16 November 2026

Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI)

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mengapresiasi langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang menahan mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dalam perkara dugaan korupsi terkait pengurusan perizinan.

Menurut Jalih, penahanan tersebut menunjukkan pentingnya kecepatan dan ketepatan aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik. Ia menilai, penegakan hukum semestinya berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, tanpa harus menunggu desakan masyarakat atau aksi demonstrasi.

Jalih mengaku, pihaknya bersama Lembaga Anti Korupsi (LAKI) Sulawesi Selatan pernah mengadukan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2026.

“Kami sangat mengapresiasi kecepatan dan ketepatan langkah yang diambil oleh Kortas Tipikor Polri,” ungkap Jalih Pitoeng kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Ia menegaskan, penanganan perkara korupsi tidak seharusnya baru bergerak setelah masyarakat sipil menyuarakan protes. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana berdasarkan laporan, bukti, dan hasil penyelidikan maupun penyidikan.

“Karena memang sudah semestinya aparat penegak hukum melakukan tindakan tanpa harus menunggu rakyat atau kami para pegiat antikorupsi teriak-teriak, bahkan unjuk rasa ke KPK,” sambungnya.

Bagi Jalih, pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari keberanian menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan. Hal yang tidak kalah penting adalah konsistensi proses hukum, keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pembuktian perkara hingga tuntas di pengadilan.

Ia meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Penanganan perkara, menurutnya, tidak boleh dipengaruhi jabatan, kedekatan politik, kekuatan ekonomi, ataupun posisi seseorang dalam pemerintahan.

“Karena korupsi adalah musuh kita bersama, maka kami minta semua aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, harus menjalankan tupoksinya tanpa tebang pilih,” tegas Jalih.

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 26 Oktober 2026, Sitti Husniah Talenrang ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Sulawesi Selatan. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 26 Oktober hingga 14 November 2026, untuk kepentingan penyidikan.

Perkara yang ditangani Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dan Satreskrim Polresta Gowa itu berkaitan dengan dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi dalam pengurusan perizinan pada periode 2025–2026, serta dugaan tindak pidana pencucian uang.

Dalam perkembangan penyidikan yang diberitakan ANTARA, Husniah disangkakan melanggar ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi, serta ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang. Rincian sangkaan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih harus dibuktikan.

Penyidik juga menyampaikan bahwa hak-hak tersangka, termasuk pendampingan penasihat hukum dan pelayanan kesehatan, tetap harus dipenuhi selama penahanan.

Informasi mengenai penahanan dan sangkaan perkara tersebut dapat dibaca dalam laporan ANTARA: Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang resmi ditahan Polda Sulsel, 26 Oktober 2026.

Secara hukum, penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan putusan yang menyatakan seseorang bersalah. Karena itu, penanganan perkara Husniah harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, sekaligus memastikan setiap dugaan tindak pidana diperiksa secara serius dan transparan.

Dalam perkara yang berkaitan dengan perizinan, penyidik perlu menjelaskan bagaimana dugaan penyimpangan terjadi, siapa saja yang diduga terlibat, bagaimana aliran uang berlangsung, serta apakah terdapat keuntungan yang berasal dari tindak pidana. Penelusuran aset juga penting apabila ditemukan indikasi bahwa hasil kejahatan dialihkan atau disamarkan.

Di sisi lain, masyarakat berhak memperoleh informasi perkembangan perkara sepanjang tidak mengganggu penyidikan dan tetap menghormati hak-hak pihak yang diperiksa. Keterbukaan yang terukur dapat membantu mencegah spekulasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Apresiasi FORMASI dan LAKI Sulawesi Selatan atas langkah Kortas Tipikor Polri dengan demikian dapat menjadi momentum untuk mendorong penegakan hukum yang lebih konsisten. Bukan hanya dalam perkara yang menyita perhatian masyarakat, melainkan juga terhadap dugaan korupsi lain yang memiliki bukti memadai.

Pesan Jalih Pitoeng pada akhirnya jelas: pemberantasan korupsi tidak boleh bergantung pada seberapa keras masyarakat berteriak. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan adil, siapa pun pihak yang diperiksa.

Keberhasilan pemberantasan korupsi bukan ditentukan oleh banyaknya orang yang ditahan, melainkan oleh kemampuan negara membuktikan perkara secara sah, memulihkan kerugian negara apabila terbukti ada, menelusuri hasil kejahatan, serta memastikan hukum berlaku sama bagi semua orang.

MoneyTalk.id, Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/10/2026). Organisasi tersebut mendesak KPK menindaklanjuti dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang turut menyeret perhatian publik terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada KPK agar menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara independen, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (14/10/2026), Jalih membenarkan rencana aksi tersebut.

“Benar, kami akan menggelar aksi unjuk rasa di KPK besok,” ungkap Jalih Pitoeng.

Menurut Jalih, korupsi merupakan persoalan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Karena itu, KPK diminta menunjukkan keberanian dalam mengusut perkara yang menjadi perhatian publik, termasuk ketika perkara tersebut bersinggungan dengan pejabat tinggi pemerintahan.

“Korupsi adalah musuh negara dan musuh kita bersama,” tegasnya.

Jalih menilai, jabatan dan kedudukan politik tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum. FORMASI meminta KPK menjelaskan perkembangan penyidikan secara transparan serta mengambil langkah hukum sesuai dengan bukti yang ditemukan penyidik.

Desakan FORMASI muncul di tengah penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 15 September 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB yang berhubungan dengan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Dari delapan tersangka, KPK menyebut empat orang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Mereka adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

Informasi tersebut membuat penanganan perkara menjadi sorotan karena menyangkut lingkungan kementerian yang membidangi urusan pertanahan nasional.

Namun, penting dibedakan bahwa penetapan delapan tersangka tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan Nusron Wahid sebagai tersangka. Status yang diberitakan untuk Nusron dalam perkembangan perkara tersebut adalah saksi.

KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid sebagai saksi pada Rabu (7/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa keterangan Nusron diperlukan penyidik untuk memperjelas konstruksi perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Namun, pada hari pemeriksaan, Nusron tidak hadir. Menurut penjelasan KPK yang diberitakan ANTARA, Nusron menyampaikan surat konfirmasi ketidakhadiran dengan alasan memiliki agenda internal di kementeriannya.

KPK menyatakan akan berkoordinasi untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut. Ketua KPK Setyo Budiyanto kemudian menyoroti alasan ketidakhadiran Nusron dan menilai pejabat tersebut kurang bisa mengatur waktu.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pejabat ATR/BPN dan lokasi lain yang berkaitan dengan perkara. ANTARA melaporkan bahwa ruangan kerja Nusron tidak termasuk ruangan yang digeledah dalam kegiatan penggeledahan di kementerian pada 17 September 2026.

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang mengumpulkan dan mendalami bukti terkait perkara. Akan tetapi, pemanggilan sebagai saksi, ketidakhadiran dalam pemeriksaan, maupun penggeledahan di lingkungan kementerian tidak dapat langsung diartikan sebagai bukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana.

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung Kamis (15/10/2026), FORMASI akan menyoroti independensi KPK dan meminta agar proses hukum berjalan secara terbuka.

Jalih menilai, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Menurutnya, siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan alat bukti, tanpa perlakuan istimewa karena jabatan atau kedekatan politik.

FORMASI juga berencana mendesak KPK mengambil langkah hukum yang diperlukan, termasuk pemanggilan paksa apabila persyaratan hukum untuk tindakan tersebut telah terpenuhi.

Meski demikian, tindakan paksa dalam proses hukum harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Desakan kelompok masyarakat sipil tidak serta-merta menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penangkapan.

Penetapan tersangka dan tindakan penahanan maupun penangkapan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan hasil penyidikan, bukan semata-mata tuntutan demonstrasi.

Kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor menjadi ujian bagi KPK untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Publik berhak mengetahui perkembangan penyidikan, termasuk hasil pemeriksaan para saksi, aliran uang yang diduga berkaitan dengan perkara, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.

Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Nusron Wahid belum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana hanya karena sejumlah orang yang diduga merupakan orang kepercayaannya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Karena itu, pertanyaan penting dalam perkara ini bukan hanya apakah KPK akan memenuhi desakan FORMASI, melainkan sejauh mana penyidik mampu menjelaskan hubungan antara dugaan suap, proses pengurusan HGB, dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut berdasarkan alat bukti.

FORMASI berharap aksi di depan Gedung KPK dapat mendorong penanganan perkara yang transparan dan akuntabel. Bagi Jalih Pitoeng, pemberantasan korupsi harus dijalankan tanpa tebang pilih agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Publik kini menantikan perkembangan pemeriksaan saksi dan langkah lanjutan KPK dalam perkara tersebut. Pada akhirnya, penegakan hukum yang kuat tidak hanya diukur dari keberanian memenuhi tuntutan publik, tetapi juga dari kemampuan membuktikan perkara secara sah, objektif, dan sesuai hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami secara menyeluruh dugaan korupsi terkait proses perpajakan yang berkembang dari perkara di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, meminta KPK tidak berhenti hanya pada pemeriksaan pejabat atau pegawai pajak maupun pihak-pihak yang selama ini telah muncul dalam konstruksi awal perkara. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan, komunikasi, transaksi, serta pihak yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan proses perpajakan yang sedang dikembangkan KPK.

Desakan itu disampaikan menyusul perkembangan penyidikan perkara di KPP Madya Banjarmasin. KPK diketahui telah melakukan serangkaian penggeledahan di delapan lokasi rumah dan kantor milik pihak swasta di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru pada 26–28 Agustus 2026. Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang selanjutnya akan dianalisis untuk melihat relevansinya dengan konstruksi perkara.

“Kami dari FORMASI meminta KPK bekerja secara profesional, independen dan berani membuka seluruh fakta. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada level pelaksana atau pihak-pihak tertentu, sementara pihak yang berada pada struktur pengambilan keputusan atau yang mengetahui substansi persoalan justru tidak pernah dimintai keterangan,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Selasa (1/9/2026)

Secara khusus, Jalih mendesak KPK untuk memanggil dan meminta klarifikasi Garibaldi ‘Boy’ Thohir, terkait dugaan yang dikaitkan dengan perusahaan dalam kelompok usaha Adaro.

Menurut Jalih, pemanggilan atau pemeriksaan seseorang dalam proses penyidikan tidak serta-merta berarti orang tersebut bersalah. Pemeriksaan, kata dia, justru merupakan instrumen untuk membuat perkara menjadi terang dan memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menjelaskan fakta yang diketahuinya.

“Kalau memang ada perkembangan penyidikan yang mengarah pada aktivitas perpajakan perusahaan atau pihak-pihak yang pernah memiliki hubungan dengan perusahaan dalam kelompok usaha tersebut, maka KPK harus berani memeriksa siapa pun yang relevan. Termasuk Boy Thohir, apabila penyidik memandang keterangannya diperlukan untuk membuat perkara ini terang,” ujar Jalih.

Ia menegaskan bahwa desakan tersebut bukan merupakan tuduhan bahwa Boy Thohir telah melakukan tindak pidana.

“Ini penting digarisbawahi. FORMASI tidak sedang menghakimi atau menyatakan seseorang bersalah. Kami justru meminta KPK melakukan pemeriksaan berdasarkan hukum, fakta dan alat bukti. Kalau tidak ada keterlibatan, tentu pemeriksaan dapat menjelaskan posisi yang sebenarnya. Tetapi kalau ada fakta lain, masyarakat juga berhak mengetahui bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Berdasarkan dokumen korporasi yang tersedia secara publik, Garibaldi Thohir tercatat pernah dan masih memiliki posisi penting dalam struktur sejumlah perusahaan yang terkait dengan kelompok usaha Adaro. Dokumen perusahaan sebelumnya juga mencatat Garibaldi Thohir sebagai Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

Karena itu, menurut Jalih, aspek struktur korporasi, kewenangan manajerial, alur pengambilan keputusan dan pihak-pihak yang mengetahui persoalan perpajakan harus menjadi bagian dari pendalaman penyidik.

