau (tanpa pemeriksaan) kepada Blueray Cargo milik John Field. Penyalahgunaan wewenang ini dilakukan bersama-sama aparat Bea Cukai dan diketahui Dirjen Bea dan Cukai.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, nama Djaka Budi disebut hadir dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan pengusaha kargo sebelum dugaan pengondisian jalur impor terjadi. Pertemuan dengan pengusaha ini dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sekitar Juli 2025.

“Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo,” bunyi surat dakwaan jaksa KPK

Setelah pertemuan ini, pada periode Juli 2025 hingga Januari 2026, John Field diketahui bersama memberikan uang total Rp61.301.939.000 (Rp61,3 miliar) dalam bentuk dolar Singapura kepada para pejabat DJBC. Selain itu, dari dakwaan, tercatat ada juga fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1.845.000.000 (Rp1,8 miliar) yang diberikan kepada sejumlah pejabat.

Rizal selaku mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC disebut menerima Rp2 miliar hampir di setiap penyerahan uang dan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono menerima Rp1 miliar.

Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan menerima Rp450 juta hingga Rp600 juta a.l. fasilitas hiburan senilai Rp1,45 miliar dan jam tangan Tag Heuer senilai Rp65 juta.

Pihak Dirjen Bea dan Cukai merespon Dakwaan Jaksa KPK, Budi Prasetiyo, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara,” kata Budi Prasetiyo, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Kamis (7/5/2026).

Jusuf Rizal, Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara itu, juga menghargai pendapat Budi Prasetiyo. Namun tambah Jusuf Rizal, sepanjang pemahamannya dalam tindak pidana korupsi, kehadiran Dirjen Bea dan Cukai dalam pertemuan-pertemuan dengan pengusaha Cargo, kemudian adanya pemberian fasilitas jalur hijau dan ada aliran suap Rp61,3 miliar, sudah masuk dalam penyalahgunaan wewenang.

“LSM LIRA mendukung KPK membongkar kasus ini agar terang benderang, serta mengusut ke mana saja aliran dana haram Rp61,3 miliar itu. Patut diduga aliran dananya mengalir ke oknum-oknum di atasnya, misalnya di Kementerian Keuangan,” tegas Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti korupsi itu.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat hukum dan politik Muslim Arbi menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini belum memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, dalam kasus dugaan suap impor yang menyeret perusahaan Blueray Cargo. Menurutnya, kondisi itu membuat citra lembaga antirasuah semakin memburuk di mata publik.

Muslim Arbi mengatakan, nama Djaka Budi Utama telah disebut dalam fakta persidangan kasus dugaan suap impor Blueray Cargo. Karena itu, KPK dinilai tidak memiliki alasan untuk mengabaikan pemeriksaan terhadap pejabat tinggi tersebut demi membuat perkara menjadi terang.

“Kalau nama seorang pejabat tinggi sudah muncul dalam fakta persidangan tetapi tidak diperiksa, publik akan mempertanyakan keberanian KPK. Ini membuat citra KPK makin buruk,” kata Muslim Arbi, Jumat (15/5/2026).

Kasus Blueray Cargo sendiri menjadi perhatian luas setelah jaksa KPK mengungkap adanya dugaan praktik pengaturan jalur impor dan pengondisian pemeriksaan barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam dakwaan jaksa, disebut adanya pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, yang melibatkan bos Blueray Cargo bersama sejumlah pejabat Bea Cukai.

Bos Blueray Cargo, John Field, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Sementara dalam fakta persidangan, nama Djaka Budi Utama disebut hadir dalam pertemuan yang juga diikuti sejumlah pejabat lain di lingkungan Bea Cukai.

Menurut Muslim Arbi, pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama tidak berarti langsung menyatakan yang bersangkutan bersalah. Namun langkah itu penting untuk menunjukkan bahwa KPK bekerja secara profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Pemeriksaan itu bagian dari proses hukum. Justru kalau tidak diperiksa, publik bisa menilai ada perlakuan khusus terhadap pejabat tertentu,” ujarnya.

