Gatot Nurmantyo Archives -

Gatot Prediksi Gugatan Gibran Ditolak MK

Hedi Batubara 27 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan terkait syarat pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, di balik prediksi tersebut, Gatot menyoroti pengaruh kekuasaan serta kemungkinan dinamika politik yang dapat berkembang setelah putusan MK.

Hal itu disampaikan Gatot dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Hersubeno Point pada 17 September 2026. Dalam diskusi bertajuk “Situasi Darurat” tersebut, Gatot juga menyinggung perlunya TNI memiliki contingency plan atau rencana kontinjensi untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi.

“Seharusnya TNI membuat rencana kontinjensi, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dari situ kemudian TNI melatih semua kemungkinan-kemungkinannya,” ujar Gatot.

Menurut dia, skenario tersebut perlu disusun berdasarkan berbagai kemungkinan, termasuk apabila terjadi resistensi di tengah masyarakat. Namun, Gatot menekankan bahwa TNI merupakan alat negara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang justru merusak negara ataupun menyakiti rakyat.

“Saya mulai dari teori adalah alat negara. Pemerintah, Presiden, DPR, eksekutif itu adalah pemerintah. Bagian daripada negara,” katanya.

“Jadi tidak boleh siapapun memerintah TNI untuk merusak negara ini atau untuk menyakiti rakyat,” lanjut Gatot.

TNI Diminta Menjaga Aspirasi Rakyat

Gatot mengatakan, dalam situasi terjadi demonstrasi atau gejolak, TNI harus menjalankan fungsi menjaga keamanan tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Kalau ada rakyat demonstrasi, tugas TNI menjaga agar aspirasi yang disampaikan oleh rakyat itu bisa tersampaikan. Karena memang di negara hukum kita dilindungi hak untuk menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung perlunya konsolidasi di internal TNI agar seluruh jajaran tetap solid menghadapi berbagai kemungkinan.

“Nah itu dalam kondisi seperti ini maka otomatis ke dalam tubuh TNI harus konsolidasi ya. Menyatukan semuanya,” kata Gatot.

Ia menambahkan bahwa sabotase memiliki karakter berbeda karena dapat dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan jaringan.

“Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa sabotase itu dilakukan dengan tidak terlihat untuk menyabotasenya. Kemudian dilakukan oleh jaringan, bukan perorangan,” ujarnya.

Gatot Prediksi Gugatan Gibran Ditolak MK

Terkait perkara syarat pendidikan Gibran, Gatot meyakini gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah tokoh lainnya pada akhirnya akan ditolak MK.

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK menyebut permohonan itu diajukan antara lain oleh Denny Indrayana, KIPP, Partai Ummat, sejumlah anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta sejumlah warga. Pemeriksaan pendahuluan digelar pada 21 September 2026.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat pencalonannya pada Pilpres 2024. Mereka meminta MK menguji persoalan tersebut melalui persidangan pembuktian dan menyatakan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi.

Namun, Gatot menilai para hakim MK masih dapat melihat sinyal atau isyarat dari lingkaran kekuasaan sebelum mengambil keputusan penting. Ia juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai “kaki-kaki kekuasaan”, yakni orang-orang yang dinilainya memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya dan masih mempunyai pengaruh dalam pemerintahan saat ini.

Pandangan tersebut merupakan analisis Gatot dalam diskusi dan bukan merupakan kesimpulan hukum mengenai proses pengambilan keputusan para hakim MK.

Jika Gugatan Ditolak, Posisi Prabowo Disorot

Gatot juga mengingatkan bahwa apa pun putusan MK nantinya dapat memiliki konsekuensi terhadap dinamika politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, apabila gugatan tersebut ditolak, persoalan tidak otomatis berhenti pada putusan hukum. Perkembangan politik jangka panjang tetap perlu diantisipasi, terutama menyangkut hubungan kekuasaan dan posisi politik pemerintahan Prabowo.

Perkara tersebut sendiri masih dalam proses persidangan. Berdasarkan informasi MK, para pemohon meminta agar persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran diuji secara terbuka, sementara proses persidangan juga melibatkan KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya.

Dengan demikian, prediksi Gatot mengenai putusan MK masih merupakan pandangan narasumber, sedangkan hasil akhir perkara sepenuhnya berada pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan mengenai pengaruh kekuasaan, prediksi putusan MK, serta konsekuensi politik terhadap posisi Presiden Prabowo merupakan analisis dan pandangan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang disampaikan dalam diskusi. Media ini membuka ruang klarifikasi, tanggapan, maupun informasi dari pihak-pihak yang disebut atau terkait, termasuk Mahkamah Konstitusi, pemerintah, dan pihak lainnya, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Sjafrie Undang Jenderal Senior Pengkritik Dasco, Pengamat: Konsolidasi Ini Bisa Pertajam Lingkar Dalam Prabowo Pengamat politik Rokhmat Widodo

Sjafrie Undang Jenderal Senior Pengkritik Dasco, Pengamat: Konsolidasi Ini Bisa Pertajam Lingkar Dalam Prabowo

Hedi Batubara 25 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan jajaran petinggi TNI aktif serta para purnawirawan senior dinilai bukan sekadar agenda konsolidasi pertahanan biasa.

Sorotan publik mengarah pada kehadiran mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang sebelumnya pernah melontarkan kritik keras terhadap Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus orang kepercayaan Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad.

Gatot bahkan sempat menyebut posisi Dasco layaknya “komite sentral” dalam organisasi Partai Komunis, sebuah pernyataan yang kala itu memicu polemik luas. Ia juga pernah menilai Dasco tidak pantas berada di Istana saat pengumuman kabinet, sehingga hubungan politik keduanya dinilai tidak pernah benar-benar cair.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai langkah Sjafrie mengumpulkan para kepala staf tiga matra bersama para jenderal senior merupakan gerakan politik yang dibungkus dalam narasi konsolidasi nasional.

“Ini bukan sekadar forum pertahanan biasa. Ada nuansa positioning politik yang sangat kuat. Sjafrie sedang membangun persepsi sebagai figur sentral yang mampu menjembatani militer aktif, purnawirawan, dan lingkar kekuasaan Presiden,” ujar Rokhmat, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, Sjafrie yang bukan berasal dari Partai Gerindra justru sedang berupaya memperkuat legitimasi politiknya di hadapan Prabowo melalui jalur institusional pertahanan.

“Secara formal beliau Menteri Pertahanan, tetapi secara politik ia juga sedang membangun kepercayaan langsung kepada Presiden. Sjafrie bukan kader Gerindra, tetapi ia punya kepentingan agar tetap menjadi figur penting dalam orbit kekuasaan Prabowo,” katanya.

Rokhmat bahkan menilai, bila memang ingin memainkan peran politik yang lebih kuat dalam pemerintahan Prabowo, semestinya Sjafrie memiliki posisi politik yang lebih tegas.

“Harusnya kalau mau total, masuk Gerindra. Karena saat ini yang terlihat adalah konsolidasi kekuatan, tetapi dengan posisi politik yang masih abu-abu,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti bahwa pertemuan tersebut berpotensi memperuncing rivalitas di antara dua poros orang kepercayaan Prabowo, yakni kelompok sipil dan kelompok militer.

“Ini yang berbahaya. Pertemuan seperti ini bisa dibaca sebagai penguatan blok militer di sekitar Presiden, sementara di sisi lain ada figur sipil seperti Dasco yang sangat dominan dalam komunikasi politik dan strategi parlemen,” jelasnya.

Menurut Rokhmat, jika tidak dikelola dengan baik, dinamika ini dapat menimbulkan ketegangan baru di lingkar dalam kekuasaan Presiden.

“Alih-alih memperkuat soliditas pemerintahan, justru bisa mempertegas garis pemisah antara loyalis sipil dan loyalis militer. Ini sensitif karena menyangkut trust Presiden terhadap orang-orang terdekatnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, publik akan terus membaca setiap pertemuan elite pertahanan bukan hanya dari sisi formal kenegaraan, tetapi juga dari arah peta suksesi dan distribusi pengaruh menuju 2029.

“Di era Prabowo, siapa yang paling dipercaya Presiden akan menentukan masa depan politik nasional. Dan semua elite tahu itu,” tutupnya.

Diaspora 5 Benua Desak Kapolri Listyo Sigit Dicopot, Sampaikan Tujuh Tuntutan ke Gatot Nurmantyo IMG-20260203-WA0057

Diaspora 5 Benua Desak Kapolri Listyo Sigit Dicopot, Sampaikan Tujuh Tuntutan ke Gatot Nurmantyo

Hedi Batubara 3 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang kritik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia kembali menguat. Kali ini datang dari komunitas diaspora Indonesia yang tersebar di lima benua. Mereka secara terbuka mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Desakan itu disampaikan langsung oleh Karina Joedo, perwakilan diaspora Indonesia yang lama bermukim di Singapura dan kini tinggal di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, saat menemui mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo di Jakarta, Minggu (2/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Karina hadir bersama aktivis senior dan pemerhati kebijakan publik Syafril Sjofyan dari Bandung serta Donny Handricahyono dari Surabaya. Ia memperkenalkan diri sebagai wakil dari Forum Tanah Air (FTA), sebuah komunitas gagasan yang terdiri dari diaspora Indonesia di 21 negara pada lima benua, yang diketuai oleh Tata Kesantra di New York, Amerika Serikat.

“Walaupun kami tinggal di luar negeri dan tidak terdampak langsung oleh kondisi ekonomi di tanah air, kami memiliki tanggung jawab moral sebagai anak bangsa,” ujar Karina di hadapan Gatot Nurmantyo. “Perbedaan jarak geografis tidak menghilangkan kepedulian kami terhadap saudara-saudara kami di Indonesia.”

Karina menjelaskan, diaspora justru melihat situasi Indonesia dengan perspektif yang lebih terbuka di era transparansi digital. Menurutnya, ketegangan antara negara dan warga kini disaksikan secara langsung oleh publik, tanpa bisa lagi ditekan oleh kontrol birokrasi informasi.

“Di China rakyat dibungkam tapi kehidupannya dijamin. Di Amerika kami boleh demo, tapi negara tidak menjamin hidup masyarakat. Namun di Indonesia, saudara kami berdemo ditangkap, berkumpul dan menyampaikan pendapat dikriminalisasi, sementara kehidupan rakyat juga tidak dijamin,” ucap Karina dengan suara tertahan.

Ia menilai rakyat kecil di Indonesia hidup tanpa kepastian perlindungan—mulai dari pekerjaan, kesehatan, pendidikan, hingga kepastian hukum. Karina menyinggung kebijakan pertanahan yang membuat girik tidak lagi diakui sebagai alat bukti kepemilikan tanah.

“Mereka bisa digusur kapan saja. Lalu mau ke mana rakyat kecil ini?” tanyanya.

Dengan nada tegas, Karina menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk penjajahan oleh negara terhadap rakyatnya sendiri. “Kami tahu Presiden kami adalah Prabowo. Tapi yang kami lihat berkuasa di lapangan adalah polisi,” katanya.

Ia juga menyinggung dugaan pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dan otoritas Presiden, yang menurutnya terjadi secara terbuka namun dibiarkan karena rasa takut.

Atas dasar keprihatinan itu, Forum Tanah Air merumuskan Pernyataan Sikap Bersama Diaspora melalui rapat daring. Karina kemudian membacakan dokumen tersebut di hadapan Gatot Nurmantyo, setelah mendapat izin langsung.

Pernyataan tersebut memuat tujuh tuntutan utama, yakni lima tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia, satu kepada Mahkamah Konstitusi, dan satu kepada masyarakat Indonesia.

Tuntutan pertama dan utama adalah mendesak Presiden RI untuk segera mengganti Kapolri, dengan alasan kegagalan institusional dan struktural Polri dalam menjalankan mandat konstitusional. Diaspora menilai Polri telah menerbitkan regulasi yang bertentangan dengan Putusan MK, melakukan pembangkangan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, serta menunjukkan insubordinasi kelembagaan yang melemahkan supremasi sipil.