Perkembangan perkara ini tidak berdiri sendiri. KPK sebelumnya menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap seorang pegawai PT Adaro Andalan Indonesia yang pernah bekerja di PT Adaro Energy Indonesia dilakukan untuk mengonfirmasi dugaan pemberian kepada pemeriksa pajak dalam pengembangan perkara hasil tangkap tangan di KPP Madya Banjarmasin.

Keterangan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, pada 19 Agustus 2026. KPK menyebut pemeriksaan saksi tersebut berkaitan dengan upaya mengonfirmasi dugaan pemberian kepada pemeriksa pajak dalam pengembangan perkara yang sedang ditangani.

Jalih menilai fakta bahwa KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki latar belakang pekerjaan di perusahaan terkait menunjukkan bahwa penyidikan masih terus berkembang.

“Kalau KPK sendiri sudah menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengembangan perkara dan untuk mengonfirmasi dugaan pemberian kepada pemeriksa pajak, maka kami berharap pengembangan ini benar-benar dilakukan sampai ke akar. Jangan hanya berhenti pada orang yang membawa, menyerahkan atau menerima. Harus dilihat juga siapa yang mengetahui, siapa yang memberi instruksi, siapa yang mengambil keputusan dan siapa yang memperoleh kepentingan dari sebuah proses perpajakan,” kata Jalih.

Menurut dia, perkara perpajakan yang diduga melibatkan hubungan antara wajib pajak dan aparat pemeriksa harus dibedah secara utuh.

“Dalam perkara seperti ini, KPK harus menelusuri keseluruhan mata rantai. Mulai dari proses pemeriksaan pajak, komunikasi antara pihak perusahaan dan aparat, perubahan atau penetapan nilai perpajakan, sampai dugaan adanya pemberian. Semua harus diuji dengan dokumen, keterangan saksi dan bukti elektronik,” ujarnya.

Desakan FORMASI semakin menguat setelah KPK melakukan penggeledahan di delapan lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru selama tiga hari, yakni 26 sampai 28 Agustus 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan dilakukan di rumah maupun kantor milik pihak swasta. Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

KPK menyatakan dokumen-dokumen tersebut akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut untuk menilai relevansinya dengan konstruksi perkara. Sejumlah pihak yang mengetahui substansi atau keterkaitan dokumen tersebut juga dapat dimintai keterangan dalam rangka membuat perkara menjadi terang.

Jalih mengatakan, penyitaan dokumen harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang komprehensif.

“Jangan sampai dokumen hanya menjadi barang sitaan tanpa ditelusuri secara maksimal. Kami berharap penyidik membuka seluruh jaringan informasi yang ada dalam dokumen tersebut. Siapa yang berkomunikasi, siapa yang memberi persetujuan, bagaimana prosesnya, dan apakah terdapat aliran uang atau keuntungan yang tidak semestinya,” kata Jalih.

Ia meminta KPK menggunakan seluruh kewenangan penyidikan secara proporsional untuk mengurai dugaan tersebut.

“Apabila ada fakta yang mengarah kepada pihak tertentu, tentu harus diklarifikasi. Kalau nama Boy Thohir memang relevan berdasarkan alat bukti atau keterangan saksi, maka panggil dan periksa. Sebaliknya, apabila setelah pendalaman tidak ditemukan keterkaitan, itu juga harus menjadi bagian dari kepastian hukum,” tegasnya.

Bagi Jalih, salah satu ujian utama dalam penanganan perkara korupsi adalah keberanian aparat penegak hukum untuk memeriksa siapa pun tanpa mempertimbangkan status sosial, kekuatan ekonomi maupun posisi seseorang.

“FORMASI ingin mengingatkan bahwa hukum tidak boleh mengenal istilah orang kecil diperiksa, sementara orang besar tidak disentuh. Kalau penyidik membutuhkan keterangan seorang direksi, komisaris, pemilik kepentingan, mantan pejabat atau siapa pun, panggil. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak membangun vonis melalui opini publik.

“Kita jangan terjebak pada penghakiman. Yang kami dorong adalah proses pemeriksaan. Pemeriksaan bukan vonis. Pemanggilan bukan berarti seseorang bersalah. Justru dengan pemeriksaan, seluruh pihak mempunyai kesempatan memberikan penjelasan berdasarkan fakta,” ujar Jalih.

Menurutnya, transparansi informasi dari KPK juga penting sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.

“Masyarakat perlu mengetahui bahwa kasus ini benar-benar ditangani secara serius. Tetapi tentu KPK juga harus menjaga kerahasiaan materi penyidikan. Yang paling penting adalah hasil akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tambahnya.

KPK sebelumnya juga menyatakan pengembangan perkara KPP Madya Banjarmasin dilakukan untuk mendalami dugaan penerimaan lain yang diduga berkaitan dengan proses perpajakan oleh wajib pajak. Dalam proses pengembangan tersebut, penyidik mencari tambahan alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dalam perkembangan sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur serta menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pengembangan perkara.

Jalih mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perkara tidak bisa dilihat secara sempit.

“Ketika KPK melakukan pengembangan, penggeledahan di berbagai daerah, memanggil sejumlah saksi dan mencari alat bukti tambahan, tentu publik berharap semua fakta benar-benar dibuka. Jangan sampai ada bagian dari perkara yang berhenti karena menyentuh kepentingan besar,” katanya.

Ia menambahkan, sektor perpajakan merupakan salah satu sektor vital karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara.

