5 November 2026

Guru

JAKARTA, MoneyTalk – Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi bergengsi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki komitmen kuat mengembangkan dunia pendidikan dan guru di Indonesia.

Semangat tersebut bukan hanya berada di level perguruan tinggi semata, namun juga merambah ke tingkat sekolah menengah atas.

Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si. mengatakan bila kualitas siswa sangat bisa lebih ditingkatkan kembali untuk mendapatkan mahasiswa berprestasi yang pada akhirnya melahirkan generasi muda emas Indonesia.

“Salah satu orang yang memiliki peran penting adalah Guru Bimbingan dan Konseling. Karena itu, kerja sama erat dengan Guru Bimbingan dan Konseling harus dipererat guna meningkatkan SDM pendidik dan prefesionalisme tenaga pendidik,” jelas Prof. Paiman.

Untuk tujuan tersebut, Prof. Paiman mewakili Universitas Moestopo akan menjadi pembicara di lima workshop bertema ‘Profesionalitas Guru Bimbingan Konseling Mendukung Sekolah Merdeka’ yang digelar oleh Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) DKI Jakarta.

Prof. Paiman lalu menjelaskan jika Universitas Moestopo sendiri juga bermula dari sekolah gigi sebelum akhirnya menjelma menjadi Fakultas Kedokteran Gigi. Saat ini FKG Universitas Moestopo merupakan salah satu FKG terbagus di Indonesia dan telah melahirkan ribuan dokter gigi.

Selain FKG, Universitas Moestopo juga memiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Administrasi Publik dan Hubungan Internasional, kemudian ada pula Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Akuntansi dan Manajemen, serta Fakultas Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Humas, Periklanan, Jurnalistik, dan Digital Broadcasting.

Tak hanya itu, Universitas Moestopo memiliki Program Pascasarjana dengan prodi Magister Manajemen, Magister Administrasi Publik serta Magister Ilmu Komunikasi.

Universitas Moestopo memiliki 3 kampus yang ada di kawasan Senayan, Bintaro, dan Ulujami, sebuah Rumah Sakit Gigi dan Mulut, serta SMK Kesehatan di Leuwiliang, Bogor.

“Universitas moestopo sendiri telah ikut membantu dalam mencerdaskan bangsa mulai dari tahun 1961 dan telah mendapatkan akreditasi internasional yaitu ISO 901,” papar Prof. Paiman.

“Harapannya, hubungan yang lebih erat dengan Guru Bimbingan Konseling akan mempererat pula hubungan sekolah dengan Universitas Moestopo. Apalagi Universitas Moestopo yang telah bekerjasama dengan beberapa universitas internasional saat ini tengah dipersiapkan untuk menjadi kampus kelas dunia,” lugas Prof. Paiman.

JAKARTA, MoneyTalk – Beberapa persoalan yang mencuat dalam pertemuan Tim Kunjungan Komisi X DPR RI dengan Bupati Purwakarta serta mitra kerja Komisi X di daerah antara lain yaitu mengenai masalah seleksi P3K untuk guru dan dana binaan bidang olahraga.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, tujuan kedatangan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Purwakarta adalah untuk menyerap masukan dan aspirasi dari berbagai elemen dan pemangku kepentingan didaerah, khususnya di Kabupaten Purwakarta, untuk kemudian bisa dijadikan bahan masukan yang akan dibahas dengan pemerintah pusat.

“Kita concern di semua bidang yang terkait dengan mitra komisi, baik pendidikan, kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan perpustakaan. Tadi kita belanja banyak masalah yang disampaikan oleh para UPD disini. Apa yang menjadi keluhan ini memang di berbagai tempat kira-kira sama,” kata Huda di Purwakarta.

“Artinya Ini masalah nasional tidak hanya masalah Purwakarta. Berbekal apa yang telah disampaikan teman-teman tadi, nanti kita akan sampaikan kepada semua mitra kita, supaya semua hal atau masalah itu bisa diselesaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa masalah yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya yaitu menyangkut soal seleksi P3K guru.

“Dimana kuotanya masih banyak, sementara kebijakan di Pusat masih centang perenang dan butuh satu persamaan antara Kemendikbud, BKN, dan juga MenPAN-RB. Yang kedua adalah menyangkut soal olahraga, dimana sekiranya ada semacam dana binaan maka bisa didorong ke KONI – KONI Dinas Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Terkait dengan masalah kekurangan guru PNS di Kabupaten Purwakarta, Huda menegaskan, Bupati Purwakarta sempat menyampaikan kalau ketersediaan guru di Kabupaten Purwakarta sudah cukup, cuma yang berstatus PNS memang masih kurang.

“Tadi ada aspirasi dari Kadisnya supaya jangan diskriminatif, selama ini rekruitmen hanya untuk P3K dan PNS untuk guru. Beliau minta, dan ini juga sama semangatnya seperti Komisi X, bahwa sedari awal kita maunya P3K ini hanyalah kebijakan jangka pendek. Jangka panjangnya tetap, guru harus diangkat sebagai PNS,” tandas Huda.

Menurutnya, saat ini kebijakan yang ada belum holistik. Pemerintah pusat hanya memberikan dana untuk gaji saja, sedangkan tunjangannya harus dari pemerintah daerah. Sementara banyak pemerintah daerah yang tidak cukup anggaran APBD nya.

“Itu yang lalu menjadi dilematis bagi pemda. Maunya pemda, tunjangan maupun gajinya menjadi beban APBN. Sekarang ini kan dibelah. Gajinya dari APBN dan tunjangannya dari APBD. Ini membuat Pemda harus menghitung terus menerus kemampuan fiskal daerahnya. Dan itu tidaklah gampang,” ujarnya.