16 November 2026

Kamala Harris

MoneyTalk, Jakarta – Jika Kamala Harris terpilih sebagai presiden, beberapa komoditas utama Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan dari kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan inklusif.

Harris diperkirakan akan mendukung perjanjian perdagangan internasional yang stabil, sehingga produk-produk seperti tekstil, alas kaki, elektronik, serta beberapa barang manufaktur Indonesia bisa lebih mudah masuk ke pasar AS tanpa terbentur hambatan yang berat.

Di sisi lain, pendekatan pro-lingkungan yang diusung Harris dapat memberikan tantangan bagi industri tertentu di Indonesia yang belum menerapkan standar keberlanjutan, terutama komoditas yang terkait dengan produksi berbasis lahan seperti minyak kelapa sawit.

Meski demikian, jika sektor industri Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan standar tersebut, komoditas ramah lingkungan bisa mendapatkan keunggulan di pasar AS di bawah pemerintahan Harris.

Jika Donald Trump kembali menjabat, kemungkinan besar kebijakan perdagangan proteksionisnya akan memengaruhi ekspor komoditas Indonesia.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengutamakan produk dalam negeri AS melalui tarif tinggi dan pembatasan impor, yang akan menyulitkan produk tekstil, alas kaki, dan hasil manufaktur Indonesia bersaing di pasar AS.

Komoditas pertanian seperti minyak kelapa sawit mungkin juga terkena dampak, mengingat Trump cenderung mengurangi impor bahan mentah yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Sebagai alternatif, perusahaan Indonesia mungkin akan berfokus pada diversifikasi pasar ekspor mereka ke negara-negara lain yang menawarkan akses lebih terbuka.

Secara keseluruhan, hasil Pilpres AS akan sangat memengaruhi komoditas Indonesia di pasar global. Pemerintahan Harris yang lebih inklusif dan berwawasan lingkungan berpotensi membuka peluang baru bagi produk-produk berkelanjutan Indonesia, sementara pendekatan proteksionis Trump bisa menghadirkan tantangan bagi komoditas yang sangat bergantung pada pasar AS.

Hasil pemilu AS begitu ditunggu tidak hanya oleh masyarakat AS namun juga oleh masyarakat dunia.

Karena diduga akan banyak perubahan sebagai dampak dari pemilu presiden di AS tersebut.

Jika Kamala Harris memenangkan pemilu, pendekatannya yang lebih konvensional seperti kebijakan Biden dengan perubahan yang inkremental. Ini artinya diperkirakan kemenangan Kamala akan diikuti keterbukaan bagi perdagangan dan hubungan internasional.

Kamala Harris cenderung melanjutkan kebijakan perdagangan yang mendukung kerja sama dengan negara-negara lain dalam kerangka perjanjian multilateral atau bilateral yang lebih stabil dan terbuka.

Indonesia berpotensi mendapatkan manfaat dari kebijakan ini, terutama karena Harris diharapkan akan mendorong perjanjian perdagangan yang lebih inklusif, yang dapat memperluas akses produk Indonesia ke pasar AS.

Bagi Indonesia, ini berarti peningkatan ekspor produk seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan barang manufaktur lainnya yang selama ini menjadi andalan.

Kepercayaan investor juga mungkin akan meningkat, mengingat stabilitas kebijakan yang lebih terjamin dalam jangka panjang.

Industri manufaktur di Indonesia dapat lebih berkembang dengan adanya aliran teknologi dan investasi dari AS, yang diharapkan Harris akan dorong sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi global yang saling terhubung.

Di sisi lain, jika Donald Trump terpilih kembali, perdagangan antara Indonesia dan AS kemungkinan akan menghadapi lebih banyak tantangan.

Trump dikenal dengan kebijakan perdagangan proteksionis yang bertujuan melindungi industri dalam negeri AS melalui tarif yang tinggi dan berbagai hambatan dagang lainnya.

