20 November 2026

Gus Yaqut

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti proyek pengadaan kompor di lingkungan Kementerian Sosial yang nilainya mencapai miliaran rupiah pada tahun anggaran 2025 hingga 2026. Kritik tersebut disampaikan setelah mencuatnya momen salam antara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Gedung KPK.

Menurut Uchok Sky, salam yang dititipkan Gus Yaqut kepada Gus Ipul merupakan “salam kompor” yang dianggap berkaitan dengan proyek pengadaan kompor di Kementerian Sosial.

“Salam dari Gus Yaqut ke Gus Ipul itu namanya salam kompor yang sering kali dikaitkan dengan konteks memanaskan suasana. Dari kasus Gus Yaqut dan kasus harga sepatu Rp700 ribu Gus Ipul bikin suasana panas di media sosial dan ruang publik,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Kementerian Sosial melalui Sekretariat Jenderal disebut mengadakan Kompor SR 1C dengan total anggaran sekitar Rp1,8 miliar untuk 264 unit. Jika dihitung, rata-rata harga per unit mencapai sekitar Rp7 juta.

Namun, menurut Uchok, pengadaan tidak berhenti di situ. Pada tahun yang sama, Kemensos kembali menganggarkan pembelian kompor dengan nilai mencapai Rp5,3 miliar. Ia menyebut harga rata-rata per unit mencapai sekitar Rp13,2 juta.

“Belum selesai rasa kaget, ternyata di tahun yang sama Gus Ipul juga memborong kompor dengan anggaran sebesar Rp5,3 miliar. Dengan harga rata-rata sebesar Rp13.255.000,” katanya.

Uchok Sky menambahkan, pada tahun 2026 proyek pengadaan kompor kembali berlanjut. Kali ini disebut sebanyak 416 unit kompor dianggarkan dengan nilai mencapai Rp5,5 miliar, dengan rata-rata harga per unit tetap berada di kisaran Rp13,2 juta.

Sindiran pun dilontarkan Uchok terhadap harga pengadaan tersebut. Ia mempertanyakan spesifikasi kompor yang dibeli oleh Kemensos.

“Wah, jenis kompor apa sih yang mau dibeli oleh Kemensos? Apakah bahan bakunya campuran emas murni, atau apinya bisa menyala abadi tanpa butuh gas? Padahal harga kompor di pasaran paling mahal pun biasanya cuma jutaan rupiah,” sindirnya.

Menurutnya, publik berhak mempertanyakan transparansi dan urgensi pengadaan tersebut, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.

Uchok juga menyebut istilah “kompor” di lingkungan kementerian seolah memiliki makna berbeda.

“Bagi rakyat kompor cuma buat masak nasi dan lauk, tapi sepertinya di sana kompor ini punya fungsi lain, mungkin buat memanaskan anggaran, atau sekadar memastikan bara api proyek pengadaan tetap menyala terang,” lanjutnya.

Karena itu, ia mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membuka penyelidikan terhadap proyek pengadaan kompor tersebut agar tidak menimbulkan kerugian negara.

“Dengan harga semahal itu, publik cuma berharap apinya jangan sampai malah membakar nama baik lembaga dan kepercayaan publik terhadap Kemensos,” tegas Uchok Sky.

Ia juga membandingkan proyek pengadaan kompor tersebut dengan program bantuan kompor biomassa yang pernah dijalankan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kemensos di Aceh Timur. Dalam program itu, sebanyak 244 kompor rakyat didistribusikan kepada warga Desa Seunobok Simpang, Kecamatan Idi Rayeuk, dengan total anggaran sekitar Rp61 juta.

Menurut Uchok, program semacam itu dinilai lebih tepat sasaran karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dengan biaya yang jauh lebih realistis dan terjangkau.

MoneyTalk, Jakarta – Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, melontarkan pernyataan bernada sindiran terkait kabar mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang disebut-sebut menjalani pemeriksaan pada malam takbiran.

