8 November 2026

Gerindra

Mengukur Jejak Juara Pilkada di Pulau Jawa dan Sumut, Kunci Potensi Kemenangan di Pilpres 2029 untuk Gerindra? Mengukur Jejak Juara Pilkada di Pulau Jawa dan Sumut, Kunci Potensi Kemenangan di Pilpres 2029 untuk Gerindra?

Mengukur Jejak Juara Pilkada di Pulau Jawa dan Sumut, Kunci Potensi Kemenangan di Pilpres 2029 untuk Gerindra?

Hedi Batubara 28 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Sehari sebelum pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024, tepatnya pada Selasa, 26 November 2024, saya menulis artikel berjudul, “Menebak Pemenang Pemilihan Gubernur 2024 di Sumut dan Pulau Jawa: Jakarta Milik Siapa?”

Artikel tersebut menggambarkan siapa yang berpotensi menjadi pemenang di Pulau Jawa dan Sumatera Utara (Sumut), berdasarkan analisis elektabilitas, dukungan partai, kekuatan tokoh nasional/lokal, serta dampak dari hasil Pilpres 2024 dan faktor lainnya.

Tulisan artikel saya ini bukan bermaksud mengecilkan arti Pilkada Serentak di luar Pulau Jawa dan Sumatera Utara, melainkan hanya sebagai gambaran umum. Adapun hasil Pilkada Serentak di daerah lain tetap penting, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan hasil Pilkada Serentak di Tanah Air ini.

Dari enam provinsi yang saya prediksi, empat provinsi terbukti sesuai dengan perkiraan saya. Namun, prediksi saya meleset di dua provinsi: Banten dan Jawa Tengah. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut.

Provinsi dengan Prediksi Akurat

Di Sumatera Utara (Sumut), pasangan Bobby Nasution-Surya unggul dengan hasil quick count di atas 60% atau sekitar 64%. Kemenangan ini menjadi momentum strategis bagi Gerindra untuk memperkuat pengaruhnya di Sumatera Utara. Saat ini Bobby Nasution telah resmi tercatat sebagai kader Gerindra.

Di Jawa Barat (Jabar), pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan (Gerindra-Golkar) memimpin dengan hasil quick count mencapai sekitar 61 persen. Dedi Mulyadi adalah kader Gerindra, sehingga hal ini mengukuhkan Jabar sebagai basis utama Gerindra di Pulau Jawa.

Sementara itu, di Jawa Timur (Jatim), pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak (Gerindra-Golkar) meraih kemenangan dengan hasil hitung cepat (quick count) sekitar 58 persen. Hasil ini menegaskan kekuatan koalisi besar yang dipimpin oleh Gerindra.

Dalam konteks ini, saya menduga Khofifah kemungkinan besar telah atau akan menjadi kader Gerindra, sehingga Jatim dapat dianggap “milik” Gerindra.

Untuk di Jakarta, pertarungan berlangsung sengit antara pasangan nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono (didukung koalisi besar 13 partai, termasuk Gerindra), melawan pasangan nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno (PDIP).

Hasil quick count menunjukkan pasangan Pram-Rano atau PRAM-DUEL, unggul dengan perolehan sekitar 49% hingga 50,5%, nyaris memastikan kemenangan dalam satu putaran dengan raihan 50% plus satu.

Dengan margin of error 1 persen, kepastian apakah Pilkada Jakarta selesai dalam satu putaran atau harus menuju dua putaran masih menunggu hasil real count dari KPU. Semua pihak tentu perlu bersabar menantikan hasil resmi tersebut.

Provinsi dengan Prediksi Meleset

Di Jawa Tengah (Jateng), prediksi saya meleset. Pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Gerindra-PPP) unggul atas pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dengan perolehan hasil quick count sekitar 59,3% suara.

Sebelumnya, saya memprediksi PDIP akan tetap menang karena Jateng dikenal sebagai “Kandang Banteng” serta faktor Andika Perkasa sebagai mantan Panglima TNI dan kekuatan jaringan Hendrar Prihadi sebagai mantan Wali Kota Semarang.

Namun, meski kalah, PDIP masih mampu meraih suara sekitar 40,7%. Dalam hal tersebut, saya juga meyakini, mungkin Ahmad Luthfi, juga telah atau akan menjadi kader Gerindra. Dengan kemenangkan ini, Jawa Tengah kini dapat dianggap sebagai wilayah kekuasaan Gerindra.

