MoneyTalk.id,Jakarta – Dalam politik, tidak semua langkah harus dilakukan secara terbuka. Ada kalanya sebuah partai justru memperoleh keuntungan politik dengan cara tidak terlihat berada di depan panggung. Sikap diam, pernyataan yang terukur, bahkan membiarkan partai lain mengambil inisiatif, bisa menjadi bagian dari strategi untuk mengendalikan keadaan.
Situasi politik terkait polemik surat keterangan (Suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menarik untuk dibaca dari sudut pandang tersebut. Di tengah menguatnya desakan agar DPR menggunakan hak angket, Gerindra tampaknya memilih memainkan strategi yang lebih hati-hati.
PKS, PDIP dan Demokrat telah memperlihatkan dorongan politik agar persoalan ini dibawa ke parlemen melalui penggunaan hak angket. Langkah tersebut membuka ruang bagi DPR untuk meminta penjelasan pemerintah dan lembaga terkait mengenai persoalan Suket Gibran, terutama setelah muncul putusan Mahkamah Agung yang menjadi perdebatan publik.
Namun, Gerindra sebagai partai utama dalam pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya tidak ingin tampil sebagai pihak yang secara langsung mendorong hak angket. Di sinilah menariknya membaca sikap Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco tidak harus menjadi orang yang paling keras menyuarakan hak angket. Cukup dengan memberikan sinyal bahwa DPR memiliki hak konstitusional untuk menggunakan instrumen tersebut, Gerindra dapat memperlihatkan sikap yang berbeda. Mereka tidak menutup pintu, tetapi juga tidak mengambil posisi sebagai penggerak utama.
Strategi seperti ini memiliki keuntungan politik. Jika hak angket benar-benar bergulir, Gerindra bisa mengatakan bahwa proses tersebut merupakan inisiatif dan kewenangan parlemen, bukan agenda partai penguasa. Sebaliknya, jika hak angket tidak berjalan, Gerindra juga tidak harus menanggung beban politik karena dianggap menghalangi secara terbuka.
Dengan kata lain, Gerindra dapat menjaga dua kepentingan sekaligus: mempertahankan stabilitas pemerintahan Prabowo dan tidak terlihat menghalangi proses politik yang berkembang di DPR.
Hal lain yang patut diperhatikan adalah sikap Prabowo Subianto. Sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo belum memperlihatkan sikap politik terbuka yang secara langsung mengarahkan partainya untuk membela Gibran ataupun mendorong proses pemakzulan.
Dalam politik, diam bukan berarti tidak memiliki sikap. Diam bisa menjadi pilihan untuk memberikan ruang kepada aktor lain bergerak sesuai kepentingan dan perhitungan masing-masing.
Prabowo tentu memahami bahwa persoalan Gibran bukan persoalan sederhana. Di satu sisi, Gibran merupakan Wakil Presiden yang menjadi bagian dari pemerintahan hasil Pilpres 2024. Di sisi lain, persoalan administrasi pendidikan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung telah berkembang menjadi persoalan hukum dan politik nasional.
Apabila Prabowo secara terbuka membela Gibran, ia berisiko dianggap mencampuri persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Sebaliknya, apabila ia ikut mendorong pemakzulan, hal itu dapat menimbulkan persoalan politik dalam pemerintahan yang dipimpinnya sendiri.
Karena itu, sikap tidak banyak bicara bisa menjadi pilihan yang paling aman secara politik.
Di sinilah Dasco memiliki peran penting. Sebagai Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, ia berada pada posisi strategis untuk membaca dinamika parlemen. Ia dapat berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik tanpa harus membawa nama Presiden secara langsung.
Saya melihat, Gerindra berpotensi memainkan permainan cantik. Partai ini tidak perlu berdiri di barisan paling depan untuk membela Gibran. Gerindra juga tidak perlu menjadi motor pemakzulan. Biarkan dinamika politik di parlemen berjalan, sementara Prabowo tetap berada pada posisi sebagai kepala negara yang tidak terlihat terlibat dalam pertarungan tersebut.
Permainan politik ini juga dapat berlangsung di luar parlemen, khususnya melalui kelompok relawan pendukung Prabowo.
Bukan tidak mungkin muncul perbedaan sikap antara relawan Prabowo dan kekuatan politik di DPR. Relawan dapat mengambil posisi menolak pemakzulan Gibran dengan alasan menjaga stabilitas pemerintahan, menghormati hasil Pilpres 2024, dan mencegah terjadinya kegaduhan politik.