Kebijakan seperti ini berpotensi mengurangi akses produk Indonesia ke pasar AS karena daya saing produk Indonesia bisa terganggu oleh bea masuk yang lebih tinggi atau ketentuan lain yang ketat.

Trump diperkirakan akan mendorong produksi dalam negeri AS untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Ini berarti bahwa sektor-sektor manufaktur di negara-negara seperti Indonesia perlu menghadapi persaingan lebih ketat atau bahkan merelokasi pasar utama mereka ke negara lain.

Kebijakan Trump dapat menyebabkan penurunan ekspor produk-produk Indonesia, terutama di sektor tekstil dan alas kaki, yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama ke AS.

Selain itu, ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan yang mungkin muncul dapat mempengaruhi rencana ekspansi atau investasi dari pelaku industri manufaktur di Indonesia yang selama ini menargetkan pasar AS.

Secara keseluruhan, perbedaan pendekatan kebijakan antara Kamala Harris dan Donald Trump sangat signifikan dan akan mempengaruhi pola perdagangan antara Indonesia dan AS.

Harris diperkirakan akan lebih membuka peluang bagi kerja sama perdagangan bebas dan memberikan insentif bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memperkuat kemitraan dengan AS.

Ini dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha di Indonesia yang ingin memperluas pasar atau meningkatkan volume ekspor mereka.

Sebaliknya, kebijakan Trump yang lebih proteksionis dapat menurunkan minat pelaku industri di Indonesia untuk berinvestasi dalam kapasitas ekspor ke AS, mengingat risiko yang lebih tinggi dari pembatasan perdagangan yang ketat.

Pada aspek industri, kebijakan Harris yang pro-lingkungan juga dapat memberikan tantangan baru bagi industri yang berorientasi ekspor.

Harris diperkirakan akan mendorong standar yang lebih ketat terkait emisi karbon dan keberlanjutan, yang dapat mempengaruhi produk manufaktur dari Indonesia yang belum sepenuhnya menerapkan standar ramah lingkungan.

Namun, jika industri di Indonesia dapat beradaptasi dengan standar ini, pasar AS akan menjadi peluang yang menguntungkan di bawah kepemimpinan Harris.

Sebaliknya, Trump yang tidak terlalu menekankan pada regulasi lingkungan akan lebih fokus pada keuntungan langsung bagi industri AS, dan ini mungkin meningkatkan daya saing barang-barang manufaktur dalam negeri AS dibandingkan barang impor.

Demikianlah analisis skenario utama dalam proyeksi perdagangan dan industri ke depan tergantung pada hasil pemilu di AS.

Perbedaan pendekatan ini dapat menentukan arah kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia-AS dalam beberapa tahun ke depan.

Penulis: Achmad Nur Hidayat (EKONOM UPN VETERAN JAKARTA)

MoneyTalk, Jakarta – Perdebatan tentang masa depan cryptocurrency seperti Bitcoin semakin panas, terutama menjelang pemilihan Presiden AS pada November 2024. Sebuah diskusi yang tayang di kanal YouTube Bossman Mardigu pada 13 September 2023 memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pandangan Donald Trump dan Kamala Harris terhadap cryptocurrency dapat memengaruhi masa depan aset digital ini, serta dampaknya pada nilai dollar Amerika Serikat.

Mardigu Wowiek Salam dalam diskusinya menekankan bahwa salah satu faktor utama yang akan menentukan masa depan aset kripto, termasuk Bitcoin, adalah hasil dari Pilpres AS 2024. Terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara Kamala Harris dan Donald Trump terkait regulasi dan kebijakan terhadap cryptocurrency.