Diaspora juga menyoroti pernyataan Kapolri yang menolak rancangan Reformasi Kepolisian dengan retorika “sampai titik darah penghabisan”, yang dinilai mencederai tata kelola demokratis, mengaburkan subordinasi kepolisian kepada otoritas sipil, dan berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis.

“Presiden berkewajiban menegakkan garis komando sipil dan memulihkan negara hukum,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Selain itu, diaspora menuntut koreksi total tata kelola pemerintahan, perombakan kabinet, pengawasan terbuka terhadap reformasi Polri, serta jaminan agar penerapan UU KUHP dan KUHAP tidak berubah menjadi alat perlindungan kekuasaan.

Mereka juga mendesak MK dan pembentuk undang-undang untuk mendorong lahirnya UU Contempt of Court, guna memberi sanksi pidana bagi pihak yang mengabaikan putusan pengadilan, termasuk putusan MK.

Tuntutan terakhir ditujukan kepada masyarakat Indonesia agar menjalankan fungsi kontrol langsung terhadap kekuasaan, mengingat DPR dinilai telah kehilangan kepercayaan publik.

Menutup pernyataannya, Karina menegaskan bahwa sikap diaspora bukan serangan politik.

“Ini adalah peringatan kebangsaan dan peringatan internal bagi kekuasaan. Negara ini tidak kekurangan anggaran atau instrumen hukum. Yang kurang adalah keberanian untuk bertindak tegas dan berpihak pada rakyat,” katanya.

Sementara itu, Gatot Nurmantyo menyampaikan rasa terima kasih dan keharuannya. Ia mengaku tidak menyangka diaspora memiliki kajian yang begitu tajam dan mendalam terhadap kondisi Indonesia.

“Para diaspora ini justru lebih Indonesia daripada sebagian yang tinggal di tanah air,” ujar Gatot.

Donny Handricahyono berharap pernyataan sikap diaspora dapat disampaikan Gatot kepada publik dan jejaring nasionalnya. Syafril Sjofyan pun mengaku terharu dan mengingatkan agar Presiden Prabowo menyadari situasi ini.

“Jika tidak, Indonesia bisa menghadapi kehancurannya sendiri,” kata Syafril.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan resmi Pernyataan Sikap Bersama Diaspora oleh Karina Joedo kepada Gatot Nurmantyo. Dokumen tersebut ditandatangani oleh perwakilan diaspora dari 21 negara, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, hingga Asia Pasifik.

Usai Kritik Kapolri, Muslim Arbi: Gatot Nurmantyo Difitnah dan Diserang Buzzer secara Massif di Media Sosial Pengamat Politik Dan Hukum Muslim Arbi

Usai Kritik Kapolri, Muslim Arbi: Gatot Nurmantyo Difitnah dan Diserang Buzzer secara Massif di Media Sosial

Hedi Batubara 2 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kritik keras mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbuntut panjang. Tak lama setelah Gatot melontarkan kritiknya, serangan massif di media sosial pun muncul, diduga dilakukan oleh buzzer yang menargetkan reputasi pribadi Gatot Nurmantyo.

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai, serangan tersebut bukan sekadar kritik balik, melainkan sudah masuk kategori fitnah dan pembunuhan karakter. Ia menyebut Gatot menjadi sasaran narasi negatif yang disengaja, termasuk isu-isu pribadi yang sama sekali tidak relevan dengan kritik substansial yang disampaikan Gatot.

“Yang terjadi bukan perdebatan gagasan, tapi serangan buzzer secara massif. Gatot difitnah dengan isu perempuan dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kritik beliau terhadap Kapolri,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Senin (2/2/2026).

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan akan mempertahankan Polri berada di bawah Presiden “sampai titik darah penghabisan”. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam konteks menanggapi wacana pemisahan Polri dari presiden.

Bagi Gatot, pernyataan itu tidak hanya berlebihan, tetapi berpotensi memunculkan konflik serius dalam sistem ketatanegaraan. Ia menilai, ucapan Kapolri dapat ditafsirkan sebagai sikap emosional yang justru berbahaya bagi stabilitas institusi negara.

“Pernyataan seperti itu berpotensi memicu konflik horizontal dan vertikal. Seolah-olah ada ancaman perang demi mempertahankan posisi institusi,” kata Gatot dalam pernyataannya yang viral di media sosial.

Menurut Gatot, dalam negara demokrasi, perdebatan mengenai posisi dan tata kelola institusi negara seharusnya dibahas secara konstitusional dan rasional, bukan dengan retorika yang bernuansa militeristik.

Muslim Arbi melihat serangan terhadap Gatot bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari pola yang berulang. Setiap tokoh publik yang melontarkan kritik keras terhadap kekuasaan atau aparat, kata dia, kerap menjadi sasaran buzzer dengan narasi personal dan fitnah.

“Ini pola lama. Ketika kritik tidak bisa dibantah secara substansi, maka yang diserang adalah pribadi pengkritiknya. Gatot diserang bukan karena argumennya salah, tapi karena kritiknya dianggap mengganggu,” ujar Muslim.

Ia menilai, penggunaan buzzer untuk menyerang tokoh kritis justru mencerminkan ketakutan terhadap kritik itu sendiri. Alih-alih menjawab dengan argumen hukum dan konstitusi, ruang publik malah dipenuhi narasi gosip dan isu murahan.

“Isu perempuan yang diarahkan ke Gatot itu jelas fitnah. Ini upaya menjatuhkan martabat dan mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan,” tegasnya.

Muslim Arbi juga mengingatkan, serangan buzzer terhadap Gatot Nurmantyo bukan sekadar persoalan individu, melainkan ancaman serius bagi demokrasi. Jika kritik terhadap pejabat publik selalu dibalas dengan teror digital dan fitnah, maka ruang kebebasan berpendapat akan semakin menyempit.

“Kalau seorang mantan Panglima TNI saja bisa diserang sedemikian rupa, apalagi rakyat biasa. Ini menciptakan iklim ketakutan,” ujarnya.

Ia menegaskan, kritik Gatot terhadap Kapolri adalah bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, terlebih Gatot berbicara dalam kapasitasnya sebagai tokoh nasional yang memahami sistem pertahanan dan keamanan negara.

Muslim Arbi meminta agar publik dan aparat penegak hukum tidak terjebak dalam narasi fitnah yang beredar di media sosial. Ia mendorong agar diskursus publik dikembalikan pada substansi pernyataan Kapolri dan kritik yang disampaikan Gatot Nurmantyo.

“Yang perlu dibahas adalah, apakah pernyataan Kapolri itu tepat secara konstitusional dan etis, bukan kehidupan pribadi Gatot yang tidak ada urusannya dengan kepentingan publik,” katanya.

Menurutnya, aparat negara seharusnya menjadi teladan dalam menghormati kritik, bukan justru membiarkan atau memanfaatkan serangan buzzer untuk membungkam suara berbeda.

Kasus ini, kata Muslim Arbi, menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Apakah kritik akan dijawab dengan dialog dan argumentasi, atau justru dengan intimidasi dan fitnah digital.

“Kalau negara ingin kuat, kritik harus dijawab dengan kepala dingin, bukan dengan buzzer dan fitnah,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polri terkait tudingan serangan buzzer terhadap Gatot Nurmantyo. Namun polemik ini terus bergulir dan memantik perdebatan luas di ruang publik, terutama mengenai batas kewenangan aparat dan kebebasan warga negara dalam menyampaikan kritik.

Isu Ketegangan Presiden–Kapolri Mencuat, Sinyal “Kejutan” dari Lingkaran Dalam Prabowo IMG-20260127-WA0117

Isu Ketegangan Presiden–Kapolri Mencuat, Sinyal “Kejutan” dari Lingkaran Dalam Prabowo

Hedi Batubara 29 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Isu ketegangan antara Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencuat ke ruang publik. Sejumlah sumber menyebut Presiden Prabowo dikabarkan marah besar terhadap Kapolri, menyusul pernyataan Listyo Sigit yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.

Sedikitnya tiga sumber berbeda menyampaikan secara terpisah bahwa sikap Kapolri tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi dan dianggap melampaui batas kewenangan, mengingat Polri secara konstitusional berada langsung di bawah Presiden.

Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, bahkan menyebut Kapolri telah lebih dari sekali menunjukkan sikap yang dinilai berseberangan dengan Presiden. Pernyataan itu diperkuat oleh komentar mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang mempertanyakan sikap Kapolri terkait instruksi kepada jajaran kepolisian untuk “melawan sampai titik darah penghabisan” terhadap wacana tertentu.

“Memangnya dia mau memberontak?” ujar Gatot dalam pernyataan yang beredar di ruang publik, Kamis (29/1/2026).

Salah satu sumber yang mengaku baru bertemu dengan lingkaran sangat dalam Presiden Prabowo menyebutkan bahwa Presiden tengah menahan kemarahan dan meminta publik menunggu perkembangan selanjutnya.

“Presiden marah besar. Tunggu sebentar lagi akan ada kejutan,” ujar sumber tersebut, Rabu malam (28/1).

Pernyataan itu memicu spekulasi luas di kalangan publik dan pengamat politik. Sejumlah pihak menilai “kejutan” yang dimaksud bisa berkaitan dengan perombakan di tubuh Polri, termasuk kemungkinan pencopotan Kapolri. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan maupun Mabes Polri terkait isu tersebut.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, polemik ini mencerminkan kembali perdebatan lama soal posisi dan reformasi kelembagaan Polri, sekaligus menguji konsistensi Presiden Prabowo dalam menegakkan prinsip komando sipil atas aparat penegak hukum.

Sementara itu, publik menunggu langkah konkret dari Presiden. Sejumlah kalangan menilai, tanpa keputusan tegas, isu ini berpotensi dianggap sekadar manuver opini politik semata.

Pengamat Intelijen Nilai Peringatan Gatot Nurmantyo Justru Perkuat Posisi Prabowo Subianto 1763029963055

Pengamat Intelijen Nilai Peringatan Gatot Nurmantyo Justru Perkuat Posisi Prabowo Subianto

Hedi Batubara 17 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bukanlah ancaman terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan bentuk dukungan politik yang bersifat strategis dan konstruktif.

Dalam catatan analisisnya, Amir Hamzah menyebut bahwa secara prinsip pernyataan Gatot Nurmantyo justru menunjukkan keberpihakan politik yang jelas terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. Meski disampaikan dengan nada kritik yang tajam, substansi pernyataan tersebut dinilai bertujuan menyelamatkan dan memperkuat posisi Prabowo di tengah dinamika kekuasaan nasional yang kompleks.

“Gatot secara tegas mendorong Prabowo untuk melepaskan diri secara total dari pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kritik ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya sabotase struktural terhadap kepemimpinan, kekuasaan, dan kewenangan Presiden Prabowo,” kata Amir Hamzah dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, kecurigaan Gatot Nurmantyo terhadap sikap Kapolri, khususnya terkait terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025, harus dibaca sebagai peringatan keras. Amir menilai sinyal tersebut mengarah pada dugaan adanya operasi senyap dan bertahap yang berpotensi menggerus bahkan mengkudeta kekuasaan Prabowo Subianto secara tidak langsung.

“Ini bukan tuduhan sembrono. Dalam perspektif intelijen, peringatan seperti ini adalah bentuk early warning terhadap gerakan klandestin yang bekerja secara sistematis dan merangkak,” ujarnya.

Lebih jauh, Amir Hamzah mengaitkan peringatan Gatot dengan tekanan global yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dan moneter nasional. Jika tekanan tersebut tidak diantisipasi, dampaknya dapat memperlebar celah fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya berisiko memicu disintegrasi sosial dan politik yang lebih kompleks.

“Sinyalemen Gatot tentang kemungkinan krisis pada Februari 2026 harus dibaca sebagai informasi strategis. Ada indikasi bahwa kekuatan tertentu sedang bekerja secara diam-diam untuk menjatuhkan Prabowo, baik melalui tekanan ekonomi, instabilitas politik, maupun konflik pusat-daerah,” jelas Amir.

Ia menegaskan, pernyataan Gatot Nurmantyo sama sekali bukan bentuk ancaman terhadap pemerintah, melainkan manifestasi dari tekad untuk memperkuat kepemimpinan Prabowo Subianto agar mampu bertahan dan berdaulat penuh dalam menjalankan agenda nasional.

“Dalam konteks geopolitik dan intelijen, ini adalah peringatan sekaligus dukungan. Gatot ingin Prabowo selamat, kuat, dan tidak terjebak dalam skenario besar yang sedang dimainkan,” pungkasnya.

Gatot Nurmantyo Desak Prabowo Segera Reformasi Polri: Sudah Mirip Mafia Berseragam 1758724246594

Gatot Nurmantyo Desak Prabowo Segera Reformasi Polri: Sudah Mirip Mafia Berseragam

Hedi Batubara 18 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan pembentukan Komite Reformasi Polri yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah. Ia menilai, hingga lebih dari sebulan sejak rencana itu disampaikan, komite tersebut belum juga terbentuk, sementara Polri justru sudah bergerak mendahului Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi internal.

“Bapak Presiden memutuskan segera bentuk Komite Reformasi Polri. Sudah lebih sebulan komite yang ditunggu-tunggu masyarakat belum terbentuk. Anehnya, Polri sudah menyalib kebijakan Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi Polri,” ujar Gatot dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal Hersubeno Point, Jumat (17/10/2025).

Menurut Gatot, langkah Polri yang membentuk tim sendiri tanpa menunggu komite resmi dari pemerintah justru memperlihatkan bahwa reformasi total di tubuh kepolisian semakin mendesak dilakukan. “Dari sudut pandang saya sebagai mantan aparat, langkah Polri ini semakin menunjukkan pentingnya reformasi total segera dilakukan,” tegasnya.

Ia menilai, penundaan pembentukan Komite Reformasi Polri menimbulkan kesan pemerintah kurang serius menata ulang institusi penegak hukum tersebut. “Ironisnya, komite yang akan dibentuk pemerintah sampai saat ini masih tertunda terus. Semoga tidak kelupaan, apalagi masuk angin,” sindir Gatot.

Gatot mengingatkan kembali dua kasus besar yang sempat mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi Polri, yakni kasus Ferdy Sambo dan kasus Teddy Minahasa.

Dalam kasus Sambo, Gatot menyebut adanya tindakan pembunuhan ajudan secara sistematis oleh pejabat tinggi Polri di rumahnya sendiri, disertai dengan upaya obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum melalui intimidasi saksi, manipulasi barang bukti, hingga pemalsuan keterangan.

“Ini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghalangi proses penegakan hukum. Mengancam saksi, menghancurkan bukti, memberikan keterangan palsu, bahkan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum,” kata Gatot.

Sementara pada kasus Teddy Minahasa, Gatot menyoroti perintah untuk menyisihkan barang bukti narkoba dan menggantinya dengan bahan lain, serta dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam peredaran narkotika. “Ini kurang jahat apa dua contoh ini,” ujarnya. “Inilah puncak dari sorotan masyarakat. Polri harus berani bercermin dan berubah.”

Gatot kemudian menyamakan praktik-praktik yang terjadi di sebagian oknum kepolisian dengan pola organisasi mafia. Ia menjelaskan, mafia merupakan organisasi kriminal yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politiknya.

“Kita tahu kejahatan mafia itu narkoba, pencucian uang, prostitusi, perjudian, pemerasan, dan pembunuhan. Ketika aparat negara menunjukkan pola yang serupa, maka publik wajar menyebutnya mafia berseragam,” ujarnya tegas.

Gatot juga menyoroti posisi strategis Polri yang memiliki kekuatan luar biasa di luar struktur kementerian. Menurutnya, kepolisian saat ini memiliki kewenangan dan persenjataan yang bahkan melebihi TNI di beberapa satuan.

“Brimob saja persenjataannya melebihi infanteri. Ini yang dikhawatirkan. Kepolisian menjadi institusi dengan kekuatan hukum dan senjata yang sangat besar, bahkan lebih kuat dari wakil presiden sekalipun,” kata Gatot.

Ia menegaskan bahwa amanat asli UUD 1945 sejatinya menempatkan polisi sebagai pelindung rakyat, bukan kekuatan yang menakutkan masyarakat. “UUD 1945 yang asli menegaskan bahwa polisi itu pelindung, bukan alat kekuasaan. Pemerintah harus segera mengembalikan roh itu,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Gatot Nurmantyo menyerukan agar Presiden Prabowo segera membentuk Komite Reformasi Polri tanpa menunda lebih lama. Ia menilai, langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum sekaligus menegakkan prinsip negara hukum.

“Reformasi Polri adalah amanat moral dan politik yang tidak bisa ditunda. Jangan sampai rakyat kehilangan harapan pada institusi yang seharusnya melindungi mereka,” pungkas Gatot.

Tiga Pokok Persoalan Bangsa 1752464850047

Tiga Pokok Persoalan Bangsa

Hedi Batubara 8 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sejumlah “paket tuntutan” beredar di ranah publik. Ada “Tiga Tuntutan” yang menjadi benang-merah dan tak bisa dibantah: 1. Bersihkan Kabinet dari Anasir Joko Widodo, 2. Kembalikan Independensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan 3. Reformasi Polri.

Tiga pokok tuntutan rakyat yang digali dari berbagai tuntutan yang beredar luas di masyarakat – 1. Bersihkan Kabinet dari Anasir Joko Widodo, 2. Kembalikan Independensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan 3. Reformasi Polri dan Ganti Kapolri – disampaikan kepada publik oleh Ketua Presidium Koalisi Aliansi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Jumat (5/9) pekan lalu melalui jaringan media online di Jakarta.

Ketua Komite Eksekutif KAMI Adhie M Massardi kepada wartawan menjelaskan bahwa “Tiga Intisari Tuntutan” itu, atau boleh juga disebut “Tritura 2.0”, digali dari sejumlah paket tuntutan yang muncul di berbagai kelompok masyarakat sipil dan Purnawirawan TNI-Polri.

“Kita tahu dalam kurun waktu setahun belakangan memang banyak kelompok masyarakat sipil secara tegas dan lugas menyatakan ketidakpuasannya terhadap penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang kini berada di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tuntutan,” kata Adhie Massardi kepada MoneyTalk.id,Senin 8/9/2025.

“Kelompok sipil militan (Said Didu, dkk) yang terus melakukan perlawanan terhadap penyimpangan PSN (Proyek Strategis Nasional) terutama di kawasan PIK-2, Banten menggulirkan “Sepultura” (Sepuluh Tuntutan Rakyat), sementara Forum Purnawirawan TNI-Polri yang juga didukung sejumlah aktivis pergerakan sipil menggulirkan “8 Tuntutan”,” sambungnya.

Terbaru adalah “Tuntutan 17 + 8” yang dirumuskan dan diluncurkan kalangan mahasiswa dan pegiat media sosial di tengah gelombang demonstarsi akhir Agustus lalu yang menjadi panas setelah pasukan Brimob menggunakan kendaraan rantis secara sadis melindas sampai tewas Affan Kurniawan, 21 tahun, driver ojol yang justru bukan peserta aksi, melainkan kebetulan harus melewati pinggiran kawasan demonstrasi.

Membersihkan Kabinet dari Anasir Joko Widodo

Kenapa KAMI menempatkan tuntutan “Bersihkan Kabinet dari Anasir Joko Widodo”, di urutan pertama dalam Tritura 2.0?

Pertama, semua kelompok civil society menempatkan Joko Widodo sebagai unsur penting dalam kerusakan negeri ini, kata Adhie Massardi.

Bahasanya memang beda-beda. Ada yang secara vulgar minta “Adili Joko Widodo” ada yang “Makzulkan Gibran Widodoputra”, atau “Bersihkan Kabinet dari Genk Solo”, tapi lebih banyak lagi yang minta semua kebusukan rezim Joko Widodo, baik di sektor BUMN, APBN, Infrastruktur dll diusut tuntas.

“Nah, semua itu tidak akan terlaksana jika kabinet dan jabatan-jabatan strategis lain di pemerintahan masih didominasi orang-orang yang mempertuankan Joko Widodo,” jelas Adhie.

Soal istilah atau sebutan “Genk Solo”, kata Adhie, KAMI sengaja memang secara sadar menanggalkannya.

“Meskipun masyarakat paham bahwa yang disebut Genk Solo itu para pejabat (sipil-TNI-Polri) saat Joko Widodo menjabat Walikota Solo, tapi istilah ini terlalu primordialistis. Kontraproduktif,” tutur Adhie.

Kembalikan Independensi KPK

Isu korupsi termasuk yang menjadi perhatian serius semua kelompok sipil dalam tuntutan mereka. Varian dari tuntutan ini melahirkan keinginan adanya “UU Perampasan Aset”. Pegiat medsos yang menggulirkan isu ini tidak paham fungsi strategis KPK jika lembaga ini independen.

Tanpa kekuatan dan independensi KPK, UU Perampasan Aset ini hanya akan jadi instrumen perampokan liar tapi “konstitusional” aparat penegak hukum yang rakus. Maka sebelum semua itu terlaksana, KPK harus dikembalikan independensinya, setelah diacak-acak secara radikal oleh rezim Joko Widodo.

Jadi soal isu pemberantasan korupsi yang di era Joko Widodo mencapai titik krusial, kita serahkan kepada ahlinya. Biar teman-teman di KPK yang sudah independen mananganinya.

Reformasi Polri

Dibandingkan dengan “Besihkan genk Solo” dan “Independensi KPK”, isu “Reformasi Polri” memang jauh lebih lama bergulir dan jauh lebih dalam dirasakan masyarakat daya rusaknya.

Apalagi setelah muncul istilah “parcok” alias “partai cokelat” (mengacu pada warna seragam polisi) yang dianggap punya peran sengat penting dan menentukan kemenangan pasangan calon (bupati, walikota, gubernur, hingga presiden-wakil presiden) dalam kontestasi politik elektoral (pemilu).

Memang sejak paruh kedua periode pertama hingga full periode kedua Joko Widodo merintah negeri ini, Polri dijadikan alat pelindung utama dan pemukul paling efektif lawan-lawan politik serta mereka yang dianggap berbeda pendapat dengan pemerintah.

Melihat sepak terjang Polri selama rezim Joko Widodo, memang membuat negara seperti menjalankan doktrin “otoritarianisme (seolah) konstitusional”. Kelompok oposisi atau yang beda pendapat dengan pemerintah adalah musuh negara.

Mengkritik kebijakan Presiden disamakan dengan melawan nagara. Dan polisi merasa benar dan sah jika memburu mereka, dan memenjarakan orang-orang yang berseberangan dengan Pemerintahan Joko Widodo. L’état, c’est moi. “Negara adalah aku,” kata Raja Perancis Louis XIV, yang membuat penggantinya, Raja Louis XVI dipenggal dalam Revolusi Perancis, 1793.

Itu sebab banyak orang yang hanya karena dianggap melecehkan pemerintah atau Presiden Joko Widodo di medsos diburu polisi dan lalu dibui. Polisi dalam operasinya sering bekerjasama dengan “pasukan buzzer militan” penggiring opini negatif terhadap tokoh-tokoh kritis di medsos sebelum diburu dan ditersangkakan lalu dipenjarakan polisi.

KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang acap menyuarakan kehendak rakyat bahkan distigma sebagai organisasi terlarang sehingga setiap melakukan kegiatan, di hampir setiap daerah, mendapat intimidasi kelompok sipil militan, disusul aparat kepolisian yang kemudian membubarkan acara KAMI.

Sejumlah tokoh KAMI, seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana dan aktivisnya di banyak daerah, dipenjarakan untuk kesalahan yang tidak bisa dijelaskan secara hukum.

Akan tetapi karena Reformasi Polri memerlukan proses panjang dan menyangkut perubahan UU dan sikap serta mental polisi dalam sistem demokrasi, maka tuntutan reformasi di kepolisian RI berada di urutan ke-3.

Indokatornya Lebih Jelas

Kenapa dari banyak tuntutan yang berseliweran itu hanya disarikan dalam Tritura 2.0 (Tiga Tuntutan Rakyat)?

Menurut Adhie Massardi, secara substansi dan proses politiknya, jika benar-benar dilaksanakan, Tiga Tuntutan – 1. Bersihkan Kabinet dari Anasir Joko Widodo, 2. Kembalikan Independensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan 3. Reformasi Polri dan Ganti Kapolri – lebih dari 80% persoalan bangsa yang dituntutkan itu akan terselesaikan.

“Tritura 2.0 itu akan menjadi stimulus bagi penyelesaian berbagai persoalan bangsa,” katanya.

Lebih dari itu, menurut Adhie, dengan Tiga Tuntutan itu rakyat akan lebih mudah memantau pelaksanaannya. Sebab indikator dilaksanakan atau tidaknya sangat jelas.

Bersihkan kabinet dari anasir Joko Widodo bisa kelihatan langsung pasca reshuffle kabinet. Kembalikan indpendensi KPK bisa langsung terlihat jika UU KPK dikembalikan ke sebelum perubahan, dan lembaga anti-rasuah itu segera buka skandal gratifikasi yang dilaporkan Ubedilah Badrun dan masuk ke Blok Medan melibatkan anak-anak dan menantu Joko Widodo.

“Sedangkan reformasi di tubuh Polri kan sejak langkah pertama sudah sangat jelas dan terukur indikatornya, yakni digantinya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” pungkas Adhie Massardi.

Geng Solo Diduga Lakukan Operasi Senyap Terstruktur, Sistematis, dan Masif Makzulkan Prabowo Ini Dia Pidato Gatot Nurmantyo soal Krisis dan Etika Politik

Ini Dia Pidato Gatot Nurmantyo soal Krisis dan Etika Politik

Geng Solo Diduga Lakukan Operasi Senyap Terstruktur, Sistematis, dan Masif Makzulkan Prabowo

Hedi Batubara 21 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Isyarat tentang potensi pemakzulan Presiden Prabowo Subianto mencuat kembali setelah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut adanya skenario politik yang berujung pada peralihan kekuasaan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Analisa ini, jika dibaca dari perspektif geopolitik dan intelijen, bukan sekadar opini liar, melainkan tanda-tanda awal dari sebuah operasi senyap yang dijalankan oleh kekuatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Fenomena yang terlihat jelas adalah masih kuatnya dominasi kelompok politik yang kerap disebut sebagai Geng Solo dalam pemerintahan Prabowo. Meski secara formal kekuasaan telah beralih, namun jaringan loyalis Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), tetap bercokol di titik-titik strategis negara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, misalnya, adalah figur yang tetap dipertahankan. Posisi Mendagri sangat vital, karena mengendalikan sistem pemerintahan daerah, regulasi pemilu, hingga komunikasi politik antara pusat dan daerah. Dalam konteks geopolitik domestik, Mendagri adalah gatekeeper yang bisa memengaruhi stabilitas politik.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga merupakan figur kunci. Kendali atas kepolisian berarti kendali atas keamanan domestik, pengendalian opini publik, hingga pengawasan terhadap pergerakan politik lawan. Dengan kombinasi Mendagri dan Kapolri yang masih beririsan dengan Geng Solo, sulit membantah bahwa struktur kekuasaan lama masih beroperasi secara penuh.

Dari kacamata intelijen, upaya pemakzulan tidak pernah dilakukan secara frontal. Operasinya justru dijalankan melalui tahapan senyap, dengan pola yang bisa dianalisis dalam tiga fase:

-Fase Infiltrasi

Menjaga loyalis di titik-titik vital negara, terutama sektor keamanan dan birokrasi pemerintahan. Dengan pola ini, meski pucuk kekuasaan telah berganti, kendali operasional tetap berada pada jaringan lama.

-Fase Destabilisasi

Penciptaan narasi publik tentang kegagalan pemerintahan Prabowo, baik dari sisi ekonomi, kebijakan luar negeri, maupun isu sosial. Narasi ini disalurkan melalui media, buzzer, hingga operasi psywar di media sosial. Tujuannya melemahkan legitimasi Presiden di mata rakyat.

-Fase Aksi Politik

Ketika legitimasi publik runtuh dan tekanan politik meningkat, maka jalur konstitusional dapat digunakan: mulai dari hak interpelasi DPR, pansus, hingga wacana pemakzulan. Semua itu akan terlihat seolah-olah prosedural, padahal sudah diskenariokan sejak awal.

Dari perspektif geopolitik kekuasaan, Gibran Rakabuming bukan hanya Wakil Presiden. Ia adalah cadangan strategis yang diproyeksikan untuk menggantikan Prabowo jika operasi ini berhasil. Dengan usia muda, popularitas warisan dari Jokowi, serta kontrol jaringan lama, Gibran adalah aset politik yang siap dipoles menjadi pemimpin nasional.

Inilah mengapa analisa Gatot Nurmantyo layak diperhatikan. Pemakzulan Prabowo tidak akan melahirkan kekosongan kekuasaan, melainkan langsung menghadirkan transisi ke Gibran. Skema ini akan mengamankan posisi Geng Solo sekaligus memastikan kesinambungan kepentingan lama.

Bagi Prabowo, tantangan terbesar bukan hanya membangun legitimasi rakyat, tetapi juga membersihkan lingkar kekuasaan dari infiltrasi kelompok lama. Tanpa konsolidasi yang tegas, ia akan terjebak dalam cengkraman struktur lama yang sewaktu-waktu bisa menggeser posisinya.

Dalam analisa intelijen, waktu yang dimiliki Prabowo tidak panjang. Tahun-tahun awal pemerintahan adalah fase paling krusial. Jika Prabowo gagal membangun counter-intelligence dan strategi kontra-hegemoni, maka operasi senyap ini bisa mencapai tujuannya.

Isyarat yang diberikan Gatot Nurmantyo patut dipahami sebagai peringatan dini intelijen. Upaya pemakzulan bukan sekadar isu politik, melainkan bagian dari skenario terstruktur yang sudah berjalan. Dominasi Geng Solo di titik vital negara adalah indikator bahwa skema tersebut nyata.

Prabowo harus membaca peta dengan cermat: musuh bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam lingkar kekuasaan sendiri. Sementara bagi rakyat, kewaspadaan diperlukan agar tidak mudah terjebak dalam narasi destabilisasi yang sedang digelar secara halus.

Jika operasi ini berhasil, maka Indonesia akan menyaksikan peralihan kekuasaan yang dramatis: dari Prabowo ke Gibran, bukan melalui pemilu, tetapi melalui operasi senyap TSM yang sudah disiapkan jauh hari.

Penulis : Amir Hamzah, pengamat geopolitik dan intelijen

Ini Dia Pidato Gatot Nurmantyo soal Krisis dan Etika Politik

Hedi Batubara 3 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, menyampaikan pidato di kanal YouTube Suara Perubahan. Pidato yang mengundang perhatian publik itu terkait kondisi pemerintahan, tantangan ekonomi, dan potensi konflik sosial yang dihadapi Indonesia saat ini. Dalam pidato yang penuh kritik dan keprihatinan ini, Gatot menyoroti isu-isu krusial seperti krisis etika politik, masalah pengangguran, utang negara, serta dampak buruk dari proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak.

Salah satu poin utama yang disampaikan Gatot adalah tentang tata krama dan etika dalam kepemimpinan yang semakin memudar di kalangan pejabat negara. Gatot merujuk pada beberapa insiden di mana pejabat senior dan junior terlihat tidak menunjukkan sikap saling menghormati. Menurutnya, etika adalah fondasi dalam berpolitik, dan saat etika ini hilang, persaingan yang tidak sehat dan friksi dalam pemerintahan akan semakin tampak. Ia juga menyinggung kondisi kabinet yang dianggapnya terlalu gemuk dan justru berpotensi menciptakan ketidaksolidan dalam menghadapi tantangan nasional.

Gatot melanjutkan dengan mengkritisi kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya dipenuhi oleh masalah besar akibat kebijakan pemerintahan sebelumnya. Ia memaparkan beberapa warisan yang membebani pemerintahan saat ini, di antaranya adalah utang negara yang terus bertambah hingga ribuan triliun rupiah. Sementara itu, sumber daya alam, terutama yang terkait dengan perdagangan dengan Tiongkok, dinilai belum berkontribusi signifikan pada APBN.

Selain itu, Gatot menyoroti ketergantungan besar pada pajak, yang menurutnya membebani masyarakat. Ditambah lagi, proyek infrastruktur yang banyak mangkrak, serta kemunculan perjudian online yang masif di kalangan masyarakat bawah, menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, situasi ini telah meningkatkan kemiskinan dan pengangguran, menciptakan ketimpangan yang kian meluas antara kalangan elite dan masyarakat miskin.

Gatot menekankan bahwa tingginya angka pengangguran di kalangan generasi muda menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia. Ia mengutip data yang menyebutkan bahwa 9,89% dari generasi muda Indonesia saat ini menganggur. Situasi ini, menurutnya, diperparah dengan kelas menengah yang terus menurun, sementara mereka tidak terdaftar untuk menerima bantuan langsung tunai (BLT), sehingga tidak memiliki perlindungan ekonomi. Hal ini, menurut Gatot, memicu efek domino terhadap krisis sosial yang lebih luas.

Di penghujung pidatonya, Gatot menyoroti pentingnya memiliki integritas dan etika yang kuat dalam berpolitik. Ia berpendapat bahwa para pemimpin harus dapat menjaga kesantunan dalam menjalankan tugas dan menghindari perpecahan di internal pemerintahan. Gatot menilai, untuk mewujudkan persatuan nasional yang kuat, dibutuhkan keteladanan dari para pejabat agar mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi dalam kondisi yang penuh tantangan.

Gatot juga mengingatkan agar pemerintah berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, jika pemerintah gagal dalam memanfaatkan momentum bonus demografi pada 2030, maka beban ekonomi akan semakin berat dan masyarakat tidak akan mampu bangkit.

Menyadari tantangan besar yang dihadapi, Gatot menyerukan kepada masyarakat agar terus mengawasi dan mendukung pemerintahan, sembari tetap kritis terhadap segala bentuk penyimpangan. Gatot mengajak rakyat untuk bergandengan tangan dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi dan memastikan pemerintah bersikap adil, jujur, dan transparan.

Pidato Gatot ini tidak hanya mengkritik, tetapi juga menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia mengenai urgensi untuk segera mengatasi berbagai krisis dan tantangan yang mengancam persatuan dan stabilitas negara.(c@kra)

Gatot Nurmantyo

Gatot Prediksi Gugatan Gibran Ditolak MK

Sjafrie Undang Jenderal Senior Pengkritik Dasco, Pengamat: Konsolidasi Ini Bisa Pertajam Lingkar Dalam Prabowo

Diaspora 5 Benua Desak Kapolri Listyo Sigit Dicopot, Sampaikan Tujuh Tuntutan ke Gatot Nurmantyo

Usai Kritik Kapolri, Muslim Arbi: Gatot Nurmantyo Difitnah dan Diserang Buzzer secara Massif di Media Sosial

Isu Ketegangan Presiden–Kapolri Mencuat, Sinyal “Kejutan” dari Lingkaran Dalam Prabowo

Pengamat Intelijen Nilai Peringatan Gatot Nurmantyo Justru Perkuat Posisi Prabowo Subianto

Gatot Nurmantyo Desak Prabowo Segera Reformasi Polri: Sudah Mirip Mafia Berseragam

Tiga Pokok Persoalan Bangsa

Geng Solo Diduga Lakukan Operasi Senyap Terstruktur, Sistematis, dan Masif Makzulkan Prabowo

Ini Dia Pidato Gatot Nurmantyo soal Krisis dan Etika Politik

Baca Juga Berita Ini

Kabar Pertemuan Rahasia Widya Chandra 3 Jam Sebelum Penangkapan, Menjadi Misterius

Utang Klaim AXA Mandiri Tembus Rp413 Miliar, Nasabah Keluhkan Penolakan Klaim, OJK Diminta Turun Tangan

Cadangan Devisa BI Mulai Tergerus

Laba Pinjol RupiahCepat Tembus Rp210 Miliar, Utang Usaha Membengkak dan 131 Ribu Pengaduan Konsumen Jadi Sorotan