Dalam keterangannya, Aziz mengaku mendapat informasi bahwa Gus Yaqut “pamit menggunakan rompi tahanan” dengan alasan adanya pemeriksaan pada Kamis malam menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Mosok ada pemeriksaan malam takbiran?” ujar Aziz, Sabtu (21/3/2026), mempertanyakan waktu pemeriksaan yang dinilainya tidak lazim.

Aziz juga menyoroti ketidakhadiran Gus Yaqut dalam pelaksanaan salat Idul Fitri hingga sore hari. Ia mempertanyakan sejumlah alasan yang beredar, termasuk kemungkinan adanya pemeriksaan kesehatan di luar.

Menurut Aziz, pengalaman dari kliennya menunjukkan bahwa pengajuan pemeriksaan kesehatan pada masa libur panjang kerap tidak dapat dilakukan.

“Ada klien kami yang mengajukan pemeriksaan kesehatan saat libur panjang, tapi ditolak dengan alasan petugas libur,” katanya.

Lebih lanjut, Aziz menyinggung aspek transparansi dari pihak penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut.

“Kami menyoroti ketidakterbukaan pihak penegak hukum dalam memberikan informasi, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung adanya dugaan perlakuan berbeda yang berpotensi melukai rasa keadilan publik.

“Kalau benar ada perlakuan khusus atau privilege, tentu ini bisa melukai rasa keadilan masyarakat yang selama ini berharap penegakan hukum berjalan setara,” lanjut Aziz.

Di akhir pernyataannya, Aziz bahkan sempat melontarkan spekulasi bernada guyon dengan mempertanyakan kemungkinan Gus Yaqut “kabur”, meski tidak disertai bukti atau konfirmasi resmi.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun dari Gus Yaqut terkait kabar tersebut. Publik diimbau untuk menunggu klarifikasi resmi agar tidak terjebak pada spekulasi yang belum terverifikasi.

MoneyTalk, Jakarta – Penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan kuota haji memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Pemuda Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) yang menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarat muatan ideologis.

Koordinator Pemuda Aswaja, Nur Halim, menilai penetapan tersangka terhadap Gus Yaqut tidak bisa dilepaskan dari sikap keras sang tokoh NU tersebut terhadap paham keagamaan ekstrem.

“Gus Yaqut selama ini dikenal sebagai tokoh yang paling tegas dan konsisten melawan Wahabi dan Taliban. Ketika beliau ditetapkan sebagai tersangka, kami melihat ada indikasi kuat bahwa KPK telah dipengaruhi oleh jaringan atau kepentingan ideologi Wahabi dan Taliban,” ujar Nur Halim dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Nur Halim, kasus dugaan kuota haji yang menyeret Gus Yaqut terkesan dipaksakan dan tidak proporsional. Ia menilai kebijakan kuota haji merupakan keputusan kelembagaan yang melibatkan banyak pihak, bukan keputusan personal seorang menteri semata.

“Penentuan kuota haji bukan kebijakan pribadi Gus Yaqut. Itu melalui mekanisme panjang, lintas lembaga, dan sesuai komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Kalau kemudian hanya Gus Yaqut yang dijadikan target, ini patut dipertanyakan motifnya,” tegasnya.

Pemuda Aswaja menilai, selama menjabat sebagai Menteri Agama, Gus Yaqut secara terbuka mengampanyekan moderasi beragama, penguatan Islam Nusantara, serta penolakan terhadap ideologi transnasional yang dinilai tidak sejalan dengan karakter kebangsaan Indonesia.

Sikap tersebut, kata Nur Halim, kerap menuai resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan NU dan paham Aswaja.

“Kami mencatat, sejak awal Gus Yaqut menjabat, serangan terhadap beliau tidak pernah berhenti. Mulai dari framing negatif, serangan opini, hingga kriminalisasi. Maka ketika hari ini beliau ditetapkan sebagai tersangka, wajar jika publik Aswaja curiga ada agenda ideologis di balik proses hukum ini,” ujarnya.