Ia menilai perkara dugaan suap impor tidak bisa dianggap sederhana karena berkaitan langsung dengan tata kelola perdagangan dan potensi penerimaan negara. Jika benar terjadi praktik permainan jalur impor, maka dampaknya dinilai sangat serius terhadap sistem kepabeanan nasional.

“Kasus seperti ini menyangkut mafia impor. Kalau ada pengondisian jalur pemeriksaan barang, maka negara bisa dirugikan dan sistem pengawasan menjadi rusak,” katanya.

Muslim Arbi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap KPK dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi sorotan. Karena itu, penanganan kasus besar seperti Blueray Cargo akan menjadi ujian penting bagi lembaga antirasuah tersebut.

Menurutnya, masyarakat saat ini menunggu keberanian KPK untuk menindak siapa pun yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara korupsi, tanpa memandang jabatan.

“Jangan sampai KPK hanya berani pada level bawah, tetapi tidak menyentuh pejabat tinggi yang namanya muncul dalam persidangan. Itu akan memperkuat persepsi negatif masyarakat,” tegasnya.

Sorotan terhadap kasus Blueray Cargo juga memunculkan kembali isu lama mengenai dugaan keberadaan mafia impor di Indonesia. Sejumlah kalangan menilai praktik semacam itu sulit diberantas apabila tidak ada langkah tegas terhadap oknum pejabat yang diduga memiliki kedekatan dengan pelaku usaha tertentu.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri merupakan institusi strategis yang memiliki kewenangan besar dalam pengawasan arus barang masuk dan keluar Indonesia. Karena itu, integritas aparat di lembaga tersebut dinilai sangat menentukan sehat atau tidaknya sistem perdagangan nasional.

Sampai saat ini, KPK belum memberikan penjelasan rinci terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama. Namun sejumlah pihak mendesak agar lembaga antirasuah segera mengambil langkah hukum guna menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Muslim Arbi menegaskan, transparansi dan keberanian menjadi kunci penting agar KPK tetap dipercaya publik sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang independen.

“Kalau KPK ingin memulihkan kepercayaan masyarakat, maka semua pihak yang disebut dalam perkara harus diperiksa. Jangan ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hingga kini belum memeriksa Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam dugaan kasus suap terkait perusahaan kargo Blueray Cargo.

Menurut Uchok, langkah KPK yang belum menyentuh pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama menimbulkan pertanyaan besar di tengah fakta persidangan yang telah mengungkap adanya pertemuan penting antara pejabat Bea Cukai dan pihak pengusaha.

“KPK jangan terlihat penakut. Kalau memang nama Dirjen Bea Cukai muncul dalam fakta persidangan, ya harus diperiksa untuk membuat terang perkara,” kata Uchok dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Uchok menilai publik membutuhkan keseriusan KPK untuk membongkar dugaan praktik suap dan permainan impor yang selama ini dinilai merugikan negara. Ia mengatakan, jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada level pelaksana sementara pejabat tinggi yang disebut dalam persidangan justru tidak disentuh.

Kasus ini mencuat setelah jaksa KPK dalam persidangan mengungkap adanya pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama bersama sejumlah pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar, dengan pihak pengusaha kargo Blueray Cargo, John Field.

Dalam persidangan disebutkan bahwa pertemuan itu diduga berkaitan dengan upaya memuluskan proses importasi barang milik perusahaan tertentu, termasuk menghindari jalur merah pemeriksaan dan mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan.

Uchok menegaskan, fakta persidangan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap seluruh pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kalau memang ada dugaan pertemuan untuk mengatur jalur impor supaya tidak masuk pemeriksaan ketat, ini sangat serius. Potensi kerugian negara besar dan bisa merusak sistem pengawasan kepabeanan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan arus barang impor dan penerimaan negara. Karena itu, dugaan permainan dalam proses importasi harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Selain itu, Uchok meminta KPK tidak ragu memanggil pejabat aktif meskipun memiliki jabatan tinggi. Menurutnya, keberanian lembaga antirasuah diuji ketika harus menyentuh elite birokrasi yang memiliki kekuasaan besar.

“Jangan sampai publik melihat ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Semua yang disebut dalam fakta persidangan harus diperiksa,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait desakan pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama dalam perkara dugaan suap Blueray Cargo tersebut.