“Pajak adalah tulang punggung pembiayaan negara. Kalau dalam proses administrasi atau pemeriksaan pajak terdapat dugaan permainan, penyimpangan atau pemberian yang bertentangan dengan hukum, maka dampaknya bukan hanya soal satu perusahaan atau satu kantor pajak. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan institusi negara,” ujar Jalih.

FORMASI, kata Jalih, akan terus mengawal perkembangan penyidikan perkara tersebut dan meminta KPK bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas serta independensi.

“Kami akan mengawal kasus ini. Bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk menghakimi siapa pun, tetapi untuk memastikan tidak ada fakta yang disembunyikan. Kalau memang ada dugaan yang harus dibuktikan, buktikan. Kalau ada pihak yang harus diperiksa, periksa. Kalau ada yang tidak terbukti, sampaikan secara objektif,” katanya.

Jalih juga meminta seluruh pihak yang dipanggil KPK untuk kooperatif.

“Pemberantasan korupsi membutuhkan kerja sama semua pihak. Jangan ada yang merasa kebal hukum. Sebaliknya, jangan pula ada kriminalisasi. Semua harus berdasarkan bukti,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Boy Thohir, sebagaimana desakan FORMASI, harus ditempatkan dalam konteks kebutuhan penyidikan dan bukan sebagai kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.

“Kami mendesak KPK memeriksa Boy Thohir apabila keterangannya diperlukan dalam pengembangan perkara dugaan korupsi perpajakan ini. Biarkan penyidik menguji semua informasi dan bukti. Prinsipnya sederhana: siapa pun yang relevan harus diperiksa, siapa pun yang tidak terlibat harus mendapatkan kepastian, dan siapa pun yang terbukti bersalah harus diproses sesuai hukum,” pungkas Jalih Pitoeng.

Hingga berita ini ditulis, perkembangan yang telah disampaikan secara terbuka menunjukkan KPK masih melakukan pendalaman atas perkara korupsi di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, termasuk melalui pemeriksaan saksi dan penggeledahan sejumlah lokasi. KPK menyatakan dokumen yang diamankan akan dianalisis dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui substansi perkara. Karena proses penyidikan masih berjalan, keterkaitan maupun pertanggungjawaban pidana setiap pihak tetap harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, melontarkan kritik keras terkait belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meski telah menjadi sorotan publik.

Menurut Jalih, lambannya proses penahanan terhadap Febrie tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai komitmen penegakan hukum, tetapi juga berpotensi merusak citra Presiden Prabowo Subianto di mata masyarakat.

“Citra Presiden Prabowo dibuat buruk dengan tidak segera ditahannya Febrie Adriansyah. Kami menduga ada pengkhianat di sekitar Presiden yang sengaja membiarkan kondisi ini terjadi sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintahan menjadi terganggu,” kata Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Ia menilai, Presiden Prabowo selama ini telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Namun, menurutnya, pesan tersebut justru menjadi tidak sejalan apabila proses hukum terhadap figur yang menjadi perhatian publik berjalan lamban.

“Bapak Presiden sudah berkali-kali menegaskan bahwa korupsi adalah musuh negara. Karena itu, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dan konsistensi agar publik melihat bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun,” ujarnya.

Jalih mengatakan, perkara yang menyeret nama Febrie Adriansyah telah berkembang menjadi perhatian nasional. Oleh sebab itu, transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, semakin lama proses penegakan hukum berlangsung tanpa kejelasan, semakin besar pula ruang bagi spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kalau penanganannya berlarut-larut, publik akan bertanya-tanya. Yang dirugikan bukan hanya institusi penegak hukum, tetapi juga pemerintahan Presiden Prabowo karena masyarakat bisa menganggap ada pembiaran,” katanya.

Ia meminta seluruh aparat penegak hukum bekerja secara profesional tanpa mempertimbangkan latar belakang jabatan maupun kedekatan seseorang.

Jalih juga menyoroti meningkatnya gelombang aksi mahasiswa yang menuntut percepatan proses hukum terhadap eks Jampidsus tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung. Mereka mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan meminta Febrie Adriansyah segera ditahan apabila telah memenuhi syarat hukum. Aksi demonstrasi tersebut bahkan sempat berlangsung ricuh ketika massa dan aparat terlibat aksi saling dorong.

Menurut Jalih, gerakan mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial yang harus dihormati dalam negara demokrasi.

“Mahasiswa turun ke jalan karena mereka menginginkan kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menaruh perhatian besar terhadap kasus ini,” katanya.

FORMASI mengaku memperoleh informasi bahwa kelompok mahasiswa tengah menyiapkan aksi lanjutan apabila belum ada perkembangan signifikan dalam penanganan perkara tersebut.

Menurut Jalih, mahasiswa bahkan berencana mendirikan kemah di depan Kejaksaan Agung sebagai bentuk tekanan moral agar aparat segera memberikan kepastian hukum.

“Kalau memang belum ada tindakan yang jelas, mahasiswa sudah menyampaikan akan melakukan aksi lanjutan bahkan berencana berkemah di depan Kejaksaan Agung sampai ada kepastian hukum. Ini menunjukkan tingginya tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang adil,” ujarnya.

Ia berharap situasi tersebut tidak perlu terjadi apabila aparat penegak hukum segera memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan perkara.

Jalih mengingatkan bahwa hukum harus diterapkan secara setara kepada setiap warga negara.

Menurutnya, apabila masyarakat melihat adanya perlakuan berbeda terhadap perkara tertentu, maka kepercayaan terhadap institusi penegak hukum akan semakin menurun.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Negara harus menunjukkan bahwa siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana diproses berdasarkan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut Jalih, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung Kejaksaan Agung juga menyuarakan tuntutan agar proses hukum terhadap mantan Jampidsus berjalan transparan dan akuntabel. Massa aksi mendesak aparat segera memberikan kepastian mengenai perkembangan perkara sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah terkait munculnya nama yang disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api (JGSS).

Menurut Jalih, langkah pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang muncul dalam persidangan serta menegaskan komitmen KPK dalam mengusut setiap dugaan aliran dana hasil tindak pidana korupsi.

“KPK harus bertindak profesional dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang namanya muncul dalam fakta persidangan dan diduga menerima aliran dana, wajib dimintai keterangan agar semuanya menjadi terang,” kata Jalih Pitoeng, Rabu (15/7/2026).

Jalih menegaskan, pemeriksaan terhadap Gus Miftah bukan berarti menyatakan yang bersangkutan bersalah. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum untuk menguji dan mengonfirmasi fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa ada pihak yang kebal hukum. Pemeriksaan justru diperlukan agar publik memperoleh kepastian apakah benar ada aliran dana atau tidak. Semua harus dibuktikan berdasarkan hukum,” ujarnya.

FORMASI, lanjut Jalih, akan terus mengawal proses penanganan perkara tersebut agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi.

“Kami meminta KPK mengembangkan penyidikan apabila ditemukan bukti yang cukup. Prinsipnya sederhana, siapa pun yang diduga menikmati hasil korupsi harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Desakan tersebut muncul setelah dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api disebut adanya dugaan aliran dana kepada Gus Miftah.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya akan mencermati seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

“Kita akan lihat dulu untuk memastikan di proses pembuktian ini. Jika itu nanti betul terbukti merupakan hasil korupsi, maka KPK dapat melakukan penyitaan,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).

Budi juga menegaskan bahwa setiap fakta persidangan akan didalami melalui pemeriksaan saksi-saksi dan proses pembuktian di pengadilan. KPK akan menunggu penilaian majelis hakim terhadap keterangan maupun fakta yang terungkap selama persidangan sebelum mengambil langkah hukum lanjutan.

Hingga saat ini, belum ada penetapan status hukum terhadap Gus Miftah dalam perkara tersebut. Dugaan yang muncul masih merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menegaskan bahwa pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tidak serta-merta menghapus proses hukum apabila ditemukan bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana.

Pernyataan tersebut disampaikan Jalih menyusul berkembangnya informasi mengenai penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam penyidikan perkara dugaan korupsi.

Dalam berbagai informasi yang beredar, salah satu lokasi yang disebut menjadi objek penggeledahan adalah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diklaim memiliki keterkaitan dengan Jampidsus Febrie Adriansyah. Namun, hingga kini aparat penegak hukum belum menyampaikan secara resmi hasil penggeledahan maupun keterkaitan lokasi tersebut dengan pihak tertentu.

Menyikapi perkembangan tersebut, Jalih Pitoeng meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan.

“Pengunduran diri dari jabatan tidak menghapus pertanggungjawaban hukum. Jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka siapa pun harus diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Jalih, Sabtu (11/7/2026).

Ia juga menilai penyidik perlu memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui ataupun terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.

Menurutnya, apabila proses penyidikan menghasilkan bukti yang memenuhi ketentuan hukum, maka tidak tertutup kemungkinan status hukum seseorang dapat meningkat sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, Jalih mengingatkan agar seluruh proses tetap dilakukan berdasarkan alat bukti dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, Kejaksaan Agung mengonfirmasi bahwa Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri tersebut pada Sabtu (11/7/2026).

Dalam keterangan resminya, Anang menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah untuk menjaga integritas institusi di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.

“Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Anang.

Ia menegaskan Kejaksaan Agung menghormati keputusan Febrie Adriansyah dan memastikan seluruh tugas serta penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan normal.

“Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Anang juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik Polri masih melakukan proses penyidikan. Belum ada keterangan resmi dari penyidik mengenai penetapan tersangka ataupun hasil akhir penggeledahan yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam proses penyidikan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) menyatakan akan melaporkan PT United Tractors Tbk beserta anak usahanya, PT Pamapersada Nusantara (PAMA), kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Langkah tersebut diambil menyusul dugaan keterkaitan kedua perusahaan dalam perkara tata kelola impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) yang nilai kerugian negara dalam proses hukumnya disebut mencapai sekitar Rp958 triliun.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, mengatakan laporan tersebut disiapkan sebagai bentuk dorongan kepada aparat penegak hukum agar menelusuri seluruh pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari skema distribusi BBM nonsubsidi yang kini menjadi perhatian publik.

Menurut Jalih, penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Aparat penegak hukum, katanya, juga perlu mendalami dugaan adanya pihak lain yang menikmati manfaat ekonomi dari kebijakan atau praktik yang kini sedang diusut.

“Semua pihak yang diduga memperoleh keuntungan secara tidak sah harus diperiksa. Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Prinsip equality before the law harus benar-benar diterapkan,” ujar Jalih kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

FORMASI mengaku mendasarkan rencana pelaporannya pada berbagai dokumen serta informasi yang beredar mengenai dugaan pemberian harga solar nonsubsidi kepada PT Pamapersada Nusantara di bawah bottom price, bahkan disebut berada di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).

Menurut Jalih, apabila dugaan tersebut benar, maka perlu dilakukan penyelidikan menyeluruh mengenai mekanisme penetapan harga, proses distribusi BBM, pihak-pihak yang memberikan persetujuan, hingga pihak yang menikmati manfaat ekonominya.

Ia menilai, pemberian harga yang berada di bawah biaya pokok berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara apabila dilakukan tanpa dasar hukum maupun mekanisme bisnis yang sah.

“Kami meminta aparat penegak hukum membongkar seluruh rantai distribusi dan aliran manfaatnya. Jangan hanya berhenti pada pelaksana teknis, tetapi juga mengusut siapa saja yang diduga menikmati keuntungan,” katanya.

Selain memeriksa individu, FORMASI juga meminta agar penyidik menggunakan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila ditemukan adanya keterlibatan badan usaha.

Menurut Jalih, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun sejumlah regulasi lainnya telah membuka ruang untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi apabila memenuhi unsur hukum.

Ia menegaskan bahwa penyidik perlu menelusuri dokumen kontrak, mekanisme pengadaan BBM, struktur harga, hingga hubungan bisnis antar perusahaan yang terlibat.