Nur Halim menegaskan, Pemuda Aswaja tidak menolak penegakan hukum. Namun ia meminta KPK bekerja secara profesional, transparan, dan tidak terseret kepentingan politik maupun ideologi tertentu.

“Kami mendukung pemberantasan korupsi, tapi jangan sampai KPK menjadi alat untuk membungkam tokoh-tokoh moderat yang selama ini menjaga NKRI dari paham ekstrem,” katanya.

Ia juga mendesak KPK membuka secara terang-benderang konstruksi perkara, termasuk siapa saja pihak lain yang terlibat dalam pengambilan kebijakan kuota haji.

“Kalau memang ada pelanggaran, bongkar semuanya secara adil. Jangan tebang pilih,” tambahnya.

Sementara itu, KPK menyatakan penetapan tersangka terhadap Gus Yaqut dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melalui proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku. KPK menegaskan tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

MoneyTalk, Jakarta – Suasana perbincangan publik mengenai dugaan korupsi kuota haji memasuki babak baru ketika Pemuda Aswaja, melalui koordinatornya Nur Khalim, menyampaikan pembelaan terbuka kepada mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Nur Khalim menegaskan bahwa tuduhan korupsi kuota haji kepada Gus Yaqut adalah fitnah yang tergolong dosa besar dan dapat menjerumuskan pelakunya ke neraka.

Nur Khalim menyoroti bahwa isu yang beredar mengenai korupsi kuota haji telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Muslim. Ia mengingatkan bahwa fitnah dalam ajaran agama Islam dipandang lebih kejam daripada pembunuhan, dan menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang sahih bisa merusak kehormatan seseorang serta memecah belah umat. “Orang yang memfitnah Gus Yaqut melakukan korupsi kuota haji menanggung dosa besar,” tegasnya, Kamis (18/9/2025)

Menurutnya, selama masa kepemimpinan Gus Yaqut di Kementerian Agama, penyelenggaraan haji berjalan baik dan tertib. Ia menilai bahwa segala kebijakan terkait kuota haji diambil melalui mekanisme resmi dan pertimbangan teknis, bukan untuk kepentingan pribadi.

Kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji bermula dari laporan publik yang menyoroti pengalihan sebagian kuota haji reguler ke kuota khusus pada penyelenggaraan 2023–2024. Laporan ini kemudian mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan, memanggil sejumlah pejabat Kementerian Agama, dan memeriksa Yaqut sebagai saksi. Hingga kini, proses penyidikan terus berjalan dan KPK belum menetapkan tersangka.

Perlu dicatat bahwa proses hukum yang dilakukan KPK masih berada pada tahap pengumpulan bukti dan keterangan. Belum ada keputusan pengadilan atau pernyataan resmi yang menyebutkan keterlibatan Gus Yaqut dalam tindak pidana korupsi.

Dukungan moral terhadap Gus Yaqut tidak hanya datang dari Pemuda Aswaja. Beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan keyakinan bahwa Gus Yaqut akan menghadapi proses hukum dengan baik dan menolak spekulasi yang tidak berdasar. Mereka menilai tuduhan yang beredar dapat merusak kepercayaan publik jika tidak disertai bukti yang jelas.

Pernyataan Pemuda Aswaja menggambarkan perbedaan tegas antara ranah moral dan ranah hukum. Dari sisi moral, menuduh tanpa bukti adalah perbuatan tercela dan dapat menimbulkan perpecahan. Namun, secara hukum, Indonesia menjunjung asas praduga tak bersalah: setiap warga negara tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Aktivis Muda NU Jakarta, Dewa Micko, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dan mantan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji tahun 2024.

Dalam pernyataannya, Dewa Micko menilai ada penyalahgunaan wewenang oleh Gus Yaqut dalam penetapan kebijakan kuota haji tanpa melalui konsultasi dengan DPR RI, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Kuota haji reguler seharusnya tidak boleh dikurangi tanpa persetujuan DPR. Tapi yang terjadi, sekitar 8.400 jemaah reguler dirugikan karena jatahnya dialihkan ke jemaah haji khusus,” ungkap Dewa, Minggu (22/6/2025).