Selain itu prediksi saya juga meleset di Banten.
Saya memprediksi pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi (Golkar-PDIP) akan menang dengan elektabilitas diatas 70% yang dimilikinya. Namun, hasil berbeda terjadi. Kondisi ini tentu sangat mengejutkan kancah dunia politik nasional, khusunya di Provinsi Banten.

Di Banten, secara spektakuler, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah (Gerindra-PPP) justru unggul, membalikkan dominasi Golkar di Banten sejak era Ratu Atut. Selama ini, Patat Golkar selalu mendominasi dan menang di Pilada pada Provinsi Banten. Akan tetapi kali ini Golkar pun tumbang di Banten.

Hasil quick count mencatat Andra Soni-Dimyati memperoleh sekitar, 57,5% melampaui pasanggan Airin-Ade, yang hanya mempoleh sekitar, 42,8%. Dengan kemenangan ini, Banten kini dapat dianggap menjadi milik Gerindra. Partai Gerindra bersama partai koalisi sukses menguasai Banten.

Kemenangan Lain yang Mengejutkan Depok

Di Pemilihan Wali Kota Depok, Gerindra juga mencatatkan kemenangan besar. Kota Depok, yang selama hampir 20 tahun dikenal sebagai basis PKS, kini menyaksikan runtuhnya kejayaan PKS yang beralih ke Gerindra dan gabungan partai koalisinya.

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Supian-Chandra unggul dengan memperoleh suara 53,51 persen, sementara pasangan Imam-Ririn hanya mengumpulkan suara 46,49 persen.

Dalam hal ini, saya meyakini Supian Suri juga kemungkinan sudah atau akan menjadi kader Gerindra. Dengan demikian, Depok kini dapat dianggap menjadi basis partai Gerindra, yang dipimpin oleh Ketua Umumnya, Presiden RI Prabowo Subianto.

Kuasai Pulau Jawa, Kunci Potensi Kemenangan Pilpres 2029

Ada istilah politik yang mengatakan, “Jika ingin menang Pilpres, kuasailah Pulau Jawa.” Hal ini masuk akal mengingat jumlah penduduk dan pemilih terbesar berada di Pulau Jawa.

Saya melihat bahwa dalam Pilkada serentak 2024 ini, Gerindra, dengan dukungan koalisinya, telah berhasil menguasai mayoritas wilayah strategis di Pulau Jawa. Dalam konteks ini, jika Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029, maka, peluang kemenangan sangat besar.

Keberhasilan Gerindra tidak hanya terlihat di Pulau Jawa tetapi juga di Sumatera Utara, yang dapat dianggap sebagai provinsi simbolik Pulau Sumatra. Hal ini mungkin akan semakin memperkuat posisi Gerindra untuk kembali mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029, dengan peluang kemenangan yang signifikan. Siapapun calon wakil presiden pendamping Prabowo, mungkin tak akan jadi masalah, karana boleh jadi, Gerindra dan partai koalisi, akan sangat solid dan kuat untuk terus mengusung Prabowo Subianto.

Sekarang tinggal Jakarta. Jika Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dalam dua putaran, saya memprediksi Partai Gerindra, sebagai motor dari 13 partai koalisi, akan all-out. Intinya, Gerindra akan berusaha keras memenangkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK)-Suswono atau RIDO melawan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno atau Pram-Duel.

Tentu hal tersebut akan menjadi perhatian serius bagi pasangan Pram-Duel untuk terus berusaha keras. Pram-Duel akan tetap berupaya mempertahankan keunggulan yang diraih di putaran pertama demi mencapai kemenangan di daerah yang masih disebut dengan julukan Ibukota Jakarta. Yang pasti, putaran kedua Pilkada Jakarta akan berlangsung sengit dan ketat dalam perebutan posisi sebagai juara pemenang Pilkada Jakarta.

