5 November 2026

Jasa Marga

MoneyTalk, Jakarta – Tiga Direktur Utama dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Indonesia, yakni Ramdani Basri dari Nusantara Infrastructure, Subakti Syukur dari Jasa Marga, dan Budi Harto dari Hutama Karya. Diskusi ini mengupas tantangan dan peluang dalam pengembangan infrastruktur jalan tol di Indonesia, serta harapan untuk keterlibatan investor dalam membawa teknologi dan keahlian yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengembangan infrastruktur tayangan Kompas.com pada Selasa (08/10).

Dalam perbincangan ini, ketiga direktur menekankan pentingnya investasi yang tidak hanya mencakup modal finansial, tetapi juga transfer teknologi dan keahlian. Ramdani Basri menekankan harapannya agar investor tidak hanya menyuntikkan dana, tetapi juga membawa pengetahuan dan teknologi maju yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan jalan tol. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) untuk pengelolaan lalu lintas menjadi sorotan. Dengan memanfaatkan data dan prediksi berbasis AI, pihak Jasa Marga dapat merencanakan pengendalian lalu lintas yang lebih baik, terutama pada momen-momen penting seperti libur panjang dan arus mudik.

Salah satu isu yang diangkat dalam diskusi ini adalah tantangan dalam hal governance, terutama terkait perjanjian dengan pihak asing dan penanganan isu anti-suap dan anti-korupsi. Para direktur menyatakan keinginan untuk belajar dari pengalaman yang telah ada dan memperbaiki tata kelola agar lebih transparan dan efektif.

Budi Harto dalam penjelasannya, membahas tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur di Sumatera. Ia menjelaskan bahwa secara finansial, pembangunan jalan tol di Sumatera harus dilakukan dengan hati-hati karena pergerakan kendaraan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa. Hanya 14% kendaraan roda empat beroperasi di Sumatera, dibandingkan dengan 60% di Jawa, yang mengindikasikan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih bisa dikembangkan.

Diskusi ini juga menyoroti peran penting konektivitas infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketiga direktur sepakat bahwa pembangunan jalan tol dapat mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan, termasuk perdagangan hasil pertanian. Mereka berharap, dengan adanya jalan tol, konektivitas antara daerah seperti Palembang dan Lampung dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah bertransaksi dan berekreasi.

Dalam bagian akhir diskusi, para direktur mengemukakan harapan mereka terhadap pemerintahan yang akan datang, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Mereka berharap agar pemerintahan mendatang dapat memberikan kepastian hukum dan insentif yang diperlukan untuk menarik lebih banyak investasi. Kesinambungan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur, seperti pemberian tax holiday bagi investor, dinilai krusial untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Diskusi antara tiga Direktur Utama BUJT ini mencerminkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan fokus pada transfer teknologi, peningkatan governance, dan konektivitas yang lebih baik, harapan untuk masa depan infrastruktur jalan tol di Indonesia semakin cerah. Para direktur berharap, dengan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lainnya, Indonesia dapat membangun infrastruktur yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, memimpin entry meeting pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun buku 2020 – 2022, pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk., anak perusahaan, dan instansi terkait, yang dilaksanakan di kantor pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Jakarta, Selasa (4/4).

Dalam kegiatan ini Anggota VII BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dan memberikan kesimpulan apakah pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Lingkup pemeriksaan ini adalah pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun buku 2020 – 2022. Sedangkan sasaran pemeriksaan ini adalah pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban atas pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi perusahaan,” imbuh Anggota VII BPK.

Mengutip dari laporan keuangan audited PT Jasa Marga (Persero), Tbk. tahun buku 2021-2022, pendapatan operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., tahun 2022 meningkat menjadi 16,58 triliun rupiah dari semula 15,16 triliun rupiah pada tahun 2021.

Laba bersih operasi pada tahun 2021 sebesar 0,87 triliun rupiah, pada tahun 2022 meningkat menjadi 2,32 triliun rupiah. Menurut anggota VII BPK hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik.

Anggota VII BPK mengingatkan kepada jajaran direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. bahwa tugas BPK tentunya tidak berhenti setelah LHP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya.

Dengan demikian, BPK mengharapkan komitmen dari entitas untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, maka BPK melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

“Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan yang menjadi wewenang konstitusional BPK,” ujarnya dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII, Novy G. A. Pelenkahu, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Subakti Syukur, Kepala Auditorat VII.B, Hendra Gunawan, para direksi dan seluruh jajaran manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan tim pemeriksa BPK.

Mengakhiri pengarahannya, Anggota VII BPK berharap agar komunikasi antara pemeriksa dengan entitas yang diperiksa dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan masing-masing, perlu saling bersinergi dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara dan demi kemajuan bangsa dan negara.

“Makna komunikasi yang baik ini agar jangan diartikan negatif, tetapi dengan harus tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme,” tegasnya.[MT]