“Jangan sampai perusahaan yang diduga menikmati keuntungan justru luput dari proses hukum,” ujarnya.

PT United Tractors Tbk merupakan salah satu perusahaan alat berat dan pertambangan terbesar di Indonesia yang berada dalam kelompok usaha Astra. Salah satu lini bisnis utamanya adalah jasa kontraktor pertambangan melalui anak perusahaan PT Pamapersada Nusantara (PAMA), yang menyediakan layanan pertambangan terpadu mulai dari eksplorasi, penambangan, hauling hingga pengangkutan komoditas.

Sebagai perusahaan terbuka, United Tractors secara rutin menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan kepada publik sesuai ketentuan pasar modal.

FORMASI berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, independen, dan transparan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tata kelola impor minyak mentah dan BBM.

Jalih menilai besarnya nilai perkara menuntut proses penegakan hukum yang menyeluruh sehingga seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Ia juga meminta agar masyarakat diberikan akses terhadap perkembangan penyidikan sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan PT United Tractors Tbk maupun PT Pamapersada Nusantara bersalah ataupun bertanggung jawab dalam perkara dimaksud. Rencana pelaporan yang disampaikan FORMASI merupakan bagian dari upaya meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman atas dugaan yang mereka sampaikan.

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi hukum Damai Hari Lubis, mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini belum menetapkan maupun menangkap politikus PDI Perjuangan, Herman Hery, dalam pengembangan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang pernah mengguncang Indonesia.

Pertanyaan tersebut muncul setelah penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan terhadap sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan Herman Hery, termasuk kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan sebelumnya rumahnya di Depok, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan kasus bansos Covid-19 yang merupakan turunan dari perkara korupsi yang telah menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Menurut Damai Hari Lubis, publik berhak mengetahui sejauh mana hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terhadap berbagai lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek pengadaan bansos Covid-19.

“Jika penggeledahan dilakukan, tentu masyarakat berharap ada tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” ujar Damai dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Sorotan terhadap Herman Hery bukan tanpa alasan. Dalam persidangan kasus korupsi bansos Covid-19 yang menyeret Juliari Batubara pada tahun 2021, nama Herman Hery sempat disebut terkait PT Dwi Mukti Graha Elektrindo (DGE), perusahaan yang disebut menjadi salah satu vendor penyedia paket bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek.

Kasus bansos Covid-19 sendiri merupakan salah satu skandal korupsi terbesar pada masa pandemi. KPK mengungkap adanya praktik suap dalam pengadaan paket sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19. Dalam perkara tersebut, Juliari Batubara didakwa menerima fee dari setiap paket bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. KPK saat itu mengungkap dugaan penerimaan uang hingga puluhan miliar rupiah dari para vendor pengadaan bansos.

Seiring berjalannya waktu, penyidik KPK terus melakukan pengembangan penyidikan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam proyek bantuan sosial Presiden dan Kemensos selama pandemi Covid-19.

Pada Juli 2024, KPK mengonfirmasi penggeledahan rumah Herman Hery di Depok sebagai bagian dari penyidikan perkara bansos Covid-19. Juru Bicara KPK saat itu menyatakan bahwa penggeledahan merupakan bagian dari kegiatan penyidikan di wilayah Jabodetabek terkait kasus bansos Covid-19. Namun, KPK tidak menjelaskan secara rinci barang bukti yang ditemukan maupun status hukum pihak-pihak yang diperiksa.

Bagi Damai Hari Lubis, tindakan penggeledahan tentu tidak dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, ia menilai wajar apabila publik mempertanyakan perkembangan penyidikan setelah hampir dua tahun sejak berbagai langkah penyelidikan dilakukan.

Menurutnya, apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka KPK seharusnya tidak ragu untuk meningkatkan status perkara terhadap siapa pun yang diduga terlibat, tanpa melihat latar belakang politik maupun jabatan.

Damai menilai transparansi menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah. Terlebih, kasus bansos Covid-19 menyangkut dana negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi.

“Ini bukan perkara biasa. Dana bansos adalah uang rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan luar biasa akibat Covid-19. Karena itu setiap pihak yang diduga terlibat harus diproses secara terbuka dan profesional,” katanya.

Ia juga menilai bahwa keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyidikan dapat menghindarkan munculnya spekulasi politik di tengah masyarakat.

Kasus bansos Covid-19 pertama kali mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan yang berujung pada penetapan Juliari Batubara sebagai tersangka pada akhir 2020. Dalam proses hukum berikutnya, Juliari divonis bersalah atas kasus suap pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi.

Namun, KPK kemudian menemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi lain dalam pengadaan dan distribusi bansos Covid-19. Temuan tersebut mendorong lembaga antirasuah melakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan terhadap sejumlah vendor serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek bansos.

Bahkan dalam perkembangan terbaru, KPK masih menelusuri keterlibatan sejumlah perusahaan yang terhubung dengan proyek pengadaan sembako bansos Presiden, termasuk PT Dwi Mukti Graha Elektrindo yang pernah disebut dalam proses persidangan sebelumnya.

Hingga kini, KPK belum mengumumkan status tersangka terhadap Herman Hery dalam perkara bansos Covid-19. Belum adanya penetapan tersangka tentu berarti proses hukum masih berada pada tahap penyidikan dan pendalaman alat bukti.

Meski demikian, desakan agar KPK memberikan kejelasan terus menguat. Damai Hari Lubis menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum atas kasus yang telah menyita perhatian publik selama bertahun-tahun tersebut.

“Jika memang tidak ada keterlibatan, sampaikan kepada publik. Jika ada bukti yang cukup, proses sesuai hukum. Yang terpenting adalah kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng mendesak KPK untuk bertindak tegas dan segera menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang hingga kini masih menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah penanganan pandemi di Indonesia.