Wallahu a’lam bishawab, Jakarta, Kamis, 28 November 2024, Wassalam

Penulis: Sugiyanto (SGY)-Emik

Membantu Prabowo Kembali ke UUD 45 Jenderal Prabowo Subianto Ingatlah Kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudartto - Sepakat Kembali ke UUD 45

Membantu Prabowo Kembali ke UUD 45

Hedi Batubara 14 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menjelang suksesi kepemimpinan nasional ini, umat Islam Indonesia perlu mewaspadai upaya-upaya sistemik agar suksesi itu tidak terjadi secara damai, termasuk dengan memperalat mahasiswa. Upaya untuk mengulangi reformasi 1998 pepesan kosong sedang berlangsung, sehingga bangsa ini terpuruk Kembali, lalu gagal menjadi bangsa yang percaya diri untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai visi para pendirinya sendiri.

Umat Islam bangsa ini menyadari bahwa UUD45 sebagaimana diberlakukan kembali secara de yure melalui Dekrit Presiden 1959 gagal dilaksanakan secara penuh sehingga bangsa ini selalu terombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan nekolimik global yang tidak pernah berhenti membegal perwujudan visi pendiri bangsa sebagai creme d’la creme yang diinyatakan melalui proklamasi 17/8/45 dan diuraikan dalam UUD45.

Upaya penjegalan suksesi kepemimpinan nasional ini dinarasikan dengan menjadikan Jokowi sebagai satu-satunya kambing hitam. Seperti dulu gerakan reformasi menjadikan Soeharto sebagai sumber masalah. Padahal Jokowi hanya petugas partai jika bukan boneka oligarki.

Jokowisme yang dikeluhkan oleh pemuja demokrasi mbelgedhes seperti Gunawan Muhammad, Ikrar Nusabakti, Butet Kartarajasa dan para creator UUD2002 hanya bisa tumbuh dalam sebuah ekosistem, di mana elite parpol leluasa bersekongkol dengan para oligarch untuk melakukan maladministrasi public, sehingga berhasil mengakumulasi hampir semua sumberdaya politik dan ekonomi di tangan mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Noam Chomsky, bahwa organisasi yang paling berbahaya di planet ini adalah partai politik, bukan ISIS, atau al Qaeda, atau Thaliban, apalagi FPI atau HTI. Ini terjadi di AS di mana partai Republik dan partai Demokrat AS adalah dua organisasi yang paling bertanggung jawab atas kehancuran lingkungan global, dan rangkaian perang dan konflik yang terjadi di seantero planet ini paling tidak selama 25 tahun terakhir ini.

Kekuatan-kekuatan barat pula, bersama kaki tangan domestiknya di Indonesia yang telah menjatuhkan Soeharto pada Mei 1998 di saat Indonesia hendak lepas landas menjadi macan Asia sebagai negara maju mendahului China. UUD2002 hasil reformasi telah terbukti menghasilkan deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, deindustrialisasi ekonomi, dan full fledged capitalism yang menjadikan hampir semua kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir taipan. Ini tidak bisa diterima Prabowo sebagai patriot bangsa. Situasi ini harus disadari oleh para pemimpin ummat Islam bangsa ini.

Berbeda dengan Jokowi atau Anies Baswedan yang tidak memiliki partai politik. Prabowo sejak awal membangun modal politiknya melalui Gerindra. Sebagai presiden terpilih, Prabowo bukan petugas partai biasa seperti Jokowi yang diperlakukan demikian oleh Megawati.

Bahkan banyak elite parpol hanya menjadi makelar politik. Setelah paling tidak 2 kali kalah dalam Pilpres, Prabowo adalah sosok yang konsisten dalam perjuangan politiknya walaupun dia menyadari bahwa biaya politik yang dipikulnya sama sekali tidak murah. Bahkan Pilpres terbukti mahal, melelahkan, dan brutal. Umat Islam kini perlu membantu Prabowo untuk mewujudkan platform politik Gerindra untuk kembali pada UUD45.

Penulis: Daniel Mohammad Rosyid @Rosyid College of Arts, Gunung Anyar, 13 Oktober 2024.

Hasyim: Gubernur Jakarta Sebelumnya Omdo, Pemerintahan Prabowo-Gibran Akan Wujudkan Hunian Layak untuk Rakyat Hasyim: Gubernur Jakarta Sebelumnya Omdo, Pemerintahan Prabowo-Gibran Akan Wujudkan Hunian Layak untuk Rakyat

Hasyim: Gubernur Jakarta Sebelumnya Omdo, Pemerintahan Prabowo-Gibran Akan Wujudkan Hunian Layak untuk Rakyat

Hedi Batubara 1 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo, menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan sebelumnya di Jakarta. Ia menilai, gubernur-gubernur yang terdahulu hanya memberikan janji-janji kosong tanpa adanya aksi nyata dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat Jakarta, khususnya bagi kalangan ekonomi bawah. Hasyim menegaskan bahwa saat ini, diperlukan langkah konkret untuk mewujudkan solusi hunian, yang selama ini dianggap terbengkalai.