Sementara itu, di parlemen, partai-partai politik memiliki kepentingan dan pertimbangan sendiri. PKS, Demokrat dan PDIP dapat terus mendorong penggunaan hak angket. Partai lain bisa mengambil posisi menunggu, mendukung, atau menolak berdasarkan perkembangan politik dan hukum.
Jika skenario ini terjadi, akan muncul dua arena politik yang berbeda.
Di luar parlemen, pendukung Prabowo bisa memperlihatkan sikap bahwa mereka tidak menginginkan Gibran dimakzulkan. Namun, di dalam parlemen, proses politik tetap dapat berjalan melalui mekanisme konstitusional.
Perbedaan posisi tersebut tidak otomatis membuktikan adanya koordinasi atau skenario yang dirancang bersama. Akan tetapi, secara politik, situasi demikian dapat memberikan ruang bagi Gerindra untuk menjaga jarak dari konflik sekaligus mempertahankan kepentingan pemerintahannya.
Gerindra tidak harus menjadi pihak yang paling keras membela Gibran. Cukup menjaga agar Prabowo tidak terseret langsung dalam polemik, sementara partai-partai di DPR menjalankan peran masing-masing.
Saya teringat ketika masih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Salah satu pemikiran yang menarik dalam studi hubungan internasional adalah gagasan Hans J. Morgenthau melalui bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.
Morgenthau menulis: “When we speak of power, we mean man’s control over the minds and actions of other men.”
Artinya, ketika berbicara tentang kekuasaan, yang dimaksud adalah kemampuan seseorang mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain.
Pemikiran tersebut relevan untuk membaca dinamika politik hari ini. Kekuasaan tidak selalu ditunjukkan melalui perintah langsung, tekanan terbuka, atau keputusan yang diumumkan kepada publik. Kekuasaan juga dapat bekerja melalui kemampuan mengatur arah permainan, membentuk pilihan, dan memengaruhi tindakan aktor politik lainnya.
Dalam kasus Suket Gibran, Gerindra melalui Dasco berada pada posisi yang memungkinkan untuk memainkan peran tersebut. Bukan berarti Dasco pasti sedang menjalankan skenario pemakzulan ataupun mengendalikan seluruh keputusan partai lain. Namun, posisi politiknya memungkinkan Gerindra ikut menentukan irama pembicaraan di parlemen.
Partai yang kuat tidak selalu harus mengambil semua panggung. Terkadang, membiarkan pihak lain berbicara dan bergerak justru memberikan keuntungan lebih besar.
Jika PKS, Demokrat dan PDIP menjadi pihak yang paling keras mendorong hak angket, Gerindra dapat mengamati bagaimana respons publik dan sikap partai-partai lain. Dari sana, mereka bisa menentukan langkah berikutnya tanpa harus menjadi sasaran utama kritik.
Inilah yang saya sebut sebagai permainan cantik Gerindra.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Persoalan Suket Gibran bukan semata-mata pertarungan kepentingan Gerindra, PKS, Demokrat PDIP, ataupun partai-partai koalisi. Di dalamnya terdapat persoalan hukum, administrasi negara, dan legitimasi jabatan publik.
Hak angket merupakan hak konstitusional DPR. Sementara pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden juga memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Artinya, hak angket tidak otomatis berujung pada pemakzulan. Ada tahapan, persyaratan, serta proses kelembagaan yang harus dilalui. DPR harus membuktikan dasar konstitusionalnya, kemudian proses tersebut dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka dan berdasarkan hukum. Jika terdapat persoalan administrasi atau dugaan pelanggaran hukum, lembaga yang berwenang harus memberikan penjelasan dan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana proses penerbitan Suket tersebut, apa dasar hukumnya, serta bagaimana putusan Mahkamah Agung harus ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.
Pada akhirnya, Prabowo mungkin memilih diam, Dasco memainkan komunikasi politik, sementara partai-partai lain bergerak dengan kepentingannya masing-masing. Tetapi, semua manuver itu tidak boleh mengalahkan kepentingan konstitusi.
Gerindra boleh memainkan strategi politik. Prabowo boleh menjaga jarak dari polemik. Dasco boleh mengambil posisi yang terukur. Namun, jangan sampai permainan politik justru membuat persoalan hukum kehilangan kejelasan.
Dalam politik, siapa yang paling keras berbicara belum tentu menjadi pihak yang paling menentukan. Sebaliknya, siapa yang terlihat diam belum tentu tidak sedang memainkan peran.
Dan dalam membaca kasus Suket Gibran, pertanyaan menariknya bukan hanya siapa yang mendorong hak angket, melainkan siapa yang paling diuntungkan ketika seluruh kekuatan politik mulai bergerak.
Di sinilah permainan cantik Gerindra patut dicermati.
Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY
