MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi melontarkan pernyataan keras terkait kasus dugaan suap importasi yang menyeret perusahaan Blueray Cargo dan sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Muslim menduga ada aliran dana yang tidak hanya berhenti pada oknum internal Bea Cukai, tetapi juga mengalir ke pihak eksternal, termasuk oknum anggota DPR dan sebagian aktivis 98.
Menurut Muslim Arbi, dugaan tersebut perlu dibongkar secara transparan oleh aparat penegak hukum agar publik tidak terus dibayangi spekulasi adanya “operasi pengamanan” terhadap pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Publik sekarang bertanya-tanya, mengapa ada pihak-pihak yang begitu agresif membela dan mengamankan posisi Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama. Jangan-jangan ada aliran dana yang mengalir ke oknum DPR maupun sebagian aktivis 98,” kata Muslim Arbi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Muslim menilai kasus dugaan suap importasi Blueray Cargo bukan perkara kecil. Sebab, dalam dakwaan jaksa KPK disebut adanya dugaan pemberian uang hingga puluhan miliar rupiah kepada sejumlah pejabat Bea Cukai demi melancarkan proses impor barang.
Ia menegaskan, kasus tersebut harus dibuka seterang-terangnya karena menyangkut dugaan praktik mafia impor yang selama ini disebut merusak sistem perdagangan nasional dan merugikan negara.
“Kalau benar ada mafia impor bermain di balik kasus ini, maka pasti ada jaringan perlindungan kekuasaan. Tidak mungkin praktik sebesar itu berjalan tanpa dukungan oknum-oknum tertentu,” ujarnya.
Muslim juga menyoroti munculnya nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam fakta persidangan kasus dugaan suap importasi Blueray Cargo. Dalam sejumlah pemberitaan, nama Djaka disebut hadir dalam pertemuan bersama pihak Blueray Cargo dan sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya.
Karena itu, Muslim mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada langkah tegas untuk mendalami dugaan keterlibatan pejabat tinggi di lingkungan Bea Cukai tersebut.
“Kalau nama sudah muncul dalam dakwaan dan fakta persidangan, mestinya diperiksa secara terbuka. Jangan ada kesan ada pihak yang dilindungi,” katanya.
Lebih jauh, Muslim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar seluruh rekam jejak komunikasi dan pertemuan pejabat Bea Cukai dengan berbagai pihak, termasuk aktivis dan elite politik.
Ia bahkan secara terbuka meminta rekaman CCTV di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperiksa untuk mengetahui siapa saja yang keluar masuk menemui Dirjen Bea Cukai dalam periode perkara dugaan suap tersebut berlangsung.
“Bongkar saja CCTV di kantor Dirjen Bea Cukai. Publik harus tahu siapa saja yang sering bertemu. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus takut dibuka?” tegasnya.
Muslim mengatakan pemeriksaan terhadap aliran komunikasi dan pertemuan itu penting untuk menghindari dugaan adanya upaya sistematis mengondisikan opini publik maupun proses hukum.
Menurutnya, apabila benar ada aktivis atau oknum anggota DPR yang ikut bermain dalam pengamanan kasus, maka hal tersebut menjadi ancaman serius terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Jangan sampai ada aktivis yang berubah fungsi menjadi tameng mafia impor. Aktivis seharusnya membela kepentingan rakyat, bukan melindungi kekuasaan dan jaringan mafia,” ucapnya.
Bos Blueray Cargo, John Field, bersama sejumlah pihak lain telah didakwa dalam perkara tersebut. Jaksa juga mengungkap adanya dugaan pemberian dalam bentuk dolar Singapura dan fasilitas hiburan kepada sejumlah pejabat terkait.
Muslim menilai kasus ini harus menjadi momentum besar untuk membersihkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari dugaan praktik mafia impor dan permainan jalur kepabeanan.
Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak membiarkan kasus tersebut berhenti di level bawah.
“Kalau Presiden Prabowo benar-benar serius memberantas korupsi dan mafia impor, maka kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya operator kecil yang diproses,” ujarnya.
Muslim juga mendesak DPR ikut mendorong transparansi penanganan perkara tersebut, bukan justru menjadi bagian dari dugaan pengamanan terhadap pejabat tertentu.
“Kalau ada oknum DPR yang ikut bermain, itu harus dibuka juga. Jangan sampai lembaga pengawas malah ikut menjadi pelindung mafia,” katanya.
Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami kasus dugaan suap importasi yang melibatkan Blueray Cargo dan sejumlah pejabat Bea Cukai. Sejumlah pihak mendesak agar pengusutan tidak berhenti pada level teknis, tetapi juga membongkar kemungkinan adanya jaringan pengaruh dan perlindungan politik di balik kasus tersebut.