Pada kesempatan Rakernas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia pada Senin (30/09), Hasyim menyoroti pentingnya penyediaan rumah layak bagi rakyat kecil. Ia mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran, apabila terpilih, akan menjadikan pembangunan hunian rakyat sebagai salah satu prioritas utama. Bahkan, menurut Hasyim, beberapa investor telah menunjukkan ketertarikannya untuk berkontribusi dalam membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

Namun, Hasyim mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar dalam membangun hunian bagi rakyat kecil adalah ketersediaan lahan. Terutama di wilayah Jakarta, kendala ini seringkali menjadi alasan tidak terwujudnya pembangunan hunian terjangkau. Meski begitu, Hasyim menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu strategi yang diungkapkannya adalah dengan memanfaatkan lahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah kendali pemerintah daerah Jakarta.

Dalam pernyataannya, Hasyim menyebutkan bahwa Jakarta memiliki BUMD, Pasar Jaya, yang mengelola 153 pasar di seluruh kota. Menurutnya, ide untuk memanfaatkan lahan pasar bagi pembangunan rumah tinggal bukanlah hal baru. Studi terkait hal ini telah ada sejak lama, namun belum diimplementasikan oleh para gubernur terdahulu. Ia menyayangkan bahwa gubernur-gubernur sebelumnya hanya “banyak bicara, tapi minim aksi.”

“Ternyata kepala daerah yang lama banyak omon-omon, no action talk only. Maka kita harus action,” tegas Hasyim.

Sebagai solusi, Hasyim mengusulkan agar 153 pasar yang dikelola Pasar Jaya dapat dioptimalkan menjadi tempat hunian layak bagi pedagang pasar dan masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini, menurutnya, dapat memberikan dua manfaat sekaligus: pertama, meningkatkan kesejahteraan pedagang dengan menyediakan tempat tinggal yang dekat dengan tempat mereka mencari nafkah; kedua, membantu mengatasi krisis perumahan di Jakarta tanpa harus mencari lahan baru yang sulit didapatkan.

Dengan solusi ini, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mampu mengatasi masalah yang selama ini menjadi momok dalam upaya penyediaan hunian layak di Jakarta. Hasyim yakin bahwa dengan keterlibatan investor dan optimalisasi aset-aset BUMD, impian jutaan rumah layak huni bagi rakyat kecil akan segera terwujud.

“Yang penting bukan hanya berjanji, tapi kita harus membuktikan dengan tindakan nyata,” pungkas Hasyim.(c@kra)

Noorsy: Indonesia Negara Importir Noorsy: Indonesia Negara Importir

Noorsy: Indonesia Negara Importir

Hedi Batubara 27 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada Selasa, 24 September 2024, Rasil TV menayangkan narasumber Ichsanuddin Noorsy untuk membahas isu-isu ekonomi yang kian menjadi sorotan di Indonesia. Diskusi ini menyoroti bagaimana Indonesia telah menjadi negara importir besar dalam banyak sektor, meski memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah mahalnya harga beras di Indonesia, yang diklaim menjadi yang tertinggi di ASEAN, namun ironisnya, petani tetap hidup dalam kemiskinan. Ichsanuddin Noorsy mengangkat bagaimana kebijakan pertanian selama ini lebih banyak menguntungkan para oligarki dan pengusaha besar dibanding petani kecil. Menurutnya, jika pemerintah, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, berencana untuk mencetak sawah baru di Merauke demi mencapai swasembada pangan, masalah utama adalah di mana pemerintah akan menemukan petani yang bersedia bekerja dengan kondisi saat ini.

Program cetak sawah di Papua, menurut Noorsy juga harus diperhitungkan dengan baik karena berpotensi merusak hutan dan ekosistem setempat. Selain itu, kekhawatiran akan campur tangan oligarki juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan program ini.

Isu ekspor pasir laut juga menjadi topik perdebatan di kalangan politisi. Gerindra, partai yang diketuai Prabowo Subianto, meminta agar ekspor pasir laut ditunda, memicu spekulasi tentang potensi ketegangan antara Gerindra dan Presiden Jokowi, yang diketahui mendukung kebijakan ekspor tersebut. Ichsanuddin Noorsy melihat ini sebagai salah satu tanda adanya dinamika politik internal yang berpotensi mempengaruhi stabilitas kebijakan ekonomi nasional.

Menurut Noorsy, ekspor pasir laut merupakan salah satu sektor yang sangat menguntungkan bagi segelintir orang. Ini menjadi pertanyaan besar mengapa pemerintah bersikeras untuk terus mengekspor sumber daya alam yang seharusnya dapat dikelola dengan lebih baik untuk kepentingan dalam negeri.

Dalam diskusi ini, Noorsy juga menyoroti lonjakan utang negara yang mencapai hampir 10.000 triliun rupiah, dengan laporan bahwa Presiden Jokowi telah menghabiskan kas negara sebesar 1.368 triliun dalam delapan bulan. Meskipun DPR baru saja menyetujui pendapatan negara sebesar 3.000 triliun, Noorsy memperingatkan bahwa beban pajak yang semakin tinggi akan membebani rakyat, terutama dengan adanya kenaikan PPN dan pajak tambahan seperti pajak parkir.

Noorsy menekankan bahwa kesulitan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari pajak berakar pada ketundukan mereka terhadap lobi-lobi korporasi. Ia menyarankan agar para birokrat dan teknokrat berhenti menjadi “kaki tangan korporasi” dan lebih fokus pada upaya peningkatan pendapatan negara tanpa harus membebani rakyat kecil.

Diskusi juga menyentuh isu geopolitik internasional, terutama ketegangan di Timur Tengah. Noorsy menyoroti serangan Israel ke Lebanon yang melibatkan Hizbullah, serta bagaimana Amerika Serikat turut campur dalam konflik ini. Menurutnya, perang di Timur Tengah tidak hanya didorong oleh agama, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi global. Ia menambahkan bahwa harga energi dan emas cenderung akan terpengaruh oleh ketegangan ini, yang pada akhirnya juga berdampak pada nilai tukar mata uang global, termasuk dolar Amerika.

Diskusi yang disampaikan Ichsanuddin Noorsy di Rasil TV membuka wawasan mengenai tantangan besar yang dihadapi Indonesia sebagai negara importir, dengan kebijakan yang belum optimal dalam mengelola sumber daya alamnya. Dari tingginya harga beras hingga ketergantungan pada utang luar negeri, Indonesia harus berupaya keras untuk mengatasi masalah-masalah ini jika ingin menjadi negara yang lebih mandiri secara ekonomi.(c@kra)

Prabowo Janji Kejar Koruptor Sampai Antartika Ketua Umum Partai Gerindra Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Prabowo Janji Kejar Koruptor Sampai Antartika

Hedi Batubara 6 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Prabowo Subianto yang akan mengejar koruptor hingga ke Antartika telah memicu diskusi hangat dalam acara “Kontroversi” yang tayang di Metro TV pada Kamis (05/09). Pernyataan tersebut memicu berbagai reaksi dari narasumber yang hadir, termasuk Ikrar Nusa Bakti, Habiburahman dari Partai Gerindra, dan Adian Napitupulu dari PDIP.

(lebih…)

Baca Juga Berita Ini

Bank Sahabat Sampoerna

‎Bank Sampoerna Lanjutkan Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Hedi Batubara 7 November 2026
Triumvirat Luhut-Tito-Listyo

Hendrajit Sebut Prabowo Berhadapan dengan Triumvirat Luhut-Tito-Listyo, Bukan Sekadar Perseteruan Prabowo vs Jokowi

Hedi Batubara 7 November 2026
Lokasi Pertemuan Rahasia Widya Chandra

Kabar Pertemuan Rahasia Widya Chandra 3 Jam Sebelum Penangkapan, Menjadi Misterius 

Hedi Batubara 7 November 2026
AXA Mandiri

Utang Klaim AXA Mandiri Tembus Rp413 Miliar, Nasabah Keluhkan Penolakan Klaim, OJK Diminta Turun Tangan

Hedi Batubara 7 November 2026