Desakan tersebut mengemuka setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah properti milik politikus PDI Perjuangan, Herman Hery, dalam rangka pengembangan penyidikan perkara bansos Covid-19 yang sebelumnya menjerat Juliari Peter Batubara.

Menurut Jalih Pitoeng, langkah penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara terang keterlibatan seluruh pihak yang diduga memiliki hubungan dengan proyek bansos Covid-19 yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah.

“Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika memang ditemukan bukti yang cukup, maka siapapun harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Senin (8/7/2026).

Jalih Pitoeng menilai penggeledahan yang dilakukan penyidik tidak boleh berhenti sebatas pengumpulan dokumen. Organisasi antikorupsi tersebut meminta KPK segera menyampaikan perkembangan penyidikan secara transparan kepada publik.

Menurut Jalih Pitoeng, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana hasil penggeledahan tersebut, termasuk apakah ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proyek bansos Covid-19.

FORMASI juga mengingatkan bahwa kasus korupsi bansos memiliki dimensi moral yang sangat berat karena terjadi ketika masyarakat sedang menghadapi krisis akibat pandemi. Karena itu, setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa memandang jabatan, afiliasi politik maupun kekuatan ekonomi.

Hingga kini, publik masih menunggu langkah lanjutan KPK dalam pengembangan perkara bansos Covid-19. Penggeledahan terhadap rumah Herman Hery menjadi salah satu perkembangan penting yang memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai arah penyidikan selanjutnya.

Namun secara hukum, penting untuk dicatat bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini, Herman Hery belum berstatus tersangka dalam perkara bansos Covid-19 dan belum ada pernyataan resmi KPK yang menyebutkan adanya keterlibatan pidana dirinya.

Karena itu, desakan FORMASI kepada KPK pada dasarnya merupakan tuntutan agar lembaga antirasuah tersebut bekerja secara profesional, transparan, dan menuntaskan seluruh rangkaian penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga tidak menyisakan tanda tanya dalam salah satu kasus korupsi paling menyita perhatian publik dalam satu dekade terakhir.

Kasus bansos Covid-19 menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Publik kini menunggu apakah pengembangan perkara yang telah menyeret sejumlah pejabat dan pelaku usaha itu akan mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab atau justru berhenti pada nama-nama yang selama ini telah diproses hukum.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Jalih Pitoeng, menyampaikan kekhawatiran serius terhadap potensi meningkatnya kemarahan publik apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, yang namanya mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap impor yang melibatkan Bos Blueray Cargo, John Field.

Menurut Jalih, saat ini masyarakat tengah menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, sementara di sisi lain publik menuntut adanya penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara.

“Rakyat hari ini sudah berada pada titik kelelahan. Harga kebutuhan naik, daya beli menurun, lapangan kerja sulit, tetapi ketika muncul fakta-fakta persidangan yang menyeret nama pejabat tinggi, publik justru melihat belum ada langkah hukum yang tegas. Ini yang berpotensi memunculkan kemarahan rakyat,” ujar Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan Jalih merujuk pada sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam dakwaan dan keterangan yang muncul di persidangan, nama Djaka Budi Utama disebut dalam rangkaian pertemuan dengan Bos Blueray Cargo. KPK sendiri menyatakan akan mencermati dan menganalisis seluruh fakta yang muncul selama proses persidangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Lebih jauh, dalam persidangan juga muncul dugaan adanya aliran dana dengan kode tertentu yang dikaitkan dengan sejumlah pejabat Bea Cukai. Jaksa KPK mengungkap adanya amplop berkode “1” yang disebut merujuk kepada Dirjen Bea dan Cukai, dengan nilai yang disebut mencapai 213.600 dolar Singapura. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari fakta persidangan yang terus didalami aparat penegak hukum.

Bagi Jalih Pitoeng, fakta mengenai adanya enam kali penyerahan amplop berkode “1” sebagaimana terungkap dalam persidangan menimbulkan pertanyaan besar yang harus dijawab melalui proses hukum.

“Kalau dalam persidangan disebut ada enam kali penyerahan dengan kode yang sama, tentu publik akan bertanya. Sangat sulit diterima akal sehat jika peristiwa itu tidak ditelusuri secara mendalam. Justru karena itu KPK harus segera bertindak agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat,” kata Jalih.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan bukan berarti seseorang dinyatakan bersalah. Namun, menurutnya, pemeriksaan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan publik.

“Pemeriksaan itu bagian dari proses mencari kebenaran. Jangan sampai masyarakat menilai ada perlakuan berbeda antara rakyat biasa dan pejabat tinggi negara,” ujarnya.

Jalih menilai kasus yang menyeret institusi Bea Cukai memiliki dampak yang sangat luas karena berkaitan dengan tata kelola perdagangan, penerimaan negara, dan iklim investasi.

Karena itu, Formasi meminta KPK menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan independensi dan keberanian dalam mengusut setiap pihak yang namanya muncul dalam fakta persidangan.

“Jangan sampai publik melihat hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. KPK harus membuktikan bahwa siapa pun yang disebut dalam fakta persidangan dan memiliki keterkaitan dengan perkara wajib diperiksa,” tegasnya.

Menurut Jalih, keterbukaan dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk meredam kekecewaan masyarakat yang selama ini menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu.

Jalih juga mengingatkan bahwa akumulasi persoalan ekonomi dan persepsi lemahnya penegakan hukum dapat menjadi kombinasi yang berbahaya bagi stabilitas sosial.

“Ketika rakyat merasa hidup semakin sulit dan pada saat yang sama melihat dugaan korupsi besar tidak ditangani secara cepat, maka yang muncul adalah ketidakpercayaan. Jika ketidakpercayaan itu terus menumpuk, kemarahan rakyat bisa berkembang menjadi gejolak yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Karena itu, ia mendesak KPK untuk segera memberikan kepastian mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh terkait nama-nama yang muncul dalam persidangan perkara Blueray Cargo.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan menganalisis seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan tidak menutup kemungkinan memeriksa pihak-pihak yang namanya disebut dalam dakwaan maupun keterangan saksi.

Bagi Jalih Pitoeng, langkah cepat dan transparan dari KPK bukan hanya penting untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara dalam upaya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang kritik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguat. Kali ini datang dari Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Jalih Pitoeng, yang menilai KPK terlihat “impoten” karena hingga kini belum juga memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam pusaran kasus dugaan suap impor yang menyeret perusahaan ekspedisi PT Blueray Cargo.

Menurut Jalih, publik berhak mempertanyakan keseriusan KPK dalam membongkar dugaan praktik suap yang diduga melibatkan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apalagi, nama Djaka Budhi Utama beberapa kali muncul dalam fakta persidangan dan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK.

“Kalau nama seorang pejabat tinggi negara sudah disebut dalam surat dakwaan dan fakta persidangan, tetapi sampai sekarang belum juga diperiksa, maka publik wajar mempertanyakan keberanian KPK. Jangan sampai KPK terlihat impoten menghadapi kekuatan besar di balik kasus ini,” kata Jalih kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah persidangan kasus dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan bos Blueray Cargo, John Field, mengungkap sejumlah fakta yang menyita perhatian publik. Dalam dakwaan jaksa KPK, disebut adanya pertemuan antara sejumlah pejabat Bea dan Cukai dengan pihak Blueray Cargo di Hotel Borobudur, Jakarta, pada pertengahan 2025. Nama Djaka Budhi Utama disebut turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap pengurusan impor barang. Dalam perkembangan penyidikan, KPK menetapkan sejumlah tersangka dari unsur pengusaha dan pejabat Bea Cukai. Jaksa kemudian mengungkap adanya rangkaian pertemuan antara pihak Blueray Cargo dengan sejumlah pejabat Bea Cukai yang diduga berkaitan dengan pengondisian jalur impor dan percepatan pengeluaran barang dari pelabuhan.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, nama Djaka Budhi Utama disebut hadir bersama sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya dalam pertemuan dengan pengusaha kargo. Fakta itu kemudian memunculkan tuntutan dari berbagai kalangan agar KPK memanggil dan memeriksa Djaka guna mengklarifikasi keterlibatannya.

Jalih menilai, penyebutan nama seorang pejabat setingkat direktur jenderal dalam dokumen resmi dakwaan bukan persoalan ringan.

“Ini bukan sekadar rumor atau isu media sosial. Nama itu muncul dalam dokumen hukum resmi yang disusun berdasarkan hasil penyidikan. Kalau sampai sekarang belum diperiksa, maka muncul kesan ada perlakuan berbeda,” ujarnya.

Perhatian publik semakin besar setelah jaksa KPK mengungkap adanya dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat Bea Cukai dengan nilai mencapai Rp61,3 miliar. Dana tersebut disebut diberikan secara bertahap dalam rentang Juli 2025 hingga Januari 2026 sebagai imbalan atas kemudahan dalam proses impor barang. Selain uang, terdapat pula dugaan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah bernilai miliaran rupiah.

Dalam berbagai pemberitaan dan fakta persidangan, juga muncul informasi mengenai kode-kode tertentu dalam distribusi uang yang diduga terkait dengan pejabat di lingkungan Bea Cukai. Hal inilah yang menurut Jalih harus ditelusuri secara mendalam oleh penyidik KPK.

“Kalau memang ada fakta soal amplop berkode dan dugaan aliran dana kepada pejabat tertentu, maka penyidik harus membongkar semuanya secara transparan. Jangan berhenti pada level bawah,” tegasnya.

Kritik terhadap KPK tidak hanya datang dari Jalih. Sejumlah pakar hukum dan pegiat antikorupsi juga mempertanyakan mengapa Djaka Budhi Utama belum terlihat diperiksa meski namanya telah muncul dalam dakwaan perkara. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih, menilai seseorang yang namanya tercantum dalam surat dakwaan seharusnya setidaknya dimintai keterangan sebagai saksi.

Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Ito Sumardi bahkan menilai pemeriksaan terhadap pihak yang disebut dalam proses hukum merupakan langkah wajar untuk memperjelas duduk perkara dan menjaga objektivitas penegakan hukum.

Desakan serupa juga pernah disampaikan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang meminta KPK menunjukkan konsistensi dalam pemberantasan korupsi tanpa memandang jabatan atau posisi seseorang.

Bagi Jalih Pitoeng, perkara Blueray Cargo kini bukan lagi sekadar kasus suap impor biasa. Kasus ini telah berkembang menjadi ujian besar bagi independensi dan keberanian KPK.

Menurutnya, publik sedang mengamati apakah lembaga antirasuah tersebut mampu menelusuri seluruh pihak yang disebut dalam persidangan atau justru berhenti pada pelaku lapangan dan level menengah.

“Jangan sampai masyarakat melihat bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ada nama yang muncul berkali-kali dalam dakwaan dan fakta persidangan, maka harus diperiksa. Itu prinsip dasar penegakan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, transparansi dalam penanganan perkara menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang selama beberapa tahun terakhir terus menghadapi sorotan terkait independensi dan efektivitas penanganan kasus korupsi.

Di sisi lain, KPK menyatakan masih terus mendalami perkara suap impor yang melibatkan Blueray Cargo. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa setiap fakta yang muncul dalam persidangan akan menjadi bahan analisis bagi penyidik maupun jaksa penuntut umum. KPK juga menyebut penyidikan terhadap pihak penerima suap masih terus berjalan dan belum berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan.

Meski demikian, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pemeriksaan terhadap Djaka Budhi Utama.

Situasi tersebut membuat tekanan publik terhadap KPK semakin besar. Di tengah berbagai fakta yang terungkap di ruang sidang, pertanyaan yang terus bergema adalah apakah KPK berani menelusuri dugaan keterlibatan seluruh pihak yang disebut dalam perkara Blueray Cargo, atau justru membiarkan tanda tanya besar itu terus menggantung di hadapan publik.