Pada masa pemerintahan Trump (2017-2021), Bitcoin mengalami lonjakan harga yang luar biasa, dengan kenaikan sebesar 3.800%. Hal ini disebabkan oleh pendekatan Trump yang cenderung “lepas tangan” terhadap regulasi kripto, menciptakan ruang bagi inovasi dan pertumbuhan. Kurangnya peraturan yang ketat pada masa itu memungkinkan proyek-proyek blockchain untuk berkembang tanpa banyak hambatan. Trump juga memperkenalkan kebijakan ekonomi yang mendukung iklim investasi. Antara lain seperti pemotongan pajak dan deregulasi, yang secara tidak langsung membantu Bitcoin dan ekosistem kripto tumbuh pesat.

Sebaliknya, di bawah pemerintahan Joe Biden, kebijakan regulasi lebih ketat diterapkan, terutama yang dipimpin oleh Wakil Presiden Kamala Harris. Ini memberikan tantangan yang lebih besar bagi mata uang kripto, karena pemerintah berfokus pada pengaturan yang lebih ketat untuk melindungi pasar tradisional dan mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan mainstream. Hasilnya, meskipun ada perkembangan dalam adopsi dan pengakuan kripto, seperti ETF Bitcoin Spot yang disetujui, pasar mengalami perlambatan yang signifikan di era Biden dengan hanya 75,5% kenaikan harga Bitcoin dalam tiga tahun terakhir.

Jika Donald Trump terpilih kembali, besar kemungkinan ia akan kembali menerapkan strategi kebijakan yang lebih longgar terhadap mata uang kripto. Banyak pendukung kripto di Amerika percaya bahwa Trump akan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung inovasi, seperti yang pernah dilakukannya saat menjabat. Trump bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa para pemilik kripto sebaiknya mendukungnya dalam Pilpres 2024, karena menurutnya, pemerintahan Biden “merusak” industri kripto melalui regulasi yang berlebihan.

Pendekatan Trump terhadap kripto cenderung berfokus pada kebebasan pasar, di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator inovasi, bukan regulator ketat. Ini menciptakan optimisme di kalangan pemain industri kripto bahwa kemenangan Trump akan membawa kembali periode pertumbuhan signifikan seperti yang terjadi pada 2017-2021.

Sementara itu, ada pertanyaan besar yang muncul: “Bagaimana nasib dollar jika Trump kembali terpilih?” Trump dikenal dengan kebijakan ekonomi yang nasionalis dan proteksionis, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Selama masa jabatan pertamanya, meskipun ekonomi AS tumbuh, ada kekhawatiran tentang stabilitas jangka panjang dollar akibat kebijakan pemotongan pajak dan peningkatan defisit anggaran.

Jika Trump menang, ada kemungkinan bahwa dollar akan menghadapi tantangan besar. Terutama jika ia melanjutkan kebijakan ekonomi yang kontroversial, seperti perang dagang dengan China atau kebijakan proteksionis lainnya. Selain itu, semakin maraknya penggunaan cryptocurrency sebagai alternatif investasi dan alat transaksi juga dapat mengancam dominasi dollar sebagai mata uang cadangan global. Dengan semakin banyak orang yang beralih ke Bitcoin dan aset digital lainnya, dollar mungkin akan kehilangan sebagian pengaruhnya di pasar internasional.

Masa depan cryptocurrency dan dollar Amerika akan sangat dipengaruhi oleh hasil Pilpres AS 2024. Kemenangan Donald Trump bisa berarti kembalinya masa kejayaan bagi Bitcoin dan aset kripto lainnya, dengan lingkungan regulasi yang lebih longgar dan kebijakan ekonomi yang mendukung inovasi. Di sisi lain, jika Kamala Harris memenangkan kursi kepresidenan, kita bisa melihat lebih banyak regulasi dan tantangan bagi dunia kripto, yang bisa memperlambat pertumbuhannya.

Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa cryptocurrency telah menjadi bagian integral dari ekonomi global. Bagaimana pun hasilnya baik Trump maupun Harris, dunia kripto akan terus menghadapi perubahan dan tantangan baru. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap menghadapi era baru ekonomi digital ini?(c@kra)