Dewa juga menyoroti menghilangnya Gus Yaqut dan mantan staf kepercayaannya dari publik. “Sekarang Gus Yaqut bersama mantan staf kepercayaannya benar-benar menghilang seperti hantu,” tambahnya.

KPK sendiri telah mengonfirmasi bahwa kasus dugaan jual beli kuota haji tahun 2024 masih berada dalam tahap penyelidikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan meminta keterangan dari seluruh pihak yang diduga mengetahui detail perkara tersebut.

Sebelumnya, pada 31 Juli 2024, sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) telah melaporkan Yaqut dan Saiful ke KPK atas dugaan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Dewa Micko menekankan bahwa pemanggilan oleh KPK terhadap para terlapor sangat penting untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan ibadah haji yang menjadi kepentingan umat.

“Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal moral dan tanggung jawab terhadap jutaan umat NU, dan PBNU harus bersih dari korupsi,” tegasnya.

MoneyTalk,Jakarta – Metafora dapat diartikan sebagai Kiasan atau Ibarat. Penggunaan Metafora dapat menjadikan suatu pembicaraan atau topik lebih menarik dan menyenangkan. Masalah yang rumit bisa jadi sederhana dan lawan bicara lebih mudah difahami.

Sehingga tidaklah heran kalau kata Metafora atau Majas ini sering dijadikan sebagai pengantar di setiap acara pelatihan dan Pengkaderan organisasi Kemasyarakatan atau pun kepemudaan.

Metafora memang umumnya hanya gimmick dan basa basi. Namun, seringkali style , perilaku dari alam bawah sadar seseorang yang memaparkannya. Adigium ‘Dalam canda ada nyata’ atau ‘Senyum mu adalah tangis ku’. Sering kali jadi gerakan diam atau tersembunyi (hidden movement) dari seorang politisi untuk lawan politiknya.

Kemudian, pada acara Pelatihan Kader Nasional (PKN) IX dan Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) VII Gerakan Pemuda Ansor, di Pondok Pesantren Daarul Mughni Al Maaliki, Bogor, munculan Metafora.

Bermula dari ketua Panitia Pendidikan, H. Timbul Pasaribu, yang mengungkapkan metafora ikan-ikan untuk menjelaskan 3 tipe kader Ansor dan Banser. Menurut dia, metafora itu sering diungkapkan Ketum GP Ansor H. Addin Jauharudin pada berbagai kesempatan. Yaitu, 3 tipe kader Ansor dan Banser, adalah ikan Lele, Koi, dan Arwana.

Atas Metafora 3 tipe ikan tersebut ternyata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengomentari pada pidato setelahnya. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menambahkan agar kader Ansor laksana Ikan Paus, yang setiap kehadirannya tidak mungkin dilewatkan siapapun dan ketika bergerak selalu melindungi ikan yang kecil dan Ikan Paus tidak suka makan ikan, makanannya adalah plankton (kril).

Metafora Ikan selanjutnya yang disampaikan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. Pada saat memberikan arahan pada sesi di hari berikutnya. Gus Yaqut Mengibaratkan Kader Ansor itu laksana Ikan. Menurut beliau Ikan selalu bergerak maju ke depan, selalu siaga karena tidak pernah tidur. Pesan lanjutannya, Kader Ansor kalau jadi Ikan, jadilah Ikan yang besar, karena Ikan yang besar akan makan Ikan yang kecil.

Paparan Gus Yaqut yang lugas, jelas dan tegas. Menunjukkan bahwa beliau adalah seorang politisi sejati. Pesan Gus Yaqut, sangat terang dan gamblang. Ini juga sebagai motivator kepada kader Ansor agar menjadi tokoh disetiap bidang kehidupan. Agar tidak menjadi korban, namun memberikan warna dalam setiap aktifitasnya. Semoga.

Penulis :Mahmud Hamdani,Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi).